BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FARMASI RUMAH SAKIT.
Advertisements

Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
Ruang Lingkup Psikologi
MEDIKO LEGAL.
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
PARADIGMA KEBIDANAN Oleh : Isna Hudaya, S SiT.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS
KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
Pertemuan ke-2 Bentuk formulir: Prinsip umum desain formulir
PERSEPSI DAN PERILAKU SAKIT
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN MEDIS KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ANAK DAN TRAFFICKING DI RSUD TUGUREJO Semarang , 20 Oktober.
VISUM et REPERTUM.
PELAYANAN PASIEN DENGAN RESIKO TINGGI
KESEHATAN MENTAL DI SEPANJANG SIKLUS KEHIDUPAN
DINAS KESEHATAN KAB. KLUNGKUNG
Konseling KTD
ADAPTASI PSIKOLOGIS IBU MASA NIFAS
MEDIKO LEGAL.
KOMUNIKASI INTERPERSONAL
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Introduction to Medical Law
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
Pengantar Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
PEMERIKSAAN DOKTER DI TKP (TEMPAT KEJADIAN PERKARA)
Perkembangan Sosioemosional masa kanak-kanak akhir (Usia Sekolah)
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Kekerasan seksual berbasis gender dalam situasi bencana
Standar Pelayanan Pekerjaan Sosial di bidang kesehatan.
PERAWATAN KELOMPOK KHUSUS
PARADIGMA KEBIDANAN.
ALUR DAN SOP PENANGANAN
ETIKA DAN HUKUM KEPERAWATAN LANSIA
UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES KOTA DEPOK 31 MEI 2011.
KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan,  KDRT.
KONSEP KEBIDANAN KOMUNITAS
Konsep Dasar Asuhan Pada Ibu Hamil
UNDANG UNDANG KESEHATAN
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
MEDIKO LEGAL.
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK). 1.. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2.. Memperoleh informasi tentang.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Kekerasan terhadap Perempuan
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Manajemen Kolaborasi Kebidanan Oleh : Rani Kusmirani.
Oleh : Rani Kusmirani. PENDAHULUAN Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai kewenangan yang diberikan dengan maksud meningkatkan.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
Transcript presentasi:

BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI STANDAR PELAYANAN MEDIS KORBAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN & ANAK DI FASKES POLRI BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI

PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI GRANDSTRA POLRI 2005-2025 1. TRUST BUILDING 2. PARTNERSHIP BUILDING 3. STRIVE FOR EXCELLENCE ARAH BIJAK & IMPL GRANDSTRA POLRI -> KEUNGGULAN KOMPETITIF DOKKES POLRI RENSTRA POLRI 2005-2009 RENSTRA POLRI 2010-2014 RENSTRA DOKKES 2005-2009 RENSTRA DOKKES 2010-2014 1 INSTITUTION STRENGTHENING 2 CREATIVE BREAKTHROUGH 3 INTEGRITY IMPROVEMENT MELAYANI PROAKTIF TRANSPARAN AKUNTABEL 8 PROGR POKOK 10 PROGR PRIORITAS RKA – KL PUSDOKKES PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI

GRANDSTRA DOKKES RENSTRA DOKPOL RENJA REVITALISASI POLRI DOKKES DOKPOL

PENDAHULUAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN SPT YG TERCANTUM DLM UU NO 2 TH 2002, DAN PERKAP 12 TAHUN 2011 IMPLEMENTASI OLEH DOKKES POLRI : IMPLEMENTASI BID HARKAMTIBMAS IMPLEMENTASI BID GAKKUM IMPLEMENTASI BID LIN,YOM, YANMAS ARAH BIJAK KAPOLRI—TEROBOSAN KREATIF BIDANG DOKPOL GUN KAT KEPERCAYAAN MASY DAN MENYONGSONG PELAKS BPJS 1 JAN 2014

