PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM SISTEM AGRIBISNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Lanjutan bab 3 Pertemuan 7.
KETERKAITAN KOMUNIKASI DALAM SISTEM AGRIBISNIS
AGRIBISNIS Agribisnis dalam arti sempit (tradisional) hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian Agribisnis dalam pengertian.
SISTEM AGRIBISNIS OLEH : Dr. Ir
Team Teaching Manajemen Agribisnis
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
SISTEM AGRIBISNIS.
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
MODEL KEMITRAAN USAHA AGROINDUSTRI JAGUNG
TOPIK 12 AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI.
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS
Sebagai Media Penyuluhan
FAKTOR PRODUKSI MANAJEMEN USAHATANI
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
7. KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
SUBSISTEM AGROINDUSTRI HULU (Pengadaan & Penyaluran Sarana Produksi)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
KEUANGAN WIRAUSAHA.
SISTEM AGRIBISNIS Usaha agribisnis mempunyai kecenderungan untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang berorientasi bisnis atau keuntungan yang dapat.
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
Definisi dan Klasifikasi Usahatani
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PENGERTIAN KOPERASI.
KELEMBAGAAN PERTANIAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Definisi dan Klasifikasi Usahatani
Lanjutan bab 3 Pertemuan 6.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
Manajemen Produksi Agrobisnis
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
SISTEM TUNDA JUAL DI TINGKAT KELOMPOK MODEL JOMBANG
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan: Sutoyo Universitas Brawijaya 2010.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
Model-Model Usaha Agribisnis
KEMENTERIAN PERTANIAN
Arah Kebijakan Persusuan
Teknologi Mendukung Diversifikasi Pertanian
Definisi dan Klasifikasi Usahatani
Kelembagaan dalam Pertanian
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
Manajemen Produksi Agribisnis
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
MK :Manajemen Agrobisnis SKS : 2/1 Dosen : Dr. Ir. Rini Widiati, MS
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
PEMBANGUNAN PERTANIAN
2 FAKTA Tingkat kemiskinan petani meningkat Perubahan kbj PP di era 1990 an Kinerja Peny. Pert.Menurun Penumbuhkembangan Kel.Tani/ Gapoktan blm sesuai.
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM SISTEM AGRIBISNIS

Gambar 1. ROADMAP AGRIBISNIS (FAGI, 2005) INOVASI TEKNOLOGI KLASTER ALSINTAN KLS LEMBAGA KEUANGAN KLS SARANA, PRASARANA TRANSPORTASI TANAH, AGROKLIMAT KLASTER BENIH,BIBIT,BAKALAN MAKANAN OLAHAN PASAR DOMESTIK USAHATANI KLASTER PUPUK, PESTISIDA MAKANAN SEGAR PASAR LUAR NEGERI LIMBAH BAHAN BAKU INDUSTRI KLASTER PAKAN, MINERAL KLS PENGEMASAN Gambar 1. ROADMAP AGRIBISNIS (FAGI, 2005)

APA BEDANYA ANTARA PAGUYUBAN, PERKUMPULAN DAN KELOMPOKTANI

Perbandingan antara Kelompok tani dengan Paguyuban/ Perkumpulan Unsur Pembanding Paguyuban, Perkumpulan Kelompok Tani Tujuan dan kepentingan anggota Sama kepentingan dan tujuan Visi dan missi Punya dan jelas Jumlah anggota Besar, terbatas Anggaran dasar, RT Punya atau tidak Struktur organisasi Ada pengurus dan anggota Jenis kegiatan Olah raga, kesenian, sosial, kesehatan, kematian, pengajian, perkawinan Bergerak di bidang Usaha (ekonomi)

ATAS DASAR APA KELOMPOKTANI DITUMBUHKAN ?

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRINSIP KEBUTUHAN : APAKAH KELEMBAGAAN SECARA FUNGSIONAL DIPERLUKAN ? PRINSIP EFEKTIFITAS : APAKAH KELEMBAGAAN SEBAGAI ALAT YANG EFEKTIF UNTUK MENCAPAI TUJUAN ? PRINSIP EFISIENSI : APAKAH KELEMBAGAAN DIBANGUN DAN DIKEMBANGKAN DENGAN MUDAH, MURAH DAN SEDERHANA? PRINSIP FLEKSIBILITAS : APAKAH KELEMBAGAAN DIBANGUN DAPAT ADAPTIP DENGAN BUDAYA DAN SUMBERDAYA SETEMPAT PRINSIP MANFAAT : APAKAH KELEMBAGAAN YANG DIBANGUN MEMPUNYAI MANFAAT TERBESAR BAGI MASYARAKAT? PRINSIP BERKELANJUTAN : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TIDAK MENCIPTAKAN KETERGANTUNGAN KEPADA PIHAK LAIN

KASUS-KASUS KARENA KELEMBAGAAN EKONOMI TIDAK ADA/ TIDAK BERFUNGSI KEKURANGAN MODAL, TIDAK ADA BIAYA, BUNGA BANK TINGGI, SYARAT BANK BERAT, PENGISIAN FORMULIR SULIT KETERGANTUNGAN PADA BLANTIK, TENGKULAK ATAU PELEPAS UANG

