Peraturan Import Negara Jerman

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 15 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
PT. MEDCO E&P INDONESIA E-INVOICE BUSINESS PROCESS
Technical Training NRW,
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Laporan Laba/Rugi Komprehensif
BAB 02 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI & PENCATATAN BERPASANGAN
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
Struktur Organisasi Badan Air
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Sekuritas Dilutif dan Laba Per Lembar Saham
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB V HAK ATAS TANAH.
Pajak Pertambahan Nilai: Introduction
Bab 13. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DASAR-DASAR PROSEDUR PEMBUKUAN
Jenis Audit ( Pertemuan ke-3)
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
Sumber-sumber Dana Bank
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
Manajemen Sumber Daya Manusia
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Model Bisnis E-Commerce
Kewajiban pencatatan pajak M-2
Induksi Matematika Materi Matematika Diskrit.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Universitas Gadjah Mada
Tata cara Penanaman Modal
MEKANISME PEMBUKAAN L/C
Arbitration (Commercial Arbitration)
PREFERENSI ATAS RISIKO DAN FUNGSI UTILITY
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
Peran Advokat dalam Mediasi
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
CARA PENYERAHAN BARANG EKSPOR IMPOR (INCOTERMS 2000)
Arus Akbar Silondae, SH., LL.M
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
Pajak Bumi & Bangunan.
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
“ANUITAS DIMUKA” BAB 6 Matematika Keuangan Oleh:
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
Application Audit Program
Copyright by P3PHK (Kuliah VI) Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Bag. 1 copyright by
BISNIS WARALABA (FRANCHISING)
PERSEROAN.
Manajemen Pengadaan Proyek
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Kerjasama Internasional
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN & CUKAI
Pengenalan dan pemahaman
Manajemen Pajak Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiaban Perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar serendah mungkin untuk.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Resiko-resiko Dalam Perdagangan Internasional Dan Cara Mengeliminasi
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Penyelesaian sengketa
Transcript presentasi:

Peraturan Import Negara Jerman By : Guido Mayer attorney-at-law bar certified specialist for commercial – and company law business mediator Partner at Dumslaff & Partner Lawyers Loehrstr. 87b 56068 Koblenz Germany Phone : +49 261 96323 0 Fax : +49 261 96323 34

Peraturan Import Negara EU Cukai Pengiriman barang antara negara - negara EU bukan merupakan aktivitas import ! Import berlaku bila pengiriman barang berasal dari negara - negara Non - EU memasuki wilayah negara EU (European Union). 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Europe E R O P A RA Guido Mayer 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Peraturan Import Negara Non EU (Indonesia) Germany EU - Kode Cukai: Peraturan EWG1 No. 2913/92 Kode Cukai Jerman: ZollverwG 2 and AWR 3 §12 AWR untuk Barang Berbahaya 1 EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (European Economic Community) 2 ZollverwG = Zollverwaltungsgesetz (Administrative Law for Customs ) 3 AWR = Außenwirtschaftsgesetz (German Foreign Trade and Payments Law) 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Proses Cukai Ada beberapa macam proses cukai. Cara yang paling efektif dalam mengirimkan barang dari negara Non-EU ke negara EU menggunakan “Bond Warehouse” (kawasan berikat). Bila barang akan diproses lebih lanjut maka cara ini kurang efektif. Kawasan Berikat Cukai tidak perlu dibayar saat pemasukan barang ke kawasan berikat, namun ketika pengeluaran barang dari kawasan tersebut. Secara ekonomi menguntungkan, bila tujuan pengiriman ke negara EU belum dipastikan. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Kawasan Berikat Bonded Warehouse Gudang Penyimpanan dan Servis Distribusi Pengiriman Tepat Waktu Penjualan & Pengiriman Barang Cukai & Lokasi Servis Perijinan Bonded Warehouse Rekening Pembayaran & Servis Pengumpulan Prosedur Import Pengepakan & Pengepakan Ulang Analisa Market 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

EU Tariff of Duties TARIC Perhitungan Harga Online Database Tarif Cukai Website: http://ec.europa.eu/taxation_ customs/index_en.htm Tarif Cukai dan Pajak dibayar oleh importir ! TARIC Perhitungan Harga 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

