KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM KEGIATAN REDD+ DI PULAU LOMBOK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
PERAN perguruan tinggi (prodi kehutanan-unram) dalam pengembangan hhbk di ntb Budhy Setiawan Disampaikan pada Ekspose Hasil Penelitian “IPTEK Hasil Hutan.
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Strategi Nasional Literasi Keuangan
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
dan Kaitannya dengan RAD-GRK
Baseline Sektor Energi
SEJARAH PT. Pelangi Rekan Optima (PRO) berdiri sejak tahun 2008 dan merupakan anak perusahaan dari PT. Pacific Rekanprima dengan spesialisasi di bidang.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
LITBANG MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU TAHUN 2013
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
1 Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
Kementerian Lingkungan Hidup 2009
LANGKAH-LANGKAH melaksanakan SURVEI CONTOH
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
IX. ISU LINGKUNGAN HIDUP Satu-satunya cara bagi kita semua untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah dengan beralih ke bentuk-bentuk pembangunan.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA DAN PENGGUNA UPIPK OLEH PUSTAKA Pendampingan UPIPK, 27 – 30 Mei 2008.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Perubahan Iklim: Adaptasi dan Mitigasi
Disampaikan pada acara :
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Kelompok 6 Ibrahim Gulagnar Hanifa Galih Ajisaka Wahyu Suhana
HUTAN DAN PEMANASAN BUMI
Kebijakan Pelaksanaan REDD
Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar
PENGEMBANGAN KEHUTANAN LANSKAP
Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542)
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
ANTISIPASI PEMANASAN GLOBAL DAN MITIGASI IKLIM MELALUI PENGHIJAUAN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
ISU LOKAL DAN GLOBAL OLEH YUDO SISWANTO ASEAN ECO SCHOOL MANDIRI
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
Transcript presentasi:

KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM KEGIATAN REDD+ DI PULAU LOMBOK SEMINAR EKSPOSE BPTHHBK TAHUN 2013 KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM KEGIATAN REDD+ DI PULAU LOMBOK OLEH : Ryke Nandini Septiantina Dyah R Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

EMISI EFEK GANDA “EMISI” HUTAN GAS RUMAH KACA PERUBAHAN IKLIM diserap gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon HUTAN GAS RUMAH KACA PERUBAHAN IKLIM diserap dilepas Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

TARGET INDONESIA (KOPENHAGEN) REDD DI INDONESIA 26% = SWADAYA TARGET INDONESIA (KOPENHAGEN) GRK 26% - 41% (2020) 15% = BANTUAN KEUANGAN NEGARA LAIN 60% Sektor Kehutanan dan 40% non-kehutanan Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Pada rangkaian acara COP (Conference Of the Parties) ke 13 tersebut, Indonesia telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesia secara bertahap (phased-approach) yang terbagi atas 3 (tiga) tahap: Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008) Tahap 2 (Readiness Phase) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDD (2009-2012) Tahap 3 (Full Implementation) : tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013) Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Pulau Lombok menjadi sasaran kegiatan REDD+ Mitigasi perubahan iklim = strategi nasional yang membutuhkan peran pemerintah dan stakeholder Pulau Lombok = praktek konservasi semakin berkembang seiring dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat di Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR) Pulau Lombok menjadi sasaran kegiatan REDD+ Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Potensi REDD + di P. Lombok Menurut Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 30/Menhut-ii/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), kriteria lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan REDD+ adalah Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan Kawasan Konservasi. Lokasi HKM : HKM Batukliang Utara (Loteng) HKM Sambelia (Lotim) HKM Sesaot (Lobar) HKM Bentek (KLU) Lokasi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani Taman Wisata Alam Gunung Tunak Lokasi Hutan Adat : 35 Hutan Adat di 13 Desa (KLU) Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

TUJUAN mengetahui keterlibatan multipihak dalam kegiatan REDD+ di Pulau Lombok. Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Metode penelitian Penelitian dilakukan di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah dan Kota Mataram Pengumpulan Data dengan cara survey pada responden dan wawancara, serta penelusuran dokumen yang terkait dengan REDD Analisis data adalah analisis stakeholders dengan teknik PIL (power, interest, legitimacy) dan PIN (position, interest, need) (Chevalier, 2006) Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Sh bertenaga : BPK Mataram, Konsepsi Berdasarkan analisa data menggunakan teknik PIL (power, interest, legitimacy), diperoleh 20 stakeholder yang terkait dalam kegiatan REDD/REDD+ di Pulau Lombok, yang dibagi ke dalam 7 kelompok stakeholder yaitu : Sh Dominan : Distanhutkanut KLU, Dishutbun Loteng, Dishut Lobar, Dishutprop NTB, BKPH Rinjani Barat Sh bertenaga : BPK Mataram, Konsepsi Sh berpengaruh : Bappeda Loteng, Bappeda KLU, Bappeda Lobar, Bappeda Prop. NTB Sh rentan : BPDAS Dodokan Moyosari, BKSDA NTB, SKW 1 P. Lombok, BTN Gunung Rinjani, Unram Sh berperhatian : BLHP Prop. NTB Sh dorman : Transform, WWF Nusra Sh marginal : PT. Sadana Arif Nusa Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Analisis stakeholder dengan menggunakan teknik PIN (position, interest, need) menghasilkan data bahwa : Ditinjau dari position, terdapat 17 stakeholder yang mempunyai posisi strategis dalam REDD+ baik dalam tingkatan sedang maupun kuat. Dari sisi interest dan need terdapat 12 stakeholder pada tingkat sedang sampai kuat. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 11 stakeholder yang cocok untuk terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan REDD+ di Pulau Lombok. Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

KESIMPULAN Berdasarkan analisis PIL (power, interest, legitimacy) terdapat 7 kelompok stakeholder yang terkait dalam kegiatan REDD+ di Pulau Lombok dengan tingkat yaitu dominan, berpengaruh, rentan, berperhatian, dorman dan marginal Berdasarkan dari analisis PIN (position, interest, need) terdapat 12 stake holder pada tingkat sedang sampai kuat. Secara keseluruhan terdapat 11 stakeholder yang dapat dilibatkan dalam kegiatan REDD+ di Pulau Lombok dengan bentuk keterlibatan yang berbeda sesuai tupoksinya Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

DAFTAR PUSTAKA Angelsen, A. 2011. Mewujudkan REDD+, Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan. CIFOR. Bogor. Anonim, 2010. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di NTB. Website: www.antaranews.com. Diakses tanggal 4 Agustus 2010. Chevalier, JM. 2006. Social Analysis Systems : Concept and Tools for Collaborative Research and Social Action. http://www.sas- pm.com. Diakses 27 Juli 2011. Masripatin, N. 2007. Apa Itu REDD?. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta. _______. 2010. Hutan Indonesia: Penyerap atau Penyumbang Emisi Dunia? dalam Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban. Prisma Vol. 29. April. Sari, A. 2010. Pasar Karbon dan Potensinya. dalam Perubahan Iklim dan Tantangan Peradaban. Prisma Vol. 29. April. www.antaranews.com. 24 Nopember 2009. Enam Langkah Strategi Mitigasi Perubahan Iklim. Seminar Ekspose Hasil Penelitian 2013 Balai Pengolahan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan