4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Prinsip Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengelolaan LH
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
Good Governance Bab 12.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA RISMAWARNI 2004.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Selamat Datang Calon Abdi Negara
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Persyaratan Substantif, Teknis,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
EKONOMI SUMBERDAYA AIR
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
SHIP PARTNER.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PENDAMPINGAN.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BPS KABUPATEN BULELENG
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Transcript presentasi:

4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara BP-Apkasi300602

SDA memberikan kontribusi besar thd peningkatan ekonomi & kesra Pendahuluan SDA memberikan kontribusi besar thd peningkatan ekonomi & kesra Namun eksploitasi SDA yg tinggi selama ini menyebabkan kerusakan dan kelangkaan SDA serta pencemaran LH

Pendahuluan Guna melaksanakan pembangunan berwawasan LH, Sistem pengelolaan SDA & LH harus lebih mengarah kepada sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Di era Otoda, lembaga PLH semakin penting, karena Otoda cenderung menimbulkan eforia kekuasaan Pemda utk eksploitasi SDA & LH

Di era otoda, lembaga PLH daerah menjadi strategis karena : Pendahuluan Di era otoda, lembaga PLH daerah menjadi strategis karena : Merupakan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Sebagai sarana pemerintah dalam melaksanakan kewenangan Pembentukan lembaga daerah, saat ini cenderung: struktur lebih ramping dapat meningkatkan PAD

Pendahuluan Kedua alasan tsb tidak bijak, karena ada lembaga daerah tidak menghasilkan PAD tetapi sgt urgen bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi & kesmas, spt lembaga PLH daerah. karena kelestarian SDA & LH yg menjadi tugas pokok lembaga PLH sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pendahuluan Karena PLH merupakan kewenangan wajib bagi daerah (Kabupaten/Kota) dan juga merupakan tugas dekosentrasi maka lembaga PLH daerah yg sesuai adalah berbentuk Dinas Daerah

Perkembangan Kelembagaan PLH : 4/6/2017 Perkembangan Kelembagaan PLH : 1. Provinsi : BKLH di bawah Setda Provinsi Kabupaten/kotamadya : Bagian LH di bawah Setda Kabupaten/Kotamadya. 2. Setelah UU No. 23 Thn 1997 ttg PLH, Kelembagaan PLH berkembang pesat. Umumnya kelembagaan PLH berbentuk Badan (BAPEDALDA) atas rekomendasi Menteri LH, (1) (2) (3) (4) 3. Setelah dikeluarkannya PP No. 08/2003 kelembagaan PLH Daerah Umumnya berbentuk dinas BP-Apkasi300602

Peran kelembagaan PLH daerah selama ini sangat lemah, karena : Strategi Penguatan Kelembagaan PLH Apa pun bentuknya, lembaga PLH daerah berperan penting dlm pengendalian dampak LH daerah & pelaksanaan tugas dekosentrasi PLH Peran kelembagaan PLH daerah selama ini sangat lemah, karena : hanya bersifat koordinasi dan tidak integratif, kewenangan PLH ada pada banyak dinas/badan lembaga PLH tidak punya kewenangan penuh

Konservasi sumberdaya alam Pengendalian dampak lingkungan Utk itu, maka tupoksi kelembagaan PLH Daerah ke depan mesti terintegrasi, mencakup : Penataan ruang Konservasi sumberdaya alam Pengendalian dampak lingkungan Litbang SDA dan LH. Untuk meningkatkan kompetensi PLH, maka harus ditunjang : 1. Pembiayaan 2. Personalia 3. Peralatan (sarana/prasarana)

Indikator kinerja lembaga PLH daerah harus di ukur dengan : Strategi Penguatan Kelembagaan PLH Indikator kinerja lembaga PLH daerah harus di ukur dengan : 1. Efesiensi 2. Efektivitas 3. Produktivitas 4. Kualitas Layanan (quality of service) 5. Responsivitas 6. Responsibilitas 7. Akuntabilitas

Strategi Penguatan Kelembagaan PLH Oleh karena itu, kelembagaan PLH daerah perlu mereformasi diri, menyangkut : 1. Reformasi sistim, prosedur dan mekanisme 2. Reformasi kelembagaan 3. Reformasi sumberdaya manusia Hal tersebut perlu dapat perhatian untuk menjawab tugas dan tantangan lembaga PLH daerah saat ini, yaitu : 1. Tkt kepercayaan masy thd lembaga PLH rendah 2. Instansi mitra belum respek dan kooperatif 3. Karyawan belum bangga thd lembaga PLH daerah

REKOMENDASI 1. Bahwa penguatan kelembagaan PLH daerah harus dilakukan dlm kerangka pengembangan Good Environment Governance dimana salah satu pilarnya adalah kerjasama sinergi antara Pemda, Masyarakat, dan Swasta. 2. 2. Bahwa salah satu aspek penting dlm kelembagaan ad. pengembangan SDM. Oleh karena itu figur ideal pemimpin lembaga PLH, disamping menguasai teknologi/intelektual juga dpt meningkatkan kesadaran publik dan memahami dinamika politik bahkan mempunyai keterampilan bermain politik untuk kepentingan lingkungan.