DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Advertisements

Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
salah benar salah salah salah a. Rp ,00 b. Rp ,00
Aritmatika Sosial.
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Harga beli = 100% Jika untung = a %  H. Jual = …….% (100 + a) %
Wido Hanggoro ` Research and Development Department Indonesia Meteorological Climatological and Geophysical Agency.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
UKURAN PEMUSATAN Rata-rata, Median, Modus Oleh: ENDANG LISTYANI.
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Bab 11B
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : JUNI 2010.
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009 Jumlah Anggota DPD132 orang Jumlah Anggota DPD Laki-Laki97 orang Jumlah Anggota DPD Perempuan35 orang Presentase Jumlah Anggota.
Statistika Deskriptif
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
ANALISA NILAI KELAS A,B,C DIBUAT OLEH: NAMA: SALBIYAH UMININGSIH NIM:
UKURAN PENYEBARAN DATA
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
Pengolahan Citra Digital: Konsep Dasar Representasi Citra
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PEMAHAMAN PERANCANGAN PERCOBAAN MAHASISWA SEMESTER VI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA PENANGGUNG.
Bab 11B
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
SEGI EMPAT 4/8/2017.
PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PADA PT. BANK MANDIRI TBK KANTOR CABANG SUDIRMAN YOGYAKARTA CAHYADI Ekonomi Manajemen.
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
ANUITAS BERTUMBUH DAN ANUITAS VARIABEL
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Bab 13A Nonparametrik: Data Peringkat I Bab 13A
Nonparametrik: Data Peringkat 2
TOKOFEROL DAN FENOLIK TOTAL PADA 10 JENIS KACANG
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
Graf.
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Nilai Ujian Statistik 80 orang mahasiswa Fapet UNHAS adalah sebagai berikut:
Teknik Numeris (Numerical Technique)
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Bab 7 Nilai Acuan Norma.
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Korelasi dan Regresi Ganda
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Transcript presentasi:

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS REFLEKSI PROGRAM 2009 DAN KEBIJAKAN TH 2010 DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN TAHUN 2010

PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, relevan, dan efesien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dg kemampuan: Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja

ARAH KEBIJAKAN (RPJMN 2010-2014) MENINGKATKAN KESELARASAN PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal dan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. 5

Pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, infrastruktur pendidikan, serta instrumen jejaring 6

Memperkuat pelaksanaan proses belajar mengajar Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Memperkuat pelaksanaan proses belajar mengajar 7

Model penyelarasan Kursus dan Pelatihan kerja (UU No 20/2003) Job Order (kualifikasi, Kompetensi, Jumlah, Kemana Kapan dibutuhkan /SIP)--- UU no 39/2004 REAL DEMAND REAL SUPPLY Uji Kompetensi (UU 39/2004 : Penempatan dan perlindungan TK)

Profil Angkatan Kerja 1. Aspek Demand Data Sakernas 2009: 42,1 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun) 21,1 juta diantaranya masuk angkatan kerja 4,1 juta (22,2%) diantaranya menganggur. Sampai tahun 2025 diperkirakan kualitas angkatan kerja dimasa mendatang masih akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah

Pencari Kerja Usia 15-24 Tahun, Februari 2005 dan Februari 2009 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)  mereka yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Lapangan Pekerjaan Utama Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Elastisitas Kesempatan Kerja Lapangan Pekerjaan Utama Pertb Ek 2005- 2009 Pertb KK Elastisitas KK Pertanian, 3,84 0,72 0,19 Pertambangan 2,20 8,95 4,07 Industri Pengolahan 3,52 2,01 0,57 Listrik, Gas, dan Air 9,28 2,90 0,31 Bangunan 7,65 1,08 0,14 Perdagangan Hotel 5,34 3,68 0,69 Angkutan, 14,95 1,73 0,12 Keuangan,, dan Jasa Perusahaan 7,09 9,23 1,30 Jasa Kemasyarakatan 6,39 6,51 1,02 TOTAL 5,54 2,42 0,45 11

STATUS PEKERJAAN UTAMA Sumber: Sakernas BPS

RATA-RATA UPAH/GAJI BERSIH (Rp) Sumber: Sakernas BPS

2. ASPEK SUPPLY A. AKSES PENDIDIKAN APK PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumber: Depdiknas

KONDISI DAYA SERAP DANA DEKONSENTRASI KURSUS DAN PELATIHAN

KONDISI 2009 PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG NO JUMLAH PROPINSI DAYA SERAP KATEGORI 1 20 Provinsi + 5 P2PNFI/BPPNFI 95 – 100 Mengagumkan 2 7 Propinsi + 3 P2PNFI/BPPNFI 80 – 94 Baik 3 3 Propinsi 65 – 79 Cukup 4 2 Propinsi 51 – 64 Perlu perhatian 5 1 Propinsi <= 50 ?

DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2009 NO PROVINSI PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % 1 DKI JAKARTA 3,140 6,419,550 100.00 2 NUSA TENGGARA TIMUR 1,950 3,809,000 3 KALIMANTAN TENGAH 1,650 3,215,500 4 NUSA TENGGARA BARAT 1,960 3,808,450 3,808,000 99.99 5 MALUKU 1,600 3,091,000 3,090,000 99.97 6 D.I. YOGYAKARTA 2,800 5,522,340 5,515,050 99.87 7 JAWA TIMUR 6,940 13,689,250 6,942 100.03 13,658,850 99.78 8 B A L I 3,820,300 3,818,000 99.94 9 NAD 2,100 4,081,950 4,061,500 99.50 10 SUMATERA SELATAN 2,250 4,414,150 2,238 99.47 4,390,240 99.46 11 SULAWESI TENGAH 3,126,400 3,107,240 99.39

PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2009 NO PROVINSI PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % 12 KALIMANTAN BARAT 1,980 3,859,500 1,976 99.80 3,832,400 99.30 13 KALIMANTAN SELATAN 1,950 3,819,000 100.00 3,794,776 99.37 14 JAWA BARAT 6,940 13,644,350 13,535,895 99.21 15 SUMATERA UTARA 2,400 4,663,600 4,593,600 98.50 16 JAWA TENGAH 7,140 14,114,700 7,122 99.75 13,873,890 98.29 17 LAMPUNG 2,230 4,358,650 2,220 99.55 4,235,000 97.16 18 GORONTALO 1,700 3,297,500 1,680 98.82 3,187,500 96.66 19 SULAWESI BARAT 1,250 2,450,000 2,350,000 95.92 20 BENGKULU 1,450 2,821,960 2,682,540 95.06 21 SULAWESI TENGGARA 1,800 3,505,000 3,320,000 94.72 22 PAPUA 2,514,650 93.45

DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2009 NO PROVINSI PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % 23 MALUKU UTARA 1,700 3,277,100 100.00 3,006,000 91.73 24 KEPULAUAN RIAU 1,250 2,450,000 1,170 93.60 2,190,250 89.40 25 J A M B I 1,600 3,122,500 1,400 87.50 2,722,500 87.19 26 BANGKA BELITUNG 1,300 2,546,400 1,116 85.85 2,182,000 85.69 27 SUMATERA BARAT 2,000 3,879,900 85.00 3,230,580 83.26 28 SULAWESI UTARA 3,899,650 80.00 2,987,500 76.61 29 BANTEN 3,350 6,635,800 2,310 68.96 4,520,530 68.12 30 R I A U 1,650 3,228,700 70.91 67.84 31 KALIMANTAN TIMUR 1,750 3,430,100 1,065 60.86 1,961,250 57.18 32 SULAWESI SELATAN 3,740 7,287,600 3,485 93.18 3,794,776 52.07 33 PAPUA BARAT 2,455,450 - TOTAL DAYA SERAP DEKON 79,620 156,260,000 74,684 93.80 141,434,167 90.51

DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2009 NO P2PNFI/BPPNFI RENCANA REALISASI Orang Anggaran Fisik (Orang) % 1 BPNFI Reg. IV, Surabaya 5,620 13,495,000 100.00 2 BPNFI Reg. I, Medan 2,800 5,600,000 5,595,095 99.91 3 BPNFI Reg. II, Bandung 6,610 15,402,500 15,215,455 98.79 4 BPNFI Reg. IIII, Semarang 5,210 12,407,500 11,500,000 92.69 5 BPNFI Reg. V, Makassar 2,560 5,080,000 2,550 99.61 5,050,169 99.41 6 BPNFI Reg. VI, Banjarmasin 1,050 2,112,500 2,035,150 96.34 7 BPNFI Reg. VII, Mataram 570 1,192,500 1,092,500 91.61 8 BPNFI Reg. VIII, Jayapura 660 1,375,000 592 89.70 1,172,000 85.24 Jumlah P2PNFI/BP-PNFI 25,080 56,665,000 25,002 99.69 55,155,369 97.34

KONDISI 2009 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP KEPEMUDAAN NO JUMLAH PROPINSI DAYA SERAP KATEGORI 1 24 Provinsi + 7 P2PNFI/BPPNFI 95 – 100 Mengagumkan 2 3 Propinsi + 1 BPPNFI 80 – 94 Baik 3 2 Propinsi 65 – 79 Cukup 4 51 – 64 Perlu perhatian 5 <= 50 ?

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TAHUN 2009 (Per 14 Desember 2009)

MASALAH-MASALAH NO MASALAH KONDISI 1 Sosialisasi Belum merata ke semua lembaga Kurang memanfaatkan media 2 Penilaian Proposal Dalam proses penilaian masih berorientasi pada administratif belum pada jenis keterampilan terlebih dahulu Masih ada yang belum transparan (Tim Penilai dan Online) 3 Penetapan Waktu penetapan berlarut-larut cenderung di akhir tahun 4 Laporan Laporan penyelenggaraan program dan penggunaan dana dari lembaga yang memperoleh dana sulit diperoleh Tidak ada laporan keberhasilan

RINCIAN ANGGARAN DI PROVINSI (1-15) NO PROVINSI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Manajemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah   1 NAD 414 724,500 529 846,400 759 1,404,150 2,975,050 60,504 3,035,554 2 SUMATERA UTARA 709 1,240,750 906 1,449,600 1,299 2,403,150 5,093,500 103,588 5,197,088 3 SUMATERA BARAT 484 847,000 618 988,800 887 1,640,950 3,476,750 70,708 3,547,458 4 R I A U 421 736,750 539 862,400 773 1,430,050 3,029,200 61,606 3,090,806 5 J A M B I 304 532,000 389 622,400 557 1,030,450 2,184,850 44,434 2,229,284 6 SUMATERA SELATAN 679 1,188,250 868 1,388,800 1,245 2,303,250 4,880,300 99,252 4,979,552 7 BANGKA BELITUNG 364 637,000 466 745,600 668 1,235,800 2,618,400 53,251 2,671,651 8 BENGKULU 536 938,000 684 1,094,400 982 1,816,700 3,849,100 78,280 3,927,380 9 LAMPUNG 509 890,750 650 1,040,000 933 1,726,050 3,656,800 74,369 3,731,169 10 DKI JAKARTA 917 1,604,750 - 1,528 2,826,800 4,431,550 90,126 4,521,676 11 BANTEN 656 1,148,000 838 1,340,800 1,203 2,225,550 4,714,350 95,877 4,810,227 12 JAWA BARAT 1,829 3,200,750 2,577 4,123,200 3,353 6,203,050 13,527,000 275,102 13,802,102 13 JAWA TENGAH 1,316 2,303,000 2,046 3,273,600 2,489 4,604,650 10,181,250 207,059 10,388,309 14 D.I. YOGYAKARTA 396 693,000 506 809,600 727 1,344,950 2,847,550 57,911 2,905,461 15 JAWA TIMUR 1,253 2,192,750 2,167 3,467,200 2,373 4,390,050 10,050,000 204,389 10,254,389

