STRATEGI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi? “Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)

Mengapa Kita membutuhkan RB “Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)

Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi? Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change) Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy) Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector) Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making)

Potret Birokrasi Indonesia Organisasi Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kontradiktif dan Ambigu Sumber Daya Aparatur Overstaffed dan Understaffed Masalah Integritas Business Process dalam Pelayanan Publik Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi Mindset dan Culture Set Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan

Potret Data Statistik Global Competitiveness Indeks 2012-2013 urutan 50 dari 144 Negara, dengan most problematic factors: Inefficient government bureaucracy (15,4) Corruption (14,2) Inadequate supply of infrastructure (8,7) Level of Ease of Doing Bussiness 2013 urutan 128 dari 185 Negara dengan lama starting bussiness 47 hari (dibandingkan rata-rata di East Asia dan Pacific 36 hari) Indeks Persepsi Korupsi 2012 di urutan 118 dari 176 negara dengan nilai 3,2 (di bawah Timor Leste 3,3)

Tiga Tantangan Terbesar Saat ini Tuntutan dan Harapan Masyarakat yang sangat cepat dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daya dukung sumber daya alam yang semakin menipis Asean Free Trade Zone pada tahun 2015.

Beberapa Masalah Dasar SDM Aparatur Rekrutmen yang belum objektiv dan belum kompetitif Promosi Jabatan yang masih tertutup dan belum bersifat kompetitif Level Remunerasi belum memadai dan tidak terkait dengan Kinerja Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja

Strategi Reformasi Birokrasi Nasional 3 Sasaran RB Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4 Tujuan antara RB s/d 2014 Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Pemerintahan yang terbuka berbasiskan ICT SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang partisipatif

Apa yang kita butuhkan? Agenda Reform Komitmen Politik Mesin Reform

PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di K/L & Pemda Perencanaan SDM lima tahun untuk setiap Instansi Kebijakan Minus Growth Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai Redistribusi SDM Aparatur Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela Melihat ulang kebutuhan riil PNS Mengatur Redistribusi/Realokasi PNS Mengurangi Belanja Pegawai Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani Menurunkan pertumbuhan jumlah PNS Merencanakan kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan

SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA Kebijakan seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS Rekrutmen bagi lulusan terbaik Universitas Kebijakan Promosi PNS Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional Menciptakan sistem rekruitmen dan promosi yang selektif Mengurangi KKN dalam proses seleksi Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani Menjaring calon-calon yang berkualitas Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan pegawai yang tepat

Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani PROFESIONALISASI PNS Penetapan Standar Kompetensi Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sertifikasi Kompetensi Profesi Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik Pengukuran Kinerja Individu Penguatan Jabatan Fungsional: Penambahan jumlah Penetapan Pola Karier Peningkatan Kemampuan Peningkatan Tunjangan Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan bagi penembatan dalam jabatan Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan fungsional Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM Aparatur

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI Perbaikan struktur Penggajian Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap Penyempurnaan Sistem Pensiun Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan Menciptakan sistem penggajian yang memberikan kesejahteraan bagi PNS Menjamin kesehatan PNS dan Pensiunan Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani Mendorong motivasi kerja PNS Menciptakan sistem pensiun yang mensejahterakan para pensiunan PNS Menghubungkan sistem tunjangan kinerja dengan prestasi PNS

Apa yang harus dikembangkan? Dukungan dan Legitimasi: Building Trust Dynamic Capabilities Public Value (Benefit bagi masyarakat)

Kapabilitas, Kultur dan Perubahan Capabilities Thinking Ahead Able People Change Thinking Again Adaptive Policies Adaptive Process Agile Process Thinking Across Culture: Incorruptibility, Meritocracy, Growth, Prudence, Markets

Bagaimana Peran Saudara sekalian ? Jadilah agen perubahan (reformers) di Instansi masing-masing untuk merubah birokrasi Dalam Reformasi Birokrasi dibutuhkan jumlah yang memadai (critical mass) para reformers Jadilah Pemimpin Transformasional, bukan Transaksional

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terima kasih Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi