 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Keuntungan dari pelaksanaan e- procurement  Contoh e-government di indonesia

 Pengertian  Tiga model penyampaian E-Government a) Government-to-Citizen atau Government- to-Customer (G2C) b) Government-to-Business (G2B) c) Government-to-Government (G2G)  Manfaat

 Kerugian E-Goverment bagi rakyat  cyber crime  Kurangnya interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat  Kurangnya kesetaraan dalam akses  Pelayanan belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif  Belum mapannya strategi serta anggaran yang tidak memadai  Inisiatif  Kesenjangan kemampuan

 Pengertian  Meningkatkan  Kinerja  Efektifitas  Efisiensi  Transparansi  Akuntabilitas

 Hardware (perangkat keras)  Software (perangkat lunak)  Brainware (sumber daya manusia)  Users (pengguna)  Policy (kebijakan)  Governance (tata kelola)  Business process (proses)  Infrastruktur perusahaan.

 E-Informing  E-Sourcing  E-Tendering  E-Reverse Auctioning  E-MRO  E-Ordering

 Untuk meningkatkan tingkat layanan  Untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi  Untuk meminimalkan biaya transaksi  Untuk menyelenggarakan kompetisi antar pemasok  Untuk mengoptimalkan tingkat persediaan

 Untuk membuat penggunaan efektif dari sumber daya manusia  Untuk menjadi progresif dalam mengadopsi pengadaanyang terkait dengan Informasi dan Komunikasi Technologies ( ICT ).

 E-procurement dapat memusatkan data dalam rangka meningkatkan audit dan analisis (Gupta, Jha & Gupta, 2009).  E-procurement menghilangkan interaksi manusia langsung pada proses tawar- menawar,pekerjaan, dan layanan lainnya, korupsi menurun secara signifikan, dan peningkatan efisiensi internal dalam pemerintahan departemen (Ndou, 2004).

 Dari sistem e-procurement, pemerintah dapat memantau semua pekerjaan dan jasa lebih mudah dan efisien (Aman & Kasimin, 2011; Kaliannan & Awang, 2009).  Sistem e-procurement menyediakan pemantauan status dan pelacakan aplikasi yang lebih baik.

 Meningkatkan transparansi dalam karya- karya dan jasa dan meningkatkan interaksi yang lebih baik antara pemasok dan vendor dan warga negara melalui sistem online (Adebiyi, Ayo & Adebiyi Marion, 2010).

 Keharusan memilih harga terendah  Pengadaan barang/ jasa yang bersifat sulit diukur  Begitu besarnya sorotan publik dan makin banyaknya peserta lelang  Belum adanya peraturan hukum yang memayungi proses e-procurement  Rendahnya komitmen pemimpin lembaga  Sistem penawaran online secara otomatis mengurangi kartel

  e.html e.html  icationsDocuments/FileDownLoad,15925,en.pdf icationsDocuments/FileDownLoad,15925,en.pdf  aplikasi-dan-penerapannya/ aplikasi-dan-penerapannya/  _from_strategy_to_implementation.pdf     bab%202.pdf bab%202.pdf   ad=rja&uact=8&docid=bFzbJZ9pIGMJcM&tbnid=AOb6ElGFqMUCtM:&ved=0 CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.intechopen.com%2Fbooks%2Fsupply- chain-management-new-perspectives%2Fimproving-e-procurement-in- supply-chain-through-web-technologies-the-hydra-approach&ei=j8pnU- T_H8S2uATNrIHYAw&bvm=bv ,d.c2E&psig=AFQjCNHFuUrTML3TnpmF3 cIgITlOBrvIhg&ust= ad=rja&

Terima Kasih☻