PERBANKAN DAN WATER HIBAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013.
Advertisements

Direktur Investigasi Dan Advokasi
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Aritmatika Sosial.
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
Unit Pelayanan Area mempunyai tugas pokok :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
MATHEMATICS FOR BUSINESS
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Alur Kegiatan Workshop
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MAR 2014.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Chapter 4 The Income Statement.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2012.
RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK KELANGSUNGAN PELAYANAN AIR MINUM DAN PERLUASAN JARINGAN PELAYANAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Pengelolaan Dana Hibah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
BOOKLET Pembangunan SPAM IKK Pupuan (Munduk-Temu ) Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PELAKSANAAN PROGRAM SPAM REGIONAL DADIMURIA
PROGRAM HIBAH AIR MINUM Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
KEBIJAKAn PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
LOKAKARYA PENYIAPAN HIBAH AIRMINUM APBN 2015 LESSON LEARN PELAKSANAAN BASELINE SURVEY DAN VERIFIKASI Hotel Bidakara 11 Februari 2015.
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
Manajemen data yang handal dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi Pontianak, 14 Mei 2018.
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
Transcript presentasi:

PERBANKAN DAN WATER HIBAH Subdit Investasi Air Minum JULI 2012

PERBANKAN Sasaran Capaian Permasalahan Tindak Lanjut IndII: 20 PDAM APBN: - 80 PDAM (T.A. 2011) - 58 PDAM (T.A. 2012) 10 PDAM sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan: 1. PDAM Kab. Ciamis 2. PDAM Kab. Lombok Timur 3. PDAM Kab. Bogor 4. PDAM Kota Malang 5. PDAM Kab. Tasikmalaya 6. PDAM Kota Banjarmasin 7. PDAM Intan Banjar 8. PDAM Kab. Paser 9. PDAM Kota Pekalongan 10. PDAM Kota Denpasar 11. PDAM Kota Palopo 3 PDAM sudah menandatangani Perjanjian Kredit: PDAM Kab. Ciamis PDAM Kab. Lombok Timur PDAM Kab. Bogor Dari 335 PDAM, hanya 144 PDAM yang sehat dan masih banyak yang belum FCR. Karena salah satu prasyarat untuk mengajukan pinjaman perbankan harus Sehat dan tarif sudah FCR. Pendampingan penyesuaian tarif bagi PDAM yang belum Full Cost Recovery. Komitmen sebagian Pemerintah Daerah terhadap percepatan peningkatan pelayanan air minum masih relatif rendah dan proses persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk rencana kredit investasi PDAM masih relatif lama. Pendampingan kepada PDAM untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemda.

PERBANKAN Sasaran Capaian Permasalahan Tindak Lanjut IndII: 20 PDAM APBN: - 80 PDAM (T.A. 2011) - 58 PDAM (T.A. 2012) 10 PDAM: 1. PDAM Kab. Ciamis 2. PDAM Kab. Lombok Timur 3. PDAM Kab. Bogor 4. PDAM Kota Malang 5. PDAM Kab. Tasikmalaya 6. PDAM Kota Banjarmasin 7. PDAM Intan Banjar 8. PDAM Kab. Paser 9. PDAM Kota Pekalongan 10. PDAM Kota Denpasar 3 PDAM sudah menandatangani Perjanjian Kredit: PDAM Kab. Ciamis PDAM Kab. Lombok Timur PDAM Kab. Bogor Masih banyak PDAM yang belum menyelesaikan proses restrukturisasi utang yang merupakan salah satu syarat dalam mengajukan pinjaman kepada Perbankan. Fasilitasi Restrukturisasi Utang PDAM. Proses persetujuan subsidi bunga dan jaminan pemerintah di Kementerian Keuangan membutuhkan waktu cukup lama, karena melalui 3 tahapan, yaitu Umbrella Agreement, review Perjanjian Kredit dan penerbitan SJPP yang ditangani tiga Ditjen yang berbeda, sehingga perlu adanya penyederhanan proses persetujuan pemberian subsidi bunga. Usulan revisi PMK untuk penyederhanaan proses persetujuan pemberian subsidi bunga dan jaminan Pemerintah.

