Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Data dan Informasi Kesehatan
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PROGRAM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
ADMINISTRASI PUSKESMAS
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
MAKING PREGNANCY SAFER (M P S)
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs BIDANG KESEHATAN
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
AKREDITASI PUSKESMAS.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
JAMPERSAL Kelompok 2.
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
PENGELOLAAN OBAT Sesuai Kebijaksanaan Obat Nasional (KONAS) sebagai penjabaran aspek obat dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pembangunan kesehatan.
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
capaian Program Bidang Kesehatan s/d tahun 2017
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013

GAMBARAN UMUM & FASILITAS KESEHATAN DI JAWA BARAT KEADAAN UMUM : Luas: km2 Penduduk : jt jiwa Kab/Kota : 26 Kecamatan : 558 Jumlah desa : FASILITAS KESEHATAN : RS: 334 Puskesmas: Apotik : Toko Obat: SDM FARMASI : PUSKESMAS (1.044) 1. Apoteker: TTK: 546 RUMAH SAKIT /RSUD (33) 1. Apoteker: TTK : 556 TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian)

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 SEBARAN WAHANA APOTEKER Kng K.Bdg Cmh K.Crb K.Smi K.Bgr K.Bks Dpk BjrK.Tsk Bgr BB Bdg Smd Pwk Bks Krw Sbg Ind Smi Crb Cjr Grt Tsk Cms Mjk Kab/kt : yg tdk memiliki apoteker di PKM Puskesmas : 123 PKM yg ada apt

JUMLAH PONED – PONEK th fasilitas PONED PONEK

 Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan dan oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang benar, efisien dan efektif secara berkesinambungan.  Diperlukan koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak terkait seperti Instalasi Farmasi dengan pengelola program kesehatan merupakan prasyarat dapat diterapkannya pengelolaan obat yang baik

IPM Jabar 2008 – 2013 Peraturan Gubernur Jabar no 54 th 2008 (Akses yankes dan mutu yankes) Kesepakatan para Gubernur (Tampak Siring) Poned di setiap kacamatan RPJMN - RPJMD Percepatan penurunan AKI/AKB MDGs 2015 RENSTRA DINKES - issue strategis pembangunan kesehatan Pengembangan PONED- PONEK

DASAR HUKUM 1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Psl 36 : Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan terutama obat essential 2. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (tanggung jawab ketersediaan oleh Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) 3. PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 4. Perda Prov Jabar No. 11/2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 5. Pergub No. 32/2009, tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Prov. Jabar

1.Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat 2.Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan 3.Menjamin ketersediaan SDM dan fasilitas yankes yang merata terjangkau dan berkualias  Pengembangan PONED DAN PONEK  Pengadaan tenaga

1.Penataan sistem : perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan dukungan manajemen. 2.Penyediaan Dana  Biaya distribusi, biaya operasional Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK)  Pengadaan obat, rehab, pembangunan baru, sarpras  Penyediaan obat buffer stock

3.Peningkatan peran Provinsi, Kabupaten/Kota dalam sistem logistik obat khususnya obat program melalui One Gate Policy 4.Sinkronisasi dan harmonisasi proses perencanaan kebutuhan obat di Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui Tim Perencana Obat Terpadu (TPOT)

Pengelola Program SDK Farmasi TPOP Usulan Terpadu Gudang Sekretariat

KEMKES DIRJEN GiKIA, P2PLDIRJEN YANFAR PROVINSI PROGRAMFARMASI KABUPATEN/KOTA PROGRAMFARMASI

 Belum jelasnya proporsi pendanaan obat program yang dapat diadakan di tiap tingkat (pusat, provinsi dan kab/kota)  Belum semua obat program dikelola secara one gate policy (OGP)  Informasi tingkat kecukupan serta penggunaan obat khususnya obat program dari Kab/Kota, belum optimal (lap. tiap triwulan)

 Terbatasnya biaya operasional dan biaya distribusi  Kerjasama, koordinasi pengelola program dan farmasi belum optimal

 Edaran Kemkes : kepastian proporsi pendanaan  Sosialisasi, implementasi OGP  Peningkatan kerjasama, koordinasi pengelola program dan farmasi  Advokasi di tiap tingkatan untuk kegiatan manajemen pengelolaan obat

KESEHATAN IBU 1.Metil Ergometrin Maleat 2.MgSO4 3.Glukonas Kalsikus 4.Gentamisin Injeksi KESEHATAN ANAK 1.Vit K injeksi 2.Natrium Tiroksin 3.Ampisilin serbuk, inj 4.Gentamisin inj 5.Prokain Benzil Penisilin G inj 6.Fenobarbital inj 7.Diazepam inj 8.Oksitetrasiklin salep mata

TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

JUMLAH KEMATIAN IBU PROVINSI JAWA BARAT PER KAB/KOTa TAHUN 2011 Jumlah Kasus Kematian Ibu : 850 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tertinggi : 77 Jumlah Kasus Kematian Terendah : 3 Jumlah Lahir Hidup : Ratio Kematian Ibu : 92,88 per KH

JUMLAH KEMATIAN IBU PROVINSI JAWA BARAT PER KAB/KOTa TAHUN 2012 Jumlah Kasus Kematian Ibu : 780 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tertinggi : 76 Jumlah Kasus Kematian Terendah : 3 Jumlah Lahir Hidup : Ratio Kematian Ibu : 85,76 per KH

CAPAIAN CAKUPAN INDIKATOR KESEHATAN IBU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

CONTINUUM OF CARE PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012