ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Biro Perencanaan dan Anggaran
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
ARAHAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bogor, 13 Mei 2014 PERTEMUAN EVALUASI PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PROGRAM.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
ADMINISTRASI PUSKESMAS
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
PENERAPAN E-CATALOGUE
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PENILAIAN DAK SUB BIDANG KESEHATAN TA 2016
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
JAMPERSAL Kelompok 2.
S E L A M A T D A T A N G DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
PROFIL KESEHATAN JANUARi 2012.
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA.2013 ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bandung, 24 April 2014

KISI-KISI ARAHAN KEBIJAKAN DAK SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN POTRET PELAKSANAAN DAK SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA. 2013 HARAPAN THD PERTEMUAN

KEBIJAKAN DAK SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN

DEFINISI & TUJUAN DAK DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. TUJUAN DAK : membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2013 (PERPRES NO ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2013 (PERPRES NO. 54 TAHUN 2012 TENTANG RKP 2013) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), dengan dukungan penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit, PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN VAKSIN YANG BERKHASIAT, AMAN, BERMUTU DAN BERMANFAAT dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014.

SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota Pembangunan Baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan Penyediaan sarana pendukungnya.

PELAPORAN DAK BIDANG KESEHATAN SKPD: Dinkes Kab/Kota RSUD Prov/Kab/Kota DINKES PROVINSI Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes

POTRET PELAKSANAAN DAK SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA. 2013

LAPORAN TRIWULAN IV 2013 YG DITERIMA Jumlah satker penerima DAK TA. 2013: 442 Kab/Kota Jumlah satker yg melapor (rerata nasional kepatuhan melapor): 251 Kab/Kota (59,41%) Jumlah provinsi dengan kepatuhan pelaporan di bawah rerata nasional: 13 (40,63%) Sumber: Roren Apr’14, Rakonas Binfar 2014

PROFIL KEPATUHAN PELAPORAN NASIONAL TA. 2013

REALISASI DAK SUBBID YANFAR 2011-2013 Sumber: Roren Apr’14, Rakonas Binfar 2014

DAK SUBBID YANFAR TA.2013 NO. KETERANGAN NILAI (Rp.) 1 Alokasi sesuai Juknis DAK 2013 (tanpa dana pendamping) 1.100.685.000.000 2 Alokasi sesuai laporan yang diterima (termasuk dana pendamping) 742,540,608,578 3 Realisasi keuangan sesuai laporan yang diterima (termasuk dana pendamping) 638,734,677,983 (86,02%) 4 Realisasi fisik sesuai laporan yang diterima 96% Sumber: Roren Apr’14, Rakonas Binfar 2014

PEMANFAATAN DAK SUBBID YANFAR TA.2013 Satker yang melaksanakan menu pembangunan IF Gugus Pulau: Kab. Buru Selatan, Maluku Kab. Kep. Sangihe, Sulawesi Utara Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu Sumber: Roren Apr’14, Rakonas Binfar 2014

RELOKASI DAK SUBBID. YANFAR TA. 2013 50 Kab/Kota mengajukan relokasi DAK sepanjang TA.2013. 16 pengajuan (32%) tidak sesuai ketentuan (mis. jenis barang tidak sesuai juknis, kurang RAB) Pemanfaatan relokasi: Sumber: Dit. Bina Obat Publik, Mar 2014

HARAPAN TERHADAP PERTEMUAN

Umpan balik pelaporan DAK dari Provinsi ke Kab/Kota Sosialisasi berkala tentang mekanisme pemanfaatan dan pelaporan DAK Pengembangan aplikasi pelaporan DAK yang terintegrasi dengan sisi perencanaan, sehingga memudahkan penerapan reward & punishment Pemanfaatan e-catalogue untuk pengadaan obat, dengan tetap menggunakan metode pengadaan lain sesuai Perpres 70/2012 bila item obat tidak ada di e-catalogue

EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA. 2013 PEMBUKAAN RESMI EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN TA. 2013

Terima kasih.