KETENAGAKERJAAN BAB XVI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Aritmatika Sosial.
KETENAGAKERJAAN.
Materi Pembelajaran Ekonomi Kelas XI Semester 1
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Baseline Sektor Energi
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
CV BONELAYANA JAYA.
/ / MARKETING PLAN / /
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Bab 11B
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Elastisitas.
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
Luas Daerah ( Integral ).
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
SEGI EMPAT 4/8/2017.
PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT. BANK MANDIRI TBK KANTOR CABANG SUDIRMAN YOGYAKARTA CAHYADI Ekonomi Manajemen.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
ANUITAS BERTUMBUH DAN ANUITAS VARIABEL
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
KELOMPOK 8 RETNO ASIH m. ROFI AMALIA SENDY CHRISTINA K.
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
KETENAGAKERJAAN.
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
Minggu pertama Oktober
KELOMPOK 2 FAZA AISYADEA / 11 MUHAMMAD HILMI ALFIKRI / 19
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
KETENAGAKERJAAN.
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN.
KETENAGAKERJAAN.
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

KETENAGAKERJAAN BAB XVI TIM KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA

PETA KONSEP

IPS KELAS 8, SMP AL HIKMAH SURABAYA KETENAGAKERJAAN www.dailynews.com IPS KELAS 8, SMP AL HIKMAH SURABAYA - Since 2013 ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA INDONESIA A. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai syarat: penduduk yang seminggu sebelum sensus telah mempunyai pekerjaan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari kerja B. Tenaga Kerja UU No. 13 tahun 2003 tentang KETENAGA KERJAAN Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut UU tersebut usia tenaga kerja adalah penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke atas

BAGAN PENGELOMPOKAN TENAGA KERJA Angkatan Kerja Golongan yang bekerja Golongan yang menganggur Golongan pencari kerja Bukan Angkatan Kerja Golongan yang bersekolah Golongan yang mengurus rumah tangga

PENGANGGURAN Macam-macam Pengangguran Menurut Sebab Terjadinya: Pengangguran Struktural: pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur ekonomi. (dari agraris ke industrial) Pengangguran Friksional : pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja Pengangguran musiman: pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.

PENGANGGURAN Macam-macam Pengangguran Menurut Sebab Terjadinya: Pengangguran teknologi: pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi (mesin modern) Pengangguran konjungtur : pengangguran yang disebabkan adanya siklus konjungtur (perubahan kegiatan perekonomian) Pengangguran normal : pengangguran yang disebabkan karena memang belum mendapat pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai

PENGANGGURAN B. Macam-macam Pengangguran Menurut aktivitas subjeknya : Pengangguran terselubung (disguised unemployment) : terjadi jika tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu. Pengangguran terbuka (open unemployment): tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Penyebabnya : Tidak tersedia lapangan pekerjaan Tidak sesuai antara lapangan kerja dengan pendidikan pencari kerja Tidak berusaha mencari pekerjaan karena malas

SETENGAH MENGANGGUR ialah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu Cara Mengatasi Pengangguran: Menyelenggarakan bursa tenaga kerja Mendorong majunya pendidikan Pemberian informasi tempat yang membutuhkan tenaga kerja Mendirikan pusat-pusat latihan kerja Meningkatkan transmigrasi

Masalah Pasar Kerja Proses menemukan pekerjaan yang dilakukan oleh pencari kerja pada umumnya menemui kenyataan : Tingkat pendidikan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Situasi yang diharapkan pencari kerja sering tidak sesuai Informasi yang dimiliki pengusaha maupun pencari kerja sama-sama terbatas

PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI MASALAH TENAGA KERJA Peningkatan Mutu Tenaga Kerja (aspek pendidikan) Pengadaan Perangkat Hukum tentang Ketenagakerjaan (aspek hukum) Pembangunan dan Investasi Baru (aspek ekonomi) Program Transmigrasi Program Padat Karya Pembinaan Kewirausahaan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Peningkatan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing Provinsi yang bersangkutan. Saat ini, sudah ada 11 Provinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi masing-masing. Rata-rata kenaikan UMP tahun 2013 adalah sebesar 18, 32%. Kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya sebesar 10, 27%.

