Peran Dokter Umum Dalam Tatalaksana Penyakit Kardiovaskular Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Yoga Yuniadi Depatmen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Advertisements

Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain
Rumahsakit. HOSPITAL.
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA dr. Johana, AAK
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK DI INDONESIA F.Y WIDODO
Rais Reskiawan Sekretaris Jenderal ISMKI
IMPLEMENTASI JKN DI RUMAH SAKIT OLEH BPJS KESEHATAN
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RS PADA ERA SJSN
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
Mata Ajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan 3 (acuan SKDI 2012) Kode Mata Ajaran KMP 401 Beban Studi 4 (empat) SKS Semester 7 Tatap.
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Upaya Kesehatan Masyarakat
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pendidikan Kedokteran di Era JKN & Pelaksanaan MDGs
PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia 2012
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
PELAKSANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BY : ELVIRA HARMIA, SST. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
SEJARAH KEPERAWATAN GIGI DI INDONESIA
ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER INTERNSHIP
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
Challenges In Medical Education Present and Future
TIM MKKI *) Diajukan pada : 1.Rapat Pleno Bersama MKKI-MPPK 15/02/2011
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERAN IDI DALAM PROGRAM INTERSIP DISTRIBUSI DOKTER
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
SJSN.
Kajian Dasar Internsip Dokter Indonesia M
PRIORITAS KESINAMBUNGAN PERAN IDI WILAYAH SUMATERA BARAT PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DI LAYANAN PRIMER POM Harry Satria Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat.
IMPLEMENTASI PERAN PPNI dalam meningkatkan kesejahteraan perawat
KONSEP SISTEM DALAM KEPERAWATAN
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Sistem rujukan pasien gangguan jiwa
Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Peran Dokter Layanan Primer
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF (KKS)
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Peran, Tanggung Jawab dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia Terkait Pelaksanaan IPE Sari Kusumadewi.
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Profesi Dokter dalam IPE
KEDOKTERAN KELUARGA DASAR & PENDEKATAN UMUM Dr. Paul F.M
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
Mata Ajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan 3 (acuan SKDI 2012) Kode Mata Ajaran KMP 401 Beban Studi 4 (empat) SKS Semester 7 Tatap Muka.
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Rekam Medis dalam Asuhan Klien. Pengembangan Pelayanan RM dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan (level) sebagai berikut : 1.Penyelenggaraan rekam medis secara.
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Batas-batas Kewenangan Profesional
Transcript presentasi:

Peran Dokter Umum Dalam Tatalaksana Penyakit Kardiovaskular Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Yoga Yuniadi Depatmen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI dan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta

Outline Keterkaitan Pendidikan Dokter dan Sistem Pelayanan Kesehatan Kompetensi Dokter Umum ≈ Dokter Layanan Primer Jaminan Kesehatan Nasional Jenjang Pendidikan Dokter pada UU Pendidikan Kedokteran Jumlah, kebutuhan dan distribusi Dokter Umum Kompetensi Dokter Umum di bidang Kardiovaskular

Tujuan Pendidikan Dokter Dokter yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik yang mampu memberikan pelayanan kesehatan strata primer dengan menerapkan prinsip-prinsip kedokteran keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dan dapat bersaing secara global SE DirJen Dikti no.1386/D/T/2004 tentang Paradigma Baru Pendidikan Kedokteran

Tujuan Pendidikan Kedokteran menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi; memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. UU Pendidikan Kedokteran No. 20/2013

STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dokter layanan primer (DLP) SKDI terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi DLP Daftar Masalah, berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi DLP. Daftar Keterampilan Klinis, berisikan keterampilan klinis yang perlu dikuasai oleh DLP di Indonesia. Perkonsil 11/2012

Tingkat Kemampuan Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk 3A. Bukan gawat darurat 3B. Gawat darurat Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas 4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter 4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) Perkonsil 11/2012

Kompetensi Dokter Menurut Daftar Penyakit SKDI 2006 SKDI 2012 Jumlah Penyakit 1087 725 Dokter Umum Kompetensi 4 Kompetensi 3 167 138 143 262 Spesialis-SubSp 535 320

ROADMAP PRAKTIK KEDOKTERAN Dik Dr/Drg/Sp UKDI Internsip Registrasi Praktik Kedokteran Institusi Pendidkan Kolegium KIDI KKI Dinkes Praktik Kedokteran Sertifikasi Kompetensi Registrasi dr/drg FK/FKG/ PS Internsip MUTU PRA-DOK Surat Izin Praktik (SIP) Sertifikat Kompetensi Ijazah Sertifikat Internsip STR

“Unstructured” “Structured” Primary Care Tertiary Secondary Secondary Care Self Care Referral - Authority Primary Care Tertiary Care Self Care FA. MOLEOEK

Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi BPJS KESEHATAN PT Askes (Persero)