REVITALISASI DOKKES POLRI BIDANG DOKPOL GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA MELAKSANAKAN BANTEK LIDIK SIDIK T. PIDANA PD PENGUNGKAPAN & PENYELESAIAN KASUS2 MENONJOL; DUK KAT RIK PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, JUDI, NARKOBA, ILL LOGGING, ILL FISHING, IL MINING, H TRAFFICKING & KORUPSI ; LAKS JEMPUT BOLA MEL PERAN SERTA AKTIF TIM DVI POLRI DG DENSUS 88 AT PD KASUS TEROR ; LAKS LAT OLAH TKP ASPEK MEDIK (DVI FASE 1) DAN PENANGANAN BB BIOLOGIS UTL SAMPLING DNA ; IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI PUSDOKKES POLRI YG BARU ; MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YG PROAKTIF DLM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DOKPOL & KESPOL (KESEHATAN KESAMPTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN) ; MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DGN MEMACU PERUBAHAN MIND SET & CULTURE SET ; MENGGELAR KEGIATAN YANKES TERUTAMA PD TKT KETERJANGKAUAN YANKES SAMPAI TINGKAT POLSEK ; MEMBANGUN & MENGEMBANGKAN SIS INFO DOKKES POLRI SERTA PERSIAPAN PAM PEMILU 2014.

ATENSI 2013 PENJABARAN REVITALISASI DOKKES POLRI MULAI TK PUSAT SP KEWILAYAHAN ASPEK DOKPOL DLM RANGKA PERSIAPAN MENYONGSONG PELAKSANAAN BPJS 1 JANUARI 2014 PEMERATAAN KEMAMPUAN & KEKUATAN DI BIDANG DOKPOL MULAI TK PUSAT SP KEWILAYAHAN PEMANFAATAN BANTEK PELAYANAN PRIMA ASPEK DOKPOL OLEH STAKEHOLDER & INSTANSI TERKAIT

YANDOKPOL Kasus Terorisme TIP/PS Kedokteran Forensik Keskamtibmas Operasi Dvi Odontologi Forensik Rik & Analis DNA

FASILITAS BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI LABORATORIUM DNA FORENSIK L.K.O.K. (ODONT. FORENSIK) SEKRETARIAT DVI PUSAT DATABASE DOKPOL (DEVINA) KOMPARTEMEN DOKPOL RS BHY

KOMPARTEMEN DOKPOL FORENSIK PATOLOGI FORENSIK KLINIK PPT IPWL & REHAB NARKOBA PERAWATAN TAHANAN TRAUMATIC CENTER

KORBAN KEJAHATAN KORBAN MATI : PATOLOGI FORENSIK --- OTOPSI, GALI KUBUR, IDENTIFIKASI (lidik sidik) KORBAN HIDUP : FORENSIK KLINIK---- PELAYANAN MEDIKOLEGAL (lidik sidik), YAN MEDIK di FASKES POLRI UTK KORBAN KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK (KPA)

PELAYANANAN MEDIS & TATA LAKSANA YANMED KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

BENTUK KEJAHATAN Kekerasan sexual Kekerasan fisik Kekerasan psikis Gabungan 2 atau 3 gejala di atas Penelantaran (pendidikan, gizi, emosional dll)

T.K.P. Kekerasan di dalam RT (domestik) Kekerasan di tempat kerja Kekerasan di daerah konflik/ pengungsian Kekerasan jalanan

UMUR Sebelum lahir (akibat pukulan, tendangan & atau rudapaksa thd perut ibu hamil) Bayi (pembunuhan atau penelantaran bayi) Pra remaja (perkawinan di bawah umur, penganiayaan fisik, seks, psikis, inses, prostitusi) Remaja & dewasa (penganiayaan oleh teman dekat, pemaksaan seks, inses, perkosaan, pelecehan seks, prostitusi, perkosaan dlm perkawinan, pembunuhanoleh pasangan, kekerasan thd perempuan tdk mampu/pembantu, kawin paksa). Usia lanjut (penganiayaan fisik, seks dan psikis)

YANMED KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK PELAYANANAN MEDIS YANMED KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

P.P.T. Tim terpadu: Kompleksitas permasalahan memerlukan penanganan yg komprehensif & kerjasama multi disiplin (medik,hukum & psikososial) Perlu layanan yg efisien agar korban tdk perlu lagi mengulang cerita yg justru akan semakin melukai perasaan & memperparah kondisi kejiwaannya. Melalui penatalaksanaan berbagai komponen layanan spt pengobatan medik, dukungan konseling dan persiapan layanan hukum, akan diperoleh pelayanan yg memadai bagi korban kekerasan. Tim yg terpadu terdiri dari tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum), perawat, bidan, tenaga non medis (Psikolog, Pekerja sosial, penyidik , LSM dll)

ORGANISASI Seorang koordinator Penanggung jawab administrasi / Sekretariat Penanggung jawab Pelayanan Medik / Mediko-legal, a.l.: Dokter umum / spesialis atau Dokter Konsulen / Spesialis atau Bidan / perawat terlatih Penanggung jawab Psiko-sosial

KOORDINATOR Mengatur pelaksanaan kerja dlm lingkungan PPT agar tdk terjadi tumpang tindih pelaksanaan kerja dr bbrp institusi terkait Mengawasi pelaksanaan perawatan korban selama dlm PPT Membantu merencanakan & menyusun kebutuhan operasional PPT Mengevaluasi kegiatan PPT & mengajukan saran kpd pimpinan Melakukan kerjasama dengan pihak terkait

ADMINISTRASI Melakukan surat menyurat dlm intern RS Melakukan tatalaksana dokumen Melakukan pengumpulan, pengolahan & analisa data PPT Membuat pencatatan & pelaporan

YANMED/MEDIKO-LEGAL Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis & mediko-legal Melakukan pemeriksaan, pengobatan & perawatan lanjutan thd korban Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban & pembuatan visum et repertum Melakukan pemeriksaan penunjang dr laboratorium thd barang bukti, membuat laporan kasus Melakukan konsultasi kpd dokter ahli

Melakukan pendampingan awal PSIKO-SOSIAL Melakukan pendampingan awal Melakukan konseling

YANMED KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TATA LAKSANA YANMED KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

MEDIS / MEDIKO-LEGAL Sesuai dgn penatalaksanaan pd umumnya namun pd korban KPA perlu memperhatikan beberapa aspek sesuai dengan jenis kekerasan yg terjadi, dlm hal ini dibedakan thd pemeriksaan korban kekerasan seksual, KDRT & kekerasan thd anak

PSIKO-SOSIAL Terdiri dari pendampingan dan konseling, penanganan krisis, kunjungan rumah dan rumah aman. Pendampingan mrp serangkaian tindakan yg diberikan kpd korban KPA selama dalam proses kuratif & rehabilitatif.

S.O.P. Diperlakukan sbg korban darurat tanpa membedakan status perkawinan, status sosial/ekonomi, agama, ras & suku bangsa Prosedur administrasi & medis di IGD Pendampingan psikis & upaya pengumpulan bukti Penanganan di PPT dilakukan sth penatalaksanaan darurat medis selesai Menghargai/menjunjung tinggi hak korban dlm hal: Mendpt informasi ttg layanan yg disediakan PPT Menerima atau menolak tindakan yg akan diberikan kepadanya stlh memahami informasi mengenai tindakan tsb Keputusan yg diambil ditentukan oleh korban, apakah kasusnya akan diteruskan melalui proses hukum atau tidak Kerahasiaan identitas korban & kerahasiaan hsl pemeriksaan

IGD KORBAN DENGAN/TANPA PENGANTAR PENANGANAN LUKA DAN KEDARURATAN LAB FORENSIK RUANG PELAKSANAAN MEDIKOLEGAL DOKTER PPT RUANG PENYIDIKAN ICU RAWAT INAP RUANG PERAWATAN PPT PULANG RUMAH PERLINDUNGAN PSIKIATER/ PSIKOLOGI/ PSIKOSOSIAL

LINGKUP PELAYANAN Penyelamatan nyawa (life - saving) utk krisis fisik Penanganan teknis-medis thd trauma fisik Penanganan krisis psikologik termasuk penanganan konseling utk mendapatkan dukungan keluarga & persiapan kembali menghadapi masyarakat (rehabilitasi) Edukasi kpd klien, keluarga & masyarakat dgn isue sensitif gender Pencatatan & pelaporan untuk persiapan layanan hukum

