POKJA KEBIJAKAN TNP2K BIDANG ADVOKASI TKPK / DAERAH KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH POKJA KEBIJAKAN TNP2K BIDANG ADVOKASI TKPK / DAERAH PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013

KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

1. Tingkat kemiskinan nasional menurun tetapi laju penurunannya melambat (1) Indikator Kemiskinan 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 Maret Sept Sept. T O T A L Jumlah penduduk miskin (juta) 34,96 32,53 31,02 30,02 29,89 29,13 28,59 Tingkat kemiskinan (P0) 15,42 14,15 13,33 12,49 12,86 11,96 11,66 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 2,77 2,50 2,21 2,08 2,05 1,88 1,90 Indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,76 0,68 0,58 0,55 0,53 0,47 0,48 D E S A 22,19 20,62 19,93 18,97 18,48 18,08 18,93 17,35 16,56 15,72 15,59 15,12 14,70 3,42 3,05 2,80 2,63 2,61 2,36 2,41 0,95 0,82 0,75 0,70 0,59 0,61 K O T A 12,77 11,91 11,10 11,05 10,65 10,51 11,65 10,72 9,87 9,23 9,09 8,78 8,60 2,07 1,91 1,57 1,52 1,48 1,40 1,38 0,56 0,52 0,40 0,39 0,36 Tabel ini slide ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2008, semua ukuran kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Seluruh ukuran: apakah itu jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), ataupun Indeks keparahan kemiskinan (P2) semuanya menunjukkan penurunan, baik di desa maupun kota. Penurunan tersebut jika kita lihat antara periode 2008-2012 sesungguhnya sangat signifikan. Peningkatan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) antara bulan Maret-September 2012 yang lalu sesungguhnya sangat kecil, dan secara statistik tidak signifikan. Peningkatan tersebut hanya terlihat di daerah Desa, sementara di daerah perkotaan kita masih lihat penurunan P1. Sumber: BPS, Diolah dari Susenas

1. Tingkat kemiskinan nasional menurun tetapi laju penurunannya melambat (2) Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. Mereka miskin yang tersisa adalah penduduk miskin kronis. Lokasi tempat tinggalnya makin tersebar. Perubahan Tahunan Indikator Kemiskinan, 2009-2012 2009 2010 2011 2012 T O T A L Jumlah penduduk miskin (juta) -2.43 -1.51 -1.00 -0.89 Tingkat kemiskinan (P0) -8.24 -5.80 -6.30 -2.51 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) -9.75 -11.60 -5.88 1.06 Indeks keparahan kemiskinan (P2) -10.53 -14.71 -5.17 2.13 D E S A -1.57 -0.69 -0.96 -0.49 -8.35 -4.55 -5.07 -2.78 -10.82 -8.20 -6.07 2.12 -13.68 -8.54 -6.67 3.39 K O T A -0.86 -0.81 -0.05 -0.40 -7.98 -7.93 -6.48 -2.05 -7.73 -17.80 -3.18 -1.43 -7.14 -23.08 -2.50 0.00 Meskipun kemiskinan menunjukkan penurunan antara 2008 dan 2009, namun seperti yang kita lihat di tabel ini, penurunan berbagai ukuran kemiskinan tersebut dari tahun ke tahun ternyata makin mengecil. Bapak Presiden, hal ini tidak lepas dari fakta bahwa semakin rendah tingkat kemiskinan maka mereka yang tersisa di bawah garis kemiskinan adalah mereka memang yang miskin secara kronis. Dapat kita katakan yang tersisa adalah yang merupakan kerak dari masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini membuat penanggulangan kemiskinan sesungguhnya makin sulit dari tahun ke tahun. Semakin sedikit kelompok yang tinggal di bawah garis kemiskinan, dapat kita bayangkan pula bahwa lokasi tempat tinggal mereka pun sangat tersebar. Sumber: BPS, Diolah dari Susenas

2. Tingkat kemiskinan antar-wilayah (provinsi) menunjukkan kesenjangan DKI Jakarta 3,69% Papua 31,11% Sumber: BPS, Susenas (Maret 2012)

