STUDI KASUS MEMBANGUN TRANSPORTASI PUBLIK UNTUK MENGATASI KEMACETAN DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXXVII KELOMPOK – A.3 1 1

KELOMPOK A.3 – STUDI KASUS WIDYAISWARA : Ir. Simon Paulus Messah, M.Si Nahar (46) Jantje Latuperissa (13) Oni Choiruddin (7) Saharudin (14) Apriastini Bakti (42) Cecep Khairudin (18) Thanon AD (60) Sopyan Agani (20) Tri Prijana (48) Zulfan Noor (25) Zulmalizar (37) Chairul Radjab (31) Yudi Kurniadi (29) Siti Nurhayati (32) Cosmos Jeujanan (11) Rusdianto (51) Nopian Andusti (10) Titiek Kismiyati (56) Liestiarini (30) Hj. Ermawati (59) Presinter : Nopian Andusti 2

MOBIL MURAH RAMAH LINGKUNGAN

POTRET KEMACETAN DI JAKARTA …. LUAR BIASA

POTRET TRANSPORTASI PUBLIK DI JAKARTA

JAKARTA IMPIAN TIDAK MACET

JAKARTA IMPIAN….,

TRANSPOSTASI PUBLIK IMPIAN…. KENAPA TIDAK ? KITA PASTI BISA

MENARIK, NYAMAN, AMAN , UNIK DAN MENGGAIRAHKAN

JIKA BEGINI PASTILAH AKU PILIH ANGKUTAN UMUM

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI VI. ACTION PLAN SISTEMATIKA I. TOPIK II. LATAR BELAKANG III. MASALAH POKOK IV. PEMECAHAN MASALAH V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI VI. ACTION PLAN 11

LATAR BELAKANG Pemerintah akan melaksanakan program mobil murah, hemat, ramah lingkungan akhir tahun 2014. Muncul kekahwatiran dengan program tersebut, menambah kemacetan, khususnya di DKI Jakarta, karena tingkat produksi mobil dan penjualan mobil serta kepemilikan mobil pribadi akan meningkat. Meningkatnya industri otomotif memberikan lapangan pekerjaan, karena alat transportasi diperlukan di daerah dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi. Kebijakan program mobil murah, hemat, ramah lingkungan membantu menekan konsumsi BBM bersubsidi. 12 12

DI DKI JAKARTA SEBAGAI DAMPAKNYA MASALAH POKOK : BELUM SINERGINYA ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN MOBIL MURAH RAMAH LINGKUNGAN DAN KEKUATIRAN PENINGKATAN KEMACETAN DI DKI JAKARTA SEBAGAI DAMPAKNYA PEMERINTAH PEMDA DKI JAKARTA 13 13

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 14 14

PENDEFINISIAN MASALAH PERUMUSAN MASALAH META MASALAH : Kemacetan lalu lintas tinggi; Buruknya transportasi umum; Kapasitas jalan terbatas; Jumlah mobil pribadi meningkat; Konsumsi BBM bersubsidi meningkat; Jumlah transportasi umum terbatas; Sistem jalur tranportasi tidak merata; Lapangan kerja terbatas; Koordinasi pemerintah Pusat dan Daerah kurang; Pertumbuhan ekonomi lambat; Produksi mobil meningkat; Biaya transport meningkat; Penjualan mobil meningkat; Penerapan ERP; Kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan PENDEFINISIAN MASALAH Ekonomi : Tingkat konsumsi BBM; Tingkat produksi mobil; Jumlah penjualan mobil Sosbud : Ketersediaan lapangan kerja Tingkat Pengangguran; Kualitas transportasi Ketersediaan transportasi umum ; Tingkat kemacetan Lalin Politik : Koordinasi Pem dan Pemda; Adanya kebijakan mobil murah; Penerapan ERP; MASALAH SUBSTANTIF: PENCARIAN MASALAH Situasi Masalah : Mobil Murah Ramah Lingkungan dikuatirkan meningkatkan kema-cetan 15

IDENTIFIKASI VARIABEL : Tingkat konsumsi BBM bersubsidi; Tingkat produksi mobil; Jumlah penjualan mobil Ketersediaan lapangan kerja Tingkat Pengangguran; Kualitas transportasi Ketersediaan transportasi umum ; Tingkat kemacetan Lalin Koordinasi Pem dan Pemda; Adanya kebijakan mobil murah; Penerapan ERP;

ANALISIS CLD 17 17

Pendefinisian Masalah Formal MEMBANGUN TRANSPORTASI PUBLIK VARIABEL JUMLAH LOOP YANG MELEWATI VARIABEL RANKING Ketersediaan Transportasi Publik Tingkat Produksi Mobil Jumlah penjualan mobil Kualitas transportasi Kebijakan mobil murah Tingkat Pengangguran Koordinasi Pem dan Pemda Tingkat Kemacetan Tingkat konsumsi BBM bersubsidi Ketersediaan lapangan kerja Penerapan ERP 212 69 43 46 84 107 117 85 205 66 33 1 7 10 9 6 4 3 5 2 8 11 18

PERUMUSAN MASALAH FORMAL PENDEFINISIAN MASALAH META MASALAH : Kemacetan lalu lintas tinggi; Buruknya transportasi umum; Kapasitas jalan terbatas; Jumlah mobil pribadi meningkat; Konsumsi BBM bersubsidi meningkat; Jumlah transportasi umum terbatas; Sistem jalur tranportasi tidak merata; Lapangan kerja terbatas; Koordinasi pemerintah Pusat dan Daerah kurang; Pertumbuhan ekonomi lambat; Produksi mobil meningkat; Biaya transport meningkat; Penjualan mobil meningkat; Penerapan ERP; Kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan PENDEFINISIAN MASALAH Ekonomi : Tingkat konsumsi BBM; Tingkat produksi mobil; Jumlah penjualan mobil Sosbud : Ketersediaan lapangan kerja Tingkat Pengangguran; Kualitas transportasi Ketersediaan transportasi; Tingkat kemacetan Lalin Politik : Koordinasi Pem dan Pemda; Adanya kebijakan mobil murah; Penerapan ERP; MASALAH SUBSTANTIF: PENCARIAN MASALAH Situasi Masalah : Mobil Murah Ramah Lingkungan dikuatirkan meningkatkan kema-cetan PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL : Ketersediaan transportasi umum; Tingkat komsumsi BBM bersubsidi; Koord. antara Pem dan Pemda SPESIFIKASI MASALAH 19

Ketersediaan transportasi umum; Tingkat komsumsi BBM bersubsidi; MASALAH FORMAL : Ketersediaan transportasi umum; Tingkat komsumsi BBM bersubsidi; Koord. antara Pem dan Pemda 20 20

Kesimpulan : Kebijakan mobil murah ramah lingkungan tetap dilanjutkan, namun disisi lain kema-cetan di DKI Jakarta juga harus ditanggulangi.

Rekomendasi : Dari Kesimpulan di atas, untuk melaksanakan kebijakan mobil murah ramah lingkungan yang sekaligus menanggulangi kemacetan di DKI Jakarta, maka kelompok A.3 Diklatpim Tk. II Angkatan XXXVII, merekomendasikan sebagai berikut : Membangun sinergitas antara Pemerintah dan Pemda DKI Jakarta dalam menerapkan sistem ERP untuk mendorong pertumbuhan transportasi publik dengan harapan terwujudnya penurunan tingkat kemacetan di DKI Jakarta.

Mobil Murah Ramah Lingkungan SINERGITAS PEMERINTAH VS PEMDA DKI JAKARTA Penerapan ERP Dampak Harapan Mobil Murah Ramah Lingkungan Transportasi Publik Personal Car Pergeseran

Rencana Aksi (Action Plan) : Situasi Masalah : Dengan adanya kebijakan Pemerintah “ Mobil Murah Ramah Lingkungan”, dikuatirkan akan menambah tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Manfaat/Hasil yang diharapkan dari rencana aksi : Dari rencana aksi diharapkan kebijakan pemerintah tentang mobil murah ramah lingkungan dapat terlaksana serta masalah kemacetan di DKI Jakarta dapat ditangani

Ketepatan Rancangan Program 3. Persiapan Kematangan persiapan 4. C. Kegiatan dan Indikator Kinerja : No. Kegiatan Indikator 1. Draft Rencana Aksi Waktu dibutuhkan 2. Persetujuan Gubernur Ketepatan Rancangan Program 3. Persiapan Kematangan persiapan 4. Implementasi/Pelaksanaan Tingkat Efektivitas Penerapan ERP 5. Pelaporan + evaluasi Progres penerapan ERP

D. Jadwal Kegiatan : NO Kegiatan Tahun 2014 Waktu / Bulan ke ... Anggaran Penanggung Jawab Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Draft Rencana Aksi Susun Rencana Kegiatan Susun tahapan kegiatan APBD Kepala Dinas Perhubungan 2. Persetujuan Gubernur Komentar/Perbaikan Gubernur Persetujuan Akhir Sekretaris Daerah 3. Persiapan Sosialisasi/Deseminasi Rapat koordinasi Membuat SID/Master Plan Penyiapan Anggaran Gubernur 4. Implementasi/Pelaksanaan Electronic Road Pricing Ujicoba Pelaksanaan Pelaksanaan 5. Pelaporan + evaluasi Monitoring/ Evaluasi Pelaporan

E. Sumberdaya Yang Dibutuhkan : Anggaran ; SDM Pemda DKI Jakarta ; SDM Dirlantas Polda Metro Jaya ; Perda Tentang ERP

F. Antisipasi Permasalahan dan Langkah-Langkah Mengatasinya : No Masalah Yang Mungkin Timbul Langkah-langkah Mengatasi Masalah 1. Ketidaksiapan SDM Dilakukan training terlebih dahulu dan simulasi SOP 2. Ketidak patuhan terhadap penerapan ERP Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan 3. Perda ERP belum siap Terbitkan Pergub atas Persetujuan DPRD sambil menunggu pengesahan Perda

SEKIAN dan TERIMA KASIH