Semiloka SKPD PNPM-MPd Kabupaten Bengkulu Selatan SAMBUTAN KEPALA BADAN PMD KABUPATEN BENGKULU SELATAN Pada Acara Semiloka SKPD PNPM-MPd Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2011 Senin, 25 April 2011

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth Assalamualaikum Wr.Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.   Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan, Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu Selatan, Yth. Bapak Kepala BPMPD Provinsi Bengkulu, Yth. Sdr. Kepala SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan, Yth. Sdr. Koorprov PNPM-MPd Provinsi Bengkulu, Yth. Sdr-sdr Narasumber Semiloka, Yth. Sdr. Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan, Yth. Sdr-sdr Peserta Semiloka yang berbahagia.

Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD serta Hadirin yang saya muliakan, Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dan masih berada dalam lindungan-Nya Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD serta Hadirin yang saya muliakan, Dalam sambutan semiloka SKPD PNPM-MPd pada hari ini, perkenankan saya memberi judul sambutan : “PNPM-MPd dalam lautan tantangan”

Sekilas Gambaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkup PMD : TA. 2007 dimulai dengan PNPM-PPK dengan Kecamatan Cakupan meliputi Pino Raya, Pino, Seginim dan Kedurang serta jumlah desa terdanai 45 Desa dengan total BLM 4 milyar rupiah; TA. 2008 PNPM-PPK berganti menjadi PNPM-MPd dengan cakupan Kecamatan Ulu Manna, Bunga Mas, Air Nipis, Kedurang Ilir dan Pasar Manna dengan BLM 5,5 milyar rupiah dengan jumlah desa terdanai 34 desa;

TA. 2009 Jumlah BLM PNPM-MPd 10 milyar rupiah dengan cakupan kecamatan sama dengan TA. 2008 serta jumlah desa/kelurahan terdanai 45 desa; TA. 2010 jumlah BLM PNPM-MPd 9,5 milyar rupiah dengan cakupan kecamatan sama dengan TA. 2008 dan TA. 2009 serta jumlah desa/kelurahan terdanai 40 desa; TA. 2011 Jumlah BLM PNPM-MPd 11,45 milyar rupiah dengan cakupan 10 Kecamatan, selain Kecamatan Kota Manna serta jumlah desa/ kelurahan terdanai 57 desa.

Pilot Program PNPM Mandiri Perdesaan : Sejak Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu kabupaten lokasi Program PNPM-LMP serta salah satu dari 38 kabupaten lokasi Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisi-patif (P2SPP).

Program Pengembangan Sistem Pem-bangunan Partisipatif (P2SPP) : TA. 2010 BLM sebesar 4,8 milyar Rupiah dengan cakupan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 85 desa terdanai dengan rincian 27 desa terdanai baik fisik maupun SPP sedangkan yang terdanai SPP saja sejumlah 72 desa. Melalui P2SPP TA. 2010 terbentuk 80 kelompok SPP yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan.

PNPM-LMP : TA. 2010 BLM PNPM-LMP sebesar 4,140 milyar rupiah diantaranya 2,140 milyar rupiah khusus untuk PLTMH, dengan cakupan kecamatan meliputi Kecamatan Ulu Manna, Air Nipis dan KDI. Namun tingkat pencairan BLM hingga kini masih 0%, karena perencanaan belum siap. TA. 2011 BLM PNPM-LMP sebesar Rp 1,5 milyar rupiah dengan kecamatan cakupan masih sama dengan TA. 2010, kondisi hingga saat ini juga masih dalam tahap perencanaan.

TA. 2011 P2SPP, berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dengan BLM sebesar 5 milyar rupiah dengan cakupan Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan jumlah desa terdanai belum diketahui karena proses penetapan prioritas terkendala di Musrenbang Kabupaten Tahun 2011, yang seharusnya sudah terintegrasi dengan Musrenbangkab. Sehingga akan dilaksanakan Musrenbang lanjutan khusus PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dengan waktu bersamaan dengan Musyawarah Penetapan Desa terdanai dengan perkiraan waktu pada Bulan Mei 2011.

Selanjutnya, pada TA. 2011 ini kita juga mendapat tambahan PNPM Paskah Krisis yang dialokasikan untuk Kecamatan Ulu Manna dan Kecamatan Air Nipis masing-masing 500 juta rupiah yang sifatnya on-top dengan PNPM Mandiri Perdesaan , dan sekarang dalam proses revisi DIPA.

Khusus PNPM-MPd Integrasi. Salah satu misi dari PNPM-MPd Integrasi adalah mendorong terwujudnya integrasi perencanaan model PNPM-MPd ke dalam perencanaan pembangunan regular di daerah dengan pendekatan partisipatif atau dengan kata lain mendorong terintegrasinya sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Untuk menuju misi tersebut Program telah melakukan persiapan antara lain dengan memfasilitasi penyusunan RPJM/RKP Desa melalui Musrenbangdes, sehingga dari 142 Desa 100% telah menyusun RPJM Desa.