Persentase Biaya Pelkes ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk Sistem Yankes BERJENJANG Persentase Biaya Pelkes Askes NHS England NHI Taiwan 76 % 67 % 28 % INA CBGs 56 % Kapitasi Gate Keeper 15 % 24 % 33 % BPJS KESEHATAN PT Askes (Persero)

Sertifikat Kompetensi Tambahan Dokter bisa memperoleh kewenangan tambahan melalui pendidikan tambahan. Pendidikan tambahan dilakukan oleh institusi/lembaga yang diakui pemerintah atau kolegium terkait (CPD) Standar pendidikan tambahan dibuat oleh kolegium terkait Kolegium menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tambahan. Perkonsil 48/2010

Arah Pendidikan Dokter yang Sesungguhnya…… Each country has the responsibility to ensure that……medical training (“education”) program is supporting national health care delivery objectives. World Federation Medical Education ; 2003

Dokter Dokter adalah : dokter, dokter layanan primer (setara spesialis), dokter spesialis dokter subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. UU Pendidikan Kedokteran No. 20/2013

DLP Program dokter layanan primer sebagaimana merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. Dokter (umum) dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer dan dokter spesialis-subspesialis UU Pendidikan Kedokteran No. 20/2013

Dokter Umum Dalam Perspektif UU Dikdok 20/2013 Belum DLP Harus menjalani pendidikan maksimal 2 tahun untuk jadi DLP Pendidikan dokter umum (plus internsip) tidak menghasilkan produk “siap pakai” Hanya merupakan jenjang antara untuk menjadi spesialis (icl. DLP)

Outline Keterkaitan Pendidikan Dokter dan Sistem Pelayanan Kesehatan Kompetensi Dokter Umum ≈ Dokter Layanan Primer Jaminan Kesehatan Nasional Jenjang Pendidikan Dokter pada UU Pendidikan Kedokteran Jumlah, kebutuhan dan distribusi Dokter Umum Kompetensi Dokter Umum di bidang Kardiovaskular

PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PRODUKSI DOKTER DI INDONESIA PROFIL 2010 18 18

JUMLAH DOKTER / 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI Data KKI KKI-2009

Outline Keterkaitan Pendidikan Dokter dan Sistem Pelayanan Kesehatan Kompetensi Dokter Umum ≈ Dokter Layanan Primer Jaminan Kesehatan Nasional Jenjang Pendidikan Dokter pada UU Pendidikan Kedokteran Jumlah, kebutuhan dan distribusi Dokter Umum Kompetensi Dokter Umum di bidang Kardiovaskular

INFARK MIOKARD AKUT Sindroma Koroner Akut: Tanda dan gejala Angina Pektoris Tak Stabil NSTEMI STEMI Tanda dan gejala Mampu membaca EKG sederhana (level kompetensi 4 untuk IMA) Time is muscle, muscle is survival RS rujukan: Fasilitas kateterisasi jantung (Primary PCI)

Kenali Gejala PJK Angina Pektoris: Nyeri dada khas PJK Bagian tengah dada Penjalaran nyeri Hubungan dengan aktifitas Gejala penyerta: keringat dingin, mual, muntah Nyeri dada tidak khas Wanita!

Gambaran EKG SKA

Gate Keeper Prevensi PJK Identifikasi dan Kendalikan Faktor Risiko PJK Promosi Kesehatan Jantung

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Perkonsil 11/2012)

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Perkonsil 11/2012)

8-Joint National Committee on Hypertension Guideline First-line and later-line treatments should now be limited to 4 classes of medications: thiazide-type diuretics, calcium channel blockers (CCBs), ACE inhibitors, and ARBs. Second- and third-line alternatives included higher doses or combinations of ACE inhibitors, ARBs, thiazide-type diuretics, and CCBs. ≥ 60 years without DM or CKD the goal BP level is now <150/90 mm Hg. 18 to 59 years of age without major comorbidities, and in patients 60 years or older who have DM, CKD, or both conditions, the new goal BP level is <140/90 mm Hg.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Perkonsil 11/2012)

Kesimpulan Kompetensi dokter umum ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan strata primer UU Dikdok 20/2013: DLP setara spesialis dan merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari dokter umum Peran dokter umum sebagai DLP akan semakin baik bila terdapat distribusi yang adil di seluruh wilayah NKRI Kompetensi dokter umum (level 3 dan 4) di bidang kardiovaskular sangat penting untuk tatalaksana tuntas hipertensi esensial dan rujukan yang tepat dan cepat kegawatan kardiovaskular.

Terima Kasih

Kredensialing BPJS Perlu untuk mengawal prasyarat dalam kredensialing yang memberatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer Mengawal permenkes tentang syarat pendirian klinik Perlu membuat pemetaan kondisi dokter umum di seluruh Indonesia Rakornas PDUI Oktober 2013