DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Cahyana Ahmadjayadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika Bandung, 18 Februari 2006

Sistematika Fakta dan Peristiwa Indeks TIK Indonesia e-Government Isu Pokok Strategi S315: e-Policy Roadmap/Renstra TIK Menuju MII 2015 Regulasi Yang Konvergentif Future of Telcos

Fakta & Peristiwa

Forum Telematika Dunia WSIS (World Summit On The Information Society) UNCTAD (United Nation Conference on Trade And Development) WTO (World Trade Organization)

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -1- “Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -2- “Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -3- “… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -4- “… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -5- “… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”

Visi Teknologi Informasi Presiden RI -6- “… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…”

United Nations Secretary General Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II “WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat” “MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK” “Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata”

Information for All: Key Principles The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society Access to information and knowledge Capacity building Building confidence and security in the use of ICTs Enabling environment ICT applications: benefits in all aspects of life Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content Media Ethical dimensions of the Information Society International and regional cooperation

Menkominfo “Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi” “Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika” “Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler e-Proc e-Services e-Govt e-ID Blended Learning ICT as Enabler e-Learning Digital Library e-Health CAI e-Policy e-UKMK e-Accounting e-Transaction e-Payment e-Logistics e-Business Strategi 315 e-Commerce Content Hardware ICT as Industry Software (Mobile Apps, Middleware) Services/Support R&D

Country Development

Rangking TIK Indonesia Ketegori Sumber Rangking Jumlah Negara Indikator E-Readiness Economist Intelligence Unit 60 65 Network Access Networked Learning Networked Society Networked Economy Network Policy Digital Opportunity Index ITU 38 40 Opportunity Infrastructure Utilization E- Government University of Waseda 29 32 Network Preparedness Required Interface Functioning Application Management Optimization Homepage CIO Promotion of e-Government

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau) Populasi lebih dari 220 juta

Teledensitas Kota Besar ( 11 – 25 % ). Pedesaan ( 0.2 % ). ± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa). Penetrasi Infrastruktur : 7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk). ± 24 juta telepon seluler (11 %). Sumber : Ditjen Postel, 2004

(OSOL + Education Content) Target 2005 - 2009 website menyediakan transaksi layanan publik & internal e-govt (interoperabilitas) e-Govt 40 – 60% 20 – 30% (G7 Countries) 60 - 80% Piracy Rate 50.000? <100 e-Education (OSOL + Education Content) 10 – 30% (12 juta) 0 – 11% (5 juta) Penetrasi PC 0,5 - 1,5 0,1 – 0,4 Software Developer (per 1000 penduduk) 500 100 ISV (software house) 2009 2005 Target

Pelanggan dan Pengguna Internet Tahun Pelanggan Pengguna 1998 134.000 512.000 1999 256.000 1.000.000 2000 400.000 1.900.000 2001 581.000 4.200.000 2002 667.002 4.500.000 2003 865.706 8.080.534 2004 *) 1.300.000 12.000.000 Keterangan : *) Estimasi Sumber : APJII

Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet 2000 2001 2002 2003 2004 ISP 139 172 180 190 228 NAP 5 16 18 22 36 MULTI MEDI A 24 Tahun Pelanggan Pemakai 2000 400.000 1.900.000 2001 581.000 4.200.000 2002 667.002 4.500.000 2003 865.706 8.080.534 2004 1.087.428 11.226.143 2005* 1.500.000 16.000.000 Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif) * perkiraan s/d akhir 2005 Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel

Growth Cellular, Fixed and Internet Source : BRTI

e-Government

RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL) I-TEKNIKAL Simpul Informs Nasional e-Govt SUPRASTRUKTUR LEADERSHIP REGULASI SDM ARSITEKTUR APLIKASI INFOSTRUKTUR G2C G2B G2G/E ISU POKOK INFRASTRUKTUR JARINGAN Managemen SI RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS Lembaga Teknis I-FUNDAMENTAL UML-metodology-UMM (Unified Modelling Language) Digital Divide Ribuan Pulau Informasi Cyberlaw Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS Sistem Keamanan Jaringan Belum ada IT Audit-IT Governance Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT UU ITE / Cyberlaw Sistem yang terintegrasi Data Nasional yang terstruktur Peningkatan Pemanfaatan IT Aksesibilitas & Kapasitas Keamanan & Keandalan Penetrasi Layanan Ketersediaan SDM & kesiapan masy.

VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT 100 % Penduduk akses TV dan RADIO DESA UNIVERSITAS, AKADEMI, SMU, SMP, SD PUSAT ILMU DAN PENELITIAN PERPUSTAKAAN UMUM PUSAT KEBUDAYAAN MUSEUM, ARSIP, POS RUMAH SAKIT, PEMERINTAH PUSAT website dan alamat e-mail PEMDA website dan alamat e-mail; TERHUBUNG ICT

Flagship Program DJ Aptel Dit. E-Business Prangkt Lunak Dit. Sisfo, Konten & Standardisasi Audit Aptel P’berdayaan Telematika E-Government DITJEN APLIKASI TELEMATIKA Kampanye s/w - Legal Gerakan Masyarakat Cerdas CAP/OSOL Interoperabilitas Layanan Publik Dasar/Piranti Lunak Unggulan Fasilitasi & Pengemb. Aplikasi Taman Maya

PROSES BISNIS DITJEN APTEL PERANCANGAN APLIKASI PILOT PROJECT PROOF OF CONCEPT PANDUAN STANDAR APLIKASI IMPLEMENTASI EVALUASI & IMPROVEMENT REPLIKASI DIT SPLK DIT E-GOV e - GOV e – Bisnis e – Health e – Leraning … DIT E-BIS DIT SAAT D I T PT SET DITJEN PROSES BISNIS DITJEN APTEL

? Mengapa e-Government Inpres No 3/2003 Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global Peningkatan daya saing

Pengembangan e-Government Tujuan Strategis Pengembangan e-Government (Inpres 3 tahun 2003) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

Strategi Pengembangan e-Government (Inpres No 3 th 2003) Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

Kerangka Arsitektur e-Government Sumber : Inpres 3 tahun 2003

Government to e-Government Menuju e-Government Government to e-Government Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT TRANSFORMASI Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Indonesia’s Roadmap to e-Government Studi Bank Dunia, Maret 2003 Near Term Medium Term Long Term Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 PREPARATION PRESENCE ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION • GOL pilot projects and • Education • Readiness Assessments/ service offerings selection • G2B and G2C interaction • Applying GOL Best • Awareness Building Diagnostics • ICT Infrastructure • G2G partnerships Practices • Rationalize GOL for • Taskforces Development • Business Transactions • Performance Government of Indonesia • Stakeholder Support (Top • Define standards, GOL • Changed Relationships Measurement/ • e-Legislation (Cyber Down) processes (G2C, G2B, G2G, G2E) Accountability Laws) • GOL National Action Plan • Change Management • Co-ordination of e- • New GOL Processes and • Website development • E-Leadership Government Activities Service Offerings • GOL Budget Allocations • GOL Policy Review and Management FY 2003 FY 2004-2005 Beyond

Literatur Pengetahuan TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT Interoperabilitas Transaksi Interaktif Statik Basis Data e-Services Literatur Pengetahuan Apl Interaktif Forms Perbaruan data Distribusi Informasi Cont Mgt e-Billing Tool Kolaborasi Virtual Office

FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT (E-Government Readiness Factor) Infrastruktur Jaringan Penetrasi Komputer Penetrasi Internet Peraturan Perundang-undangan Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja Sistem Aplikasi Sumber Daya Manusia TIK E-Leadership Strategi TIK Dana/Anggaran Manajemen Perubahan

KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

3.1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT DI INDONESIA

3.2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Pengembangan Aplikasi e-Government Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Pusat Informasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll) Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari Masyarakat Layanan Darurat/Bencana Layanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya Pemerintah Pusat (Dep, Kementr, LPND) Back Office : Untuk Pusat dan Daerah 1. Administrasi Keuangan 2. Kekayaan / Asset 3. Kepegawaian 4. Pengendalian Proyek 5. Pengadaan Barang Dan Jasa 6. Sistem Pelaporan 7. Pengawasan Internal 8. dll Pengem- bangan Aplikasi e-Gov Tupoksi Tahapan Komplek- sitas Front Office : Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah Daerah Informasi Kebijakan Publik Informasi dari Masyarakat Informasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependdkn, dll) GIS/Mapping Informasi Darurat/Bencana Layanan Kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/ Kematian, dll) Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan khusus kainnya Aspek yang diperhatikan Pemerintah Daerah (Prov, Kab/ Kota)

PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI E- GOVERNMENT MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda Blok-blok fungsi dasar umum Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian Kependudukan Perpajakan dan Retribusi SIM Data Pembangunan Surat Elektronik Sistim Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Administrasi DPRD Anggaran Pengadaan PNS Pemilu Daerah Absensi dan Penggajian Penilaian Kinerja Sistem Kas dan Perbendaharaan Akuntasi Daerah Kolaborasi dan Koordinasi Pendidikan dan Latihan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan dan Monitoring Proyek Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan Pandaftaran dan Perijinan Manajemen Pelaporan Pemerintahan Publikasi Info Umum & Kepemerintahan Bisnis Dan Investasi Pengaduan Masyarakat Pendukung Keputusan

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj) Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Katalog Pendapatan Daerah Perush. Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Ketenaga- kerjaan Pendidikan Kesehatan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata I K M Jaring Pengaman Sosial Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

Properti Modul Fungsi Modul [disini dituliskan judul {modul} ] Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] Sub- Blok Fungsi [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] Klasifikasi [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh:  Front Office  Back Office, Layanan Utama, contoh:  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data  Pembayaran  Administrasi  Basisdata  Lainnya Fungsi Aplikasi:  Generik  Spesifik Obyek Layanan:  G2G  G2B  G2C Fungsi [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] Narasi [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] Organisasi [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya] Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] Info Tambahan [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]

BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN DEP. KOMINFO SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E- PROCUREMENT) SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT) INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS (IGASIS) DLL

Pelelangan Umum(Pra/Post Q) Seleksi Umum(Pra/Post Q) Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Pengadaan Barang Jasa Pem-borongan Jasa Lain Jasa Konsultasi Metode Metode Pelelangan Umum(Pra/Post Q) Pelelangan Terbatas Shopping atau RFQ Penunjukan Langsung Swakelola Seleksi Umum(Pra/Post Q) Seleksi Terbatas Seleksi langsung Penunjukan langsung Swakelola Metode Evaluasi NePGI system ini hanya mencakup sistem pengadaan untuk barang/jasa. Sedangan komoditi yang ditarget untuk dimasukkan dalam katalog hanya barang saja. Kreteria Evaluasi Kreteria Evaluasi Metode Evaluasi Penyerahan Sumber Layanan Biaya Mutu Pengalaman perusahaan Tanggapan atas TOR Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi tenaga ahli biaya Sistem nilai Sistem penilaian biaya selama umur Sistem gugur ekonomis Kualitas dan biaya Pagu anggaran Biaya terendah Penunjukan Kualitas langsung

Arsitektur e-Procurement (SePP) Sebagai Embryo e-Marketplace Multiple Seller/Provider Multiple Buyers Modul SePP Satuan Kerja Supplier/Vendors Sourcing Web Portal eTendering Vendor Management System E-Reverse auction Pengguna Barang /J asa / Jasa Konsultasi ePurchasing eCatalog Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Agency Management System Buyer Government agencies/organisations/company are parties who take the role of buyers Vendor / Suppliers Vendor/Suppliers are parties who take the role of sellers and/or providers of products (Goods, Works, and other services) to the Government. They are small, medium and large enterprises who are eligible to be government suppliers. The iPPS Application Modules operated by Service Provider The Party that will be responsible for the operation and maintenance of the e- Procurement Portal. The application: A Web based Procurement Application System for Agencies and Suppliers to collaborate in one place Covers both Procurement sourcing for Goods/Work/Other Services which are eTendering and ePurchasing Regulations Follow the existing regulation without to change process or procedures, Proses Analisis Government Spending, Procurement Productivity and Performance Dukungan Peraturan Perundang-Undangan

Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP Modul Utama e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil. E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan. e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang kecil. Modul Pendukung e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain sebagainya. Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem. Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.

