KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
Advertisements

WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat.
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR PERPAJAKAN Arum Saraswati.
presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
Dasar-Dasar Perpajakan
HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
PERTEMUAN KE-2 Kedudukan Hukum Pajak
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
PERENCANAAN PAJAK MODUL 1 Universitas Mercu Buana JAKARTA 2012 Muti’ah
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Materi 13.
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Peradilan Administrasi Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERPAJAKAN I WEEK 3 |SESSION 5 - 6
PERTEMUAN KE-2 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha
PEMBETULAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK, ATAU KARENA JABATANNYA, DIRJEN
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
Materi HAN Ujian Sisipan I
PEMBIDANGAN HUKUM.
Sanksi Perpajakan di Indonesia
TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Dasar-dasar perpajakan
HUKUM.
Try Zuliyanti Nurul Khoiriyah
PERPAJAKAN.
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
PERPAJAKAN 9/20/ :27 AM EL-FAROUK & TEAM.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Pertemuan 1 Pajak. 1. Definisi Pajak menurut pendapat Ahli  Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan.
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KONTRAK BELAJAR Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
INTRODUCTION TO BUSINESS LAW
PERTEMUAN KE-2 Kedudukan Hukum Pajak
Transcript presentasi:

KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL & RUSDIANTO enny, 2008

KERANGKA HUKUM HUKUM TATA NEGARA HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI 1. HUKUM PRIVAT Mengatur hubungan individu dengan individu lainnya 2. HUKUM PUBLIK Mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. a. Hk Tata Negara b. Hk Pidana c. Hk Adm HUKUM TATA NEGARA HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PERDATA HUKUM ACARA enny, 2008

PENDAPAT AHLI - 1 Prof. Dr. P.J.A. Adriani : Hukum pajak terpisah dari hukum publik lainnya (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrasi pada umumnya, yaitu hukum pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Di samping itu, hukum pajak mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri. HUKUM PRIVAT Hk Pidana HTN HUKUM HAN HUKUM PUBLIK Hk Pajak enny, 2008

PENDAPAT AHLI - 2 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. : Hukum Pajak merupakan bagian dari Hk Administrasi karena merupakan prilaku pemerintah apatur negara terhadap rakyatnya. HUKUM PRIVAT Hk Pidana HUKUM HTN HUKUM PUBLIK HAN Hk Pajak enny, 2008

HUBUNGAN HK PAJAK DAN HAN Hukum administrasi (Administratief recht/bestuursrecht) adalah berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi atau bestuur (fungsi pemerintahan), selain fungsi pembentukan perundang-undangan (regelgeving) dan peradilan (rechtspraak). [ B=Kn-(rg+rh)] Sebagai sarana preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma dan ketentuan-ketantuan hukum perpajakan enny, 2008

Ketetapan yang bersifat Induvidual & konkret Lanjutan… Pejabat TUN Kewenangan Keputusan Ketetapan yang bersifat Induvidual & konkret Contoh : SKP, SKPKB enny, 2008

HUBUNGAN HK PAJAK DAN HK PERDATA Hukum pajak mengambil peristiwa hukum perdata Hukum pajak banyak menggunakan istilah perdata Lex spesialis derogat lex generalis Perbedaan lahirnya Perikatan : Hukum Pajak Hukum Perjanjian - Lahir karena UU - Lahir karena kesepakatan - Termasuk Hk Publik - Termasuk Hk privat - Hubungannya tidak sederajat - Hubungannya sederajat enny, 2008

HUBUNGAN HK PAJAK DAN HK PIDANA Sebagai sarana preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma dan ketentuan-ketantuan hukum perpajakan Merupakan salah satu dari sanksi perpajakan yang bersifat ultimum remedium (benteng terakhir) enny, 2008

SIFAT HUKUM PAJAK Hukum pajak menganut faham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Ditjen Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan bekebaratn tersebut masih wajib membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut faham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan itu. enny, 2008

TERIMA KASIH...!!! enny, 2008