MANAJEMEN KOTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Advertisements

Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
MKP MANAJEMEN DAN PERENCANAAN PROPERTI
Page 1 Menu Utama DRS PARIHADI,M.Pd SMA NEGERI 1 SRAGEN SK/KD MATERI SOAL EVALUASI TUGAS.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 14 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
assalamu’alaikum wr. wb
assalamu’alaikum wr. wb
Teknik pembuatan laporan
RIVAL NON-RIVAL.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Eksistensi Barang Publik
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
3D BLOCKS UU RI No. 20/2003 Ps. 29 Ayat 1, menyebutkan tugas tenaga kependidikan melaksanakan: 1. Administrasi Pengelolaan Pengembangan Pengawasan Pelayanan.
OPENING PENGANTAR - PWK assalamu’alaikum wr. wb Johannes Parlindungan Siregar Blog: johannes.lecture.ac.id PERENCANAAN.
assalamu’alaikum wr. wb
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Keterkaitan SDA dan Ekonomi, dan Hak Kepemilikan
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
ILMU EKONOMII Oleh FEBRIANI, SE, M.SI.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
ENVIRONMENTAL VALUATION
LIMIT FUNGSI LIMIT FUNGSI ALJABAR.
SEPULUH PRINSIP EKONOMI dan ALIRAN MELINGKAR EKONOMI
Dasar-dasar Ilmu Ekonomi
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.

Luas Daerah ( Integral ).
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PERENCANAAN MANAJEMEN MUTU
SUNSET POLICY.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
JENIS BARANG (GOODS) SAPTANINGSIH SUMARMI.
KEBIJAKAN PUBLIK.
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
MACAM –MACAM ORGANISASI
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO
Lingkungan Pemasaran Pertemuan 03.
KONSEP PERILAKU KESEHATAN
Konsep pembedaan barang & jasa Pertemuan 5
ORGANISASI YANGEFEKTIF, BERKEMBANG DAN MAPAN
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Dasar-dasar Ilmu Ekonomi
STUDIO PERENCANAAN KOTA
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
Training, Learning, and Development Strategy
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PERENCANAAN TAPAK BERKELANJUTAN – PRINSIP ANALISIS
KEGAGALAN PASAR (MARKET FAILURES)
Pertemuan 13 – 14 Teori Sektor Layanan Publik
Public Goods Barang publik
POKOK BAHASAN Definisi Pasar Makna kegagalan pasar
RIVAL NON-RIVAL.
BARANG PUBLIK Ekonomi Mikro II.
RIVAL NON-RIVAL.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
BARANG PUBLIK & SUMBER DAYA UMUM
Peraturan Perundang-Undangan Sesi 8
Barang Publik, Eksternalitas, dan Hak Kepemilikan
Transcript presentasi:

MANAJEMEN KOTA

PEMBAHASAN BAGIAN 01 : PENDAHULUAN BAGIAN 02 : BARANG PUBLIK BAGIAN 03 : MANAJEMEN KOTA SEBAGAI BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN HULU HILIR FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN KOTA OUTCOME BARANG PUBLIK SUMBER DAYA; POTENSI; MODAL KESEJAHTERAAN

BAGIAN 02 BARANG PUBLIK

BARANG PUBLIK (Konsep) GOODS : A good is something that somebody values, wants, and is willing to pay for (Krepelka, 2007). Subjective value. CONTOH 01 : MORE VALUABLE THAN THIS ONE

CONTOH 02 : POSITIVE EXTERNALITY (Krepelka, 2007) PEMANDANGAN (PANORAMA) PADA LAHAN PRIVAT SBG “GOOD” YG DIPEROLEH SEBAGAI EKSTERNALITAS DARI KEBERADAAN KEBUN.

FISIK JALAN (KUANTITAS & KUALITAS) GOODS CONTOH … FISIK JALAN (KUANTITAS & KUALITAS) LALU LINTAS JARINGAN JALAN MANFAAT LAINNYA…

SIFAT PUBLIC GOODS NON EXCLUDABLE BERKAITAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES YANG SECARA LANGSUNG DIPENGARUHI OLEH KEPEMILIKAN (PROPERTY RIGHT). “Exclusion occurs when potential users can be denied goods or services unless they meet the terms and conditions of the vendor. If both agree, goods or services are supplied at a price” (Ostrom and Ostrom) DALAM KAJIAN EKONOMI, EXCLUDABILITY TERKAIT DENGAN BIAYA (COST) YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHALANGI ORANG LAIN MENIKMATI LAYANAN SUATU BARANG (GOOD). EXCLUDABLE EASY to EXCLUDE SOME ONE ELSE (LESS COSTLY) NON- EXCLUDABLE HARD to EXCLUDE SOME ONE ELSE (MORE COSTLY)

