BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Penjaminan Mutu Eksternal
AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN UU 12/2012
AKREDITASI PROGRAM STUDI BAN-PT DISAMPAIKAN PADA: RAPAT KERJA WILAYAH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERSTIS WILAYAH IX di HOTEL CLARION MAKASSAR.
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
Kebijakan Akreditasi PT di Indonesia (Sesuai UU No.12/2012)
REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN LANDASAN HUKUM
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EMI ( Evaluasi Mutu Internal ) Salatiga Juli 2013 UKSW.
Peningkatan Penjaminan Mutu Internal untuk Pengembangan Universitas
Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PEDOMAN EMI LPTK MATERI MENIT. DASAR HUKUM F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional F Undang-Undang Nomor 14 Tahun.
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Kebijakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
MENYONGSONG KELAHIRAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DI INDONESIA
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Bahan dari materi-materi WORKSHOP Penyiapan Template Data Dasar untuk sistem akreditasi HOTEL SAHID - MANADO 7 MEI 2010 Hanna H.Bachtiar Iskandar Sondang.
Strategi Sertifikasi Dosen
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Workshop Peningkatan AIPT
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
REFLEKSI DAN KEBIJAKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
KEBIJAKAN & MEKANISME AKREDITASI PAUD & PNF
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Perkembangan Akreditasi di Indonesia: Isu Terkini dan Penanganannya
SOSIALISASI PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI DAN EVALUASI DIRI
Kebijakan SPME (Akreditasi)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
“Aspikom dan Gagasan Pengembangan Akreditasi Mandiri
Pertemuan FORSTAT 14-April-2018 INDUCTIVE THINKING for WISDOM of LIFE
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI 3.0 Oleh: BPM UMG 13 Okt 2018
Transcript presentasi:

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013

SISTEM PENJAMINAN MUTU PT Pasal 54 UU 12 th 2012 INTERNAL (SPMI) Oleh Perguruan Tinggi EKSTRENAL(SPME) Oleh BAN PT dan LAM PS Pasal 54 Undang-Undang No. 12 Tahun tentang Pendidikan Tinggi

Dasar hukum Pasal 55 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  Akreditasi: Kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

AKREDITASI B A N PT L A M PS

 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dibentuk oleh Pemerintah  Tugas BAN PT melakukan: 1. pengembangan sistem akreditasi. 2. akreditasi perguruan tinggi. 3. merekomendasi pembentukan lembaga akreditasi mandiri

 Lembaga akreditasi mandiri melakukan akreditasi program studi.  Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri yang dapat dibentuk: 1. Pemerintah; atau 2. masyarakat.  LAM bentukan masyarakat harus memperoleh pengakuan Pemerintah atas rekomendasi BAN PT

PengaturanPermen 59/2012Draf Permen Akreditasi PT Dasar HukumUU 20/2003 PP 19/2005 UU 12/2012 JudulBadan Akreditasi Nasional Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi SubstansiAkreditasi: a.dik Nonformal b.dikdas c.dikmen Akreitasi: a.perguruan tinggi b.program studi Pelaksana1.BAN-PNF 2.BAN-S/M 3.BAN-PT 1.BAN PT: perguruan tinggi 2.LAM: program studi

 Intrumen akreditasi program studi;  Instrumen akreditasi perguruan tinggi;  Pelaksana akreditasi: BAN-PT dan LAM-PS  Status akreditasi;  Masa berlaku akreditasi;  Akreditasi ulang;  Keberatan atas status akreditasi;  Pembentukan, tugas, organisasi BAN-PT  Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAN- PT;

 Tugas LAM-PS: Pemerintah dan masyarakat  Organisasi, pengangkatan, pemberhentian anggota LAM-PS Pemerintah;  Persyaratan pendirian LAM-PS masyarakat;  Evaluasi kinerja dan pencabutan pengakuan LAM-PS masyarakat;  Pengawasan akreditasi.

 Masukan  Saran-saran  Permasalahan Penyempurnaan draf Permendikbud

Surel: