KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran.
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
INTERNATIONAL YEAR OF SANITATION
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
OUTLINE BUKU STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Disampaikan.
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
PERMUKIMAN.
KEBIJAKAN TPS 3R BERBASIS MASYARAKAT
KKN Tematik Infrastruktur Permukiman dalam mendukung Gerakan
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Undang-Undang bidang puPR
REVITALISASI PROGRAM ADIPURA
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
WEBSIM SSK PENJAMINAN KUALITAS DOK. SSK
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
KAJIAN SANITASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI UNTUK CAPAIAN LAYANAN SANITASI MENYELURUH DI JAWA TENGAH MENUJU UNIVERSAL.
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
PENGEMBANGAN KAMPUNG IKLIM
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Rabu, 27 Maret 2013 KEBIJAKAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ir. Djoko Mursito, M. Eng, MM.

POTRET KONDISI SANITASI EKSISTING Air Limbah Tidak Terolah Drainase Tidak Berfungsi Akses Air Minum Terbatas Kapasitas TPA yang melebihi Kapasitas Sumber Air Tercemar Sampah Tidak Terolah

KONDISI EKSISTING & TARGET PELAYANAN SANITASI SUB SEKTOR KONDISI TAHUN 2010 Air Limbah 55,53% Persampahan 56,20% Drainase 52,83% SUB SEKTOR TARGET TAHUN 2015 Air Limbah 62,41% Persampahan 70,00% Drainase 67,32% TARGET PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2015 KONDISI SANITASI EKSISTING TAHUN 2010

PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN AIR LIMBAH Paradigma baru Paradigma Lama (sebelum 2005) TARGET ORIENTED PUBLIC NEEDS ORIENTED Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan Rendahnya kesadaran masyarakat Sistem sanitasi tidak berkelanjutan Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group 4

KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH (Permen PU 16/PRT/M/2008) Sasaran RPJMN 2010-2014 Terciptanya free open defecation Peningkatan layanan air limbah di 226 kota/kab Dikembangkannya sistem air limbah terpusat 16 kota (5%) Kebijakan Peningkatkan P/S air limbah baik on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman Pengembangan perangkat peraturan perundangan Penguatan kelembagaan Peningkatan alt. sumber pembiayaan P/S air limbah permukiman Program Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Air Limbah (Pemda, Masyarakat, Swasta) Program Peningkatan sumber pembiayaan oleh swasta (CSR) 5

PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN Berbasis Masyarakat Berbasis Institusi Lingkungan/Kawasan (neighborhood) Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional Skala Penanganan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana air limbah mendukung kerjasama antar kota/daerah dalam melindungi pencemaran badan air Pro poor Kawasan kumuh & rawan sanitasi Kota metropolitan & besar : off site /sewerage sistem Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – foculs pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau sewerage skala kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama Kota/kawasan baru: Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru melalui investasi Desa : Model CLTS On-site sanitasi 2. Kumuh perkotaan : Model SANIMAS Off-site skala kecil Prokasih dan sejenisnya

Pengelolaan Sampah Permukiman Septictank Bersama Saluran Drainase Permukiman IPAL Sistem Komunal dengan Pemipaan MCK Plus ++

PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN DRAINASE LAMA BARU Menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin ke tanah melalui sumur resapan, kolam retensi, dll Mengalirkan secepat mungkin ke saluran drainase terdekat atau badan air

KEBIJAKAN PROGRAM DRAINASE Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air Mengoptimalkan sistem drainase yang ada, menerapkan Drainase berwawasan lingkungan (MERESAPKAN DAN MENGALIRKAN KELEBIHAN AIR) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan Mendorong & memfasilitasi pemerintah Kabupaten / kota dalam pengembangan system Drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan Pengembangan Alternatif sumber pembiayaan Sasaran RPJMN 2010-2014 Pengurangan genangan /banjir di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Drainase (Pemda, Masyarakat, Swasta) Program Pembangunan Infrastruktur Drainase Perkotaan

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN LAMA BARU REDUCE SAMPAH REUSE SAMPAH RECYCLE Kumpul RESIDU Angkut Angkut Pengolahan Buang Sanitary Landfill/ Waste to Energy Pengendalian gas Methan & CO2 (CDM)

KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN (Permen PU 21/PRT/M/2006) Sasaran RPJMN 2010-2014 meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75% meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan di 210 kota Pengurangan sampah Kebijakan Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan Pengembangan Alternatif sumber pembiayaan Program Promosi Program 3 R (20 %) Kampanye & Edukasi Mendorong Pengembangan Kelembagaan Optimalisasi dan pengembangan P/S Persampahan Revitalisasi dan Regionalisasi TPA Promosi investasi swasta

KAMPANYE DAN PERUBAHAN PERILAKU Ketidak Pedulian Masyarakat akan Sanitasi AIDA PEMATANGAN (mature stage) PEMANTAPAN (establish stage) 2018 PELAKS. AWAL (prelimenary stage) 2013 PENGENALAN (launching stage) 2009 Sasaran : Perubahan Perilaku Masyarakat 2008 Kesadaran/Kepedulian (Knowledge) Peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman publik Sikap (Attitude) Terjadinya perubahan opini atau kesadaran masyarakat sehingga mendorong kepedulian

PROGRAM KAMPANYE Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat SMP melalui Jambore Sanitasi Lomba Sanitasi Sekolah tingkat SD Kerjasama Program PLP dengan SIKIB dan Organisasi Perempuan (Pusat dan daerah) Kerjasama Lintas Institusi (Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemen LH, LSM) Pembuatan ILM dan Video Klip Sanitasi

Terima Kasih...