.. CONTOH LAHAN PRIVAT LAHAN PUBLIK MUDAH DIKUASAI SECARA INDIVIDUAL DGN CARA MEMBELI DARI DEVELOPER DGN HARGA PASAR TANPA DIIKUTI OLEH PEMBIAYAAN EXTERNALITAS (SOSIAL COST) SULIT DIKUASAI SECARA INDIVIDUAL KARENA MENYEBABKAN EXTERNALITAS YANG TINGGI, YG BERIMPLIKASI PADA BESARNYA BIAYA PENGUASAAN

SIFAT … NON RIVALROUS BERKAITAN DENGAN TIDAK ADA / RENDAHNYA PERSAINGAN DALAM USAHA MEMPEROLEH MANFAAT DARI SUATU BARANG / JASA CONTOH ROTI KEGIATAN KONSUMSINYA TIDAK DAPAT DIBAGI DENGAN ORANG LAIN, KARENA BERSIFAT “HABIS PAKAI” (RIVALROUS) BANGKU BUS APABILA DIPERGUNAKAN AKAN MENGHALANGI ORANG LAIN UNTUK DUDUK KECUALI KALAU PENUMPANG SUDAH TURUN (NON- RIVALROUS)

SIFAT … PADA KENYATAANNYA TERJADI KOMBINASI ANTARA KEDUA SIFAT INI NON EXCLUDABLE TIDAK ADANYA PEMBATASAN PELAYANAN (AKSES). NON RIVALROUS TIDAK ATAU BELUM PENGARUHI KESEMPATAN ORANG LAIN UTK KONSUMSI BARANG YG SAMA (NON-SUBSTRACTION). PADA KENYATAANNYA TERJADI KOMBINASI ANTARA KEDUA SIFAT INI SADYOHUTOMO (2008) KREPELKA (2007)

PRIVATE GOODS PURE PUBLIC GOODS EXCLUDABLE (Feasible Exclusion) NON-EXCLUDABLE (Infeasible Exclusion) PRIVATE GOODS COMMON POOL RESOURCE (CPRs) RIVALROUS (Alternative Use) NATURAL MONOPOLIES (CLUB GOODS) NON – RIVALROUS (Joint Use) PURE PUBLIC GOODS SADYOHUTOMO (2008) KREPELKA (2007)

Contoh …. JALAN ALTERNATIF (INFORMAL) JALAN SEPI / DIOPERASIKAN SESUAI STANDAR OVER USED / MACET & KERUSAKAN FISIK JALAN TOLL (FORMAL) PURE PUBLIC GOOD (Marginal Production Cost = 0) TRAGEDY of COMMON CPRs

Contoh …. UDARA BERSIH DI PERUMAHAN MEWAH UDARA BERSIH di PUSAT KOTA OVER USED / PENDUDUK PADAT, TRAFFIC CLUB GOOD UDARA BERSIH DI RTH PURE PUBLIC GOOD (Marginal Production Cost = 0) TRAGEDY of COMMON CPRs

COMMON POOL RESOURCES (CPRs) SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN UMUM NON-EXCLUDABLE COMMON POOL RESOURCES TERKAIT KEPENTINGAN UMUM RIVALNESS (SUBSTRACTIBILITY) OBJEK POKOK DARI PELAYANAN PUBLIK PADA TARAF TERTENTU MEMBUTUHKAN PERSAINGAN YG DIHADIRKAN MELALUI REGULASI.

KERAWANAN CPRs COMMON POOL RESOURCES SEBAGAI OBJEK PELAYANAN PUBLIK MEMILIKI KERAWANAN DALAM PENYEDIAANNYA COMMON POOL RESOURCES SISI DEMAND : SIFAT NON-EXCLUDABLE MEMBERI KESEMPATAN YG LUAS BAGI PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARIES) UNTUK MELAKUKAN AKSES SECARA BERLEBIHAN SISI SUPPLY : SIFAT RIVALROUS MEMBERI KEMAMPUAN YG TERBATAS DALAM PENYEDIAANNYA

KEGAGALAN PASAR BARANG PUBLIK (MARKET FAILURE) UNEQUALITY FAIL TO DELIVER EQUALITY !! NEEDS GOVERNMENT INTERVENTION GOODS PUBLIC

KEGAGALAN … EKSTERNALITAS SOCIAL BENEFIT KEGIATAN DAMPAK SOCIAL COST SADYOHUTOMO (2008)

KECENDERUNGAN MEMANFAATKAN CPRs SEC. GRATIS KEGAGALAN … OVERUSE & FREE RIDER FENOMENA TRAGEDY OF COMMON KECENDERUNGAN MEMANFAATKAN CPRs SEC. GRATIS OVER CAPACITY, DEGRADASI.

