PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Informasi Usaha dan Keuangan Jasa Pelayanan Barang
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
PENUGASAN & PERENCANAAN PENGAUDITAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
BAB - 1 MANAJEMEN OPERASI by
TOPIK III AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Struktur Organisasi Badan Air
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Kalkulasi Biaya Persediaan dan Analisis Kapasitas
Laporan keuangan dan pencatatan transaksi
Teknik Pembukuan Dasar
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PELAKSANAAN PENUGASAN AUDIT
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Bab 6 Penyesuaian 4/7/2017.
14 P E R T E M U A N PENGAWASAN ATAU PENGENDALIAN Manajemen Umum
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
KOMPONEN SISTEM INFORMASI Materi Pertemuan ke-4.
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Bab 1 Pengertian Akuntansi 4/8/2017.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
KONSEP DASAR MANAJEMEN BISNIS BAB I
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
Kuliah KS KEWIRAUSAHAAN
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya
IT untuk Keunggulan Kompetitif
SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Manajemen & Evolusi SI/TI
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI (PSSI).
Application Audit Program
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
PERTEMUAN 2 Manajemen, Manajer, dan Kegiatannya
PERTEMUAN 2 Manajemen, Manajer, dan Kegiatannya
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-9 JULIUS HARDJONO
Manajemen Pengadaan Proyek
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
FUNGSI & SISTEM MANAJEMEN OPERASIONAL
FUNGSI & SISTEM MANAJEMEN OPERASIONAL
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
Transcript presentasi:

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI PROSES BISNIS PERUSAHAAN DI BIDANG KEUANGAN SURABAYA, 26 MARET 2014

PROSES BISNIS : Merupakan serangkaian kegiatan usaha (bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan secara terintegrasi, untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 1

PROSES BISNIS PELINDO III : Serangkaian kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan yang dilakukan secara terintegrasi, untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Melibatkan sumber daya perusahaan yang terdiri dari berbagai bidang yaitu : Operasional, Keuangan, Teknik serta Umum. 2

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Proses Bisnis pada Bidang Keuangan merupakan bagian dari proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Bidang Keuangan melakukan kegiatan dengan memproses input dari bidang lainnya, dengan menghasilkan output yang akan digunakan oleh stakeholder. 3

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN STAKEHOLDERS INTERNAL : 1. DINAS USAHA 2. DINAS UMUM DINAS TEKNIK KANTOR PUSAT EKSTERNAL : 1. PEMERINTAH 2. PENGGUNA JASA 3. SUPLIER 4. MASYARAKAT OUTPUT DINAS KEUANGAN INPUT OUTPUT HUBUNGAN TIMBAL BALIK 4

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Dinas Keuangan merupakan salah satu mata rantai proses bisnis perusahaan, sebagai penunjang dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja lain. 5

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Dari berbagai aktivitas yang terdapat pada Proses Bisnis Dinas Keuangan, dapat dikelompokkan sebagai berikut : Aktivitas Utama Aktivitas Penunjang 6

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Aktivitas Utama Merupakan aktivitas yang terkait secara langsung dengan usaha untuk menciptakan laba perusahaan. Penerbitan Nota Penjualan Melakukan Pengelolaan Piutang Melakukan Pengendalian Biaya 7

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 2. Aktivitas Penunjang Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan Aktivitas Utama. Melakukan Kewajiban Perpajakan Menyusun Laporan Keuangan Melaksanakan PKBL 8

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Berarti memerlukan INPUT untuk menghasilkan OUTPUT dalam kegiatan usaha (BISNIS). Khususnya Pada Dinas Keuangan 9

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN Contoh : Proses Bisnis yang terdapat pada Dinas Keuangan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) 10

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 1. Penerbitan Nota Penjualan INPUT : Pranota dari Dinas Usaha OUTPUT : Nota Rampung Kepada Pengguna Jasa 11

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 1. Penerbitan Nota Penjualan KENDALA : Nota Batal / Nota Salah, DAMPAK : Pembetulan SPT PPN TINDAKAN KOREKSI : Koreksi Nota ANTISIPASI : Verifikasi Pembuatan Pranota Lebih Ditingkatkan. 12

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 2. Melakukan Pengelolaan Piutang INPUT : Nota Penjualan Yang Belum Lunas OUTPUT : Tertagihnya Piutang Usaha 13

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 2. Melakukan Pengelolaan Piutang KENDALA : Belum Optimalnya Penerapan UPER DAMPAK : Meningkatnya Saldo Piutang TINDAKAN KOREKSI : Melakukan Intensifikasi Penagihan ANTISIPASI : Mengoptimalkan UPER 14

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 3. Melakukan Pengendalian Biaya INPUT : Adanya Alokasi Permintaan Pembayaran Biaya Yang Belum Dianggarkan atau Melampauai Anggaran OUTPUT : Terkendalinya Realisasi Biaya 15

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 3. Melakukan Pengendalian Biaya KENDALA : Terdapat Biaya Yang Harus Dikeluarkan Namun Belum Dianggarkan atau melampaui. DAMPAK : Terdapat Potensi Terlampauinya Anggaran Biaya 16

PROSES BISNIS BIDANG KEUANGAN 3. Melakukan Pengendalian Biaya TINDAKAN KOREKSI : Melakukan Cost Cutting dan Cost Reduction. ANTISIPASI : Melakukan Perencanaan Biaya Yang Akurat, dengan prinsip efektif dan efisien. 17

ISU TERKINI BIDANG KEUANGAN Mekanisme Pemberian Semua penghasilan (termasuk imbalan jasa). Sesuai Surat Direksi nomor : KU.05/57/P.III-2013, 31 Desember 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PER-14/PJ/2013. 18

ISU TERKINI BIDANG KEUANGAN 2. Mekanisme Penutupan Laporan Keuangan Triwulan I 2014, maksimal tanggal 4 April 2014 Sesuai Surat Direksi nomor : OS.03/88/P.III-2014. 14 Maret 2014 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2014. 19

TERIMA KASIH