Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014 RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP Penyusunan Pedoman RS dalam Menghadapi Kedaruratan dan Bencana Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014

LATAR BELAKANG INTERNASIONAL Resolusi WHA-65, IHR 2005, Deklarasi Kathmandu(2009), Implementation Plan for OIC SHPA (2014-2023) Mengembangkan program RS yang aman terhadap kedaruratan dan bencana termasuk terhadap bahan-bahan berbahaya (kimia, biologi, radiologi dan nuklir) NASIONAL UU No. 24/2007, UU No. 44/2009, Permenkes No. 64/2013, Standard Akreditasi RS (2011)

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permenkes No. 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit Kepmenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standard Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL Pedoman Perencanaan Penyiagaan Bencana bagi RS (2009) Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa pada Bangunan RS Pedoman Teknis Prasarana RS Proteksi kebakaran Aktif Pedoman Teknis Bangunan RS yang Aman dalam Situasi Darurat dan Bencana

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN SASARAN PRIORITAS Kepmenkes No. 1132/Menkes/SK/XI/2009 tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan 100 Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan. Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan100 rumah sakit rujukan penanggulangan Flu Burung SK Kepala PPKK tentang penetapan 300 kabupaten/kota rawan bencana

GAMBARAN SASARAN PRIORITAS 300 kab/kota rawan bencana 173 kab/kota 39 RS 63 RS 26 RS 8 RS 32 RS 3 RS 100 RS rujukan untuk flu burung 100 RS untuk penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

IMPLEMENTASI PENINGKATAN KAPASITAS SASARAN PRIORITAS 300 kab/kota 100 RS untuk PKK 100 RS rujukan flu burung 18 RS telah mengikuti pendampingan penyusunan Hosdip oleh PPKK (2011 –2012) 10 RS telah memiliki ruang isolasi bertekanan negatif (2012) 17 Provinsi telah mengikuti TOT Pelatihan Hosdip oleh PPKK (2011 dan 2013)

HASIL RISFASKES KEMENKES TAHUN 2011 Sebagian RSU Pemerintah belum memiliki rambu khusus untuk evakuasi pasien bila terjadi bencana. Sebagian besar RSU Pemerintah : belum dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran, peta tempat berisiko, pedoman keselamatan kerja RS dan ketentuan tertulis pengadaan jasa dan barang berbahaya. belum melakukan pengecekan profesional terhadap struktur bangunan RS. telah memiliki alat pemadam api di ruangan baik di seluruh ruangan maupun di beberapa ruangan serta memiliki ketentuan RS bebas rokok Rencana penanggulangan darurat telah dimiliki oleh seluruh RSU Pemerintah kelas A, 72,4% RSU Pemerintah kelas B, 39,9% RSU Pemerintah Kelas C dan 32% RSU Pemerintah Kelas D.

HASIL KAJIAN TAHUN 2011 MENGGUNAKAN SEARO BENCHMARK Indikator Pencapaian Kesenjangan Kode bangunan dan pedoman terkait Ada dan beberapa RS telah mulai menerapkan Belum diterapkan pada seluruh bangunan baru di tingkat nasional maupun subnasional Penilaian risiko Telah dilakukan. Belum diimplementasikan secara luas. Fitur keselamatan Telah diterapkan di RS-RS di kota besar Belum diterapkan di tingkat sub nasional Penilaian kerentanan RS dan fasilitas kesehatan Telah ada kemajuan di tingkat nasional dan sub nasional Sekitar 50% RS dan pusat kesehatan belum melakukan Perencanaan penguatan Telah disusun Belum sepenuhnya diimplementasikan Rencana kedaruratan RS Telah disiapkan Belum mencapai 50% dari target

STUDI KASUS DI BALI : KESIAPSIAGAAN PANDEMI INFLUENZA oleh : Adisasmito, W., B.M. Hunter, et.al, (2011) Hasil : Sebagian besar sumber daya kesehatan hanya terfokus di dalam maupun sekitar ibu kota provinsi, Denpasar. Kesenjangan ditemukan di setiap kabupaten meliputi staf keperawatan, masker bedah dan masker N95. Virus yang lebih ganas akan menyebabkan kekurangan di seluruh sumber daya kecuali antimikroba. Catatan : 8 dari 9 kab/kota di Bali merupakan sasaran prioritas. Sasaran prioritas di Bali : 1. Kab. Kota Rawan bencana : Kab. Buleleng, Kab. Badung, Kab. Klungkung 2. Kab. Kota Rawan bencana + RS Rujukan flu burung : RSU Sanglah Kota Denpasar 3. Kab. Kota Rawan bencana + RS Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan : RSU Bangli Kab. Bangli, RSU Amilapura Kab. Karangasem 4. RS Rujukan flu burung : RSU Gianyar Kab. Gianyar, RSU Tabanan Kab. tabanan

KESIMPULAN Pedoman telah ada, namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu sbb: Sasaran prioritas yang belum harmonis Kolaborasi/koordinasi antara pemerintah, akademisi serta swasta dalam membangun safe hospital masih belum jelas Belum mengakomodir bagaimana persiapan RS dalam menghadapi bahaya KBRN maupun bencana sosial (konflik/terorisme).

KESIMPULAN Implementasi dari kebijakan yang belum optimal : Perlu digali akar masalah di lapangan Perlu diidentifikasi kebijakan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan

RENCANA TINDAK LANJUT PPKK akan mengadakan workshop dalam rangka penyusunan Pedoman RS dalam Menghadapi Situasi Kedaruratan dan Bencana  awal Mei 2014 di Yogyakarta Diskusi  materi dan narasumber ?