RINCIAN ANGGARAN DI PROVINSI (16-33) NO PROVINSI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Manajemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah 16 B A L I 490 857,500 626 1,001,600 898 1,661,300 3,520,400 71,595 3,591,995 17 NUSA TENGGARA BARAT 457 799,750 584 934,400 838 1,550,300 3,284,450 66,797 3,351,247 18 NUSA TENGGARA TIMUR 530 927,500 677 1,083,200 972 1,798,200 3,808,900 77,463 3,886,363 19 KALIMANTAN BARAT 445 778,750 569 910,400 816 1,509,600 3,198,750 65,054 3,263,804 20 KALIMANTAN TENGAH 330 577,500 422 675,200 606 1,121,100 2,373,800 48,277 2,422,077 21 KALIMANTAN SELATAN 377 659,750 482 771,200 692 1,280,200 2,711,150 55,137 2,766,287 22 KALIMANTAN TIMUR 444 777,000 568 908,800 815 1,507,750 3,193,550 64,948 3,258,498 23 SULAWESI UTARA 365 638,750 466 745,600 668 1,235,800 2,620,150 53,287 2,673,437 24 GORONTALO 497 869,750 635 1,016,000 912 1,687,200 3,572,950 72,664 3,645,614 25 SULAWESI TENGAH 395 691,250 505 808,000 724 1,339,400 2,838,650 57,730 2,896,380 26 SULAWESI SELATAN 545 953,750 697 1,115,200 1,000 1,850,000 3,918,950 79,701 3,998,651 27 SULAWESI TENGGARA 475 831,250 607 971,200 871 1,611,350 3,413,800 69,427 3,483,227 28 MALUKU 332 581,000 424 678,400 608 1,124,800 2,384,200 48,488 2,432,688 29 MALUKU UTARA 451 789,250 576 921,600 826 1,528,100 3,238,950 65,871 3,304,821 30 PAPUA 337 589,750 430 688,000 617 1,141,450 2,419,200 49,200 2,468,400 31 IRIAN JAYA BARAT - 32 KEPULAUAN RIAU 287 502,250 366 585,600 525 971,250 2,059,100 41,876 2,100,976 33 SULAWESI BARAT 456 798,000 583 932,800 836 1,546,600 3,277,400 66,653 3,344,053   Jumlah Dekonsentrasi 18,000 31,500,000 23,000 36,800,000 33,000 61,050,000 129,350,000 2,630,625 131,980,625

RINCIAN ANGGARAN DI BALAI NO Anggaran BP-PNFI Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Penguatan Manajemen LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus Dana Mana jemen JUMLAH Sasaran (org) Jumlah Sasaran (keg) Satuan Harga 1 BPNFI Reg. I, Medan 914 1,599,500 1,462,400 873 1,615,050 247,858 4,676,950 93,539 5,018,347 2 BPNFI Reg. II, Bandung 776 1,358,000 1,241,600 1,093 2,022,050 284,182 4,621,650 92,433 4,998,265 3 BPNFI Reg. IIII, Semarang 678 1,186,500 676 1,081,600 772 1,428,200 72,358 3,696,300 73,926 3,842,584 4 BPNFI Reg. IV, Surabaya 563 985,250 900,800 825 1,526,250 130,858 3,412,300 68,246 3,611,404 5 BPNFI Reg. V, Makassar 875 1,531,250 1,400,000 602 1,113,700 61,436 4,044,950 80,899 4,187,285 6 BPNFI Reg. VI, Banjarmasin 489 855,750 490 784,000 336 621,600 85,436 2,261,350 45,227 2,392,013 7 BPNFI Reg. VII, Mataram 326 570,500 521,600 240 444,000 1,536,100 30,722 1,628,258 8 BPNFI Reg. VIII, Jayapura 379 663,250 380 608,000 259 479,150 91,436 1,750,400 35,008 1,876,844   Jumlah BP-PNFI 5,000 8,750,000 8,000,000 9,250,000 1,035,000 26,000,000 520,000 27,555,000

RINCIAN ANGGARAN DI PUSAT NO Anggaran Pusat Kursus Para Profesi (KPP) Kursus Wirausaha Kota (KWK) Kursus Wirausaha Desa (KWD) PKH bagi LKP Jumlah Dana Block Grant Kursus JUMLAH Sasaran (org) Satuan Harga Jumlah 1 Tidak Mengikat   - Block Grant PKH Kursus 5,000 2,400 12,000,000 2,000 3,500,000 3,200,000 3,700,000 22,400,000 - Peningkatan Mutu Kursus 14,251,000 - Pengembangan Kelembagaan 14,664,110 - Pengembangan Informasi 11,120,185 - Pengembangan Kemitraan 8,029,080 - LSE3 55,000,000 2 Mengikat - Penyelenggaraan Pimpinan 12,340,453 Jumlah Pusat 137,804,828 TOTAL 25,000 43,750,000 30,000 48,000,000 40,000 74,000,000 177,750,000 297,340,453

