DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKERDA TAHUN 2013 HOTEL WILTOP JAMBI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

1 Drs. H.Muzani Zahri, SH, MH Ketua PTA Jambi PERAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Manajemen Sumber Daya Manusia Koperasi
Fungsi-fungsi Manajemen
Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.
Pengertian Manajemen Istilah manajeman berasal dari bahasa Italia maneggio dan bahasa Latin maneggiare yang berarti mengendalikan kuda. Selanjutnya ,
Studi Kelayakan Bisnis
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
STANDAR 2.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PERENCANAAN.
Manajemen: proses kegiatan menggerakan orang, fasilitas Organisasi: proses kegiatan diatur menurut sifat, bidang jenis urgensinya, pimpinan dan staf serta.
Pengertian Manajemen, Manajemen dan Manajer
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
Nilai dan rekomendasi sakip
MANAJEMEN KOPERASI.
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Penganggaran Sektor Publik
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Pertemuan Kedua-Ketiga Manajemen Sumber Daya Manusia
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Soal Manajemen.
MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS SECARA PROFESIONAL
ANALIS MANAJEMEN Pendekatan perencanaan : Pendekatan Top-Down
MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA TITIN HARTINI, S.E., M.Si STMIK MDP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PERENCANAAN Lecture 6 Disampaikan oleh: Dr. Ir. NUDDIN HARA.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Mengelola Perusahaan Bisnis
ASPEK MANAJEMEN.
Pengantar MANAJEMEN (Konsep Dasar Manajemen)
KONSEP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
STANDAR PENGELOLA PKBM
Keuangan Sekolah/Madrasah
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN AGAMA Disampaikan pada kegiatan Pembekalan PKL Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Mengelola Perusahaan Bisnis
MANAJEMEN DAN ORGANISASI
Fungsi pengadilan agama
TATAP MUKA KE : 3 MANAJEMEN & MANAJER.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
MANAJEMEN DAN FUNGSI ISTIANA,PSI, M.Pd.
GAMBARAN UMUM MANAJEMEN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Manajemen Kepemimpinan yang Sehat
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Transcript presentasi:

DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKERDA TAHUN 2013 HOTEL WILTOP JAMBI

BIDANG MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG MANAJEMEN Ketua Pengadilan adalah seorang memiliki kemampuan tekhnis sekaligus memahami seni untuk memimpin, seorang Ketua Pengadilan Agama yang dipilih, maka dipandang telah memenuhi kriteria sebagai Pimpinan Pengadilan, untuk itu harus memiliki;  Kesehatan yang memungkin untuk berpikir dan bekerja dengan baik;  Memiliki mental yang kuat/ atau sanggup menyesuaikan dengan segala perkembangan dan mempunyai inovasi untuk melakukan perubahan;  Memiliki integritas moral, etika, jujur, bijaksana  Memiliki latar pendidikan yang dapat menjalanlan tupoksi organisasi;

 Meliputi; -Perencanaan (planning) -Peng-organisation (organizing) -Pengarahan (actuating) -Pengawasan (controlling) Selanjutnya Perencanaan meliputi: a.Rencana strategis; b.Rencana Operasional; c. Aturan Main (rules) Selanjutnya Peng-organisation (organizing) sbb. a. Perinsip perumusan tujuan; b. Perinsip Pelimpahan wewenang; c. Perinsip Pembagian Kerja; d. Perinsip Rentang Pengendalian e. Perinsip Kesatuan perintah dan tanggungjawab; f. Perinsip Koordinasi; Fungsi Manajemen

 Pengarahan meliputi: - Tingkahlaku manusia (human behavior) - Hubungan Manusia (Human Relation) -. Komunikasi (comunication) - Kepemimpinan (leadership)  Pengawasan (controlling) meliputi: - Pengwasan Internal, rutin, melekat - Pengawasan ekternal;

