SISTEM AKUNTANSI Pemerintah DAERAH Disajikan dalam ToT Penyuluh Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013

Tinjauan Instruksional Umum menjelaskan materi konsep dasar akuntansi pemerintahan; sistem dan siklus akuntansi keuangan SKPD, PPKD dan Konsolidasian Pemda; serta memahami penyusunan, analisis dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pokok Bahasan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, mulai dari Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi, Prinsip Akuntansi, Bagan Akun Standar, Penyusunan Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan Tidak mencakup Kebijakan akuntansi pada masing – masing pemda Pengaturan rinci dalam SAP dan peraturan perundang-undangan turunannya (1) Konsep Dasar (2) Akuntansi SKPD, PPKD, Pemda (3) Analisis LK Pemda (4) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda dari 120 slides

Konsep Dasar Akuntansi

Pengertian dan Konsep Dasar Accountancy Accounting Business Acc. Governmental Acc. Auditing Social/national/ macro Acc. Cost/mgt acc. Financial Acc. Profit Perkembangan Usaha Posisi keuangan Informasi untuk Executives Informasi untuk Share & Stakeholder 1 Neraca 2. Laba Rugi 3. Perubahan Modal GAAP/PABU Pendapatan & Produksi Nasional Antar Industri Arus Dana Neraca Pembayaran Neraca Nasional

Akuntansi Pemerintahan Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga- lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. (PP 08/2006) Struktur pemerintahan Sifat Sumber Daya Proses Politik Struktur Pemerintahan: Untuk melayani kebutuhan warga Trias politika sbg check and balance mechanism Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiency Sifat Sumber Daya: Tdk ada hubungan langsung harga dgn Barang & Jasa Sulit menghubungkan Jasa dengan Pajak yg dibayarkan Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan Proses Politik: Rakyat dpt mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kpd rakyat pelayanan maksimum dgn pembayaran pajak minimum melalui proses demokrasi (mekanisme pembahasan APBN/APBD) Lingkungan Akpem menurut GFOA

Ciri – Ciri Lingkungan Pemerintahan Ciri Utama Struktur pemerintahan & pelayanan bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; Sistem pemerintahan otonomi & transfer pendapatan antar pemerintah; Pengaruh proses politik; hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Ciri Keuangan Pemerintah: anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian: dan penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan akuntansi dana  “dana” = satuan akuntansi dan fiskal untuk melaksanakan kegiatan tertentu A guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in Federal Government (Sugiyarto, 1995) Tidak mencatat laba – rugi  non profit oriented Tidak mencatat kepemilikan pribadi  negara milik rakyat Muhammad Gade, 1993 Akpem tergantung bentuk negara beda satu negara dengan negara lainnya tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan Akpem terkait erat pengurusan keuangan dan sistem penganggaran  akpem menyediakan info realisasi Anggaran dari 120 slides

Tujuan Pelaporan Keuangan Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan Antargenerasi Peranan LKPD Tujuan Pelaporan Keuangan adalah menyediakan informasi ttg Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi & alokasinya dengan anggaran & peraturan Jumlah sumber daya ekonomi beserta hasil yang dicapai. Bgmn entitas pelaporan mendanai kegiatan termasuk mencukupi kebutuhan kasnya. Posisi keuangan & kondisi entitas pelaporan terkait sumber penerimaan Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan (naik/turun selama periode pelaporan)

8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan Basis Akuntansi Akrual: Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, & ekuitas Kas: Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, LPSAL, LAK. Jika anggaran Berbasis Kas --> LRA berbasis Kas & sebaliknya. Nilai Historis Aset dicatat sebesar kas untuk memperolehnya, atau nilai wajarnya saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas yang akan dikeluarkan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah. Realisasi Karena LRA wajib disusun, pendapatan/beban basis kas (belanja) diakui stl diotorisasi, yang akan menambah/mengurangi kas. Prinsip matching-cost against revenue principle tidak ditekankan dalam Akpem. Substansi mengungguli bentuk Peristiwa/transaksi dicatat & disajikan sesuai substansi & realitas ekonomi, selain aspek formalnya. Jika substansi ≠ aspek formal  maka diunggulkan substansi dan diungkapkan dalam CALK.