ROADMAP E-PROCUREMENT Inisiatif Penerapan e-Procurement 2003 Pengembangan Aplikasi e-Procurement 2004 Pembuatan Payung Hukum dan Kesiapan sistem e-Procurement 2005 Penerapan e-Announcement Sebagai Langkah Awal Menuju e-Procurement 2006 Penerapan e-Procurement diseluruh Instansi 2007-2009 e-Announcement e-Procurement (mix) e-Auction (Full e-Proc) e-Contracting e-HPS e-Payment e-Project Monitoring, dll

Contoh Layanan G2G

IGASIS INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS BKN IMIGRASI KOMINFO INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS

IGASIS DATA PNS YANG PERNAH DICEKAL BKN STATISTIK PEGAWAI KEHAKIMAN PEMILIK SHM PER SATUAN LUAS TANAH APLIKASI IGASIS IMIGRASI DATA PNS BERLATAR BELAKANG GEOGRAFI BPN INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR

Literatur Pengetahuan IMPLEMENTASI IGASIS 2006 2007 INTERNAL KOMINFO ANTAR INSTANSI Interoperabilitas Transaksi Interaktif Statik Basis Data e-Services Literatur Pengetahuan Apl Interaktif Forms Perbaruan data Distribusi Informasi Cont Mgt e-Billing Tool Kolaborasi Virtual Office TAHAPAN LAYANAN E-GOV

IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET SMA 3 PADANG STATISTIK NILAI MAFIKIBI DI 3 KOTA DATA CENTRE SMA 1 JAKARTA SMA 5 TABANAN OSOLNET

3.3. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah pendukungnya. RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Rancangan PerPres tentang e-Procurement

3.4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: SUMBER DAYA MANUSIA TIK Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15% PNS mampu mengoperasikan komputer. Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan e-literasi. Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi Pemerintah.

3.5. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: E-LEADERSHIP Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di bidang Telematika yang diketuai Presiden. Penyiapan konsep Government CIO.

KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH 564 Nama Domain go.id terdaftar 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330 Pemerintah Daerah. 198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif. Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahun 2004.

Contoh: e-Batam Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward Batam Single Window Business Model

DASAR PEMIKIRAN G 4 C INFRASTRUKTUR e-GOV G 4 G G 4 B Aplikasi e-Gov IGASIS Pedoman – sosialisasi Aplikasi e-GOV Intranet antar kantor pemerintah Data recovery untuk pemerintah Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data G 4 B e-PROC Aplikasi e-Gov Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa: 50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat 47 modul aplikasi e-Gov di PemDa

ROADMAP 2006 2007 2008 2009 IGASIS Intern KOMINFO - OSOLnet - 3 Instansi - SePP + DepKeu - 3 Instansi Interoperabilitas layanan publik dari 3 Instansi SePP e- Announce di 20 instansi E- Proc: 40% Pusat + 10% Daerah E-Proc: 50% Pusat + 15% Daerah E-Proc: 60% Pusat + 20% Daerah e-GOV Daerah 4 aplikasi 20 aplikasi 30 aplikasi 47 aplikasi Interoperabilitas dan layanan transaksi online di pemerintahan 1 Pemda (pilot) 60 Pemda 120 Pemda 180 Pemda PILOT PROJECT Rencana BSW Implem. BSW Impl. BSW Impl. BSW Konsep G-CIO Impl. G-CIO Impl. G-CIO Rencana JLG Impl. JLG Impl. JLG Impl. JLG Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran Sosialisasi, Pelatihan :

HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut. Gangguan terhadap Rutin Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang Pikiran-pikiran Negatif Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya Kecemasan Seorang Atasan Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen Berpikir Sempit Terperangkap Tradisi

Isu Pokok

Isue Pokok (1) Isu Pokok Fakta Infrastruktur Penetrasi Internet rendah dan belum merata Penetrasi PC rendah Tarif Bandwidth Regulasi RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD Cyberlaw belum lengkap Standardisasi Data dan Konten Belum konvergentif SDM Partipation rate yang rendah e-Literacy masih rendah Apresiasi terhadap bidang TIK rendah Standar kompetensi belum lengkap