Persentase Jumlah Penduduk Miskin 3. Sebaran penduduk miskin tidak merata antar-wilayah Wilayah Persentase Jumlah Penduduk Miskin Jawa-Bali 57,8 Sumatera 21,0 Kalimantan 3,4 Sulawesi 7,5 Maluku dan Papua 4,2 Nusa Tenggara 6,2 Kep. Babel 71.360 Jiwa Jawa Timur 5.070.980 Jiwa

4. Kemiskinan cenderung tinggi di perdesaan, pengangguran cenderung tinggi di perkotaan PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA (MARET 2010) PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA Tidak semua penganggur adalah miskin : penganggur berkecukupan (discourage worker) Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker Dari 109,67 juta Angkatan Kerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal Sumber: BPS, Susenas

5. Kerentanan dan kesenjangan menambah kompleks masalah kemiskinan (1) 12,49% di bawah GK 23,78% di bawah 1,2 x GK 33,94% di bawah 1,4 x GK 60% 40% 20% 0% Konsumsi bulanan per kapita (Rp.) % Populasi Sumber: Susenas (2010) Jika garis kemiskinan naik 20%, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan akan naik 100% Dinamika keluar-masuk penduduk dari dan kedalam kemiskinan Sumber: BPS, Susenas

Ada 4 kelompok penduduk dengan kebutuhan berbeda 5. Kerentanan dan kesenjangan menambah kompleks masalah kemiskinan (2) Ada 4 kelompok penduduk dengan kebutuhan berbeda Miskin Rentan Menengah Atas 29 juta 70 juta 100 juta 50 juta Penanggulangan Kemiskinan & Perlindungan Sosial Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar Iklim Usaha 12% 40% 80% Pemberdayaan Masyarakat +Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012 Bapak Presiden yang terhormat, kalau kemudian kita lihat keseluruhan distribusi penduduk Indonesia, maka bisa kita bagi seluruh distribusi tersebut dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok miskin, sekitar 12% yang terendah, berisikan sekitar 29 juta orang. Di kelompok ini, pertumbuhan pengeluaran mereka antara 2008-2012 ada di sekitar 2% per tahun. Pertumbuhan kelompok 5% penduduk yang paling miskin sedikit di atas 2% per tahun karena mereka memang mendapatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan. Namun kelompok miskin yang ada di antara 5-12% penduduk termiskin, pertumbuhan pengeluarannya (antara 2008-2012) ada di bawah 2% per tahun. Kelompok kedua adalah kelompok rentan, yang berada di kisaran 13-40% kesejahteraan terendah. Terdapat sekitar 70 juta penduduk di kelompok Rentan ini, dengan batas atas pengeluaran per kapita sekitar 1,5x Garis Kemiskinan (sekitar Rp 370 ribu/kapita/bulan). Pertumbuhan pengeluaran 2008-2012 kelompok Rentan ini ternyata di bawah 2% per tahun. Kelompok ketiga adalah kelas Menengah Indonesia yang mencapai 100 juta orang, berada di 40-80% persentil penduduk. Semakin tinggi persentil penduduk di kelas menengah ini, semakin tinggi pula laju pertumbuhan pengeluaran per kapita tersebut. Kelompok keempat adalah kelas atas, berisikan sekitar 50 juta orang yang termasuk dalam consuming class Indonesia. Kelompok ini pun memiliki tingkat pertumbuhan pengeluaran yang semakin kaya semakin tinggi. Kelompok ini memiliki pertumbuhan pengeluaran perkapita mencapai 3-4 kali dibandingkan pertumbuhan pengeluaran penduduk miskin dan rentan. Kalau saja sampai terjadi guncangan harga (misal harga BBM naik), maka ada 100 juta penduduk di kelompok miskin dan rentan yang harus dilindungi. Sebab pertumbuhan pengeluaran hanya 2% padahal tambahan inflasi bisa mencapai 4-5%. Tanpa perlindungan, maka konsumsi kelompok miskin ini akan mengalami penurunan secara signifikan. Kelompok kelas menengah dan atas dapat menikmati tingkat pertumbuhan pengeluaran seperti itu karena mereka mampu mengolah/memanfaatkan barbagai kesempatan ekonomi yang disediakan oleh pembangunan, dan juga menikmati subsidi yang besar dari Pemerintah, termasuk subsidi BBM, pupuk, danlainnya. Hal ini lah, Bapak Presiden, yang meningkatkan kesenjangan kita hingga Gini ratio kita menyentuh angka 0,41. Inilah mengapa pertumbuhan kita dianggap menguntungkan kelompok menengah atas dan orang kaya. Dalam upaya kita mengurangi kesenjangan tersebut, maka perlu kita pahami kebutuhan dari masing-masing kelompok dari 4 kelompok ini, terutama untuk kelompok miskin dan rentan. Kelompok miskin membutuhkan bantuan sosial yang diluncurkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kelompok rentan memerlukan kombinasi antara penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Tujuan kita adalah menggiring kelompok miskin dan rentan ini agar bisa masuk ke kelas menengah. Kelompok menengah adalah kelompok yang sangat dinamis secara ekonomi. Mereka adalah kelompok dengan daya beli yang membawa perubahan dalam permintaan dan pasar. Meskipun demikian mereka tetap membutuhkan perlindungan sosial, yang harus dikombinasikan dengan iklim usaha dan akses pasar. Kelompok atas adalah kelompok consuming class. Kelompok ini pada dasarnya mampu mengurus dirinya sendiri, dan yang mereka butuhkan dari Pemerintah adalah iklim usaha yang kondusif agar mereka dapat terus tumbuh. Sumber: BPS & TNP2K