LINGKUP PELAYANAN Utk kekerasan seksual,apabila diperlukan dpt meminta bantuan bidan Ruangan Obsgin/Poli utk pendampingan & pengambilan sampel Jika menemui kesulitan dokter PPT dpt berkonsultasi dgn dokter konsulen sesuai dgn kasusnya Bila kondisi korban (psikis maupun fisik ) membaik, sth proses utk kepentingan peradilan selesai korban diperbolehkan pulang. Bila kondisi korban (psikis maupun fisik ) masih memerlukan perawatan maka korban dipindahkan ke Ruang rawat Inap Bila korban mengalami masalah dgn tempat tinggal & hubungan sosial, korban dpt dirujuk ke rumah aman / Shelter.

PPT KDRT DWS POLDA KASUS NTT 405 RIAU 379 JATIM 313 GORONTALO 185 KALTIM 158 SUMSEL 139 SULTRA 137 SUMBAR 100 SULUT 91 MALUKU 73 JAMBI 72 KALBAR 63 BALI 57 JATENG 44 BENGKULU 41 SULSEL 33 NTB 31 KALSEL 25 SULTENG 15 JABAR 3 PAPUA 2 BABEL ACEH KALTENG SUMUT MALUKU UTARA LAMPUNG METRO JAYA DIY BANTEN KEPRI

PPT NON KDRT DWS POLDA KASUS NTT 444 JATIM 205 BALI KALBAR 179 RIAU 145 SULTRA 133 GORONTALO 126 NTB 121 SULSEL 101 SUMSEL 96 SUMBAR 61 JATENG 58 KALTIM 51 JAMBI 22 SULTENG 19 SULUT KALSEL SUMUT ACEH KALTENG BENGKULU LAMPUNG METRO JAYA JABAR DIY MALUKU PAPUA BANTEN MALUKU UTARA BABEL KEPRI PPT NON KDRT DWS

PPT KDRT ANAK POLDA KASUS JATIM 83 NTT 53 RIAU 36 SUMBAR 33 JAMBI 30 MALUKU 19 JATENG 15 KALSEL 11 SULSEL SULUT 9 SULTRA 8 KALTENG 5 KALTIM 4 KALBAR 3 SUMSEL BALI JABAR 2 NTB BABEL SULTENG ACEH BENGKULU SUMUT BANTEN LAMPUNG METRO JAYA DIY PAPUA MALUKU UTARA GORONTALO KEPRI

PPT NON KDRT ANAK POLDA KASUS NTT 398 JATIM 250 SULSEL 146 GORONTALO 114 KALBAR 109 KALTIM 106 SUMSEL 57 NTB 55 JATENG 30 JAMBI 25 SUMBAR 23 BALI 4 SULTENG SUMUT KALSEL KALTENG BABEL RIAU SULUT ACEH BANTEN BENGKULU LAMPUNG METRO JAYA JABAR DIY SULTRA MALUKU PAPUA MALUKU UTARA KEPRI

BIDDOKPOL

PEMERIKSAAN PENUNJANG USG

RADIOLOGI

RADIOLOGI

DNA

PERMASALAHAN PENDANAAN DI FASKES POLRI KORBAN MASYARAKAT SIPIL TSK PELAKU/TAHANAN YG MEMERLUKAN YAN MEDIS KORBAN KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK (KPA)

SJSN PELAKSANAAN BPJS 1 JAN 2014 PELAKSANAAN YANKES TERTENTU 35 Rumkit Bhayangkara PBI (kls 3) PELAKSANAAN YANKES TERTENTU KERMA ANTAR INSTANSI TERKAIT

DISTRIBUSI ANGGARAN YANKES TERTENTU DOKPOL

PERSEPSI KESEPAHAMAN DIANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGANNYA

PERTANYAAN? ANTON CASTILANI castilani@gmail.com Pin bb 25db69c0 HP +6281311335577 +6285811335577

DOKPOL MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI DAN EMPATI TERIMAKASIH DOKPOL MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI DAN EMPATI