STRUKTUR POLITIK NEGARA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.

Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI

DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO

Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Pendidikan Kewarganegaraan

MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK

Bab 4 Negara dan Konstitusi

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Wewenang, Kewajiban, dan Hak

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA

Penyelenggaran Kekuasaan Negara

MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Dasar Pemikiran Perubahan

DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak

Dasar Pemikiran Perubahan

LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

PUSAT UUD 1945 DAERAH LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BPK

UU & Lembaga Pengurus Tipikor

OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Ketanegaraan Indonesia

UUD 1945 DPR DPD MPR PRESIDEN/WAPRES MK MA BPK MENEG KEJAKSAAN KY DUTA

OTONOMI DAERAH (OTODA)

HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA

HUKUM TATA NEGARA.

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)

Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945

Kekuasaan Presiden (di Indonesia)

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4

SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH

Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”

"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Ketanegaraan Indonesia

LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim

Komponen Sistem Hukum di Indonesia

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan.

Transcript presentasi:

STRUKTUR POLITIK NEGARA 1 STRUKTUR POLITIK NEGARA Politiical Party Pressure Group : Interest Group 1. Socio Political Sphare Pressure Group Lobbyists Political Communication 2. Govermental Political Sphare (Supra Struktur Politik)  Lembaga-lembaga Negara  Susunan Organisasi Negara : 1) Pusat : Seluruh cabang2 & fungsi kenegaraan pada umumnya (Ps 17 UUD) 2) Daerah : Penyelenggaraan pem (eksekutif) & pengaturan (regeling/legislatif) Neg RI  Desentralisasi  Urusan diserahkan/dilaksanakan dlm satuan2 yg lebih rendah  otonomi  penyerahan, pelimpahan, pembantuan. (PEMERINTAHAN DAERAH UU No 32 TH 2004)

2 SUSUNAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Pemerintah Kegiatan pelaksanaan segala tugas & kewenangan negara. Sempit  eksekutif saja. Semua aparatur/alat perlengkapan neg sbg kesatuan yg menjalankan segala tugas & kewenangan / kekuasaan neg. Sempit  fungsi eksekutif Tugas Negara al. mencakup : 1. Melakukan keg Pem.Dagri yg meliputi Pem Umum (algemeine bestuur)  pelaks kewenangannya dikoordinasikan oleh Mendagri  dpt dilimpahkan ke Pemda. 2. Mengadakan hub Diplomatik, Perjanjian Int  Deplu; 3. Kebijaksanaan Pertahanan & Keamanan; 4. Yudisial  grasi, abolisi, rehabilitasi, amnesti dll; 5. Keg pengembangan Iptek; 6. Melakukan keg pem dlm bidang teknis dlm bentuk pemberian pelayanan umum kpd & pemeliharaan kep vital warga masy yg menjadi bid tanggungjawab lembaga2 Dep maupun Non Departemen; 7. Pembinaan administrasi negara; dll.

3 SIAPA YANG MELAKUKAN: Pendekatan Yuridis, dg melihat : Menurut De Goede, dikelompokkan dlm 4 golongan : 1. Pem Sendiri (Overheid)  Lembaga2 Formal; 2. Swasta (Particulair); 3. Overheid & Swasta (Gemengte Bestuur); & 4. Semu (Pseudo Overheid). Pendekatan Yuridis, dg melihat : Pembedaan antara wewenang yg sifatnya Hk Publik dg wwg Hk Perdata  Akibat Hukum Pembedaan antara Srt Keputusan pembentukan bdn yg bersangkutan  Wewenang Pem. Umum 3. Pembedaan antar para petugasnya  Pegawai/Pejabat Neg / lainnya HUBUNGAN ANTAR TINGKAT DLM PEMERINTAHAN:  Hub Vertikal  Pengawasan / Control .  Hub Horisontal  Kerjasama

LEMBAGA NEGARA 4 BERDASARKAN UUD 1945: 1. MPR; 2. DPR; 3. DPD; 4. PRESIDEN & WAPRES 5. KY; 6. MA; 7. MK; 8. BPK; 9. KEMENTRIAN NEG; 10. PEM(AN) DA. 11. KPU; 12. BANK SENTRAL; 13. TNI; 14. KEPOLISIAN NEG.RI; 15. DPP.

LEMBAGA NEGARA 5 BERDASARKAN UU : 1. KOMNAS HAM; 2. Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 6. KOMNAS ANAK; 7. KOMISI POL.NAS; 8. KOMISI KEJAKSAAN; 9. DEWAN PERS; 10. DEWAN PENDIDIKAN.

6 UUD 1945 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 BPK Presiden/ Wakil Presiden DPR MPR DPD MA MK KY Kementerian Negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KPU bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI DAERAH Umum KPD DPRD Agama Militer PEMDA KAB/KOTA TUN KPD DPRD