Isue Pokok (2) Isu Pokok Fakta Pendanaan Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan PC terbatas Ketentuan perpajakan yang belum kondusif Cetak Biru TIK Belum konvergentif Belum interoperabel Belum tersosialisasi dengan baik Adanya pulau-pulau informasi e-Leadership Peran sebagai rujukan TIK belum terbangun Belum ada institusi CIO Indonesia Industri Jumlah pengembang rendah Jumlah ISV rendah Tingkat pembajakan perangkat lunak masih tinggi CMM Indonesia belum ada

S315

Public Private Partnership Strategi 315  MII2015 5 1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP, WarMASIF, KOMPAK)) 2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software) 3 . Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware) 4 . Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc, e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health) 5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS) Flagship Programs 1 Public Private Partnership Alokasi Sumber Daya 3 Pilar Infrastruktur Informasi Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK Regulasi

Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) Menuju Knowledge Based Society 4. 2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society) 2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK 2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS 2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 2005-2010 2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler, Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government 2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduan e- Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL) 2004: Konvergensi Kelembagaan  terbentuknya DEPKOMINFO

Renstra/Roadmap APTEL

Roadmap Menuju MII 2015 MII 2015 2009 2008 2007 2006 2005

2005 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga Konvergensi Kelembagaan Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli), Eselon III & IV (Agustus) Regulasi SE Software Legal (Oktober) SE Procurement (Desember) Gerakan Masyarakat Cerdas OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi) Warung MASIF Indonesia (3 lokasi) Konsep Dasar Mobile CAP MOU APTEL – Fasilkom UI MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School) Rencana MOU dengan LSM untuk internet di Pesantren Fasilitasi Industri TIK Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source Interoperabilitas Layanan Publik Standar Biometric dan RSNI Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas Tunggal FS Implementasi e-Batam Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan Sistem Informasi Pemerintahan Kampanye Software Legal

2006 (1) Program Kegiatan Infrastruktur SDM & Konvergensi Lembaga Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband (USO Internet?) Backbone Interconnectivity SDM & Konvergensi Lembaga Pembangunan model G-CIO Regulasi RUU ITE  UU ITE + 6 RPP Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue Print, dll.) Melengkapi regulasi e-Government Gerakan Masyarakat Cerdas CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP Inisiasi SATU Perluasan OSOL Kampanye Internet Sehat Interoperabilitas Layanan Publik Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu) Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40 Pemda) E-Procurement diimplementasikan di 20 Instansi dengan tahapan e-Announcement Projek e-Gov Batam sebagai embrio National Single Window Bantuan pembangunan situs web bagi Pemda Desa WarMasif

2006 (2) Program Kegiatan Kampanye Software Legal Fasilitasi Industri TIK Pusat Sertifikasi Open Source Information Technology Center of Execellence (ICE) Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS) Repository Konten dan Aplikasi Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway (Kerjasama dengan BI) Pemgembangan Aplikasi Mobile Inisiasi SISKAB

2007 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga Infrastruktur Regulasi Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh Instansi Infrastruktur Blue Print e-Commerce Pembangunan Government Data Management and Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC) Public Key Infrastructure Regulasi Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia Gerakan Masyarakat Cerdas OSOLnet Fasilitasi Industri TIK Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Interoperabilitas Layanan Publik Implementasi e-Batam Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital Government Services Bantuan untuk 200 Pemda e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10% Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik Kampanye Software Legal

2008 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga Implementasi G-CIO Interoperabilitas Layanan Publik Seluruh aplikasi e-Government telah lulus audit Bantuan untuk 200 Pemda e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah 15%

2009 Program Kegiatan SDM & Konvergensi Lembaga Leadership di Pusat dan Derah Regulasi Penyempurnaan Regulasi dan Standard Interoperabilitas Layanan Publik 30% PNS mampu mengoperasikan layanan e- Government 60% Instansi pemerintah memiliki website Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print Aplikasi e-government Diwujudkan National Single Window Terjadi interoperabilitas layanan publik (IGASIS, e-Gov Platform) e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah 20%

Regulasi yang Konvergentif

Regulasi yang Konvergentif Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan. Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.

