Legislasi pengamanan kesehatan hewan 6/2014 DISIAPKAN OLEH PROF. DR.DRH.PRATIWI, TS. MS DRH.ROSITAWATI, I. MP 2/23/2014PTS-RST-PKH-20141.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA
Advertisements

Tanpa Iman kita takkan memperoleh apa-apa Ibrani 10:35-11:6 Pdt. SGR. Sihombing, MTh 6/23/20141.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Bab II Visi & Misi Bisnis
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
BAHAYA MEROKOK TERHADAP TUBUH
Sistem Informasi Kesehatan
13/12/  Dapat memecahkan kasus yang diberikan  Dapat mengaplikasikan dengan dunia kerja  Memudahkan dalam Penanganan  Membiasakan mahasiswa.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
12/18/20141 MANAJEMEN KINERJA SDM Oleh: Dr. Mustika Lukman Arief, SE, MM PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS BUKITTINGGI, 2013.
ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Sistem Moneter, kebijakan Bank Indonesia dan Inflasi
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
BAB 7 Otonomi Daerah.
Hubungan Antar Pemerintahan
KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
Sistem Informasi Kesehatan
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Pertanyaan Sesi 4.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
BAB 2 PASAR MODAL INDONESIA Penerbit Erlangga.
Sesi 10. Gambaran Umum Modul 3 Investigasi dan Respon Penyakit Penting
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
OLEH: CHARLES RANGGA TABBU KKR-3 KOMNAS FBPI RAKORNAS KOMNAS FBPI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KENERJA TAHUN 2016, RENCANA KERJA BIDANG KESEHATAN HEWAN tahun 2017
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
MENERAPKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
PENDAHULUAN.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SURVEILANS PENYAKIT HEWAN
BENTUK KEGIATAN KESMAVET
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
PERAN PERTANIAN TERPADU DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA
ETIOLOGI PENYAKIT drh.Rositawati Indrati, MP Matakuliah Epidemiologi
Faculty of Veterinary Medicine Bogor Agricultural University
PRINSIP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
CEMARAN KIMIA DAN OBAT PADA PRODUK ASAL HEWAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PETERNAKAN Sub Sektor Dalam Mendukung Swasembada Daging Nasional
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Prof.Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh, MS
Program Pencegahan Zoonosis
PENDAHULUAN. LINGKUP KEDUDUKAN LANDASAN HUKUM DEFINISI PERANAN FUNGSI RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN KERJA.
Sejarah, Definisi, Tujuan, dan Fungsi Surveilans Epidemiologi
Transcript presentasi:

Legislasi pengamanan kesehatan hewan 6/2014 DISIAPKAN OLEH PROF. DR.DRH.PRATIWI, TS. MS DRH.ROSITAWATI, I. MP 2/23/2014PTS-RST-PKH-20141

SUMATERAKALIMANTANJ A W ASULAWESI NUSTRA & IND. TIMUR LAINNYA VISI NASIONAL V I S I PEMBANGUNAN PERTANIAN V I S I PEMBANGUNAN PETERNAKAN V I S I KESEHATAN HEWAN SARANA DAN PRASARANA MISI MELINDUNGILINGKUNGAN MELINDUNGI HEWAN DARI PENYAKIT MELINDUNGI MASYARAKAT MEMFASILITASI PERDAGANGAN SISKESWANNAS PUSAT DAN DAERAH 2/23/20142PTS-RST-PKH-2014

VISI KESEHATAN HEWAN TERWUJUDNYA STATUS KESEHATAN HEWAN YANG IDEAL MELALUI PEMBANGUNAN KESEHATAN HEWAN YANG MODERN, MAJU, EFEKTIF DAN EFISIEN 2/23/20143PTS-RST-PKH-2014

PROGRAM PERLINDUNGAN HEWAN TERHADAP ANCAMAN PENYAKIT EKSOTIK. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN HEWAN. PROGRAM FASILITASI PERDAGANGAN TERNAK DAN OBAT HEWAN. 2/23/20144PTS-RST-PKH-2014

Prinsip pengendalian PHM menjadi tugas Pemerintah Pusat : Fokus pada penyakit yang bersifat wabah dan menyebarlintas Propinsi, Regional dan Nasional Berdampak ekonomis Ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia (zoonosis) Prioritas pengendalian pemberantasan ditetapkan 11 PHM melalui SK. Dirjen Nak No. 103 tahun 1998, saat ini menjadi 13 jenis PHM Penyakit wajib dilaporkan ke Pusat setiap bulan 2/23/20145PTS-RST-PKH-2014

PHM Eksotik 1. PMK; 2. Nipah; 3. JE; 4. BSE 13 Jenis PHM Prioritas Nasional 1.Rabies 2.Brucellosis 3.Anthrax 4.Jembrana 5.Bovine Viral Diarrhea 6.Septicemia Epizooticae/SE 7.Infectious Bovine Rhinotracheitis 8.Hog Cholera 9.New Castle Disease/ND 10.Infectious Bursal Disease 11.Salmonellosis 12.Trypanosomiasis 13.Avian Influenza/AI PHM Prioritas Daerah 1. ND 2. Anthrax 3. SE PHM Epidemik Avian Influenza 2/23/20146PTS-RST-PKH-2014

Penyakit yang endemis dan sporadis lintas kabupaten/kota menjadi tugas Pemerintah Propinsi Penyakit produksi dan yang sifatnya individual diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian peternak (swadaya) Penyakit yang endemis dan sporadis lokal di kabupaten/kota menjadi tugas Pemerintah Kabupaten/Kota Prioritas pemberantasan di tingkat nasional ditujukan untuk ternak besar dan wabah Avian Influenza pada unggas 2/23/20147PTS-RST-PKH-2014

IPTEK GLOBALISASI ERA AGROBISNIS WTO SISTEM INFORMASI OTONOMI BERKURANG PERAN PEMERINTAH • STABILITAS KESWAN • KESEJAHTERAAN HEWAN • KEAMANAN PANGAN • KEAMANAN LINGKUNGAN • KUALITAS PELAYANAN • ANALISA RESIKO PENYAKIT HEWAN KESEHATAN HEWAN PENGOBATANVAKSINASI DAMPAK PENYAKIT ISOLASI SISKESWANNAS 2/23/20148PTS-RST-PKH-2014

2/23/2014 PTS-RST- PKH-2014 A Disease control program (DCP): Combined system of monitoring and surveillance, disease control strategies, and intervention strategies that over a prolonged period of time is employed to reduce the frequency of a specific disease. A Disease eradication program (DEP): A special case of a DCP in which the objective of the program is to eliminate a specific disease (the organism causing the disease. 9

2/23/2014 PTS-RST-PKH

2/23/2014PTS-RST- PKH-2014 INTERVENTION AND STRATEGY 11

2/23/2014PTS-RST-PKH

2/23/2014PTS-RST- PKH-2014 The step by step process of Disease Control 13

2/23/2014 PTS-RST-PKH

2/23/2014PTS-RST- PKH

LANJUTKAN DENGAN PBL 2/23/201416PTS-RST-PKH-2014