EZT (Electronic Tariff of Duties) Tarif Cukai Pendaftaran barang Import Pembatasan Import EZT Online Surat Ijin Import Barang Dokument yang diperlukan Sejak tanggal 1 Jan 2006, cukai yang berlaku di Jerman adalah biaya cukai ditambah pajak nasional (pajak penjualan barang import dan pajak pertambahan nilai) dapat dilihat dari Internet „EZT – online“ (EZT = Elektronik Tarif Cukai) : http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/c0_zollanmeldung/d10_atlas/e1_ezt_online/index.html 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Required Documents (for normal case) 1. Biaya Pemasukan Barang; pendaftaran via Internet: https://www.einfuhr.internetzollanmeldung.de/iza/content.do 2. Faktur Pembayaran, dilengkapi : Nama, Alamat, Jumlah Barang, Keterangan barang, Harga barang, Jangka waktu pembayaran dan pengiriman barang, Negara asal dan tujuan 3. Pernyataan Nilai Barang Hal diperlukan bila nilai barang lebih dari € 10,000 (Rp 120 juta.) 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Konsep Kontrak Karena Indonesia tidak menyetujui Konvensi Kontrak dalam hal Internasional Penjualan Barang (tertera dalam PBB - Penjualan Barang). Oleh karena itu sangat diperlukan proses pemilihan hukum dan lokasi pengadilan. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Lokasi Pengadilan Penggunaan hukum Indonesia sangat sulit diterapkan di negara Jerman. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengatur lokasi pengadilan di Jerman, dimana pembeli berada di negara tersebut. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Pemilihan Hukum Ada 3 cara secara praktek dapat digunakan untuk menyusun rancangan hukum : German Law International Law 3rd Country Law 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

1. Hukum International PBB - Penjualan Barang / Incoterms Keuntungan Peraturan internasional diterima oleh pemerintah, sah menurut hukum, dapat diterapkan di seluruh dunia. Peraturan yang adil dan seimbang Kerugian Sulit dikembangkan untuk tujuan - tujuan tertentu lainnya Secara detil, sulit diterapkan untuk kepentingan tertentu 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

2. Hukum Jerman Keuntungan Lokasi pengadilan dilakukan di negara Jerman sangat disarankan bila menerapkan hukum Jerman. Penggunaan peraturan asing membutuhkan pendapat para ahli dan berbiaya mahal. Pembeli dari Jerman terbiasa menggunakan hukum Jerman; untuk menghindari perselisihan kaitannya dengan kontrak dan interpretasi. Kontrak dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhannya. Kerugian Membutuhkan konsultan hukum dari Jerman. Anda tidak familiar dengan hukum Jerman (hingga hari ini !) Pembeli dari negara eropa lain, yang tidak mengenal hukum Jerman dapat saja menolak hukum Jerman. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Pajak Penjualan Import Negara Jerman Pajak Impor Penjualan sesuai dengan Hukum Jerman „Einfuhrumsatzsteuer“ paragraf 1 sub-paragraf 1 nomer 4 (UStG) hubungannya dengan impor barang dari negara Non EU; hal ini termasuk jenis khusus dari VAT Bukti pembayaran pajak penjualan import harus ditunjukan di kantor cukai. Debitur adalah pembeli. Pajak penjualan sebesar 19 % dari harga barang. Pada kasus normal, pajak penjualan barang import adalah VAT (Value Added Tax) Pembeli dapat mengurangi pajak penjualan, yang harus dibayar. Sehingga pembeli tidak terbebani oleh pajak penjualan import ! 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Pajak Impor Penjualan dari berbagai negara EU RA Guido Mayer 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Konsep Kerjasama antara Pengusaha Indonesia dan Jerman di Negara Jerman Daripada menjual barang kepada importir Jerman, lebih baik bekerjasama dengan perusahaan Jerman, dimana sahamnya dibagi antara pengusaha Indonesia dan Jerman. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Konsep Kerjasama Keuntungan : Pengusaha Indonesia tidak perlu mencari customer Jerman. Harga dapat dinegosiasi secara adil. Pengusaha Indonesia tidak memerlukan perantara Tidak ada resiko penunggakan pembayaran Keseluruhan resiko ditanggung bersama oleh pemegang saham. Kerugian : Pengusaha Indonesia harus sepakat dengan perusahaan Jerman. 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Kerjasama Pengusaha Indonesia (didukung oleh Perusahaan Jerman) Contoh Kerjasama Pengusaha Indonesia Pengusaha Indonesia Pengusaha Indonesia Jual Sharing Jual Kerjasama Pengusaha Indonesia di Jerman (didukung oleh Perusahaan Jerman) sell Jual shared Sharing Sharing Jual Pembeli dari Eropa Buyers in Europe 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte

Contoh Kontrak (Hukum Jerman) 02/04/17 RA Guido Mayer ____________________________________________ Dumslaff & Partner Rechtsanwälte