STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan-penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan-pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Hubungan STANDAR dengan SISTEM Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar.
PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP
Persyaratan Implementasi SAP Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.
Persyaratan Implementasi SAP Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Penyiapan Bagan Akun Standar Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya Penyediaan dana
BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Perbandingan Anggaran dan Realisasi Melaporkan : Transaksi pengakuan pendapatan Transaksi pengakuan belanja Surplus / Defisit Transaksi penerimaan pembiayaan Transaksi pengeluaran pembiayaan SiLPA/SiKPA
NERACA Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah
LAPORAN ARUS KAS Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah Dirinci menurut: Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pembiayaan Transaksi Non Anggaran
BAGAN AKUN STANDAR
SISTEM AKUNTANSI BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR
AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama.
Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan.
Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi
BAGAN AKUN STANDAR SIKLUS AKUNTANSI Kode Akun Jurnal Buku Besar Neraca Dokumen sumber Neraca Saldo Laporan Keuangan Jurnal Penyesuaian
Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: Kode Akun angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. Uraian Akunnama akun
Bagan Akun Standar Pemerintah Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional Digit Keempat dan seterusnya Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas dan Bank 1.1.1.1 Rekening Kas Negara di BI 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Aset Tetap 1.3.1.1 Tanah
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan …….. 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Piutang Jangka Panjang 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1.1 SAL 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 Pendapatan Negara dan Hibah 4.1 Penerimaan Perpajakan 4.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan 4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 4.2.1.1 Pendapatan Minyak Bumi 4.3 Penerimaan Hibah 4.3.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri 4.3.1.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5 Belanja Negara 5.1 Belanja Pegawai 5.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5.2 Belanja Barang 5.2.1 Belanja Barang 5.2.1.1 Belanja Barang Operasional
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.3 Belanja Modal 5.3.1 Belanja Modal Tanah 5.3.1.1 Belanja Modal Tanah 5.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang 5.4.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri 5.4.1.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek 5.5 Belanja Subsidi 5.5.1 Belanja Subsidi Perusahaan Negara 5.5.1.1 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan 5.6 Belanja Hibah 5.6.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.6.1.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.7 Belanja Bantuan Sosial 5.7.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 5.7.1.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.8 Belanja Lain-lain 5.8.1 Belanja Lain-lain 5.8.1.1 Belanja Lain-lain Belanja Untuk Daerah 6.1 Belanja Dana Perimbangan 6.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil 6.1.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 6.2 Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6.2.1 Belanja Dana Otonomi Khusus 6.2.1.1 Belanja Dana Otonomi Khusus
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.1.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 7.2.1.1 Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK 8.1.1.1 Penerimaan PFK 10% Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK 8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 Kas di Bank …. 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Tanah 1.3.1.1 Tanah Kantor
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.1.1.1 Utang PFK pada Taspen
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 SiLPA 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1 Dana Otonomi Khusus 4.3.1.1 Dana Otonomi Khusus …..
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4.4 Transfer Pemerintah Provinsi 4.4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1 Pendapatan Hibah 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5.2 Belanja Modal 5.2.1 Belanja Tanah 5.3 Belanja Tak Terduga 5.3.1 Belanja Tak Terduga 6 Transfer 6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1 Bagi Hasil Pajak
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penggunaan SiLPA 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Non Anggaran 8.1 Penerimaan Non Anggaran 8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK 8.1.1.1 Penerimaan PFK … % Gaji 8.2 Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK 8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji
Terimakasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021-3524551 http://www.ksap.org. email webmaster@ksap.org.