Pelaksanaan integrasi telah berjalan dengan cukup baik ditingkat desa dan Kecamatan, namun sayangnya justeru pada tingkat Musrenbang Kabupaten, integrasi perencanaan partisipatif pola PNPM-MPd ke dalam perencanaan daerah belum terwujud dan masih bernuansa top-down dan ego sektoral. Oleh karena itu melalui Semiloka SKPD ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman tentang perlunya Integrasi perencanaan partisipatif pola PNPM-MPd ke dalam Musrenbang.

EVALUASI LOKASI P2SPP TA. 2010: Kategori Kab. Sangat Baik Sumedang, Jabar Ngada, NTT Nagakeo, NTT Kategori Kab Baik Karo, Sumut Pesisir Selatan, Sumbar Sijunjung, Sumbar Indragiri Hulu, Riau Natuna, Kep. Kepri, Batanghari, Jambi, Bangka Tengah, Babel, Bengkulu Selatan, Bengkulu Mesuji, Lambung, Serang, banten Boyolali, Jateng Pemalang, Jateng Kebumen, Jateng Gunung Kidul, DIY Kategori Kab. Cukup Baik Sampang, Jatim Jembrana, Bali, Lombok Barat, NTB Lombok Tengah, NTB Kuburaya, Kabar, Bulungan, Kaltim Tapin, Kalsel, Minahasa Utara, Sulut, Donggala, Sulteng Maros, Sulsel Polman, Sulbar, Gorontalo, Gorontalu, Maluku tenggara, Maluku Kategori Kab. Yang Perlu Perhatian Aceh Barat, NAD Langkat, Sumut Agam, Sumbar, Ogan Ilir, Sumsel Jombang, Jatim Kobar, Kalteng Minahasa, Sulut Kolaka, Sultra Sumber : Workshop P2SPP di Jakarta Tanggal 5 s/d 8 April 2011

Bapak Bupati, Ketua DPRD serta Hadirin yang sangat saya hormati Bersama PNPM Mandiri Perdesaan, Kita Bangun Desa Bapak Bupati, Ketua DPRD serta Hadirin yang sangat saya hormati Program PNPM Mandiri Perdesaan dirancang dengan manajemen partisipatif dengan beberapa prinsif ideal yang telah banyak terbukti lebih berhasil dari program-program lainnya. Namun program partisipatif yang dikawal dengan rambu super ketat dan wajib melibatkan masyarakat luas dalam tataran implementatif tidak semudah membalik telapak tangan

Banyak tantangan dan rintangan pada prakteknya Banyak tantangan dan rintangan pada prakteknya. Upaya pendampingan yang maksimal berhadapan dengan rendahnya komitmen dan kualitas SDM pelaku dan masyarakat pada umumnya, sungguh merupakan tantangan yang berat . Implikasinya tentu berujung pada banyaknya celah dan kelemahan dalam segala hal. Kewajiban melibatkan semua unsur lapisan masyarakat, menjadi faktor penguat dan sekaligus faktor pelemah. Bagai pisau bermata dua, satu sisi memperkuat legitimasi program dan disisi lainnya bisa menjadi alat kontrol yang tidak terkendali dan memperbesar potensi persoalan.

Dilingkungan sosial yang ber SDM menengah ke atas barangkali tidak begitu menjadi persoalan, namun di lingkungan sosial sebaliknya akan menjadi potensi masalah. Sebagai contoh pengalaman yang pernah kami temui, ketika ada oknum yang mengatasnamakan sebuah LSM menuding telah terjadi penyimpangan terhadap pe-laksanaan PNPM-MPd di salah satu lokasi, setelah kami ajak bicara oknum tersebut, yang bersangkutan berkata : “ kalau masyarakat (TPK) berenang kami hanya numpang sekedar ingin cuci muka saja. “

Sorotan banyak pihak yang kurang memahami prosedur menjadi tantangan tersendiri, karena bagaimanapun manajemen partisipatif dalam satu sisi juga memunculkan banyak kelemahan. Kelemahan inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendeligitimasi program dengan mempermasalahkan berbagai kekurangan yang muncul, bahkan sampai upaya untuk mengkriminalisasi. Sejatinya semua persoalan di PNPM-MPd dapat diselesaikan menurut versi program, karena PTO menyediakan piranti penyelesaian masalah secara komprehensif. Kecuali masalah yang secara nyata tidak dapat ditanggulangi, sehingga masuk ke rana proyustisia.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb. Demikian, terima kasih. Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb. Manna, 25 April 2011. Kepala Badan PMD Kabupaten Bengkulu Selatan NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP