KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
1 PSAP NO. 07 AKUNTANSI AKTIVA TETAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Juli 2006.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09
1 PSAP NO. 07 AKUNTANSI AKTIVA TETAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
ASET Definisi: SDE yang dikuasai/dimiliki pemerintah akibat peristiwa masa lalu & dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat.
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP NO 07 AKUNTANSI ASET TETAP
PSAP NO 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENILAIAN ASET BERBASIS AKRUAL
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAK 34 – KONTRAK KONSTRUKSI IAS 11 – CONSTRUCTION CONTRACT
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
PIUTANG ISTISHNA.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
AKUNTANSI ISTISHNA‘ (Wulan Retnowati, SE., Ak. M.Akt)
AKUNTANSI ISTISHNA'.
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PERBANDINGAN PSAP 07 & IPSAS 17 AKTIVA TETAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI ISTISHNA'.
ABSTRAK EVALUASI PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA KONTRAK
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB. KOLAKA DAN KOTA KENDARI
Akuntansi Salam 9/17/2018.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Transcript presentasi:

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 DEFINISI  KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.  KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI  Kontrak untuk jasa perencanaan;  Kontrak untuk perolehan/konstruksi aset;  Kontrak untuk jasa pengawasan;  Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan restorasi lingkungan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4 PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI Jika k ontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak yang terpisah jika: - Proposal diajukan terpisah; - Setiap aset dinegosiasikan terpisah; - Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 5 PENGAKUAN KDP Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:  Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan diperoleh;  Biaya perolehan dapat diukur secara andal;  Masih dalam proses pengerjaan;

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 6 CONTOH KASUS  LIPI mempunyai kegiatan pembuatan robot multi fungsi (robot 2 lengan) yang digunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan pembiayan secara termin sejumlah 150 juta.Termin 1: 100 juta dan termin 2 : 50 juta.Termin 1 telah selesai dengan menghasilkan robot 1 lengan dan sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan telah dibayarkan pada tahun Pertanyaan: Pertanyaan: Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 7 PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI  Secara Swakelola, al: - biaya langsung; - biaya tidak langsung; - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi ybs. sehubungan konstruksi ybs.  Secara Kontrak: - Termin yang telah dibayarkan; - Kewajiban yang msh harus dibayar; - Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja disebabkan oleh pemberi kerja

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 8 Biaya Pinjaman Selama Konstruksi Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman :  dikapitalisasi  menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 9 SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN  Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan;  Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang;  Jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeur, biaya pinjaman dikapitalisasi  Jika konstruksi dihentikan sementara karena force majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 10 Penyajian Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 11 Pengungkapan  Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian  Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya  Jumlah biaya yang telah dikeluarkan  Uang muka kerja yang diberikan  Retensi

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 12 TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) , website :