E-Government di Indonesia Lukito Edi Nugroho

Knowledge-Based Society Penetrasi TI  mengubah tatanan masyarakat menuju knowledge-based society. Ciri-ciri: Menerima informasi lebih banyak Mendasarkan aktivitas-aktivitasnya pada informasi yang diterima Lebih sadar tentang hak dan kesempatan yang bisa diperolehnya Memiliki lebih banyak kebebasan dan keluwesan dalam menentukan bagaimana mereka diatur dan diarahkan – it is not the leaders who govern people but it is the people who let their leaders govern them Apakah ciri-ciri tersebut sudah terlihat di Indonesia, baik di kota maupun daerah ?

Informasi dan Governance Akses ke informasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan eksekusinya Kualitas pengambilan keputusan sangat tergantung pada ketersediaan da kualitas informasi Pembatasan akses informasi dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan Informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan – information is power !

Peran ICT dalam Governance Sepenuhnya bersifat teknis, untuk mengotomasi tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan manual Contoh: penggunaan komputer untuk tugas-tugas administrasi perkantoran Memberikan dukungan/fasilitasi terhadap proses pengambilan keputusan dan implementasinya Contoh: pemanfaatan TI dalam penanganan pasca bencana Merangsang munculnya cara-cara baru yang inovatif dalam mewujudkan layanan, termasuk bentuk layanan itu sendiri Contoh: layanan terpadu yang didukung penuh oleh TI

Pengertian E-Government (World Bank) “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” The use of ICT Transformation of relations Improvement of Citizen empowerment Service delivery Accountability Transparency Government efficiency

E-Government di Indonesia Inpres no. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government Depkominfo telah menyusun serangkaian panduan implementasi Pembangunan infrastruktur portal pemerintah Manajemen sistem dokumen elektronik Rencana induk pengembangan e-gov lembaga Penyelenggaraan situs web pemda Hanya menyentuh aspek pemanfaatan TI saja. Belum terlihat usaha untuk menuju terjadinya transformasi dalam mencapai sasaran e-gov

Roadmap Menuju Transformasi (World Bank)

Roadmap Menuju Transformasi (Depkominfo)

Strategi Implementasi (Depkominfo) Pengembangan layanan publik yang handal, terpercaya, dan terjangkau Reformasi organisasi, proses-proses bisnis, dan sistem-sistem pengelolaan Pemanfaatan TI secara optimal Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta/masyarakat Peningkatan kualitas SDM dan e-literacy Pengembangan rencana implementasi yang realistis dan terukur

Status Kemajuan Implementasi E-Gov di Beberapa Negara Country ESD Target Measurement Australia All appropriate Federal Government services capable of being delivered electronically via the Internet by 2001 ANAO report on progress (Nov 1999). OGO six monthly monitoring program commencing June 2000. Canada All key government services fully on-line by 2004   Finland A significant proportion of forms & requests can be dealt with electronically by 2001 France All administrations to provide public access to government services and documents by the end of 2000 Germany No high level targets * Ireland All but most complex of integrated services by end of 2001 Reported on annually Italy No high level targets Japan All applications, registrations, and other administrative procedures between the people and the government will be available on-line using the Internet or other means by fiscal year 2003 The Netherlands 25% of public services delivered electronically by 2002 ICT benchmark in development Singapore Where feasible all counter services available electronically by 2001 Sweden UK 100% of government services carried out electronically by 2005 Quantitative 6 monthly progress report USA Provide public access to government services and documents by 2003. Provide public with an option to submit forms electronically

Problem Implementasi E-Government di Indonesia Pemerintah pusat Belum ada rencana induk atau strategi nasional yang komprehensif Kesamaan pandangan dan gerak langkah antar departemen belum optimal Pemerintah daerah Otonomi daerah membuat tiap daerah memiliki prioritas yang berbeda tentang implementasi e-gov Masyarakat Fenomena digital divide masih terasa cukup besar (Disamping kendala-kendala umum: pemahaman tentang e-gov, dana, infrastruktur, SDM, dsb)

E-Government dan Reformasi Birokrasi E-government dan reformasi birokrasi  business process reengineering dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemanfaatan TI secara optimal Bertujuan untuk mencapai keselarasan  dasar untuk mencapai transformasi

Keselarasan TI dengan Organisasi Birokrasi Apa yang ingin dicapai? Bagaimana cara mencapai tujuan tsb.? Tentukan strategi yang dapat diukur untuk merealisasikan tujuan. Apa yang dikerjakan utk melaksanakan strategi tsb.? Strategi dilaksanakan, diarahkan, dan dikomunikasikan melalui insiatif-inisiatif. Aktifitas apa saja yg dilaksanakan pada setiap inisiatif? Inisiatif memerlukan aktifitas baru, memperbaiki aktifitas lama, atau menghilangkan aktifitas yg tdk sesuai guna mencapai hasil yang diharapkan. Kemampuan apa yg diperlukan utk melaksanakan atau mendukung setiap aktifitas? Layanan TI apa yg dapat menyediakan kapabilitas yg dikehendaki? Layanan TI baru apa yg diperlukan utk mendukung kapabilitas? Teknologi apa yg diperlukan dan tepat utk mendukung layanan TI tersebut? Bagaimana teknologi dipelihara, dikembangkan dan dikelola?

Diskusi Studi kasus: program/inisiatif yang terkait dengan e-gov Pemprov DIY (www.pemda-diy.go.id)  Digital Government Services Pemerintah kota Yogyakarta (www.jogja.go.id)  layanan interaksi on-line (UPIK) Pemkab Sragen (www.sragenkab.go.id)  One-Stop Service Pemkab Jembrana (www.jembrana.go.id)  program-program unggulan dan inovatif Pemkot Samarinda (www.samarinda.go.id)  fitur-fitur advanced dalam situs web (peta, web map services, forum diskusi & blog) Bagaimana posisi daerah-daerah tersebut di atas jika dibandingkan dengan definisi e-gov menurut World Bank ? Bagaimana roadmap/tahapan untuk mencapai tujuan final e-gov ?