6. Komposisi Garis Kemiskinan didominasi komoditas Makanan Stabilitas harga pangan, khususnya beras sangat penting. Beras merupakan 29% komponen konsumsi masyarakat miskin. Makanan sekitar 65% komponen konsumsi. Inflasi GK selalu lebih tinggi daripada inflasi umum Proporsi / Bobot (%) Indeks Harga Konsumen Garis Kemiskinan (GK) Beras 5 29 Bahan makanan lain 15 28 Makanan jadi & rokok 17 8 Perumahan 26 Pakaian 7 4 Kesehatan 3 Pendidikan Transportasi 19 Total 100 Karena kemiskinan kita ukur menggunakan pengeluaran RT, maka komposisi/proporsi komoditas yang dikonsumsi kelompok miskin perlu mendapat perhatian serius. Untuk kelompok miskin, komoditas beras dan pangan sangatlah penting. Tabel di slide ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara proporsi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum (yang dinyatakan dalam IHK) dan kelompok miskin (sebagaimana ditunjukkan oleh komposisi garis kemiskinan. Kelompok miskin mengalokasikan 30% pengeluarannya untuk komoditi beras, dan sekitar 65% pengeluarannya untuk pangan secara keseluruhan. Karena itu harga beras dan harga pangan secara umum menjadi penentu utama garis kemiskinan. Dengan proporsi pengeluaran yang berbeda antara IHK dan GK, maka kita bisa lihat bahwa inflasi GK selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi umum (seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan). Karena itu diperlukan pengendalian stabilitas harga yang serius untuk komoditi pangan, utamanya beras, dalam upaya menekan peningkatan biaya hidup dan garis kemiskinan. Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Perlu pengendalian inflasi untuk menekan kenaikan biaya hidup dan GK.

7. Perlindungan sosial belum cukup efektif Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas) Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki jika seluruh program menggunakan sumber data sasaran yang sama  BASIS DATA TERPADU

KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

KEBIJAKAN ACUAN (2) STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PERPRES 15/2010 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KELOMPOK PROGRAM NASIONAL Program Bantuan Sosial Berbasiskan Keluarga Program Bantuan Sosial Berbasiskan Masyarakat Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil BLT, PKH, Raskin Jamkesmas, Beasiswa PNPM KUR KELOMPOK PROGRAM 4 Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

Bantuan Tunai Bersyarat KELOMPOK PROGRAM 1 (1) Nama BLSM (rencana) Raskin Beras/ Pangan Jamkesmas Asuransi kesehatan BSM Pendidikan PKH Bantuan Tunai Bersyarat Jenis transfer Tunai Beras bersubsidi Biaya pelayanan kesehatan gratis Tunai dan bersyarat Sasaran Miskin dan Rentan Murid dari RT Miskin dan Rentan Keluarga Sangat Miskin Jumlah Penerima 18,5 juta RT 17,5 juta RT 76.4 Juta orang 6.175.755 (SD/MI dan SMP/MTs) 1.116.000 RT Jumlah bantuan Rp150.000 per bulan 15 kg beras per bulan Tidak terbatas Rp360.000 (SD/MI) Rp550.000 (SMP/MTs) per tahun Minimum Rp600.000 Maksimum Rp 2.200.000 per tahun Lembaga pelaksana utama Kemensos Kemenko Kesra, BULOG Kemendagri, Kemenkes Kemendiknas/ bud, Kemenag Kemensos dan Kementrian terkait 14

JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA JAMINAN SOSIAL PENYANDANGCATAT KELOMPOK PROGRAM 1 (2) Nama JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA (JSLU) JAMINAN SOSIAL PENYANDANGCATAT (JSPACA) ANAK TERLANTAR (PKSA) PEKERJA ANAK (PPA-PKH) JAMINAN SOSIAL Jenis transfer Tunai Tunai dan Rumah Singgah Asuransi, kecelakaan, kesehatan, kematian/ pensiun Sasaran Miskin Semua Jumlah Penerima 13.250 orang 17.000 orang 138.000 anak 10.750 anak Belum tersedia Jumlah bantuan Rp 300.000 per bulan Rp 1.5 juta per tahun Rp 1.5 juta Akan dibahas Lembaga pelaksana utama Kemensos Kemenakertrans DJSN

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM RASKIN JAMKESMAS PKH BEASISWA Di wilayah PKH, karena mencakup RumahTangga (ke depan Keluarga) Sangat Miskin, penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Beasiswa untuk keluarga miskin. Komplementaritas program di Klaster I memastikan bantuan sosial yang sifatnya terpadu. Sekretariat TNP2K menjadi clearing house dalam memfasilitasi komplementaritas program

PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K Unifikasi Sistem Penargetan Nasional (PPLS 2011) Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Menyusun Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif 1 2 3 4 5

KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

KONDISI UMUM KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

Pada tahun 2012, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat sudah lebih baik dari nasional, dalam regional Jawa-Bali, tingkat kemiskinan Jawa Barat masih cukup tinggi, di atas DKI Jakarta, Bali dan Banten. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat konsisten menurun sejak tahun 2006, seiring dengan penurunan Persentase Penduduk Miskin nasional, namun dalam 5 tahun terakhir penurunannya semakin melambat, bahkan laju penurunannya dalam 5 tahun terakhir lebih lambat dari nasional (nasional menurun 1,35 per tahun, sedang Jawa Barat 1,2 per tahun)

DETERMINAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 92,26 91,03 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 69,57 68,12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) 42,50 47,97 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (%) 0,96 0,89 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun (%) 13,68 11,37 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (%) 49,32 41,21 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) 4,04 7,19 Dalam Bidang Pendidikan, APM SMA/MA dan Angka Putus Sekolah penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, merupakan PR harus menjadi Provinsi Jawa Barat.

WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PENDIDIKAN No. INDIKATOR UTAMA WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1. APM SMA/MA Bandung Barat, Cianjur, Karawang, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Subang 2. Angka Putus Sekolah 7-12 th Cirebon, Indramayu, Subang, Bandung Barat, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 3. Angka Putus Sekolah 13-15 th Cirebon, Subang, Tasikmalaya, Karawang, Kuningan, Sumedang, Cianjur, Bandung Barat, Garut 4. Angka Putus Sekolah 16-18 th Cirebon, Subang, Karawang, Bandung Barat, Cianjur, Garut, Tasikmalaya

PRIORITAS BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)*) 36,89 31,42 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) 75,03 81,21 Angka Morbiditas (%) 15,00 15,02 Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) 72,59 66,82 Dalam Bidang Kesehatan, prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak terutama untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, serta perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan secara umum untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan dan fasilitas kesehatan oleh penduduk.

WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG KESEHATAN No. INDIKATOR UTAMA WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa) Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Garut, Cianjur, Sumedang, Karawang, Sukabumi 2. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Bandung Barat, Cianjur 3. Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Cirebon, Indramayu, Karawang, Majalengka, Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Cianjur

PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR PROVINSI JAWA BARAT INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) 99,45 94,83 Proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) 33,72 42,76 Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) 52,50 55,60 Proporsi desa dengan akses jalan Roda 4 (%) 97,88 87,21 Aksesibilitas tehadap pasar tradisional (km) 6,27 14,39 Dalam Bidang Infrastruktur/Prasarana Dasar perbaikan yang perlu di prioritaskan di Jawa Barat antra lain peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak bagi rumah tangga. Perlu dilihat sarana BAB di pedesaan dan penyediaan air baku di perkotaan.

WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PRASARANA DASAR No. INDIKATOR UTAMA WILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Karawang, Tasikmalaya, Cianjur, Cirebon 2. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Karawang, Majalengka, Sumedang

KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam upaya menin gkatka n koordi nasi penan ggula ngan kemis kinan di tingka t Provin si dan Kabup aten/ Kota, dibent uk Tim Koordi nasi Penan ggula ngan Kemis kinan yang selanj utnya disebu t TKPK (Pasal 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

PEMBENTUKAN TKPKD KOTA BANJAR Keputusan Walikota Banjar Nomor 460/Kpts. 32 –Bappeda/2014 Dalam upaya menin gkatka n koordi nasi penan ggula ngan kemis kinan di tingka t Kabup aten/ Kota, diteta pkan memb entuk Tim Koordi nasi Penan ggula ngan Kemis kinan Daera h yang selanj utnya disebu t TKPKD Kota Banjar

TUGAS TKPKD KOTA BANJAR Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar Melakukan koordinasi penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiksinan di Kota Banjar

Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Pengkordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan Fungsi TKPKD Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar

Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan dan kendala yang dihadapi Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan Pengendalian penanganan pengaduan masayrakat bidang penanggulangan kemiskinan Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Fungsi TKPKD Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar

Struktur TKPK Provinsi STRUKTUR TKPK DAERAH KOTA BANJAR Struktur TKPK Provinsi

STRUKTUR ORGANISASI TKPKD KOTA BANJAR

URAIAN TUGAS TKPKD KOTA BANJAR 1. Penanggungjawab : Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 2. Ketua : Memberikan arahan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan melakukan pengendalian agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan di Kota Banjar 3. Wakil Ketua : Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan,bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab Mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar Menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab

Lanjutan... f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah, maupun program Pemerintah Daerah Kota Banjar dan tingkat Provinsi Jawa Barat g. Mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sekretaris : Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan Kota Banjar Membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Membantu Wakil ketua menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar Membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

Lanjutan... Wakil Sekretaris : Kelompok Kerja : Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Membantu wakil Ketua dan Sekretaris dalam menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar Membantu membantu wakil Ketua dan Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Banjar, maupun program kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik Program Pemerintah Kota Banjar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kelompok Kerja : Pendataan dan Sistem Informasi : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengelola data dan sistem informais penanggulangan kemiskinan dengan fungsi : Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan Pengembangan indikator kemiskinan daerah di Kota Banjar Pengembangan sistem informasi kemiskinan di Kota Banjar

Lanjutan... Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan Pengembangan kemitraan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi : Membuat perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Banjar Membuat perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kota Banjar Pengaduan Masyarakat : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi: Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan

Lanjutan... Kelompok Program : Program bantuan sosial terpadu basis keluarga : Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat : Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil Program pendukung penanggulangan kemiskinan : Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian di Bidang Program pendukung penanggulangan kemiskinan

Lanjutan... Anggota Kelompok Program : Melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai bidang tugas unit masing-masing Memberi masukan data/informasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Program tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing Merumuskan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi bersama ketua Sekretariat : Menghimpun dan mengadministrasikan dokumen-dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Kerja dan Kelompok Program Menyusun jadwal tim Koordinasi Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi Merumuskan draft kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

Lanjutan... Merumuskan draft langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan Memfasilitasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan , baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Memfasilitasi dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PERAN KELEMBAGAAN TKPK Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan Penyusunan SPKD Penyusunan Renstra SKPD Perancangan RKPD Penyusunan Renja SKPD KOORDINASI Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat PENGENDALIAN Informasi umpan-balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)

TUGAS TIM TEKNIS TKPK: KERJASAMA DENGAN TNP2K MENYIAPKAN AGENDA RAKOR TKPK MEMFASIULITASI PENYUSUNAN LP2KD, SPKD DAN RAD MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS SKPD LAIN

SYARAT PENGUATAN PERAN TKPK

KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERIMA KASIH KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Kelompok Kerja Kebijakan Bidang Advokasi TKPK Sekretariat Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3912472 atau 08118163214 E-mail: advokasi@tnp2k.go.id