PROGRES PINJAMAN PERBANKAN 144 PDAM Sehat Penerbitan SJPP: PDAM Kab. Bogor PDAM Kab. Ciamis PDAM Kab. Lombok Timur Pendampingan Pinjaman Perbankan INDII : 20 PDAM APBN : 80 PDAM (2011) 58 PDAM (2012) Pengajuan Proposal Pinjaman kepada Kementerian Keuangan PDAM Kab. Ciamis: Rp 41.1 M (Rp 14,7 M – BJB) PDAM Kab. Lombok Timur: Rp 79.6 M (Rp 11,18 M – BNI) 3. PDAM Kab. Bogor: Rp 95 M (Rp 24,312 M – BRI) 4. PDAM Kota Malang Rp 182 M (Rp 44,974 M – BNI) 5. PDAM Kab. Tasikmalaya: Rp 178.98 (Rp 30 M – BJB) PDAM Kota Banjarmasin Rp 170 M (Rp 110 M – Bank Kalsel) 7. PDAM Intan Banjar Rp. 40 M (Bank Kalsel) 8. PDAM Kab. Paser Rp 15,504 M 9. PDAM Kota Pekalongan Rp 9,178 M 10. PDAM Kota Denpasar Rp. 32,178 M (BPD Bali) 11. PDAM Kota Palopo Rp. 30 M (BRI) Penandatanganan Perjanjian Kredit PDAM Kab. Ciamis: Rp 41.1 M (Rp 14,7 M – BJB) PDAM Kab. Lombok Timur: Rp 79.6 M (Rp 11,18 M – BNI) 3. PDAM Kab. Bogor: Rp 95 M (Rp 24,312 M – BRI) PDAM Kota Malang Rp. 182 M (44.9 M – BNI) PDAM Kota Banjarmasin Rp. 170 M (Rp. 110 M - Bank Kalsel) Proposal Pinjaman Perbankan INDII : 15 PDAM APBN : 26 PDAM Review Perjanjian Kredit: PDAM Kab. Tasikmalaya PDAM Intan Banjar 6 Bank telah menandatangani komitmen pendanaan sebesar Rp 4,325 T Proses Pembahasan: PDAM Kota Pekalongan PDAM Kab. Paser PDAM Kota Denpasar PDAM Kota Palooo

PROSES PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

WATER HIBAH Sasaran Capaian Permasalahan Tindak Lanjut AusAid Tahap I: 35 Kab./Kota 59.000 SR 2. AusAid dan USAid Tahap II: 125 Kab./Kota 360.000 SR 34 Kab./Kota 77.000 SR Kabupaten belum memiliki Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM karena membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Mendorong Pemda untuk menyiapkan Perda PMP. Pemasangan SR MBR ada yang tidak sesuai dengan hasil baseline dari konsultan independen. Peningkatan monitoring pelaksanaan pemasangan SR. Keterlambatan pengalokasian dana APBD. Mendorong daerah untuk mengalokasikan dana APBD tepat waktu.

PROGRES WATER HIBAH WATER HIBAH REALISASI PENERIMA HIBAH: TARGET AWAL PENERIMA HIBAH (AUSAID TAHAP I ) : 35 KABUPATEN/KOTA JUMLAH SR MBR = 59.000 SR REALISASI PENERIMA HIBAH: 34 KABUPATEN/KOTA REALISASI SR MBR = 77.000 SR Target Water Hibah Tahap II (AusAid dan USAid) : 125 Kabupaten/Kota Jumlah SR MBR = 360.000 SR Dana Hibah = USD 90.000.000

KRITERIA DAERAH PENERIMA PROGRAM Adanya pernyataan minat dari Pemda untuk mengikuti Program Hibah Air Minum; Tidak mempunyai tunggakan utang,apabila mempunyai tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang; Mempunyai komitmen tinggi untuk pengembangan program investasi air minum (diprioritaskan yang mengikuti Program Perbankan, KPS); Tersedia kapasitas air untuk didistibusikan kepada pelanggan baru; PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun; Pemda menyampaikan surat penyataan untuk bersedia meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender tentang pengelolaan air minum; Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; Dana penggantian hibah selanjutnya dialokasikan kembali untuk pembangunan air minum yang dinyatakan dalam APBD Kab/Kota.

KRITERIA PENERIMA MANFAAT MBR yang ditetapkan oleh masing – masing Kepala Daerah; Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% di antara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA; Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM; Masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang telah ditetapkan PDAM.

