PEMANFAATAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN KEPENTINGAN NASIONAL Oleh: Triyono Wibowo Dubes/Watapri Wina Rapat Kerja BATAN Serpong, 28 Februari.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Akuntansi dan bagan akun
MONITORING DAN SUPERVISI
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Data produksi ( ) • Produksi padi, pada tahun 2007 mencapai 57,05 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
ASROPI, SIP, MSi LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Administrasi Pelayanan Publik
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
SEMINAR PENULISAN ILMIAH
PENGANTAR PERKOPERASIAN
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
@ 2009 Rahmad Wijaya Analisis dan Desain Sistem Informasi Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian 2006
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Arini Dewi Muchtaram ()
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
DEPUTI PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
TEORI PENGELUARAN NEGARA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KURLENI UKAR Disampaikan pada
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Ketahanan Ekonomi Asia Timur Selanjutnya Tergantung Pada Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makronya Publikasi Bank Dunia tersebut menyimpulkan bahwa.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
2.3.Perencanaan Strategis e-Government
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PENGADAAN BARANG/JASA
“Peran Profesor Riset dalam Mempercepat Pelaksanaan Kegiatan Prioritas BATAN Tahun ” Oleh: Efrizon Umar Bogor, 3 Juni 2016.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Teori dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Transcript presentasi:

PEMANFAATAN KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN KEPENTINGAN NASIONAL Oleh: Triyono Wibowo Dubes/Watapri Wina Rapat Kerja BATAN Serpong, 28 Februari – 1 Maret 2007

PENDAHULUAN  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun : Agenda pembangunan nasional disusun untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.  Salah satu sasaran pokok agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.  Untuk mencapai sasaran tersebut disusun beberapa prioritas dan arah kebijakan pembangunan, yang salah satunya adalah peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)  Salah satu jenis iptek yang telah banyak memberikan dukungan bagi kepentingan nasional adalah iptek nuklir.  Kerjasama dalam maupun luar negeri diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan aplikasi damai iptek nuklir di Indonesia.

KERJASAMA LUAR NEGERI IPTEK NUKLIR  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk dapat lebih memaksimalkan aplikasi iptek nuklir di dalam negeri  Kerjasama luar negeri: kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama internasional, atau multilateral  Indonesia:  Kerjasama bilateral: 105 kerma, berbagai bidang  Kerjasama bilateral: 105 kerma, berbagai bidang  Kerjasama regional: RCA, 17 negara Asia Pasifik  Kerjasama regional: RCA, 17 negara Asia Pasifik  Kerjasama internasional: IAEA  Kerjasama internasional: IAEA

Kerjasama Indonesia dengan IAEA  Kerjasama teknik  Kontrak riset  Bantuan pendanaan diklat  Bantuan pendanaan pertemuan internasional  Pertemuan di Indonesia  Staf Indonesia di IAEA

Kerjasama teknik  Didasarkan atas CPF (Country Pogramme Framework)  Kerjasama nasional, regional, interregional  47 kerjasama regional, 9 kerjasama interregional Tahun Jumlah proyek Jumlah dana (US$) , , ,250 Total212,111,004 Kerjasama teknik nasional Rata-rata US$ 703,668 per tahun, atau US$ 100,524 per proyek

Kerjasama teknik (lanj.) Tingkat implementasi kerjasama teknik Tahun Tingkat implementasi Realisasi dana (US$) ,5%515, ,6%337, ,8%420,394

Kerjasama teknik (lanj.) Tingkat implementasi per kegiatan tahun TahunSDMPengadaanTotal ,2%80,0%67,5% ,9%68,9%50,6% ,6%71,7%61,8%

Kerjasama teknik (lanj.) Pembayaran Pemri kepada IAEA tahun (US$) Tahun Anggaran reguler TCFNPC In-kind support Total ,87280,000-2,900505, ,60580,00067, , ,73580,0002, ,252 - TCF yang seharusnya dibayar: US$142,024 (2004), US$106,175 (2005), US$106,175 (2006) - NPC 2005: 5% dana kerjasama teknik NPC 2006: dana partisipasi peserta Indonesia untuk proyek regional dan interregional

Kerjasama teknik (lanj.) Pendanaan (dalam US$) yang diterima Indonesia dari IAEA selama tahun Pelatihan dan kunjungan ilmiah Pertemuan Internasional Kontrak penelitian Kegiatan IAEA di Indonesia Staf Indonesia di IAEA Dana total ,250212,66030,50016,500864,0001,198, ,190205,78055,00016,500720,0001,123, ,300211,12026,10085,000648,0001,183,520 Catatan: Tidak termasuk dana dari kerjasama teknik nasional.

Kerjasama teknik (lanj.) Total pembayaran vs. dana yang diterima Indonesia (dalam US$) selama tahun TahunPembayaran Dana diterima Perbandingan ,7721,714,390 3,39 kali ,9721,461,012 3,13 kali ,2521,603,914 4,61 kali

Lain-lain  Kunjungan staf negara lain (2006): - 11 orang peserta pelatihan (FE) - 11 orang peserta pelatihan (FE) - 5 orang kunjungan ilmiah (SV) - 5 orang kunjungan ilmiah (SV)  Staf Indonesia di IAEA:  2004: 12 orang (1 orang CFE, 3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G-3, 2 G-4)  2004: 12 orang (1 orang CFE, 3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G-3, 2 G-4)  2005: 10 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G3, 1 G4)  2005: 10 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 G3, 1 G4)  2006: 9 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 G3, 1 G4)  2006: 9 orang (3 P-4, 4 P-3, 1 G3, 1 G4)  Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ditunjuk sebagai Contact Point perekrutan staf perempuan untuk IAEA

Hambatan pelaksanaan  Tingkat implementasi rendah  Laporan kemajuan  Komunikasi implementasi proyek  Khusus proyek PLTN: - merupakan proyek yang sangat penting - merupakan proyek yang sangat penting - diperlukan ringkasan implementasi selama ini - diperlukan ringkasan implementasi selama ini

Kesimpulan dan Saran  Kesimpulan:  Iptek nuklir telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan  Iptek nuklir telah memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia rakyat Indonesia  Indonesia telah berhasil memanfaatkan keanggotannya di IAEA dengan baik  Indonesia telah berhasil memanfaatkan keanggotannya di IAEA dengan baik  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk meningkatkan kapasitas  Kerjasama luar negeri diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di bidang iptek nuklir Indonesia di bidang iptek nuklir  Indonesia telah memiliki kelebihan dibanding beberapa negara  Indonesia telah memiliki kelebihan dibanding beberapa negara berkembang lainnya berkembang lainnya  Saran:  Perlu strategi implementasi kerjasama teknik yang terarah  Perlu strategi implementasi kerjasama teknik yang terarah  CPF agar melibatkan instansi lain  CPF agar melibatkan instansi lain  Pengembangan bidang kerjasama  Pengembangan bidang kerjasama  Mekanisme pengembangan SDM belum sistematik  Mekanisme pengembangan SDM belum sistematik  Perlu dimulai identifikasi program untuk siklus kerjasama teknik  Perlu dimulai identifikasi program untuk siklus kerjasama teknik