KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 DEFINISI  KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.  KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI  Kontrak untuk jasa perencanaan;  Kontrak untuk perolehan/konstruksi aset;  Kontrak untuk jasa pengawasan;  Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan restorasi lingkungan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4 PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI Jika k ontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak yang terpisah jika: - Proposal diajukan terpisah; - Setiap aset dinegosiasikan terpisah; - Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 5 PENGAKUAN KDP Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:  Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan diperoleh;  Biaya perolehan dapat diukur secara andal;  Masih dalam proses pengerjaan;

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 6 CONTOH KASUS  LIPI mempunyai kegiatan pembuatan robot multi fungsi (robot 2 lengan) yang digunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan pembiayan secara termin sejumlah 150 juta.Termin 1: 100 juta dan termin 2 : 50 juta.Termin 1 telah selesai dengan menghasilkan robot 1 lengan dan sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan telah dibayarkan pada tahun Pertanyaan: Pertanyaan: Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 7 PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI  Secara Swakelola, al: - biaya langsung; - biaya tidak langsung; - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi ybs. sehubungan konstruksi ybs.  Secara Kontrak: - Termin yang telah dibayarkan; - Kewajiban yang msh harus dibayar; - Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja disebabkan oleh pemberi kerja

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 8 Biaya Pinjaman Selama Konstruksi Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman :  dikapitalisasi  menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 9 SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN  Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan;  Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang;  Jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeur, biaya pinjaman dikapitalisasi  Jika konstruksi dihentikan sementara karena force majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 10 Penyajian Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 11 Pengungkapan  Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian  Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya  Jumlah biaya yang telah dikeluarkan  Uang muka kerja yang diberikan  Retensi

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 12 TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) , website :