PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
Sistem Penilaian Statistik
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Kementerian Perumahan Rakyat
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Informasi Perencanaan dan
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyusunan dan Penyampaian Laporan DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran (LKPA) Permenhub No. KM. 71 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permenhub No. KM.6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan Sesjen u.p Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan serta Eselon I terkait 2 (dua) minggu setelah diterimanya DIPA dan Keputusan Penetapan Pengelola Anggaran Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Sesjen u.p. Kepala Biro keuangan dan Perlengkapan, Irjen dan Pejabat eselon I Selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen Kontrak Pengadaan barang / Jasa Sesjen, Irjen, dan Pejabat Eselon I terkait Setelah kontrak pengadaan barang/ jasa ditandatangani

Lanjutan : DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN Laporan daya serap melalui Aplikasi Sistem E-Monitoring dan Reporting. Instruksi Menhub No. IM . 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, E-Monitoring & Pengendalian Program / Kegiatan di lingkungan KeMenHub Melakukan input realisasi (setiap penerbitan SPM) ke sistem E-Monitoring dan Reporting Selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan PP. No. 39 Tahun 2006 PP No. 39 tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Eseon I terkait Setiap 3 bulan berupa Form A dalam bentuk ADK. Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Eselon I terkait Tiap awal Tahun. Wajib bagi Kantor Otoritas Bandara Kelas Utama & Kelas I

Lanjutan : DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN Laporan Evaluasi kegiatan secara teknis , operasional, kelembagaan dan SDM   Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Sesditjen Perhubungan Udara sebagai bahan evaluasi yang disampaikan setiap tiga bulan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktur Jenderal Perhubungan Udara, cq. Sesditjen Perhubungan Udara mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi, Revisi DIPA dan POK PerMenKeu No:49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011

POSISI REALISASI & PENYAMPAIAN PELAPORAN s.d TANGGAL 12 OKTOBER 2011

Yang telah mengirimkan Yang Tidak Mengirimkan LAPORAN BULANAN No Bulan Jumlah Satker/UPT Persentase Yang telah mengirimkan Yang Tidak Mengirimkan Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3/5)*100 1 Jan 64 102 166 38,55 2 Feb 60 106 36,14 3 Mar 80 86 48,19 4 April 59 107 35,54 5 Mei 70 96 42,17 6 Juni 98 68 59,04 7 Juli 44 122 26,51 8 Agus 76 90 45,78 9 Sept 161 3,01 10 Okt 0,00 11 Nop 12 Des

SISTEM E-MONITORING and REPORTING Posisi : 12 Oktober 2011 (Dalam Juta Rupiah): KOMPOSISI BULAN Pagu 4.994.078 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES Target Awal % 1,23 5,25 13,29 22,24 31,29 41,15 51,62 60,74 69,78 79,65 85,94 100 (Rp. 000.000,-) 61.427 262.189 663.713 1.110.683 1.562.647 2.055.063 2.577.943 3.033.403 3.484.868 3.977.783 4.291.911 Prognosis 0,48 2,08 8,16 12,6 17,86 23,74 30,89 40,87 48,32 59,12 68,46 87,83 23.972 103.877 407.517 629.254 891.942 1.185.594 1.542.671 2.041.080 2.413.139 2.952.499 3.418.946 4.386.299 Realisasi 0,87 2,01 7,89 12,93 18,12 23,82 32,78 41,27 45,19   43.448 100.381 394.033 645.734 904.927 1.189.589 1.637.059 2.061.056 2.256.824

PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2006 Triwulan Jumlah Satker/UPT Persentase Yang telah mengirimkan Yang Tidak Mengirimkan Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3/5)*100 1 Triwulan I 166 100,00% 2 Triwulan II 123 43 74,10% 3 Triwulan III 64 102 38,55% 4 Triwulan IV 0,00%