8 Prinsip Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2) Periodisitas Untuk mengukur kinerja entitas dan posisi sumber daya, kegiatan akt & pelaporan Keuangan dibagi kedalam periode-periode. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode. Perlakuan boleh berubah asal perlakuan yang baru dapat memberikan informasi yang lebih baik dan diungkapkan dalam CALK. Full Disclosure Semua informasi yang material & mempengaruhi proses pengambilan keputusan diungkapkan secara penuh baik dalam lembar laporan maupun CALK. Penyajian wajar Komponen unsur LK disajikan secara wajar dengan menggunakan pertimbangan sehat saat menghadapi resiko ketidakpastian, sehingga aset/pendapatan tidak overstated dan kewajiban/beban tidak understated.

Jenis Laporan Keuangan Pemda Financial Report NERACA 1. Aset sumber daya yg dikuasai/dimiliki yg manfaat ekonomi /sosialnya diharapkan akan diperoleh. 2. Kewajiban  sumber daya yg akan dikeluarkan akibat peristiwa masa lalu. 3. Ekuitas  kekayaan bersih pemerintah (Aset – Kewajiban) Accrual basis LO 1. Pendapatan – LO (Hak pemda yg menambah ekuitas) 2. Beban (Kewajiban pemda yang mengurangi ekuitas) 3. Transfer (Hak penerimaan / kewajiban pengeluaran satu entitas ke entitas pelaporan lain) 4. Pos Luar Biasa (pendapatan / beban luar biasa akibat peristiwa luar biasa, tidak teramal, tidak sering dan di luar kendali entitas) Laporan Perubahan Ekuitas Kenaikan/penurunan ekuitas dibandingkan tahun sebelumnya CALK 1. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan & pencapaian target Perda APBD termasuk kendala /hambatan yg dihadapi 2. Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; 3. Informasi ttg dasar penyusunan laporan keuangan & kebijakan akuntansi yg dipilih; 4. Penjelasan, rincian & analisis setiap pos pada laporan keuangan. 5. Informasi tambahan yg diperlukan tapi tidak disajikan dlm lembar muka laporan keuangan.

Jenis Laporan Keuangan Pemda Budgetary Report and Cash Flow LRA 1. Pendapatan-LRApenerimaan kas daerah yang menambah SiLPA/SAL dan tidak akan dibayarkan kembali. 2. Belanja pengeluaran kas daerah yang mengurangi SiLPA/SAL dan tidak akan diterima kembali. 3. Pembiayaan  Penerimaan/Pengeluaran Kas Daerah yang akan dibayarkan/diterima kembali. Cash Basis Laporan Perubahan SAL Kenaikan/penurunan SAL dibandingkan tahun sebelumnya. LAK Menacatat penerimaan/ pengeluaran kas dari aktivitas: 1. Aktivitas operasional  pelaksanaan APBD 2. Aktivitas investasi  penjualan/pembelian BMD 3. Aktifitas Pendanaan  pembiayaan APBD 4. Aktivitas Transitoris  PFK, dan aktifitas non anggaran lainnya.

