Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri & Surat Berharga Negara) Edisi 29 Juni 2009 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum Latar Belakang (1) Latar Belakang (2) Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Jenis-jenis Utang (1) Jenis-jenis Utang (2) Landasan Hukum Pengelolaan Utang Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN APBN 2009 Defisit dan Pembiyaan APBN 1998-2009 Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 Cashflow Pembiayaan 2004-2009 Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009 Pinjaman Program 2007-2009 Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) Outstanding Utang Pemerintah 1997-2009 Profil Jatuh tempo Utang per 31 Maret 2009 Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei 2009 Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 1997-2009 Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2000-2009 (Grafik) Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009 Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 1996-2009 Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007 Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2008-2014 Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Program Debt Switching dan Buyback SBN Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Maret 2009 External Debt Service 2008 dan perubahannya 2003-2008 Rasio Pelunasan Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009 Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008 Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008 Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007 Utang per Kapita di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008 Rasio Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya 2003-2008 di berbagai Negara Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007 Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2000-2009 Biaya Pinjaman Program Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 dan perubahannya 2003-2008 di berbagai Negara Kurva Imbal hasil/Cost of Fund SBN Rupiah Pergerakan Kurva imbal hasil (Yield Curve) SUN Valas Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) Perdagangan rata-rata Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 28 Mei 2009 Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase) Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo) Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan Perkembangan Credit Rating Indonesia Apa kata Moody’s rating Agency saat ini? Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008 GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang Kesimpulan Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis SBN, Landasan Hukum Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan. Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik. Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap. Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Peratahanan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi. Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Kebijakan Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan neto pinjaman luar negeri dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM). Pinjaman Dalam Negeri Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah : Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN) Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Coupon Bond Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Per-Undang2-an: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Depkeu, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN Departemen Keuangan – Republik Indonesia

APBN 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2005-2009, terutama untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. Sumber: Depkeu Catatan: + Realisasi sementara ++ APBN 2009 Stimulus Fiskal +++ Jumlah SUN Neto pada tahun 2009 sebesar Rp99,7 triliun sudah termasuk Pinjaman Siaga yang akan digunakan sebesar Rp.44,5 triliun Departemen Keuangan – Republik Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Global dan di berbagai Negara 2007-2010 Defisit Indonesia relatif lebih rendah rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Sumber: JPMorgan Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Cashflow Pembiayaan 2004-2009 [Miliar Rupiah] 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Kebutuhan Pembiayaan (69,520) (84,063) (90,051) (161,033) (121,937) (204,837) Defisit (23,810) (14,408) (29,141) (49,844) (4,240) (139,515) Pembayaran Utang (71,437) (61,910) (77,823) (117,609) (103,497) (116,996) Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (25,456) (24,798) (25,060) (59,686) (40,322) (44,900) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (46,491) (37,112) (52,681) (57,922) (63,175) (72,096) Lain-Lain 25,727 (7,745) 16,913 6,420 (14,200) 51,674 Perbankan Dalam Negeri (2,550) 18,913 8,420 (11,700) 65,797 Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN - (5,195) (2,000) (2,500) (14,123) Sumber