Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia – gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja Disajikan oleh.
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
MEKANISME PERENCANAAN, PENGANGGARAN
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
Sosialisasi dan Pelatihan Menyusun Proposal PHKI Tahun Anggaran – 8 Desember 2009.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG PEREKONOMIAN PLUS DIREKTORAT ANGGARAN I DHANAPALA, 25 MARET 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.
Menuju Sistem Penganggaran Baru
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
CIRINYA DAN INSTITUSI/SISTEM PENDUKUNGNYA
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan - Tahun 2010
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
1 Menyusun Baseline untuk Running Cost –Metodologi yang Potensial Disajikan oleh Michael Hunter Penasehat Anggaran, Departemen Keuangan dan Deregulasi.
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENGANGGARAN.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTANSI BIAYA PURNAMA SARI, SE,M.Si.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

MERENCANAKAN REFORMASI KPJM & PBK UNTUK LIMA TAHUN KE DEPAN DAN KELANJUTANNYA Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran, Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia 1

Apa rencananya dan kapan waktunya? Percontohan (Pilot) dan Implementasi! Pilot menetapkan stuktur program dan baseline KPJM - 2008 Implementasi (seluruh instansi) Pelatihan & pengarahan untuk seluruh instansi – 2009-2011 Menyusun KPJM dan seluruh instansi dibutuhkan untuk mendukung KPJM – 2010 Menetapkan struktur program and indikator kinerja – 2010 Menetapkan pelaporan anggaran dan hasil program yang baru dan dalam basis prakiraan maju - 2010. A possible plan could be Pilot Pilot set-up of program structures and MTEF baseline - 2009 Implementation (all agencies) Training & guidance for all agencies – 2008-2011 Establish MTEF – 2010 Set-up program structures and performance indicators – 2010 Set-up new reporting of budget and outcomes by program and on a forward estimates basis Moving to a more mature PBB Phase 1 – introduce modest operational flexibilities – 2012 Phase 2 – expand operational flexibilities – 2014-2016 Phase 3 – introduce evaluation and monitoring mechanisms – 2014 Phase 4 – Review and evaluate the entire performance framework - 2016

Apa rencana untuk kerangka kinerja? Setelah 2010 ! Pindah ke PBK yang lebih matang melampaui tahapan “penetapan” Tahap 1 – memperkenalkan fleksibilitas operasional yang paling sederhana – 2012 Tahap 2 – mengembangkan fleksibilitas operasional – 2014-2016 Tahap 3 – memperkenalkan mekanisme evaluasi dan pengawasan – 2014 Tahap 4 – Meninjau dan mengevaluasi seluruh kerangka kinerja - 2016

Diskusi - Masalah yang perlu anda pertimbangkan Apakah ini kerangka waktu yang realistis untuk sebuah rencana? Apa yang masih harus dilakukan untuk memenuhi rencana cth: Menentukan kelompok pengeluaran untuk fleksibilitas operasional Menentukan apa yang harus dimasukkan ke dalam pelaporan ke DPR untuk tujuan akuntabilitas dan kapan Menentukan institusi yang mana bertanggung jawab untuk Kerangka Kinerja - Apakah DJ Anggaran? Menentukan siapa yang akan menjadi pengguna informasi kinerja