TERJADI PADA BARANG-BARANG YANG TIDAK DIMILIKI SECARA INDIVIDUAL. TRAGEDY OF COMMON TERJADI PADA BARANG-BARANG YANG TIDAK DIMILIKI SECARA INDIVIDUAL. DALAM PEMANFAATANNYA, INDIVIDU-INDIVIDU MERASA BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT SEBANYAK MUNGKIN DAN TIDAK BERPIKIR BAHWA ORANG LAIN AKAN MELAKUKAN HAL YANG SAMA. AKIBATNYA ADALAH TERJADI OVER-USE DAN DEGRADASI LINGKUNGAN.

RIVALNESS (SUBSTRACTIBILITY) KARAKTERISTIK CPRs NON-EXCLUDABLE PERLU BIAYA (COST) UNTUK MEMBATASI AKSES PADA PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMANFAAT (BENEFICIARIES) RIVALNESS (SUBSTRACTIBILITY) OVERUSE / CONGESTION FREE RIDER HADIRNYA PEMANFAAT YG TIDAK BERKONTRIBUSI PADA PEMBIAYAAN TRAGEDY OF COMMON RUSTIADI, et al (2009)

INTERVENSI PEMERINTAH PERENCANAAN TATA RUANG PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG PELAYANAN PUBLIK REDISTRIBUSI SUMBER DAYA SADYOHUTOMO (2008)

MANAJEMEN KOTA SBG BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH BAGIAN 03 MANAJEMEN KOTA SBG BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH

MANAJEMEN FUNGSI MANAJEMEN ALAT MANAJEMEN MANAJEMEN : SUATU PROSES PENGATURAN ATAU KETATALAKSANAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DENGAN MELIBATKAN ORANG LAIN FUNGSI MANAJEMEN ALAT MANAJEMEN

PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLLING FUNGSI UMUM MANAJEMEN 1 2 3 4 CONTROLLING SADYOHUTOMO (2008)

ALAT MANAJEMEN MEN (manusia) MONEY (uang) MATERIALS (bahan) 1 MEN (manusia) 2 MONEY (uang) 3 MATERIALS (bahan) 4 MACHINES (mesin) 5 METHODS (cara) 6 MARKETS (pasar) SADYOHUTOMO (2008)

Fungsi Manajemen PLANNING MELIPUTI : PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK : RENCANA TATA RUANG >>> PERDA. PERENCANAAN ORGANISASI DAN PROGRAM KEGIATAN ORGANISASI PENGELOLA KOTA DAN WILAYAH. KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) : BERSIFAT PUBLIK (sec. ekonomi, teknis, politik, administratif, nilai agama, etika, budaya, filsafat) WUJUD INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI KEGAGALAN PASAR BARANG PUBLIK SADYOHUTOMO (2008)

FUNGSI … ORGANIZING KEGIATAN DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN UNIT-UNIT PELAKSANANYA YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA SPESIFIK DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA SESUAI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN. UNIT-UNIT PELAKSANA INI TERGABUNG DALAM PEMERINTAH DAERAH KOTA YANG DIKEPALAI OLEH KEPALA DAERAH DAN TERINCI DALAM “SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / SKPD” (DINAS-DINAS / BADAN / KANTOR). SADYOHUTOMO (2008)

FUNGSI … Organizing NO. UNIT ORGANISASI TUGAS 1 BINA MARGA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN 2 CIPTA KARYA IMB, SANITASI, DRAINASE 3 PERSH. AIR MINUM PENYEDIAAN AIR BERSIH 4 PERSH. LISTRIK PENYEDIAAN LISTRIK 5 PERHUBUNGAN TRANSPORTASI 6 INDUSTRI PENGATURAN KEG. INDUSTRI DLL.

FUNGSI … ACTUATING SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENGGERAK ORGANISASI. STRATEGI PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMERINTAH. DAMPAK IMPLEMENTASI PENGATURAN RUANG. SADYOHUTOMO (2008)

Tidak ada penyimpangan FUNGSI … CONTROLLING EVALUASI PENGAWASAN Verifikasi TINDAKAN / SANKSI PEMANTAUAN STOP Tidak ada indikasi Tidak ada penyimpangan Ada indikasi Ada penyimpangan PEMB. PRASARANA UMUM & UTILITAS (PUBLIC CAPITAL INVESTMENT). PERATURAN PERUNDANGAN PEMANFAATAN RUANG (LAND USE CONTROL) ALAT PENGENDALI : SADYOHUTOMO (2008)

DAFTAR PUSTAKA KREPELKA. 2007. PUBLIC GOODS AND PRIVATE PREFERENCES : ARE THEY RECONSIBLE ? UNIVERSITY OF GENEVA, SWITZERLAND. NURMANDI. 1999. MANAJEMEN PERKOTAAN. PENERBIT LINGKARAN BANGSA Ostrom Vincent and Ostrom Elinor. PUBLIC GOODS AND PUBLIC CHOICES. RUSTIADI, et al. 2009. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH. CRESPENT PRESS. SADYOHUTOMO. 2008. MANAJEMEN KOTA DAN WILAYAH. PENERBIT BUMI AKSARA