Pelayanan Publik Merupakan Misi Pengadilan yang telah dirumuskan, sehingga tupoksi dan Pengguna Pengadilan (masyarakt mendapat informasi, pelayanan yang bermartabat, dan terciptanya rasa kepercayaan terhadap Lembaga Peradilan;  Ruang Lingkup Pelayanan Publik; - Pengelolaan Menajemen - Mekanisme Pengawasan - Kepemimpinan; - Pengembangan SDM - Pemeliharaan sarana Kerja - Kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan - Kecepatan Penanganan Perkara - Tingkat Pengaduan Masyarakat

Perumusan Program Kerja Pengertian:  Program kerja adalah rencana kegiatan organisasi yang berisi visi, misi, strategi,  Rumusan tentang tujuan, sasaran, uraiam aktivitas organisasi;  Rumusan tentang pencapaian tujuan, serta keberhasilan organisasi; (pedomani Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang LAKIP)  Program Prioritas Pengadilan Agama dan PTA Jambi Tahun 2014 sebagai berikut  Bidang Kenerja Pelayanan Publik meliputi Percepatan penyelesaian sisa perkara tahun 2013, pelayanan satu atap, peningkatan fungsi Meja Informasi, Posbakum, sidang keliling dan Prodeo; Pendaftaran Perkara On-line, Tabayyun, Publikasi Berita melalui Jurdilaga, pengembangan web-site. Informarsi Teknologi;

Program Prioritas Bidang Yustisial sebagi berkut; -. Pembinaan Tekhnis Tenaga Yustial bidang Ekonomi syari”ah, eksekusi, putusan hakim -. Pembinaan tenaga Panitera Pengganti meliputi; mintasi, pembuatan BAS, Pelaporan, arsip perkara. -. Pembinaan tenaga Jurusita/ Jurusita Pengganti meliputi pemanggilan, pelaksanaan eksekusi, penyitaan, dan pemeriksaan setempat; Program Prioritas Bidang Kepanitraan meliputi; -. Pemahaman Pola Bindalmin yang ter-integrasi dalam SiadpaPlus; -. Penyusunan Berkas Banding, Kasasi, PK -. Penyusunan Bundel A dan B; -. Penertiban Pola Register, Keuangan Perkara;

Jurdilaga pta 2013 Pengembangan SiadpaPlus meliputi; -. Membentuk kelompok kerja siadpaplus yang melakukan pemantauan setiap saat, dan memberikan solusi bila terjadi kendala dan hambatan dalam up date data, serta pelaporan; -.Penyempurnakan portal pendaftaran perkara on-line dan portal Tabayyun on line. Posbakum, sikel, prodeo, dll Pengembangan Web-site (informasi teknolgi) meliputi: -.Pembentukan enakpel keuangan yang ter-integrasi dalam publikasi jurdilaga; -. Up-date berita Anggaran secara terus menerus;

Program Prioritas Bidang Kesekretariatan; -. Bidang Keuangan; -. Bidang kepegawaian -. Bidang Umum

Bidang Keuangan meliputi; -Perencanaan Anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel -Realisasi Penyerapan anggaran yang sesuai dengan perencanaan -Bimbingan Teknis pola penggunaan Anggaran, -Pembuatan laporan yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi; -Permintaan Tunjangan kinerja tepat waktu, akurat dan lengkap -Sistem Akuntansi Instansi yang terintegrasi antara SAKPA dan SABMN

Bidang Umum meliputi ; - Inventarisasi BMN, penghapusan, - intek tentang Kuasa Pengguna Barang, peruntukan barang, pemakai barang, pengadaan dll;

Bidang Kepegawaian: -Up-date simpeg online -Pola Mutasi, Naik Pangkat dengan sistem Paperless; -Menjadikan Siadpaplus saudara kandung Simpeg -Menetapkan Pola mutasi berdasarkan kompetensi SDM

Jurdilaga pta jambi 2013 Program Prioritas Jurdilaga meliputi;  Meliputi pemberitaan tentang Tupoksi, kepanitraan, kesekretariatan;  Menjadikan wadah jurdilaga sebagai ruang kreatifitas, dan wadah penyampaian semua informasi di Pengadilan;  Pusat segala Informasi produktif;

Jurdilaga pta jambi 2013