Contoh Format Neraca PEMERINTAH KOTA SALAK Neraca Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 Uraian 20X1 20X0   ASET ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang Xxx ASET TETAP Akumulasi Penyusutan (xxx) Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN  Xxx ASET LAINNYA Xxx  Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET xxxx Xxxx KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 Contoh Format Laporan Arus Kas PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN 20x1 (Rp) 20x0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   Arus Kas Masuk Pendapatan asli daerah Dana Perimbangan Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Operasi Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Penjualan Aset .... Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Aset .... Arus Kas Bersih dart Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Laporan Arus Kas (2) URAIAN 20x1 (Rp) 20x0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN   Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang Jumlah Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Arus Kas Bersih dart Aktivitas Nonanggaran Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 Contoh Format Laporan Operasiional PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN 20X1 Kenaikan/Penurunan (%) PENDAPATAN   Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN XXXX XX BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan ....... JUMLAH BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian kewajiban Jk Panjang ........... SURPLUS/DEFISIT KEG. NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SBLM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Pos Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT - LO

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 6 LAIN-LAIN 7 EKUITAS AKHIR

Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN ANGGARAN…….. Bab I Pendahuluan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Ekonomi makro Kebijakan Keuangan Indikator pencapaian target inerja APBD Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi Entitas pelaporan keuangan daerah Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis pengukuran yang mendasri penyusunan laporan keuangan Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pengungkapan atas pos-pos aset dan ewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Bab VII Penutup

Jenis Laporan Keuangan Pemda (2) Statutory Report LRA Pendapatan (kas diterima Kasda yg menambah SiLPA) Belanja (kas dikeluarkan Kasda yang mengurangi SiLPA) Penerimaan/pengeluaran pembiayaan (kas diterima/keluar kasda untuk dibayarkan/diterima kembali)  untuk menutup defisit/memanfaatkan surplus Perubahan SILPA Menyajikan penambahan / pengurangan SILPA Cash Basis

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 URAIAN Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 PENDAPATAN   Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN XXXX XX BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih PEMERINTAH KOTA SALAK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun Yang Berakhir S.d 31 Desember 20x1 dan 20x0 NO URAIAN 20X1 20X0 1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) 3 Subtotal (1 - 2) 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5 Subtotal (3 + 4) 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7 Lain-lain 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

Siklus Akuntansi

Proses Akuntansi

Pencatatan dan Penggolongan

Contoh Neraca Saldo Pemda ABC Neraca Saldo Tahun Buku 20xx Kode Akun Nama Akun Debit Kredit Kas 16.600.000 Piutang Retribusi 1.000.000 Inv. Kantor 2.400.000 Alat Angkut 3.600.000 Pendapatan DAU 20.000.000 Pendapatan Jasa Operasi 7.000.000 Beban Sewa 1.800.000 Beban Telepon Beban Pemeliharaan Gedung 600.000 Jumlah 27.000.000

Contoh Jurnal Penyesuaian Pemda ABC Jurnal Umum Tahun Buku 20xx Tanggal No. Bukti Uraian Jumlah D K 31/12/2011 1 Piutang Retribusi Pendapatan Retribusi 5.000.000 2 Beban Penyusutan Akm. Penyusutan 1.200.000 3 Beban telpon Beban Sewa Hutang Jasa Kantor 3.000.000 8.000.000

Contoh Kertas Kerja Pemda ABC Kertas Kerja Tahun Buku 20xx

Simulasi Penyusunan Laporan keuangan Lembar simulasi

Akuntansi Keuangan SKPD, PPPKD dan Pemda

Overview Akuntansi Pemerintah Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33/2004 tentang PKPD PP No. 8 /2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan PP No. 58/2005 tentang Keuangan Daerah PP No. 71 /2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. PMDN No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (direvisi dgn PMDN No. 59/2007 dan PMDN No. 21 /2011)

UU 17 /2003: Laporan Keuangan setidaknya memuat (1) LRA , (2) Neraca, (3) LAK, (4)CALK berdasarkan SAP UU 1/2004: Laporan Keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi oleh PA/KPA dan BUN/BUD PP 8/2006: Entitas pelaporan (1) pemerintah pusat, (2) pemda, (3) KL, dan (4) BUN Entitas Akuntansi -- > pemerintah pusat : KPA dan pelaksana dekon/TP -- > Pemda: SKPD, BUD, dan KPA tertentu