KASUS-KASUS KARENA KELEMBAGAAN EKONOMI TIDAK ADA/ TIDAK BERFUNGSI PRODUK BERKUALITAS, TETAPI TIDAK MEMPUNYAI BRANDING/MEREK KOMODITAS KURANG KOMPETITIF, KARENA BIAYA TINGGI, RANTAI PEMASARAN JADI PANJANG DI LAPANGAN KOMODITAS MELIMPAH, TAPI MEMENUHI 1 KONTAINER UNTUK EKSPOR TIDAK MAMPU PERMINTAAN PASAR YANG SEDERHANA TIDAK DAPAT DILAYANI

Perbedaan Gapoktan dan Kelompoktani Unsur pembanding Gapoktan Kelompok Jangkauan wilayah 1 Desa 1 Dusun Jumlah anggota Banyak (jumlah anggota kelompok) Lebih sedikit (satu dusun) Struktur organisasi Ketua, sekt, bendahara, seksi Kegiatan yang dijalankan Simpan pinjam, pengadaan saprodi, opkup/penjualan panen, pasca panen dan prosesing, jasa alsintan, kemitraan dan kerjasama dengan fihak luar Manajemen produksi Cakupan Kegiatan Ekonomi, usaha produksi

PARADIGMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI Kepemimpinan Kewirausahaan Manajerial Modal Usaha Sarana dan Prasarana Penghargaan Kelompok tani Petani Gabungan Kelompok tani Kemitraan Usaha Unit Usaha Jasa Saprotan Unit Usaha Jasa Produksi Unit Usaha Jasa Pengolahan Unit Usaha jasa Pemasaran Unit Usaha Jasa Permodalan (Peraturan Menteri Pertanian , nomor : 273/Kpts/ OT.160/4/2007, tanggal 13 April 2007, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani)

DIAGRAM ALIR KERJASAMA GAPOKTAN DENGAN KELOMPOKTANI DAN SWASTA RDKK PRODUK BAGI HASIL SAPROTAN HASIL PENJUALAN GAPOKTAN SWASTA PRODUK JAMINAN KOLEKTIF KREDIT KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN KELOMPOKTANI KELOMPOKTANI DIAGRAM ALIR KERJASAMA GAPOKTAN DENGAN KELOMPOKTANI DAN SWASTA

Provinsi/ kabupaten ASOSIASI Kecamatan/desa GAPOKTAN KELOMPOKTANI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ADVOKASI KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN JARINGAN PELEMBAGAAN SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIP PENGUATAN AKUNTABILITAS KELEMBAGAAN Kecamatan/desa GAPOKTAN PENATAAN KELEMBAGAAN PENUMBUHAN KEPEDULIAN MASYARAKAT KELOMPOKTANI SUB KELOMPOK SOSIALISASI KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DARI TINGKAT DESA SAMPAI PROVINSI/NASIONAL

Supply Chain Management (Manajemen Rantai Pasok) Kopi Budidaya Kopi Pengolahan Biji Kopi (basah/kering) Pembenihan dan pembibitan Penggorengan Kopi Ekspor, Impor Kopi Kopi Bubuk Café, Restoran Supply Chain Management (Manajemen Rantai Pasok) Kopi Cara pandang sebuah kegiatan agribisnis (cabang-cabang usaha)

INTENSITAS DARI AKTIVITAS Rantai Nilai 200x S E R V I C H A R G S E R V I C 2.00$ A D D’ L P R O U C T PRODUCT Starbuck’s Coffee 50x 0.50$ 10x McDonald’s Coffee 0.10$ Nescafe Sachet 0.01$ Meracik Menyajikan Ruangan Biji Kopi (Nyaman) Meracik Menyajikan Ruangan WiFi Processing Paking Lingkungan Gengsi Budidaya INTENSITAS DARI AKTIVITAS

COST-PLUS AGREEMENTS Prosesor atau industri hilir rekanan dalam supply chain setuju untuk membayar petani berdasarkan atas biaya produksi aktual. petani HOPS Pembayaran Dikurangi servise biaya Pembayaran Perusahaan Minuman Hops YAKIMA CHIEF, Inc. Marketing Pergudangan Prosessing HOPS : bunga untuk aroma minuman dan stabilsiator dalam bir Margin Keuntungan meningkat Kepastian Pasokan & kualitas

keistimewaan persekutuan, kerjasama atau kemitraan Berbagi tujuan Berbagi nilai Berbagi keuntungan Sebuah SCM yang baik adalah lebih dari sekedar rantai barang, pelayanan & aktivitas, namun rantai kesinambungan hubungan antar manusia

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP KELEMBAGAAN AGRIBISNIS GAPOKTAN Unit Permodalan Lumbung Pangan Unit Agroindustri Unit Saprodi PUAP KURK FEATI KELOMPOK Unit Produksi P4K SL-PTT