No. 2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK PROVINSI KETERANGAN 2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK 1 NANGGROE ACEH DARRUSSALAM  Rp   1,400,000  Rp   1,550,000 Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2012 05-Oct-12 2 SUMUT    Rp   1,200,000  Rp   1,375,000 Kep Plt Gub Sumut No 188.44/711/KPTS/2012 29-Nov-12 3 SUMBAR    Rp   1,150,000  Rp   1,350,000 SK Gubernur Sumbar No. 562-781/2012 06-Nov-12 4 RIAU   Rp   1,238,000 Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2012 12-Nov-12 5 KEPULAUAN RIAU    Rp   1,015,000  Rp   1,365,087 Kep Gubernur Kepri No. 687 tahun 2012 01-Nov-12 6 JAMBI      Rp   1,142,500  Rp   1,300,000 No. 626/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2012  05-Nov-12 7 SUMSEL    Rp   1,195,220 SK Gubernur No.745/KPTS/Disnakertrans/2012  09-Nov-12  

No. PROVINSI KETERANGAN 2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK 8 BANGKA BELITUNG    Rp   1,110,000  Rp   1,265,000 SK Gubernur No.188.44/792/TK.T/2012 30-Nov-12 9 BENGKULU      Rp     930,000  Rp   1,200,000 Keputusan Gubernur No. D.308. XIV. 2012 01-Nov-12 10 LAMPUNG    Rp     975,000  Rp   1,150,000 SK No. G/741/III.05/HK/2012  28-Dec-12 11 JAWA BARAT      Rp     780,000  Rp     850,000 Kepgub No.561/Kep.1405-Bangsos/2012  21-Nov-12 12 DKI JAKARTA     Rp   1,529,150  Rp   2,200,000 Pergub Prov DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 20-Nov-12 13 BANTEN   Rp   1,042,000  Rp   1,170,000 Kep Gubernur No. 561/Kep.904-Huk/2012  27-Nov-12 14 JAWA TENGAH     Rp     765,000  Rp     830,000 SK UMK Se-Jateng; SK No.561.4/58/ 2012  12-Nov-12  

NO. PROVINSI KETERANGAN 2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK 15 YOGYAKARTA    Rp     892,660  Rp     947,114 SK Gubernur No. 370/KEP/2012 20-Nov-12 16 JAWA TIMUR     Rp     745,000  Rp     866,250 PerGub No. 72 Tahun 2012  24-Nov-12 17 BALI     Rp     967,500  Rp   1,181,000 SK Gubernur No. 43 Tahun 2012  01-Nov-12 18 N T B    Rp   1,000,000  Rp   1,100,000 Keputusan Gubernur No. 631 tahun 2012 05-Dec-12 19 N T T     Rp     925,000  Rp   1,010,000 Kep.No.298/HK/2012  12-Nov-12 20 KALBAR     Rp     900,000  Rp   1,060,000 SK Gubernur No. 632/KESSOS/2012 14-Nov-12 21 KALSEL     Rp   1,225,000  Rp   1,337,500 SK Gubernur No.188.44/0502/KUM/2012 23-Oct-12 22 KALTENG     Rp   1,327,459  Rp   1,553,127 SK Gubernur No.21 Tahun 2012  12-Oct-12 23 KALTIM       Rp   1,177,000  Rp   1,752,073 SK Gubernur Kaltim No. 561/K.754/2012

NO. PROVINSI KETERANGAN 2012 2013 SK.GUBERNUR Tanggal SK 24 MALUKU   Rp     975,000  Rp   1,275,000 SK Gubernur No. 173 tahun 2012 17-Dec-12 25 MALUKU UTARA    Rp     960,498  Rp   1,200,622 SK. No.261/KPTS/MU/2012  18-Dec-12 26 GORONTALO    Rp     837,500  Rp   1,175,000 SK. Gubernur Gorontalo No. 433/12/XI/2012 26-Nov-12 27 SULUT     Rp   1,250,000  Rp   1,550,000 Per Gub No.52 Tahun 2012  29-Nov-12 28 SULTRA      Rp   1,032,300  Rp   1,125,207 SK Gubernur No.29 Tahun 2012  01-Nov-12 29 SULTENG    Rp     885,000  Rp     995,000 SK Gub No. 561/570/Disnakertrans-G.ST/2012  30 SULSEL      Rp   1,200,000  Rp   1,440,000 SK Gubernur No. 2550/X/2012 31 SULBAR  Rp   1,127,000  Rp   1,165,000 SK Gubernur No. 526 Tahun 2012  28-Nov-12 32 PAPUA    Rp   1,515,000  Rp   1,710,000 SK Gubernur No. 162 tahun 2012 10-Oct-12 33 PAPUA  BARAT   Rp   1,450,000  Rp   1,720,000 SK Gub No 561/246/12/2012 Tahun 2012  05-Dec-12