Kelompok 3 •Felia Karlinda F1B •Adri Oktaviana V.F1B •Odi Iriawan F1B •Fajar Indra R. F1B •Heri Cristian F1B •Naylu Alhana F1B •Eva Riana Puspa R. F1B •Sofian Adi Gunawan F1B •Duna Fadil F1B •Keisha Rizki C.F1B •Gita Barana F1B007023

Chapter 5. Reformer’s Achievment-What Did They Gain?  5.1 Hasil sulit dalam menentukan  Tantangan reformasi terletak pada dampak akhir dari reformasi tersebut, seperti pelayanan yang lebih baik, perbaikan akuntabilitas, dan jumlah pengeluaran.

Faktanya, banyak dari program reformasi yang telah dilakukan hanya membawa dampak atau hasil yang relatif kecil daripada yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh evaluasi yang masih terbatas baik secara internal maupun eksternal. Terdapat beberapa kontroversi dalam pelaksanaan reformasi, seperti penggunaan teknologi informasi (TI).

 Dalam sebuah peninjauan tentang dampak dari program reformasi OECD menunjukkan beberapa tanda-tanda penurunan pengeluaran pemerintah, namun justru sebaliknya utang publik kotor sebagai persentase dari PDB sebenarnya telah meningkat.

Namun, tidak semua dampak dari reformasi seperti itu, contohnya di negara Kanada dan Selandia Baru. Di selandia baru dampak fiskal dari reformasi telah berjalan dengan baik. Karena di sana setelah reformasi pemerintah mampu mencapai kekayaan bersih yang positif hanya dalam waktu kurang dari empat tahun, padahal sebelumnya pemerintah mereka mengalami krisis fiskal yang parah.

5.3 Perbaikan Efisiensi •Reformasi telah menghasilkan perbaikan dalam efisiensi inti sektor publik, paling tidak karena modal yang digunakan lebih efisien.

5.4 Keuntungan Lainnya  Keuntungan Reformasi yang signifikan telah di buat dalam perbaikan akuntabilitas pada tingkat pemerintah dan badan-badan pemerintah. spesifikasi organisasi kinerja dan pelaporan lebih baik dengan memberikan dasar yang kuat untuk menilai kinerja sektor lembaga publik. Transparansi telah ditingkatkan melalui ketersediaan data kinerja yang lebih luas.

5.5 Konsekuensi yang Tidak Diinginkan  Reformasi terkadang juga dapat menimbulkan banyak masalah, dimana dalam menjalankan tugasnya para pejabat seringkali menyalahgunakan kewenanannya sehingga merugikan bagi sektor publik itu sendiri.

Pembahasan  Indonesia telah melaksanakan reformasi sejak runtuhnya rezim orde baru atau tepatnya tahun Namun pada kenyataannya, setelah 13 tahun melakukan reformasi, tidak banyak yang berubah dari birokrasi Indonesia.

 Desentralisasi sebagai langkah reformasi yang memungkinkan daerah mengurus “rumah tangganya” sendiri merupakan sebuah terobosan yang dapat mengembangkan suatu daerah dengan mengetahui potensi yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi, kurangnya kesiapan daerah untuk menerima wewenang yang besar dari pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri, mengakibatkan desentralisasi tidak bisa berjalan dengan maksimal. Bahkan tidak jarang, dengan adanya desentralisasi justru melahirkan raja-raja kecil di daerah

 Penerapan teknologi informasi (komputer) dianggap sebagai sebuah terobosan dalam reformasi. Celakanya, hal ini tidak dibarengi dengan persiapan yang matang, sehingga fasilitas yang disediakan tidak bisa dimanfaatkan dan bisa dibilang menjadi mubazir. Akibatnya program tersebut menjadikan sebuah pemborosan anggaran daerah.

 Pengurangan pengeluaran agregat atau efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan kurang tepat. Karena dampak dari pengurangan anggaran pada dasarnya akan berimbas pada pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Logikanya, dengan pangurangan anggaran berarti anggaran yang digunakan untuk sektor publik juga akan berkurang seperti bidang pendidikan, jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan perbaikan fasilitas umum lainnya.

•Seharusnya yang dikurangi bukanlah anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat tetapi anggaran belanja pegawai yang terus membengkaklah yang perlu disusutkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi.

 Reformasi yang terjadi di Negara lain menyebabkan akuntabilitas dan transparasi meningkat seiring membaiknya kinerja pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kinerja pemerintah dapat dipantau oleh masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Akan tetapi, kontrol yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan pemerintah kurang inovatif, karena pemerintah takut mengambil suatu keputusan baru yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu hal yang menyimpang.

 Tetapi, kasus yang terjadi di Indonesia justru berbanding terbalik. Meskipun sudah melaksanakan reformasi yang cukup lama, namun tetap saja kinerja pemerintah kita rendah dan tidak transparan. Keleluasaan yang dimiliki pemerintah akibat rendahnya kontrol masyarakat tidak serta merta membuat pemerintah kita menjadi inovatif justru semakin korup.