disampaikan pada acara DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

PENGURANGAN KEMISKINAN SEBAGAI IDEOLOGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGURANGAN KEMISKINAN SEBAGAI IDEOLOGI PEMBANGUNAN disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

THE COMING BOOM 1 Source: Megacities by Richard Dobbs

THE COMING BOOM 2 Source: Megacities by Richard Dobbs

THE COMING BOOM 3 Source: Megacities by Richard Dobbs

FLOOR SPACE 4 Source: Megacities by Richard Dobbs

PUBLIC MASS TRANSIT 5 Source: Megacities by Richard Dobbs

ENERGY SECTOR 6 Source: Megacities by Richard Dobbs

CITY DWELLER SPENDING 7 Source: Megacities by Richard Dobbs

URBAN AREA JOBS AND GROW OF URBAN GDP 8 Source: Megacities by Richard Dobbs

NUMBER OF COMMUTERS AND COMMUTING TIME 9 Source: Megacities by Richard Dobbs

CRISES IN PUBLIC SERVICES 10 Source: Megacities by Richard Dobbs

(Tanpa memperhitungkan I. PENDAHULUAN [1] BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 =  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat dengan faktor koreksi extended family 20%) Milik Kontrak Sewa dll. 7,4 Juta Unit VISI Termasuk komponen untuk mengurangi backlog Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% (2010-2014) = 1.842.994 unit Rata-Rata Pertambahan RT Baru (2010-2014) = 710.000/tahun Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada data yang update). Kelebihan: Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. MENGHUNI Kebutuhan Total Penanganan (2010-2014) = 5.392.994 unit Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit Perspektif Backlog (Tanpa memperhitungkan Extended Family) 12,3 Juta Unit (2007) 13,5 Juta Unit (2009) Kelemahan: Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah. Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog. 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit Rusunawa. Kelebihan: Data yang digunakan dapat di update dari hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun. MEMILIKI 80 % (Memperhitungkan Extended Family) 10,8 Juta Unit 11

ROAD MAP I. PENDAHULUAN [2] 12 UUD NKRI 1945 PASAL 28 H Hak untuk bertempat tinggal UU 39 TAHUN 1999 PASAL 40 UU 11 TAHUN 2005 PASAL 11 UU 17 TAHUN 2007 RPJPN 2005 - 2025 UU 1 TAHUN 2011 PASAL 50 ayat 1 HAM - Hak untuk bertempat tinggal Pengesahan International Covenant on Ecosoc Arah Pembangunan Perkim Jangka Panjang Hak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah AGENDA HABITAT TARGET 11 MDGS Adequate shelter for all Sustainable human settlements development in an urbanizing world Meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah kumuh RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2020 RPJMN 2021-2025 ROAD MAP RENSTRA KEMENPERA 2010-2014 VISI MISI TUJUAN & SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PROGRAM & KEGIATAN 12

ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG II. LANDASAN KEBIJAKAN [6] ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG (RPJPN 2005 – 2025) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN, MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN EFISIEN; PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP. UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5: “Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”. UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat … 13 15

SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI III. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014 M I S I: MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI. V I S I: SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 14 16

15 IV. ROADMAP : SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM TAHUN 2005 - 2025 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Pinjaman/ Hibah Dekon DAK Perkim Urban-Rural Lnkg, PSU, Bahan Bangunan dan Rekayasa Ranc. Bangun LHB dan Kewajiban Pelayanan Umum Perkuatan Perumahan Swadaya Tabungan Perumahan Nasional Fasilitas Likuiditas Memperkuat Kapasitas Pemda dalam pengembangan kawasan perumahan melalui sistem land banking PSU Kawasan Jaringan air minum; Air limbah; (septic tank komunal); Jaringan listrik; PJU PSU Kawasan Jalan; Drainase. Bahan Bangunan Lokal Ranc Bangun: Arsitektur lokal Penugasan khusus Pemerintah kpd BUMN untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan spesifikasi dan harga sesuai standar Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat & Bantuan Stimulan Penyaluran Pinjaman/ Penyaluran hibah BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Pemerintah Daerah Pembiayaan Menerbitkan Pasar Sekunder Obligasi Daerah Blended Financing BUMN/D PERKIM PNPM MANDIRI PERKIM Bank / LKNB Pelaksana Underlying Asset Pembangunan PSU Kawasan Pengembang KAWASAN PERMUKIMAN Dikelola oleh Pusat Pengelolaan Aset (dibawah Permerintah Daerah) Kredit Konstruksi dg bunga rendah LINGKUNGAN HUNIAN Rumah Swadaya Pembiayaan Sekunder Perumahan KPR dan Kredit Mikro Swadaya dengan bunga rendah A Masyarakat Rumah Jadi A Rumah Sejahtera Tapak Rusun Milik Sewa SISI PERMINTAAN 15 PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER SISI PASOKAN

UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN V. TABUNGAN PERUMAHAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN 16

TERIMA KASIH