Komponen Laporan Keuangan Pemda PP 71/2010 PP 24/2005 Anggaran Anggaran LRA LRA LPSAL CALK CALK Keuangan Keuangan NERACA Neraca LPE LAK LO LAK

Karakteristik Kualitatif Relevan Andal Dpt Dibandingkan Dpt Dipahami Tepat Waktu Lengkap Penyajian Jujur Dpt DiVerifikasi Bahasa yg sesuai Pengguna punya pemahaman lingkungan operasional entitas Feedback Predictive Netralitas Antar Periode Antar Entitas

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Neraca LRA LO Sistem (Proses) Auntansi Indirect CALK LAK LPSAL LPE Info Non-AKT Proses Analisis

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (2) Perkada Minimal mengatur: Format LK, Kebijakan akuntansi, Prosedur akuntansi, Bagan akun standar, Jurnal standar, Entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Dokumen sumber Sistem Akuntansi Pemda Struktur SA Pemda SA-SKPD LRA, LO, Neraca, LPE & CaLK SA-PPKD LRA PPKD, LP-SAL, LO-PPKD, Neraca PPKD, & CaLK PPKD SA-Konsolidasian LRA, LP-SAL, LO, Neraca Pemda, LPE, LAK, & CaLK Pemda Kebijakan Akuntansi Perundangan Terkait KEUDA SAP Pengakuan pengukuran Pelaporan pengungkapan dari 120 slides

Laporan Keuangan Pemda Sistem Pembukuan Keseimbangan Dr vs Cr Spt BKU bendahara Triple Entry Double entry Single entry Mencatat Akun Neraca & LO (Basis Akrual) Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban. Mencatat Transaksi Akun LRA (Cash Basis) Pendapatan-LRA. Belanja. Penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Laporan Keuangan Pemda dari 120 slides

Persamaan Akuntansi Pemerintahan SISI KIRI (DEBIT) = SISI KANAN (KREDIT) Keterangan Aset Ekuitas Persamaan 1: posisi neraca dimana pemerintah tidak memiliki utang Kewajiban + Ekuitas Persamaan 2: posisi neraca dimana pemerintah memiliki utang Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO– Beban Persamaan 3: posisi neraca setelah dipengaruhi pelaksanaan APBD (di luar pembiayaan) ATAU Aset + Beban Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan LO

Kaidah Debit-kredit Dan Saldo Normal Akun ASET (+) (-) KEWAJIBAN EKUITAS PENDAPATAN-LO BEBAN

Perda Keuda Peraturan Kepala Daerah SAP Mengacu PUSAP Ditetapkan Kebijakan Akuntansi Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pedoman teknis akuntansi tambahan yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan transaksi secara spesifik

Dikembangkan dari struktur LKPD sesuai SAP & mengacu PUSAP Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar Berisi nama & kode akun untuk mencatat serta mengklasifikasikan transaksi serupa Dikembangkan dari struktur LKPD sesuai SAP & mengacu PUSAP 238/PMK.05/2011 Tentang PUSAP

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis LRA Pendapatan Belanja Pembiayaan Kas Masuk Kasda, menambah SAL, hak pemda & tak perlu dibayar kembali. Diakui saat diterima di Kasda. Diklasifikasikan menurut kelompok/jenis. Transfer masuk  penerimaan kas dari entitas pelaporan lain. Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai. Pengakuan pendapatan BLU mengacu pd peraturan BLU. Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan. Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL. Kas keluar Kasda, mengurangi SiLPA, kewajiban pemda & tidak akan diterima kembali Diakui saat kas keluar dari Kasda. Diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Transfer keluar  pengeluaran kas untuk entitas pelaporan lain. Realisasi dilaporkan sesuai klasifikasi dlm Dok.Anggaran. Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. Koreksi pengeluaran belanja thn berjalan  mengurangi belanja ybs; jika diterima thn berikutnya  dicatat sbg pendapatan lain2. Akt belanja untuk kebutuhan SPJ & Pengendalian Internal  mengukur efektivitas dan efisiensi belanja. Belanja melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat SPJ diterima BUN. penerimaan/pengeluaran kas yg akan dibayar/diterima kembali; untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Klasifikasi: penerimaan & pengeluaran. Penerimaan: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, privatisasi perusda, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan  diakui saat diterima Kasda Pengeluaran: pemberian pinjaman, PMPD, pembayaran kembali pokok pinjaman , & pembentukan dana cadangan  diakui saat dikeluarkan dari Kasda Berdasarkan asas bruto. Pembentukan dana cadangan  menambah dana cadangan ybs. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadanagn ybs Hasil dana cadangan menambah dana cadangan; sbg PAD Lain2. dari 120 slides

