PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
MENURUT HUKUM INDONESIA
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Adminstrasi Asset dan Inventaris.
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Kontrak Lump Sum (Pasal 51 Perpres 54 Tahun 2010)
14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Penghapusan Piutang Negara
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Pembiayaan Pembangunan
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PMK 136/PMK.05/2016 Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
KASUS YANG SERING TERJADI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONTRAK (“CONTRACT”) Arti :
Kontrak Kontrak adalah :
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Tim UTC PBJ BKD Kab. Sidoarjo
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Metode Pelaksanaan Konstruksi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Pembiayaan Pembangunan
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PENGENDALIAN KONTRAK.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK 2012

PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 tahun 2007 , tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bab.V, C.1: Pelaksanaan Pembangunan Lebih dari Satu Tahun Anggaran. Untuk kegiatan yang karena kondisinya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga memerlukan persetujuan multi-years project, maka pengadaan dokumen perencanaannya harus diselesaikan pada tahun anggaran pertama. Harus disusun program pembangunan setiap tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang bisa diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.

PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK 2. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pekerintah, Pasal 52, (2): Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan : Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah ). Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersanngkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), untuk kegiatan diluar konstruksi (bibit, cleaning service, dll)

PROSEDUR KEGIATAN TAHUN JAMAK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (PENDAPAT TEKNIS TAHUN JAMAK) KEMENTERIAN KEUANGAN (PERSETUJUAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK) SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TAHUN JAMAK SURAT PERSETUJUAN TAHUN JAMAK 2 SURAT PENDAPAT TEKNIS TAHUN JAMAK 3 4 KEMENTERIAN/LEMBAGA (USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN JAMAK) GO SURAT PERMINTAAN PENDAPAT TEKNIS TAHUN JAMAK 5 1

Pembangunan > 1 th. Anggaran Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku Permohonan izin multi-years Disusun kontrak induk multi-years Disusun addendum kontrak tahunan Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama

CONTOH PENJADWALAN PEKERJAAN MY

CONTOH PENJADWALAN PEKERJAAN MY

Bangunan bertahap

terima kasih