Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Engko Sosialine M Disampaikan Pada Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes Tahun 2014

2 PENDAHULUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SAMPLING OBAT UNTUK UJI MUTU
E-CATALOGUE E-LOGISTIK INDIKATOR SAMPLING OBAT UNTUK UJI MUTU PENUTUP

3 sistem kesehatan nasional
Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu  OBAT Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya  (serta pemerataan) . Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya  .

4 Pharmaceutical Use and Supply Management
NATIONAL FORMULARY GPP Good Prescribing Practice Manajemen Peresepan Pelayanan Penggunaan Monev Manajemen Pemilihan Pengadaan Distribusi Pelayanan Obat e-catalogue Dispensing GDP: Good Distribution Practice DUE: Drug Use Evaluation Moon ADR : Monitoring Adverse Drug Reaction GPP : Good Pharmacy Practice RUM : Rational use of Medicine MESO PTO EPO POR GDP GSP

5 SIKLUS PENGELOLAAN OBAT
Manajemen Satu Pintu (?) Koordinasi (?) Perencanaan Penggunaan Pengadaan Dukungan Manajemen Distribusi Penyimpanan Perlu Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Sistem Satu Pintu

6 Pengaturan Instalasi Farmasi Pemerintah
Pengaturan Pengelolaan Obat di IF Pemerintah Pengaturan Pengadaan Obat Pengaturan Sarana Prasarana IF Pemerintah Sarpras Instalasi Farmasi Pemerintah Pedoman Pengelolaan Obat Publik & Perbekes Pedoman Pengadaan Obat Publik & Perbekes Rancangan Permenkes ttg Instalasi Farmasi Pemerintah

7 Proses e-Catalogue Obat (Status per 26 Agustus 2014)
901 Sediaan Tayang: Sediaan Proses: Sediaan Siap Tayang: 27 Sediaan*) Proses Lelang: 282 Sediaan**) Sudah diproses dalam 7 (tujuh) paket, sejak 25 Nov 2013 Akan diproses dalam 2-4 paket *) Minggu ke-4 Agustus 2014 **) Estimasi selesai Minggu ke-4 September 2014

8 Satker yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014 *)
Faskes Jumlah E-Catalogue Persentase (%) Dinkes Provinsi/Kab/Kota 514 173 34 % RSUP / RSUD 592 175 30% *) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

9 *) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

10 *) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014

11 Satker lain yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Tahun 2014
No Nama Satker 1. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI 2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta 3. Perwakilan BKKBN, Prov. Sumatera Utara 4. BKPM Wilayah Klaten 5. BKPM Wilayah Pati 6. KKP Kelas I Soekarno-Hatta 7. Biro Umum dan Perlengkapan, LIPI 8. Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung

12 Jenis Keluhan (%) Status 11 Agustus 2014
HP dan

13 Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 1. Prosedural Kejelasan prosedur/tata cara pemesanan e-purchasing (upload ulang, pembatalan pemesanan namun belum dilakukan cancel pada sistem) Belum tercantum data distributor pd e-Catalogue Sosialisasi e Catalogue Pusat 34 Prov, 497 Kab/Kota (1098 orang) Dekon 15 Prov (673 orang) Modul e-purchasing dapat diunduh di website LKPP atau You Tube Siapkan frequently asked questions and answers Koordinasi intensif dg LKPP

14 Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 2. Kesiapan Penyedia Distributor tdk bersedia melayani krn hutang RS yg belum dibayarkan Waktu respons pemesanan Kekosongan obat pada distributor Waktu pengiriman barang Dalam proses (APBNP) Tindak lanjut langsung dg IF Penyedia Komunikasi pelaksanaan e-Purchasing terkait perencanaan yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak, meliputi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengiriman . Menetapkan Permenkes ttg Petunjuk Pelaksanaan e-Purchasing: termasuk perencanaan dan time line respons Forum Komunikasi Penyedia 2 kali (300 orang)

15 Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA 3. Spesifikasi 4. Kesiapan Pengguna Kemasan obat tidak sesuai e-Catalogue PBF tidak sesuai dg e-Catalogue Satker memesan obat tidak sesuai dg Tk Faskes sesuai Fornas Satker belum memiliki akun e-Purchasing Kelengkapan administrasi Pemesanan obat yg belum terdapat dalam e-Catalogue Sosialisasi e-Catalogue bahwa spesifikasi pada e-Catalogue adalah mengikat Sosialisasi Fornas Informasikan kepd Satker agar berkoordinasi dg LPSE di daerahnya Sosialisasi e-Purchasing Sosialisasi Perpres 70 Th 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SE Menteri No. 167 Th 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue

16 PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (1)
Instalasi Farmasi Propinsi Internet Integrasi laporan Puskesmas Internet Integrasi laporan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Bank Data E-Logsitik Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan Internet Internet Upload Data Wajib Upload Data Wajib Pusat/Kemkes Output Peta Grafik Tabel Akses Pusat (Raw Data) Akses Publik

17 PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (2)

18 Program Penuntasan 100 HARI MENUJU AKHIR KIB II
RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN PENILAIAN VERSI UKP4 CAPAIAN TARGET Pembenahan Kualitas Manajemen Logistik Obat & Vaksin di IF K/K Pengembangan aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Termanfaatnya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K Target 15 Agustus : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di 50 IF K/K Ada 55 K/K dari 10 provinsi yang telah mengupload. Target 17 September : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 200 IF K/K Hingga tanggal 21 Agustus 2014, sudah ada 229 K/K dari 30 provinsi yang telah mengupload. Target 10 Oktober : Termanfatkannya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 500 IF K/K

19 INDIKATOR DIT. BINA OBAT PUBLIK & PERBEKKES TAHUN 2015 - 2019
IKK Baseline 2014 Target Catatan 2015 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK 77.00 80 82 85 90 95 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target Persentase IFK yang sesuai standar 53,12 55 60 65 70 75

20 Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit
Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit. Bina Obat Publik & Perbekkes IKK Definisi Operasional Formula Perhitungan Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK Tersedianya obat dan vaksin bagi pelayanan kesehatan dasar sesuai FORNAS pada IFK selama 18 bulan (12 bulan bagi kebutuhan, 3 bulan cadangan/ buffer stock & 3 bulan waktu tunggu) Persentase IFK yang sesuai standar Persentase IFK yang sesuai standar & mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 70

21 Penilaian Instalasi Farmasi
SDM (40%) Penanggungjawab Perbandingan SDM Peningkatan SDM Sarana & Prasarana (40%) Struktur Organisasi Luas Tanah Luas Bangunan Status Gedung Sarana Pengaman Sarana Penyimpanan & Distribusi Sarana Administrasi Anggaran & Biaya Operasional (20%) Biaya Operasional Penggunaan Biaya Operasional Anggaran Perkapita 2 1 3

22 Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi
Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM Uji Mutu obat tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kab/Kota, di 33 Provinsi dan Pusat Kriteria Instalasi Farmasi Kab/Kota yang akan dilakukan sampling untuk uji mutu obat ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

23 Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi
Agar ketersediaan obat untuk pelayanan tidak terganggu maka Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam perencanaan obat perlu memeperhitungkan jumlah sampling obat. Daftar obat yang akan dilakukan uji mutu diutamakan obat yang terdapat dalam Formularium Nasional dan atau e-katalog obat. Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

24 TERIMA KASIH


Download ppt "IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google