KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 1. REVISI PROPOSAL - Softcopy proposal unggah ke SIM - Hardcopy Proposal sebanyak 1 eks di Lemlit - waktu pelaksanaan :
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WNRI DI LUAR NEGERI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
Pelaksanaan Penerimaan, Sortir, Pengesetan, Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pilgub Jateng 2013 di Tingkat KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS dan KPPS.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PERTEMUAN KE 3: PPh Pasal 15
SOSIALISASI PERPAJAKAN
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Luas Daerah ( Integral ).
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
(KJK SP ) MELAKUKAN TRANSAKSI KAS DAN NON KAS
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Pengelolaan Dana Hibah
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
TATA SURAT MENYURAT OLEH: SRI SULASTRI, M.Pd.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ISTANBUL
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
KPU Komisi Pemilihan Umum
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Komponen Anggaran Pilgub
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perencanaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
Transcript presentasi:

KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA PETUNJUK/PEDOMAN PENGGUNAAN ANGGARAN PPLN TAHUN 2014 BAHAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMILU LEGISLATIF DI LUAR NEGERI MARET 2014

1 PENDAHULUAN Anggaran PPLN tahun 2014 adalah anggaran yang bersumber dari DIPA KPU Tahun 2014, yang penggunaan dan pertanggung-jawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sama halnya dengan penggunaan/ pertanggung-jawaban anggaran negara oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah RI. Anggaran PPLN tahun 2014 digunakan untuk kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

ANGGARAN PPLN TERDIRI DARI 2 BAGIAN YAITU: Anggaran untuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Anggaran untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

2a PEDOMAN UMUM Penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukannya, yang tercantum dalam bagian setiap belanja dan tidak melampaui pagu anggaran. Revisi boleh dilakukan (baik dalam akun yang sama atau lompat akun) asalkan tidak menambah anggaran, mengubah anggaran perjalanan dinas, menambah honor dan penambahan TPS. Revisi harus disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) 3 PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) Anggaran PPLN terdiri dari: Belanja Bahan Belanja Honor yang terkait dengan output kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Perjalanan Lainnya Belanja PPLN dikelola oleh PPLN

ANGGARAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) 4 ANGGARAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) Anggaran disediakan untuk kegiatan PPLN selama 9 bulan, dari bulan Januari s.d September 2014; Apabila Pemilihan Presiden/Wakil Presiden hanya berlangsung 1 putaran, maka anggaran PPLN hanya s.d bulan Juli 2014.

1. BELANJA BAHAN Paket untuk kegiatan PPLN selama 7 atau 9 bulan 5 1. BELANJA BAHAN Paket untuk kegiatan PPLN selama 7 atau 9 bulan ATK Rutin, Penggandaan, Penjilidan dan Perlengkapan Pemilu b. Rekapitulasi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan Suara Manual Elektronik Pengiriman Hasil Penghitungan Suara c. Perangko Luar Negeri + Amplop

ATK Rutin, Penggandaan, Penjilidan dan Perlengkapan Pemilu Alat Tulis Kantor Rutin Penggandaan : DPT, Formulir D Folio Penggandaan dan Penjilidan : Pedoman bagi PPLN dan Petugas Dropbox, Laporan Kegiatan Perlengkapan Pemilu :Lem/Perekat Kertas, Ballpoint, Spidol Kecil, Kantong Plastik Besar Administrasi Bank

Rekapitulasi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan Suara Biaya operasional pelaksanaan rekapitulasi Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan Suara oleh petugas yang ditunjuk, yang dilakukan baik secara manual maupun elektronik (kudapan, biaya ketik dll) Kegiatan rekapitulasi manual dan elektronik dapat digabung Pengiriman hasil penghitungan suara baik secara manual maupun elektronik

Perangko Luar Negeri + Amplop Hanya digunakan untuk: pembelian perangko untuk pengiriman surat suara kepada pemilih perangko untuk pengiriman surat suara dari pemilih ke PPLN pengadaan amplop untuk pengiriman surat suara melalui pos atau dropbox apabila dana prangko tidak mencukupi, dapat menggunakan dana ATK atau dana pengiriman surat-surat dinas.

Honor yang terkait dengan Output kegiatan (1) Honor Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Anggota Sekretaris Pelaksana

Honor yang terkait dengan Output kegiatan (2) Honor dibayarkan setelah memotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%. Hasil potongan pajak tersebut disetorkan ke Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pokja PPLN untuk selanjutnya disetorkan ke KPU/Kas Negara Lampirkan SK Ketua KPU tentang pengangkatan sebagai PPLN (termasuk perubahan-perubahan)

Belanja Barang non Operasional lainnya 1 Paket untuk kegiatan PPLN selama 7 bulan atau 9 bulan apabila Pilpres berlangsung dua putaran 1. Pendukung Tahapan Pemilu Pengiriman Surat-surat Dinas Pengolahan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Rapat-rapat Sosialisasi Tahapan Pemilu Biaya Komunikasi

Belanja Barang non Operasional lainnya 2.Memasukkan Surat Suara ke Amplop bagi Pemilih Via Pos Uang Lelah Petugas Uang Makan Petugas 3. Pemungutan Suara Via Dropbox Uang Lelah Petugas Dropbox Perlengkapan Pemilu Dropbox 4.Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu DPR di LN

Pendukung Tahapan Pemilu Pengiriman Surat-surat Dinas Biaya pengiriman surat/dokumen/barang-barang keperluan Pemilu, baik ke Pusat maupun ke Pemilih dan pengadaan prangko/jasa kurir selain pengiriman surat suara Pengolahan Daftar Pemilih Untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan daftar pemilih baik menjelang pemilihan DPR maupun Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Porsi terbesar adalah untuk pengolahan data Pilpres/wapres putaran 1 dan 2).

Pendukung Tahapan Pemilu Penyelenggaraan Rapat-rapat Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat oleh PPLN. (biaya konsumsi, uang transport, yang dilampiri dengan surat tugas, undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, notulen rapat. (indeks per orang per kegiatan).

Pendukung Tahapan Pemilu Sosialisasi Tahapan Pemilu Dapat digunakan untuk mengadakan bahan sosialisasi seperti poster, leaflet, brosur, topi, kaos, pulpen dan lain-lain. pengadaan konsumsi dan sewa ruangan kegiatan. Biaya Komunikasi Untuk mendukung kegiatan kegiatan operasional PPLN. Digunakan untuk pembayaran biaya pulsa telepon, kartu telepon, sewa internet, TV kabel, fix telepon, fax

Memasukkan Surat Suara ke Amplop bagi Pemilih Via Pos Anggaran tersedia bagi PPLN yang memiliki jumlah pemilih via pos yang signifikan a. Uang Lelah Petugas Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah surat suara yang akan dikirim melalui pos dan drop box b. Uang Makan Petugas Diperhitungkan satu orang memasukkan 500 surat suara ke dalam amplop per sehari

Pemungutan Suara Via Dropbox a. Jumlah petugas untuk setiap lokasi drop box adalah 3 orang. b. Lampirkan SK Ketua PPLN tentang penunjukan sebagai Petugas drop box Uang Lelah Petugas Dropbox Perlengkapan Pemilu Dropbox

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu DPR di LN Bagi Tuan Rumah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek disediakan anggaran khusus untuk penyediaan seminar kit, konsumsi peserta dan uang lelah tim pendukung

Belanja Sewa (1) Unit Komputer (PC) Untuk mendukung kegiatan operasional, PPLN menyewa peralatan komputer melalui perusahaan jasa penyewaan atau perorangan, dengan bukti pembayaran yang sah. Kendaraan Roda Empat untuk Dropbox (Termasuk Bensin dan Pengemudi) Untuk mendukung kegiatan operasional Petugas Drop Box pada saat penyelenggaraan Pemilu via Drop Box

Belanja Sewa (2) Kendaraan Roda Empat untuk Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu di Luar Negeri Bagi Tuan Rumah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek disediakan anggaran khusus untuk penyewaan kendaraan roda empat Ruang Rapat untuk Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu di Luar Negeri Bagi Tuan Rumah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek disediakan anggaran khusus untuk penyewaan ruang rapat

Belanja Perjalanan Lainnya Sosialisasi dan Bimtek Pemilu 2014 di luar negeri Evaluasi Pemilu 2014 di luar negeri Sosialisasi Pemilu di wilayah Akreditasi

Sosialisasi dan Bimtek Pemilu 2014 di luar negeri Perjalanan Dinas untuk mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu Pemilu DPR yang diikuti oleh Anggota dan/atau Pelaksana PPLN sesuai dengan arahan Pokja PLN. Uang harian Perjalanan Dinas menggunakan indeks yang berlaku pada Perwakilan RI setempat (golongan D). Setiap PPLN maksimal mengutus 2 orang PPLN untuk mengikuti kegiatan. Biaya Perjalanan dinas terdiri dari Biaya Tiket, Uang Harian, akomodasi serta pengurusan visa.

Evaluasi Pemilu 2014 di luar negeri Perjalanan Dinas untuk mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh Anggota dan/atau Pelaksana PPLN sesuai dengan arahan Pokja PLN. Uang harian Perjalanan Dinas menggunakan indeks yang berlaku pada Perwakilan RI setempat (golongan D). Setiap PPLN maksimal mengutus 2 orang PPLN untuk mengikuti kegiatan. Biaya Perjalanan dinas terdiri dari Biaya Tiket, Uang Harian, akomodasi serta pengurusan visa. Uang harian adalah uang yang dipergunakan untuk biaya akomodasi dan transport lokal.

Sosialisasi Pemilu di wilayah Akreditasi Dalam melaksanakan sosialisasi di wilayah akreditasi, PPLN membuat perencanaan sesuai dengan dana yang tersedia

KEMENLU / KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) Masa penggunaan anggaran KPPSLN adalah untuk 1 (satu) bulan. Penyelenggaraan kegiatan Pemilu DPR pada bulan April 2014. Penyelenggaraan kegiatan Pemilu Presiden/ Wapres pada bulan Juli 2014. Dana KPPSLN dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh PPLN

Anggaran KPPSLN terdiri dari: Belanja Bahan Honor yg terkait dengan Output kegiatan Belanja Barang non Operasional lainnya Belanja Perjalanan Lainnya

Belanja Bahan ATK Rutin, Penggandaan dan Penjilidan Perlengkapan Pemilu - Pembuatan TPS - Kotak Suara - Bilik Suara Perlengkapan Lainnya

ATK Rutin, Penggandaan dan Penjilidan Penggandaan DPT Penggandaan dan Penjilidan Panduan

Perlengkapan Pemilu Pembuatan TPS Pembuatan atau penyewaan TPS Kotak Suara Pengadaan Kotak Suara, jumlahnya disesuaikan dengan DPT masing-masing. Bahan dan ukuran kotak suara disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 Bilik Suara

Perlengkapan Lainnya Alat Pemberi Tanda Pilihan (Paku), Bantalan Paku, Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan, Tanda Pengenal KPPSLN, Tanda Pengenal , Petugas Keamanan KPPSLN, Tanda Pengenal Saksi, Karet Pengikat Surat Suara, Lem/Perekat Surat, Kantong Plastik Besar, Kantong Plastik Kecil, Spidol Besar, Ballpoint, Spidol Kecil, Kotak Suara, Stiker Nomor Kotak Surat Suara, Kantong Plastik Diplomatik (drop bag), Salinan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan di TPS LN, Label Kotak Suara, Bilik Suara.

Honor yg terkait dengan Output kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan Honor dibayarkan setelah memotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%. Hasil potongan pajak tersebut disetorkan ke Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Pokja PPLN untuk selanjutnya disetorkan ke KPU/Kas Negara Apabila tidak ada pilpres putaran kedua maka kegiatan KPPSLN hanya 2 (dua) paket Lampirkan SK Ketua PPLN tentang Pembentukan KPPSLN

Belanja Barang non Operasional lainnya Rapat Persiapan Pemilu Untuk: biaya konsumsi, uang transport, yang dilampiri dengan surat tugas, undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, notulen rapat. Pemungutan Suara Untuk Pengadaan konsumsi dan biaya transport pada saat pemungutan suara Penghitungan Suara Untuk Biaya transportasi pengiriman hasil penghitungan suara ke PPLN

Belanja Perjalanan Lainnya Transportasi KPPS LN Biaya transportasi anggota KPPSLN untuk menghadiri rapat, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh PPLN dengan menggunakan indeks yang berlaku.

TERIMA KASIH