Pembiayaan 70,031 80,777 90,244 153,645 173,604 204,837 Utang 50,761 74,213 87,160 150,928 170,712 201,772 Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto 32,327 47,373 61,046 116,858 126,245 144,151 Pinjaman Program 5,059 12,265 13,580 19,607 29,602 31,900 Pinjaman Proyek 13,375 14,576 12,535 14,463 14,865 25,721 Non Utang 19,270 6,564 3,084 2,717 2,892 3,065 Privatisasi 3,520 400 304 82 500 Pengelolaan Asset 15,751 2,684 2,413 2,810 2,565 Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 511 (3,287) 192 (7,388) 51,667 Surat Berharga Negara Neto 6,870 22,575 35,985 57,172 85,923 99,251 Pinjaman Luar Negeri Neto (28,057) (10,272) (26,566) (23,852) (18,708) (14,475) Catatan: *) APBN 2009 Stimulus Fiskal **) Termasuk tambahan utang dari Pinjaman Siaga Realisasi Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009 Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004 Pembiayaan melalui Utang 2003 dan 2004 negatif, terutama karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Pinjaman Program 2007-2009 Pinjaman untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat Dalam juta USD Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Outstanding Utang Pemerintah, 1997-2009 Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena exchange rate variations dari berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per Maret 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Maret 2009 Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 28 Mei 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1997-2009 *) Jepang merupakan kreditor terbesar, terutama untuk pinjaman proyek pembangunan infrastruktur (Dephub, Dep PU), energi (Dep ESDM, PLN) dsb. Catatan: *) termasuk outstanding multilateral: IDB, IFAD, NIB, dan EIB. **) tidak termasuk SBN Valas. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/lembaga Kreditor, 2000-2009 Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009 (Dalam USD ekv) Proporsi utang dalam Rupiah (2000-2009) rata-rata di atas 50%, meskipun 2008-2009 sedikit turun karena depresiasi Rupiah akibat krisis global Catatan: *) Data per tanggal 31 Maret 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 Catatan: *) Angka Realisasi **) Angka Pagu 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1996-2009 Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Catatan: *) Angka sementara **) Angka proyeksi Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Departemen Keuangan – Republik Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia Sumber: Departemen Keuangan dan BPS, diolah 28

Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. Brazil yang memiliki investment grade rating, mempunyai rasio yang lebih baik / rendah. Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Sumber : International Monetary Fund, “The State of Public Finances; Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis” Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20 Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 28 Mei 2009 Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk [Triliun Rupiah] Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Buyback: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah melakukan Debt Swap dengan berbagai negara sehingga memperoleh pengurangan utang sebesar EUR 181.80 juta dan USD 46.20 juta Title Debt Swap I Learning Resources Centres EUR 12.8 Juta 25.6 Debt Swap II Junior Education in Eastern Region of Indonesia 11.5 23 Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements of Micro and Small Enterprises 6.25 12.5 Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystem 25 Debt Swap IV School Recontruction & Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java 10 20 Debt Swap V Debt2Health 50 Debt SWAP VI Climate Change Protection 5.7 1.42 USD 24.2 5.02 USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA 19.6 22 181.80 37.02 46.20 Germany Project Amount Country Debt Swap Commitment Realization Cancelation TOTAL Housing and Setlement Italy Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Maret 2009 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa 1999-2009 [triliun rupiah] 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008* 2009** thd. Cadangan Devisa Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , rata-rata s.d. Maret 2009 Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’ Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Utang Per Kapita di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007 Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2009 Biaya utang yang semakin efisien Terhadap Pendapatan Terhadap Belanja Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) Pembayaran Bunga Utang 50.07 87.14 87.67 65.35 62.49 65.20 79.08 79.55 89.46 101.66 Total Pendapatan 205.33 300.60 298.53 340.93 403.10 493.92 636.15 690.26 892.04 984.79 Total Belanja 221.47 341.56 322.18 376.51 427.18 509.63 667.13 751.24 989.49 1,037.07 Catatan : *) Nilai pagu APBN 2009 - Nilai dalam triliun Rupiah Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Biaya Pinjaman Program *) Keterangan: Bank Dunia mengenakan Front End Fee ADB mengenakan Comitment Fee Dibandingkan SBN, Pinjaman Luar Negeri biayanya relatif murah dan tenornya lebih panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Sumber: IMF Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [ % ] 16.63 16.36 17.43 17.38 16.61 17.05 16.87 17.26 16.56 16.76 18.60 7.87 8.75 9.29 9.57 9.72 9.97 10.13 10.81 11.51 11.80 12.11 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y Oct '08 Feb '09 28 May '09 Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pem) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [ % ] Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Kinerja Pasar Sekunder SBN Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 J F M A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 2009 [ Frekuensi ] [ Triliun Rupiah ] Volume Rata - Rata Volume per Tahun Frekuensi RHS Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 28 Mei 2009 100 200 300 400 500 600 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 [ triliun rupiah ] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% [ % ] Bank Non-Bank % Asing thd. Total - RHS Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing. Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor ( dalam Triliun Rupiah) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec'04 Dec'05 Des'06 Dec'07 Dec-08 Mar-09 28-May-09 BANK 72.02% 72.44% 64.27% 56.23% 49.22% 51.06% 48.87% Bank BUMN Rekap 39.78% 38.64% 36.48% 32.38% 27.53% 28.19% Bank Swasta Rekap 23.83% 21.35% 19.29% 15.20% 11.73% 12.16% Bank Non Rekap 8.12% 11.45% 7.83% 7.40% 8.59% 9.03% BPD rekap 0.30% 0.99% 0.66% 1.25% 1.24% 1.55% Bank Syariah 0.13% 0.14% Bank Indonesia - 2.63% 1.80% 3.11% 4.38% 3.90% 4.98% NON-BANK 27.98% 24.93% 33.93% 40.66% 46.40% 45.04% 46.15% Reksadana 13.52% 2.28% 5.12% 5.51% 6.30% 6.44% 6.34% Asuransi 6.78% 8.08% 8.37% 9.10% 10.62% 11.02% 11.11% Asing 2.69% 7.78% 13.12% 16.36% 16.66% 14.60% 15.75% Dana Pensiun 4.11% 5.34% 6.27% 6.31% 6.26% Sekuritas 0.11% 0.12% 0.24% 0.06% 0.10% Lain-lain 0.77% 1.17% 1.58% 4.29% 6.57% 6.59% Total 100% Total (Rp. Triliun) 399.30 399.84 418.75 477.75 525.69 546.66 562.13 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) Asing sebagian besar ‘long-term investors’, yang memiliki SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) dengan jumlah 69% per 28 Mai 2009. Ini menunjukkan kepercayaan pasar thd prospek jangka panjang ekonomi Indonesia 64% 59% 67% 59% 70% 69% 70% 71% 67% 72% 69% 70% 28% 27% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 22% 13% 12% 11% 14% 9% 8% 6% 8% 8% 9% 7% 6% Departemen Keuangan – Republik Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 Investment grade Krisis ekonomi 1998 Rekapitalisasi Perbankan Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen Non Investment grade S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian S&P’s menaikan rating ke BB per 26 Juli 2006 Moodys’s menaikan rating ke Ba3 per 18 Oktober 2007 Fitch’s menaikan rating ke BB per 14 Februari 2008 Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Apa Kata Moody’s Rating Agency saat ini? SINGAPORE, June 11 (Dow Jones)--Moody's Investors Service said: It revised Indonesia’s rating outlook to positive from stable, a contrast to the downgrades faced by many other sovereign and corporate borrowers in the region it may raise Indonesia's sovereign credit rating, citing relatively strong growth prospects and effective policies of Southeast Asia's biggest economy, Indonesia's overall growth dynamic is steadier and better positioned than many Ba-rated peers, as well as most other regional economies, Indonesia's general government and external debt are expected to decline to 31% and 25%, respectively, as a percentage of gross domestic product at the end of this year. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan seluruh Bagian Anggaran/BA terkait Pengelolaan Utang Pembayaran Biaya Utang (BA-061) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA-096) Pembayaran pokok Surat Berharga Negara (BA-097) Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku Departemen Keuangan – Republik Indonesia

GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD) Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF) Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007 Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs rata-rata sebesar 90% (per tahun 2007) Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik LKPP 2008 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (11 Juni 2009) perbaikan outlook oleh Moody’s dari stable jadi positif meskipun di tengah krisis dan terjadinya rating downgrades negara-negara lain. Departemen Keuangan – Republik Indonesia

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen © 2009 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id 61 61