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERAS Pasar domestik dan luar negeri Lembaga mediasi/ fasilitasi, pembina penyedia informasi: disperta, BPTP, Disperindagkop Lembaga Penunjang: Perbankan Asuransi Kredit Program Perusahanan / Mitra Usaha Gapoktan Koperasi tani Lumbung Desa Kelompok tani P e t a n i

GAPOKTAN KELOMPOK TANI PUAP UNIT PERMODALAN KUT UNIT/SAPRODI KURK UNIT PEMASARAN FEATI AGEN SAPRODI UNIT AGROINDUSTRI PRIMA TANI SL-PTT KELOMPOK TANI P4K BLBU MEKANISME PROGRAM/ BANTUAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PETANI

Perbandingan manajemen usaha antara koperasi, kooperatif dan korporasi Unsur pembanding koperasi Kooperatif (cooperative farming) Korporasi (corporate farming) MAK ada mutlak harus ada Pimpinan harian ketua Tim manajer (korporasi) Pengambilan keputusan musyawarah Musyawarah Kepemilikan sda Masing2 anggota Sebagian milik anggota Kepemilkan modal, sdm dan sda Tim manajer (korporasi) sda dan modal sebagai saham, sdm tenaga upahan Kesesuaian wilayah Pedesaan (usaha non pertanian sulit) Perkotaan, pertanian urban, (usaha non pertanian mudah)

TOPIK PELATIHAN KELEMBAGAAN PENUMBUHAN KEBERSAMAAN DAN DINAMIKA ORGANISASI PETANI STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI MANAJEMEN KEMITRAAN ANTARA ORGANISASI PETANI DENGAN PIHAK LAIN ADMINISTRASI PEMBUKUAN DAN PROGRAM TABUNGAN ORGANISASI PETANI PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN AD/ART PERENCANAAN USAHA, PEMASARAN DAN BELANJA ORGANISASI MANAJEMEN ORGANISASI, KEUANGAN DAN SDM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MANAJEMEN KONFLIK

ALTERNATIF KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN/MEDIA PENUMBUHAN REVITALISASI KELENGKAPAN KELOMPOK PEMENUHAN TEKNOLOGI (PELATIHAN/TRANSFER TEKNOLOGI DARI LEMBAGA ATAU DARI PETANI SENDIRI SECARA KOLEKTIF) PEMENUHAN INPUT/SAPRODI : BANTUAN KOLEKTIF, PINJAMAN KOLEKTIF, PEMBELIAN INPUT KOLEKTIF PEMENUHAN TENAGA KERJA : ARISAN TENAGA KERJA, GOTONG ROYONG PENGELOLAAN USAHATANI : KANDANG KOMUNAL, POLA BERGULIR, TANGGUNG RENTENG PENGELOLAAN PENGOLAHAN : JASA PENEN, PENGUMPULAN HASIL, JASA PENGOLAHAN KOLEKTIF PENGELOLAAN PEMASARAN : JASA INFORMASI PASAR, JASA PEMASARAN KOLEKTIF AKSES PERBANKAN, PERMODALAN (AGUNAN) DAN KOPERASI TANI

ALTERNATIF KEGIATAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA : SINERGI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN/PASAR, ALIANSI STRATEGIS DENGAN ORGANISASI SEJENIS, KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA INPUT/OUTPUT KONSOLIDASI INTERNAL SISTEM AGRIBISNIS : MEMBANGUN HUBUNGAN FUNGSIONAL DAN INSTITUSIONAL PENGEMBANGAN HUBUNGAN/KETERKAITAN DENGAN LEMBAGA LAYANAN JASA PENDUKUNG (DINAS, BPP, BPTP, LABORATORIUM DLL)

CONTOH RANCANG BANGUN PRIMA TANI DESA KARANGAN (INOVASI TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN) PENGUSAHA BENTUK KELEMBAGAAN PERBANKAN PASAR PERORANGAN KELOMPOK GAPOKTAN FUNGSI LEMBAGA PRODUSEN LEMBAGA EKONOMI INOVASI TEKNOLOGI DAN JENIS KEGIATAN KOPERASI TANI (BADAN HUKUM) : LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PRIMA TANI (WANITA PEDESAAN) LEMBAGA PEMASARAN LEMBAGA AGROINDUSTRI KIOS KEAGENAN KEMITRAAN USAHA POLA KSO SISTEM INTEGRASI PADI JAGUNG DAN TERNAK (PTT PADI DAN JAGUNG, PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN UNTUK PAKAN TERNAK, PEMBUATAN BOKASHI/KOMPOS) TEKNOLOGI BIOGAS PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 164 HA (745 KK PETANI) 1 GAPOKTAN/KOPTAN SKALA EKONOMI

ASOSIASI PETANI PANGAN ASOSIASI PETERNAK ASOSIASI PETANI BUAH ASOSIASI PETANI PANGAN EKSPORTIR IMPORTIR JARINGAN INFORMASI AGRIBISNIS LEMBAGA PENYULUHAN JASA ANGKUTAN PERUSAHAAN BENIH LEMBAGA KEUANGAN PERUSAHAAN PUPUK