Target penyerapan anggaran 2010

Kebijakan Binsuskel tahun 2010

Grand Design Binsuskel 5 Kinerja unggul/ bagus Belum berkinerja bagus Menguatan mutu Lembaga Unggulan 6 7 BOP lembaga unggulan dan penjaminan mutu internasional SNP SPM rintisan Dibina pusat Dibina daerah 4 Revitalisasi ijin dan standar LKP terakreditasi belum terakreditasi Uji Komp oleh LSK Uji komp sendiri 5 Beasiswa Uji Kompetensi, LSK, TUK dan penguji LKP AKEDITASI BAN PNF PENILAIAN KINERJA PP 19 th 2005 : 8 standar nasional Kinerja Manajemen Sosialisasi dan Penilaian kinerja LKP Prioritas eksekusi program Prioritas supevisi , BOP PKH (KPP, KWK, KWD, KKK ) BOP-LKP, DIklat, KPP, KWK, KWD, BOP LKP, net working, dll 2 Ijin oprs Badan hukum Standar min rintisan NILEK 1 Pendataan dan verifikasi nilek 3

Penataan Kelembagaan Nilek online Akreditasi Penilaian kinerja

NILEK ONLINE Sebagai bentuk pendataan Sebagai bentuk pengakuan lembaga Sebagai bentuk transparansi (UU KIP) Mudah diakses Mudah dimonitor LKP yang berhak memperoleh bimbingan, pembinaan dan bantuan Setiap tahun dilakukan validasi Dibuka untuk entry data bulan agustus-des Yang berhal memberi nilek adalah dinas pendidikan propinsi dan pusat Berlaku selama LKP masih beroperasional

Penilaian lembaga kursus dan pelatihan dan pemanfaatannya Penilaian Kinerja ---- menilai manajerial lembaga dalam mengelola program Tujuan - melakukan pemetaan kondisi LKP - menentukan klasifikasi LKP - menentukan jenis bantuan yg relevan - mendata permasalahan yg dihadapi LKP

Ke depan KINERJA A N I L E K KINERJA B KINERJA C akreditasi Akses dana program khusus, LKP unggulan/kreatif , sbg TUK, Training Provider, menuju akreditasi dll N I L E K KINERJA A akreditasi KINERJA B Akses dana hibah bersaing, sbg TUK, dibina menuju A standar: internasional, SNP, SPM, Rintisan Akses dana BOP LKP bersaing, dibina menuju B/A KINERJA C Nilek online Pen kinerja Reward dan pembinaan oleh pemerintah Akreditasi dan standar internas

Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan kewirausahaan bagi pendidik kursus Ortek kewirausahaan bagi mitra kursus Pelatihan manajemen bagi pengelola kursus Studi banding ke luar negeri Pelatihan dan sertifikasi penguji

Penguatan Pembelajaran Penyusunan SKKNI, SKL dan bahan ajar Penyusunan Bank Soal Penguatan LSK, dan TUK

Blokgrand Program kursus th 2010 K WK (kursus wirausaha kota) KWD (kursus wirausaha desa) KPP (kursus para profesi) PKH-LKP (pendidikan kecakapan hidup untuk lembaga kursus dan pelatihan) KWD daerah tertinggal PKM (Pendidikan wirausaha masyarakat)

PENDEKATAN 4 IN 1 PROGRAM PKH

Pola penetapan lembaga penerima blockgrand Sosialisasi (manual, web, tatap muka, koran) Penyusunan proposal/usulan bagi LKP ber NILEK (bentuk proposal disederhanakan spt contoh) Penilaian usulan (jenis keterampilan, kualitas lembaga dan kelengkapan administrasi) Visitasi ke lembaga pengusul Penetapan Pelaksanaan kegiatan (monev) Laporan kegiatan

Kewirausahaan Kewirausahaan - perubahan mindset ; pola pikir - penguasaan perilaku sebagai usahawan - memiliki keterampilan ; produksi atau pemasaran Untuk mewujudkan - materi kewirausahaan - materi keterampilan - dilakukan teori, praktek dan merintis usaha

PNFI VIRTUAL Kerjasama dgn indovision Sumber dana CSR Media Com Memberi bantuan hardware penerima jaringan indovision dan channel khusus Th 2010 menghibahkan hardware dan channel untuk 1000 lokasi Tanggung jawab PNFI menyiapkan materi pembelajaran termasuk mentor

Terima kasih