MEKANISME PELAKSANAAN Minat Pemda Verifikasi DJCK PDAM (PMPD) Kementerian Keuangan Surat Penetapan Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Fisik terbangun Berfungsi Pemda Sosialisasi Memenuhi Penolakan Tidak Memenuhi Penilaian dokumen usulan & Persiapan Baseline Survey

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH KEPALA DAERAH SR Terbangun & Berfungsi PDAM Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pemda PIU Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah PPMU Verifikasi DJCK Rekomendasi Pencairan Dana Hibah CPMU Pencairan Dana Hibah Kementerian Keuangan

PROGRES PERBANKAN PROVINSI JATENG No PDAM Total Investasi (Rp. Juta) Pinjaman Bank Lingkup Progres 1. Kab. Cilacap 55,829 16,500 Pembangunan IPA 100 l/det, pembangunan reservoir dan rumah pompa, pekerjaan ME. Surat Persetujuan Bupati, No: 690/1371/2012: 27 Agt 2012. Surat Pernyataan pemotongan DAU dari Bupati, No: 690/1370/2012, tgl: 27 Agt 2012. Proses persetujuan DPRD 2. Kab. Banyumas 90,170 13,408 Rehabilitasi & perbaikan SPAM eksisting terutama pada unit distribusi Pengembangan baru, baik produksi sebesar 200 l/dt maupun wilayah pelayanan Review proposal pinjaman. 3. Kab. Kendal 188,224 30,499 Pipa Distribusi Proses surat Kepala Daerah dan DPRD 4. Kab. Pemalang 64,925 5,500 Pembangunan reservoir Ampel Gading 250 m3 Pipa distribusi untuk kecamatan Comal dan Ampel Gading 5. Kota Semarang 157,109 58,000 Pembangunan IPA 200 l/det. Pembangunan reservoir 3000 m3 dan rumah pompa

PROGRES PERBANKAN PROVINSI JATENG No PDAM Total Investasi (Rp. Juta) Pinjaman Bank Lingkup Progres 6. Kab. Kudus 132,014 40,279 Pembuatan bronkap Pipa transmisi air baku Pembangunan unit sumur dalam Unit produksi dan bangunan penunjang (reservoir) Unit transmisi, distribusi dan pelayanan Terhenti karena permasalahan air baku. 7. Kab. Wonogiri 3,565 1,870 Pipa transmisi air baku dan unit distribusi Proses surat Kepala Daerah dan DPRD 8. Kab. Kebumen 121,714 9,656 Unit Distribusi 9. Kab. Purworejo 152,212 4,464 10. Kab. Purbalingga 17,454 9,018 11. Kab. Sragen 72,585 7,245

REALISASI WATER HIBAH 2011 PROVINSI JATENG No. PDAM Jumlah SR (unit) Jumlah Dana Hibah Keterangan 1. Kab. Wonogiri 2.000 5.000.000 AusAid Tahap I 2. Kab. Klaten 3.000 8.000.000 3. Kab. Wonosobo 5.000 14.000.000 4. Kab. Kudus 1.000 2.000.000 5. Kab. Boyolali 1.150 2.450.000 6. Kab. Cilacap 1.300 2.900.000 7. Kota Pekalongan 500 1.000.000 8. Kab. Sukoharjo

RENCANA WATER HIBAH AUSAID TAHAP II NO PDAM 2012 2013 2014 TOTAL DANA HIBAH 1 Kota Pekalongan 1.000 3.000 8.000.000 2 Kab. Pemalang - 2.000 3 Kab. Kendal 5.000.000 4 Kab. Klaten 5 Kota Semarang 5.000 14.000.000 6 Kab. Banyumas   7 Kab. Sukohardjo 1.500 2.500 6.500.000 8 Kab. Kudus 9 Kab. Cilacap 500 10 Kota Surakarta 4.000 11.000.000 11 Kab. Kebumen 12 Kab. Purbalingga 13 Kab. Tegal

RENCANA WATER HIBAH AUSAID TAHAP II NO PDAM 2012 2013 2014 TOTAL DANA HIBAH 14 Kota Tegal - 1.000 2.000 3.000 8.000.000 15 Kab. Wonogiri 2.000.000 16 Kab. Batang 5.000.000 17 Kab. Sragen 18 Kab. Karanganyar   19 Kab. Boyolali 500 1.500 20 Kab. Grobogan 21 Kab. Jepara