Strategi Nasional Literasi Keuangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
MANAJEMEN INVESTASI ISLAMI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH UNIVERSITAS INDONESIA Manajemen Investasi Syariah - UI - EKS XVI.
PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
DANA PENSIUN
BRI Sebagai Bank Sehat, Kuat dan Tumbuh Berkesinambungan
Oleh YUNUS HUSEIN Jakarta,  MEWUJUDKAN OJK YANG INDEPENDEN, SOLID DAN EFEKTIF DI DALAM MENGATUR AN MENGAWASI INDUSTRI JASA KEUANGAN DAN MELINDUNGI.
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Jakarta, 22 November 2013.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
DANA PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
PEMUDA DAN LITERASI KEUANGAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
PT. Bank Rakyat Indonesia (PeRSERO) TBK.
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
VISASIA POIN SYSTEM CONCEPT
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PERAN BANK SENTRAL PADA PERBANKAN SYARIAH
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
3. Sumber-Sumber Dana Bank
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
o j k Otoritas jasa keuangan
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
MASALAH-MASALAH DALAM PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN SDM PENDIDIK
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
MENGAPA BELAJAR FINANSIAL YOUTH FINANCE INDONESIA A. Hafizh Asri Strategic Director.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
Jasa Keuangan Untuk Semua
Asisten Pemerintahan dan Kesra
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK & OJK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
Arah Kebijakan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia
PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO.
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Transcript presentasi:

Strategi Nasional Literasi Keuangan Layanan Keuangan Digital Mendukung Literasi Keuangan Agus Sugiarto DIREKTUR LITERASI DAN EDUKASI Seoul, 26 February 2014 Jakarta, 8 April 2014 Kamis, 8 Mei 2014

Agenda 1 2 3 Kondisi Masyarakat Indonesia Strategi Nasional Literasi Keuangan 3 Peran Layanan Keuangan Digital 2

Kondisi Masyarakat Indonesia

Kondisi Masyarakat Indonesia Piramida Penduduk Indonesia Sensus tahun 2010 Penduduk Indonesia Sensus tahun 2010 Potensi masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan akan terus bertambah Penduduk Indonesia Sensus tahun 2010 Sebaran penduduk yang hampir merata antara perdesaan dan perkotaan. Jumlah Penduduk Usia Produktif mencapai 59,96% atau 142.5 juta .... Potensi penduduk perdesaan yang cukup tinggi. Sumber : BPS

Kondisi Masyarakat Indonesia Akses Keuangan Penabung Travelling Time Menuju Bank Terdekat Akses Keuangan Peminjam Waktu Tunggu untuk Memperoleh Pelayanan di Bank Sumber : World Bank

Kondisi Masyarakat Indonesia Persentase Penduduk Miskin September 2012 % Terdapat ketimpangan jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia, dimana: DKI Jakarta: 3.7% Papua: 30.66% Indonesia: 11.66% Sumber : BPS

Kondisi Masyarakat Indonesia Kredit per GDP Kredit per GDP tahun 2011 (%) Sumber: World Bank, 2011

Kondisi Masyarakat Indonesia Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 22% Perbankan 57% 18% 12% Asuransi 15% 5% Pergadaian 10% 6% Pembiayaan 7% 2% Dana Pensiun 4% 0.1% Pasar Modal Memahami Memanfaatkan

Tingkat Pengenalan dan Utilitas Kondisi Masyarakat Indonesia Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan – Sektor Perbankan 21,80% Perbankan 57,28% Literate Memanfaatkan Tingkat Pengenalan dan Utilitas Produk Perbankan Produk Tabungan menjadi produk yang paling dikenal dan paling diminati. Terdapat hambatan masyarakat dalam memperoleh kredit, dimana 50% mengenal kredit perbankan tetapi hanya 10,2% yang menggunakannya.

Kondisi Masyarakat Indonesia Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Tingkat Well Literate Sektor Perbankan

Agenda 1 2 3 Kondisi Masyarakat Indonesia Strategi Nasional Literasi Keuangan 3 Peran Layanan Keuangan Digital 11

Strategi Nasional Literasi Keuangan Pasal 28 UU No. 21 tahun 2011 Strategi Nasional Literasi Keuangan OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 November 2013 POJK No. 1/2013 26 Juli 2013 PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Rencana penyelenggaraan edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada OJK. Pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate), sehingga memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan VISI PRINSIP Karyawan Profesi UMKM Ibu RT Pelajar Pensiunan TARGET Well Literate Society PILAR Edukasi dan Kampanye Nasional Penguatan Infrastruktur Pengembangan Produk dan Jasa Kolaborasi d/ Stakeholders

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Karyawan Profesi UMKM Ibu RT Pelajar Pensiunan TARGET Well Literate Society 2014 2015 2016 2017 2018 Ibu RT UMKM Pelajar/Mhs Profesi Karyawan Pensiunan Ibu RT UMKM Pelajar/Mhs Profesi

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Proyeksi Peningkatan Sektor Perbankan 2013 2015 2017 2023 Saat ini Jk. Pendek Jk. Menengah Jk. Panjang INDEKS LITERASI 21,80% 24,64% 30,19% 51,84% INDEKS UTILITAS 57,28% 61,36% 67,00% 80,01%

Agenda 1 2 3 Kondisi Masyarakat Indonesia Strategi Nasional Literasi Keuangan 3 Peran Layanan Keuangan Digital 16

Peran Layanan Keuangan Digital Financial Inclusion : Pada hakikatnya adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Seluruh Upaya Pilar Keuangan Inklusif

Peran Layanan Keuangan Digital Merupakan Delivery Channel yang melengkapi jaringan LJK yang telah ada untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien Branchless Banking Layanan Keuangan Digital Rekening di Bank Tanpa Rekening di Bank

Peran Layanan Keuangan Digital Bank atau Non Bank memiliki peranan yang besar dalam melakukan edukasi keuangan, khususnya Masyarakat Pendapatan Rendah dan Penduduk di DESA Well Literate berd. Tingkat Pengeluaran Well Literate berd. Wilayah

Peran Layanan Keuangan Digital Peranan Bank atau Non Bank dalam melakukan edukasi keuangan Saat Berhubungan dengan Nasabah Iklan Informasi Mengenai Informasi yang Terkini dan Mudah Diakses Kebutuhan dan Produknya Manfaat dan Risikonya Hak dan Kewajibannya

Peran Layanan Keuangan Digital Tantangan Luasnya wilayah geografis Indonesia dan terdiri dari pulau-pulau. Perlunya dukungan infrastruktur edukasi lainnya seperti perahu, untuk mendukung kegiatan edukasi di daerah terpencil. Dukungan infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, khususnya di daerah terpencil. Penguatan koordinasi dengan para stakeholders

Policy Direction ke Depan Regulasi Mendukung e-money dan branchless banking. Tujuan: Perbankan lebih efisien Masyarakat semakin mudah akses dengan harga murah Pengawasan Memastikan e-money dan branchless banking dapat berjalan dengan baik dan aman serta melindungi masyarakat Umum Meningkatkan intermediasi perbankan Meningkatkan akses masyarakat ke perbankan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

TERIMA KASIH Agus Sugiarto Direktur Literasi dan Edukasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK Telp : +62-21 3501938 Fax : +62-21 3866032 Email : agus.sugiarto@ojk.go.id