KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DAERAH
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Drs. Pranoto, MSc LPPM UNS
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Pelayanan Standard Minimun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
© 2010 BPKP PENJELASAN TEKNIS EKPPD 2015 TERHADAP LPPD 2014 Oleh: DODDY SETIADI, Ak., MM., CA., CPA Direktur Pengawasan Penyelenggaraan.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Pengelolaan drainase.
BPS KABUPATEN BULELENG
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang –Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan: kinerja rancangan tubuh organisasi (organization body) yang terdiri dari perspektif pemikiran deskriptif dan preskriptif. Struktur Perilaku (behaviour) Struktur Analitik Struktur Konkret

PENGUATAN KELEMBAGAAN 3 (TIGA) Tingkatan Penguatan Kelembagaan Tingkatan Individu Pengetahuan Keterampilan Kompetensi Etika Kapasitas Kelembagaan Pengelola Lingkungan Hidup di Daerah Sistem Informasi Manajemen (MIS) Sumber daya Ketatalaksanaan Struktur Organisasi Sistem Pengambilan Keputusan Tingkatan Lembaga Peraturan Perundangan Kebijakan-Kebijakan Pendukung Tingkatan Sistem

Karakteristik Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaga lingkungan mesti mengakomodasi multi kepentingan; Lembaga lingkungan dalam menalankan aktivitasnya lebih menekankan pada multi sektor. Lembaga lingkungan hidup sangat multi persepsi. Pengelolaan lingkungan hidup saling terkait, sifatnya milik bersama dan terintegrasi. Penanganan masalah lingkungan hidup berjangka panjang Potensi konflik dalam lingkungan hidup sangat tinggi, karena multi kepentingan dengan banyak pihak terkait Lalu lintas wilayah admnistrasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem .

Unsur Kelembagaan Lingkungan Hidup Terbentuknya satu lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup (handal dan mandiri) Keberpihakan pada lingkungan hidup yang dijelaskan dengan TUSI serta dituangkan dala SOTK Pengelolaan LH mesti kuat dan fleksibel (terkait dengan pendanaan penyelesaian sejumlah masalah spesifik terkait dengan lingkungan) Tersedianya SDM dengan keahlian spesifik. Koordinatif, mampu mengintegrasikan lintas sektor Tersedianya sarana prasarana :Laboratorium Program/Kegiatan yang inovatif dan berkelanjutan

Kegiatan Kelembagaan LH Daerah Pedoman Penyusunan SOTK berdasarkan Tipologi Daerah Pembinaan revitalisasi Kelembagaan dan IKK bidang LH SEB : KLH & Kemendagri dalam Peningkatan kapasitas Kelembagaan LH Daerah MONEV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah

IKK Bidang LH apA itu IKK ...??? Pertanyaan yang sering MUNCUL: Kenapa LEMBAGA LH DAERAH tidak tahu kalau ada IKK Bidang LH ...??? Kenapa ADA IKK Bidang LH ???

DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (sebelumnya Surat Edaran Mendagri Nomor: SE. 120.04/356/OTDA Tanggal 19 Februari 2009 Perihal IKK untuk LPPD Tahun 2008 Dalam Rangka EKPPD)

DEFINISI Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari MASUKAN, PROSES, KELUARAN, HASIL, MANFAAT,

KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH PARAMETER REGULASI UU 32/2004 Penghapusan & Penggabungan Daerah TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, SEHINGGA URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK DAPAT DIJALANKAN PP No 6/2008 sebagai dasar kegiatan evaluasi Sumber : Depdagri 2008

PP 6/08 MAKSUD PP 6 / 2008 PEDOMAN KEPADA PEMERINTAH MELAKUKAN EPPD PEMDA MELAKUKAN SELF ASSESSMENT Sumber : Depdagri 2008

IKK EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) KESEHATAN, PENDIDIKAN, TENAGA KERJA, MASALAH SOSIAL, PERUMAHAN, LINGKUNGAN HIDUP, PEKERJAAN UMUM, KOPERASI/UKM, DUKCAPIL, PERTANAHAN PP NO. 6/2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) EVALUASI KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (EKPOD) IKK EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU (EDOB)

Pelaksanaan IKK Tahun 2008 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk Tahun 2008 dilaksanakan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: SE.120.04/356/OTDA tanggal 19 Februari 2009 perihal IKK untuk LPPD tahun 2008 dalam rangka EKPPD Catatan : Pelaksanaan IKK Bidang LH dikoordinasikan oleh Bappeda dan Sekda

PROVINSI : SE. MENDAGRI Nomor: SE. 120.04/356/OTDA 19 Februari 2009 Pencemaran Udara Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL TPS per satuan penduduk Penegakan Hukum SE. MENDAGRI Nomor: SE. 120.04/356/OTDA 19 Februari 2009 KABUPATEN/KOTA: Penanganan sampah Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL TPS per satuan penduduk Penegakan Hukum

IKK BIDANG LH PROVINSI PENCEMARAN UDARA jumlah kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh kabupaten /kota PENCEMARAN UDARA jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL jumlah kabupaten/kota yang berkinerja baik ---------------------------------------------------x 100 % jumlah kabupaten /kota di provinsi TPS PER SATUAN PENDUDUK jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota ---------------------------------------------------- 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

IKK BIDANG LH KAB/KOTA PENANGANAN SAMPAH jumlah volume sampah yang ditangani (m3) --------------------------------------------------x 100 % Volume timbulan sampah PENANGANAN SAMPAH jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi --------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL jumlah kapasitas TPS (m3) --------------------------------------------------x 100 % volume timbulan sampah TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda --------------------------------------------------x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada Penegakan hukum lingkungan

PERATURAN MENDAGRI NOMOR: 73 TAHUN 2009 IKK PROVINSI : Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL lintas Kab/Kota Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/Kota Pencemaran status mutu air Pencemaran udara Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan Hukum Lingkungan IKK KOTA: Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Penanganan sampah Penegakan hukum lingkungan Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik PERATURAN MENDAGRI NOMOR: 73 TAHUN 2009 IKK KABUPATEN: Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Penegakan Hukum Lingkungan

IKK BIDANG LH PROVINSI Cakupan perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL lintas Kab/Kota jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/Kota jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu air dan dikawasan pemukiman atau industri ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota Pencemaran status mutu air Pencemaran udara Jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri ---------------------------------------------------- 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota

Penegakan Hukum Lingkungan Lanjutan ... Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota ---------------------------------------------------x 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota ---------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh kabupaten/kota Penegakan Hukum Lingkungan

IKK BIDANG LH KOTA Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi --------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah daerah aliran sungai dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya --------------------------------------------------x 100 % Jumlah DAS dan sumber mata air dalam wilayah provinsi Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air --------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Volume sampah yang ditangani (m3) --------------------------------------------------x 100 % Volume produksi sampah (m3) Penanganan sampah

Cakupan kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS lanjutan ... Jumlah kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah -------------------------------------------------- 24 Jam Cakupan kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda --------------------------------------------------x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada Penegakan hukum lingkungan Jumlah lokasi tempat pelayanan publik yang bersih, indah dan nyaman --------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh seluruh lokasi tempat layanan publik Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik

IKK BIDANG LH KABUPATEN Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya --------------------------------------------------x 100 % Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Pencemaran status mutu air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air --------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Volume sampah yang ditangani (m3) --------------------------------------------------x 100 % Volume produksi sampah (m3) Penanganan sampah Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi --------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

lanjutan ... Tempat pembuangan sampah (TPS)PS) persatuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) -------------------------------------------------- Jumlah penduduk Tempat pembuangan sampah (TPS)PS) persatuan penduduk Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda --------------------------------------------------x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada Penegakan hukum lingkungan

ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Tingkat capaian SPM Penataan Kelembagaan LH Daerah Pengelolaan kepegawaian daerah Perencanaan pembangunan daerah Pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan barang milik daerah Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

TERiMA KASIH