ISU, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TRANSPORTASI PERKOTAAN DI JABODETABEK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
“JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
IndII dan Infrastruktur Transportasi Kota
Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Massal
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Paparan Laporan Pendahuluan
PENETAPAN TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengendalian Muatan Berlebih di Indonesia: Sebuah Perspektif Baru Kajian Awal [Pre-Scoping Study] Jakarta, 10 Mei 2011 Clell Harral Rustam Rauf Shirley.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
SADAR LALU LINTAS Kelompok 1.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Investor Jalan Tol Jabodetabek Siap Membantu Mengurai Kemacetan DKI
RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL ROAD SAFETY MASTERPLAN (NRSM) WITH DECADE OF ACTION (DoA) -safer road- Bogor March 2011.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Trans Jakarta Berbasis UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelayanan Publik Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI.
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
KEBIJAKAN BAGI PEJALAN KAKI DAN PENGGUNA JALAN YANG RENTAN
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PERENCANAAN TRANSPORTASI
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RENCANA PENGEMBANGAN LIGHT RAPID TRANSIT (LRT) DI DKI JAKARTA
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DENGAN TERTIB BERLALU LINTAS
TRANSPORTASI MAKRO.
TRANSPORTASI PERKOTAAN
WAJAH TRANSPORTASI KOTA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penataan Kawasan Tanah Abang dari Aspek Transportasi
PENATAAN BERSAMA KAWASAN ST. TANAH ABANG
Transit Oriented Development (TOD)
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Evaluasi dan Rencana Kerja
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Kebijakan Penyelenggaraan
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Implementasi Perda Bangunan Gedung Pada Acara Rapat Koordinasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Pinang Subdit Standardisasi.
Transcript presentasi:

ISU, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TRANSPORTASI PERKOTAAN DI JABODETABEK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BUKU 1 ISU, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TRANSPORTASI PERKOTAAN DI JABODETABEK Jakarta, 10 Maret 2011

TINDAK LANJUT INSTRUKSI WAKIL PRESIDEN PENANGANAN TRANSPORTASI JABODETABEK (2010 – 2011)

Tindak Lanjut Penanganan Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Instruksi Presiden Penerbitan Dasar Hukum Penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Pengaturan Ulang Rute dan Lokasi Terminal Bus dalam Kota di Wilayah Jabodetabek. Evaluasi Rute Angkutan Umum sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat. Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Melaksanakan Kegiatan Transportasi yang Benar di Perkotaan Jabodetabek.

Rencana Aksi (1) : Memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) Penerbitan Dasar Hukum Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) Target : Terbitnya Perpres tentang Elektronik Road Pricing di wilayah Provinsi Jakarta serta Peraturan pelaksanaannya di Pemprov DKI Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Dasar Hukum Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dicantumkan dalam RPP Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (April 2011) Penyiapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pembatasan Lalu Lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas (ERP). (Agustus 2011) Penyiapan Perda oleh Pemerintah Daerah. Penyiapan organisasi pengelola (unit pengelola retribusi) oleh Pemerintah Daerah Penerapan ERP dalam rangka pembatasan lalu lintas oleh Pemerintah Daerah.

RENCANA PETA ZONA PARKIR DKI JAKARTA

Pengaturan ulang rute dan lokasi terminal bus di wilayah Jabodetabek Rencana Aksi (2) : Restrukturisasi Angkutan Bus Kecil yang Tidak Efisien Pengaturan ulang rute dan lokasi terminal bus di wilayah Jabodetabek Target : 1. Kajian Restrukturisasi rute dan penempatan lokasi halte/terminal untuk Angkutan Jabodetabek; 2. Implementasi rute bus terintegrasi di wilayah Jabodetabek Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Pembentukan Pokja yang beranggotakan personil dari Ditjen Hubdat dan Dishub DKI Jakarta untuk harmonisasi perizinan angkutan Bodetabek yang memiliki asal tujuan di wilayah Jakarta. (Catatan : Rancangan Permenhub ttg Tim Restrukturisasi Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek - Selesai Maret 2011) 1. Revitalisasi Trayek: Baranangsiang – Kp. Rambutan Bekasi – Kp. Rambutan Bekasi – Blok M 2. Pengembangan Trayek: Baranangsiang – PGC Bekasi - PGC Bekasi – Pulogadung Cimone – Ciledug – Senayan City Parung – Depok Depok – Ragunan Poris Plawad – Kalideres Pengembangan angkutan massal di koridor utama : Busway Guided Bus (O- Bahn) – (Bus Jarak Pendek Dalam Kota – Elevated Bus) : Bekasi – Senayan City Lb.Bulus – Pamulang Cibinong – Senayan City Mall Pluit – Bandara Soetta