Tantangan Regulasi TIK UU Telekomunikasi RUU ITE UU Penyiaran RPP Penyelenggaraan Sistem e Kontrak-e Sertifikasi-e Tandatangan-e Lembaga Sertifikasi Keandalan Nama Domain PP PP PM RPM RPM KD RKD RKD Konvergensi

Tantangan Regulator Ke Depan Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat. Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).

The Future of Telcos

Menuju Dunia Komunikasi 2010 Evernet Komputasi di mana dan kapan saja Intelegensia Sekitar Produk yang berpikir Ciri-ciri: Miniaturisasi Koneksi Ubiquity Context Sensitivity Jaringan Pribadi

Evernet Evernet Miniaturization and Embedding Connection Ubiquity Weareables Alternative Energy Systems Micro System Technology Nano Technology Miniaturization and Embedding WAN, LAN, BAN & Interfaces Seamless Mobile Networking Connection Evernet Web Services Human Supervised Computing Ubiquity Networked Augmented Reality System Orientation Artificial Intelligence Context Sensivity Always On Biometrics Passport or Liberty Alliance I-Centric Communication Adaptability My Personal Net

Mobile Applications Mobile Devices Devices Vehicle Household Vans/ Truck Security System Vending Machine Cars Trains Devices Vehicle Fridge Set Top Box Ticketing ATMs Household Appliances Real World Shopping Video/Digital Camera Home Phone Mobile Devices Mivro/Macro Payment Tracking Personal Care Virtual Mail Crime Prevention Office Healthcare Printer/Fax Office Phone PC

Bidang Konvergensi IP Internet Wireless Fixed I Classic ISP Business Internet Access Content Dissemination FB Future Market for Fixec Broadband xDSL VoIP Downloading WB Future market for wirelss MMS Remote Home Access IP Internet Wireless Fixed F Classic fixed line business Voice via PSTN Classic mobile network Business Voice via GSM Network Narrowband data services (SMS,Ringing tone) W FW Future market for fixed wireless Fixed Mobile Convergence Source: Detecon

Telco Evolutionary Path Integrated Communication Services WB FB FW 2010 I WB FB 2004 W F FW I 1990s W F F Telco Beginnings

Arah Dorongan Strategis Sales/ Services Seamless Services Differentiation Strategy Satisfaction of customer needs Product design aligned with customer demand Value-added services for customers Service customization & instant provisioning of services Hybrid customer segmentation (business, consumer) Co-branding & product bundling Value Chain Layer Integrated Services Convergence Platforms Cost leadership Strategy Productivity & lean production Economics of Scale Cost & operational efficiency Reduction of complexity Focus on multi-service network technologies & platforms Common off-the-shelf solutions Network

NetCo-ServiceCo-SalesCo Bundling & cross-selling Understand customer wishes & lifestyles Brand name creation Quality, flexibility and short response time SalesCo Segmentation Development of innovative products/product bundles Secure product functions Lifecycle management Link between production & sales ServCo Service Bundling Lean production Economies of scale SLAs and defined QoS Cost effiency NetCo Wholesale

Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan Business Field Technology Convergence Technology Convergence I IP Security Internet Entertainment Convenience WB FB User needs Wireless Fixed Information & Communication Healthcare Career Travel & Leisure Savings & Efficiency W F FW Growing needs of integrated service bundles From one single source Source: Detecon

IGOS

Making Globalisation Work for the Poor By Kofi A Making Globalisation Work for the Poor By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General That is especially true of information technology, which does not require vast amounts of hardware or financial capital, or even energy. (It is also relatively clean.) What it does require is brain power - the one commodity that is equally distributed among the world's peoples. So for a relatively small investment - mainly an investment in basic education, for girls and boys alike - we can bring all kinds of knowledge within reach of poor people, and enable poor countries to "leapfrog" some of the long and painful stages of development that others had to go through.

Gerakan Perangkat Lunak Bebas “The Next Big Wave” “Participation Age” “A Chance to leap frog” Menjadi program utama TIK di beberapa negara seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia Perlu mencapai Critical Mass

Lomba Pemanfaatan IGOS Desktop Tingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005) Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang singkat 1 Minggu – 1 Bulan Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan Open Source dan Kependidikan Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk sosialisasi Open Source 2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional

Terima Kasih

MCAP – Mobile Community Access Point