Lanjutan……… Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 3. Standar Pelayanan Angkutan Umum : Bus dengan lantai tinggi dan ber-AC Halte dengan lantai tinggi Terjadwal dan berhenti pada halte yang sudah ditentukan Tanpa jalur khusus (Operasional Penuh Akhir Tahun 2012) 4. Sarana Prasarana : Penggunaan BBG pada Angkutan Umum Peremajaan Metro Mini, Kopaja dll Penyediaan Park & Ride pada simpul trayek angkutan umum (Operasional Penuh Akhir Tahun 2014)

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM RAGUNAN DEPOK BARANANG SIANG PARUNG PORIS PLAWAD BEKASI 2 CIMONE CILEDUG PLUIT KALIDERES SENAYAN CITY BLOK M PGC BEKASI 1 PULOGADUNG TJ. PRIOK KP. RAMBUTAN PINANG RANTI LB. BULUS = Rencana pengembangan dan revitalisasi pelayanan angkutan umum

POSISI PENGEMBANGAN PENGUMPAN FEEDER JABODETABEK (RENCANA AKSI) Koridor Poris Plawat – Kalideres Jenis Pelayanan Point to Point Saat ini terbangun 2 (dua) halte point to point, yang berdampak belum melayani potensi demand jalan Sudirman Usulan pembangunan Halte/shelter oleh Walikota Tangerang kepada Dirjen Perhubungan Darat melalui surat No. 551.22/223/Dishub tanggal 7 Februari 2011 perihal permohonan persetujuan pembangunan halte jalan nasional.

ALTERNATIF LOKASI PARK & RIDE (slide AU) Sumber: Studi PTM Jabodetabek

Evaluasi rute angkutan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Rencana Aksi(3) Penertiban Angkutan Liar dan Tempat Perhentian Angkutan Liar Evaluasi rute angkutan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Target : 1. Legalisasi angkutan umum liar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan assesment independen Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Penyusunan formulasi penertiban angkutan liar dan tempat perhentian angkutan liar di wilayah Jabodetabek yang pelaksanaannya akan melibatkan Dinas Perhubungan se Jabodetabek, Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Polda Jawa Barat. (Perlu secara terus menerus penegakan hukum oleh aparat terkait) Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Angkutan Umum Jabodetabek sesuai dengan Master Plan Pola Transportasi Makro (PTM) Jabodetabek. (Master Plan pada tingkat Kemenhub telah selesai, namun perlu integrasi dan harmonisasi dengan instansi terkait lainnya : Bappenas, Kemendagri, Kemen PU, Pemda terkait se-Jabodetabek) (2012– 2013) Semua koridor utama telah dilayani oleh angkutan umum massal dan angkutan pengumpan. (2014)

VISUALISASI ANGKUTAN LIAR

Rencana Aksi (4) Pendidikan masyarakat tentang kemacetan dan disiplin berlalu lintas Peningkatan kesadaran masyarakat atas komitmen mobilitas Perkotaan Jabodetabek. Target : Tersedianya panduan pendidikan masyarakat bagi warga Jabodetabek yang dilengkapi dengan materi sosialisasi program transportasi Jabodetabek. Pelaksanaan kampanye manajemen mobilitas perkotaan (urban mobility management) Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Telah diselesaikan tiga (3) paket Modul Keselamatan Jalan untuk anak usia 3-5 thn; 6-9 thn, 10-12 thn, yang meliputi 6 materi : Berjalan Kaki (bergandengan, di trotoar, menyeberang) Bermain di tempat yang selamat; Naik Kendaraan Umum Naik Kendaraan Pribadi (helm, sabuk keselamatan, perlengkapan keselamatan) Bersepeda . Paket modul Keselamatan Jalan untuk usia Pra Remaja dan Remaja akan diselesaikan tahun 2011-2012. Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan (2011-2020), yang terdiri dari lima pilar: Manajemen Keselamatan, Jalan Berkeselamatan, Kendaraan Berkeselamatan, Pengguna Jalan yang Selamat, Pra dan Pasca Kecelakaan. Pelaksanaan Dekade Aksi Keselamatan Jalan Kedua (2021-2030)

Lanjutan……… Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Bahan penunjang sosialisasi keselamatan jalan berupa : poster, leaflet, booklet dll, telah disosialisasikan dengan materi pesan: sabuk keselamatan, helm SNI, berlalu lintas, perlengkapan keselamatan berkendara. Telah dilaksanakan Pekan Nasional Keselamatan Jalan sejak th 2007 sampai sekarang. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan sejak th 2009. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan sejak th 1988.

VISUALISASI PENUNJANG KESELAMATAN JALAN

T E R I M A K A S I H