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis LO Pendapatan - LO Beban Surplus/Defisit & Extraordinary Penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa yg mengurangi ekuitas yg berupa pengeluaran aset, atau timbulnya kewajiban. Diakui saat timbul kewajiban, konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi/ potensi jasa. Pengakuan belanja BLU mengacu pd peraturan BLU. Diklasifikasikan menurut ekonomi: beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer & beban tak terduga. Metode penyusutan: Garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi. Beban Transfer  pengeluaran kas atau kewajiban kpd entitas lain. Penerimaan kembali beban pd th berjalan  mengurangi beban ybs; jika beban TAYL  dicatat sbg pendapatan lain2; jika menambah beban  koreksi ekuitas. Pengelompokan Pendapatan & beban tidak rutin sbg kegiatan non operasional: surplus/defisit penjualan aset non lancar; surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya 2. Surplus/defisit operasional & non operasional = surplus/defisit sebelum pos luar biasa 3. Penjumlahan surplus/defisit operasional, non operasional & kejadian luar biasa = Surplus/Defisit-LO  dipindahkan ke LPE 4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya sesudah surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa & diungkapkan dalam CALK 5. Pos Luar Biasa  kejadian yg: (a) tidak dapat diramalkan pada awal tahun; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; (c) diluar kendali entitas pemerintah. Hak pemda yg menambah ekuitas & tak perlu dibayar kembali. Diakui saat timbul hak, dan pendapatan direalisasi/aliran masuk sumber daya ekonomi. Diklasifikasikan menurut sumber pendapatan: PAD, Pendapatan Transfer,lain2 pendapatan yg sah. Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dari hibah/ rampasan: ditaksir nilai wajarnya, dan diungkapkan dalam CALK. Berdasarkan asas bruto, kecuali besaran pengurangan bersifat variable & tak dpt dianggarkan karena proses belum selesai Pengembalian normal & berulang pd thn berjalan/sebelumnya serta koreksi/pengembalian non-recurring thn berjalan mengurangi pendapatan thn berjalan Koreksi/pengembalian tidak berulang pd thn sebelumnya  mengurangi SAL dari 120 slides

Prinsip Akuntansi Pemda – Accrual Basis Neraca Aset Kewajiban Ekuitas Sumber daya ekonomi yg dikuasai yg dpt dinilai dg uang termasuk sumber daya nonkeuangan & benda bersejarah. Klasifikasi: lancar & nonlancar Diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh & nilai dapat diukur dengan andal Kas  nilai nominal Investasi jgk pendek  nilai perolehan Piutang  nilai nominal Persediaan: nilai perolehan (jk. dibeli), biaya standar (jk. mempoduksi sendiri), nilai wajar (jk. hibah, rampasan) Investasi jgk panjang  biaya perolehan. Aset tetap  biaya perolehan Aset moneter dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. Utang yg penyelesaiannya berakibat aliran keluar Sumber daya ekonomi. Klasifikasi: Jgk.pendek& Jgk.Panjang Diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban valas dikonversi dlm Rp dg kurs tengah BI tanggal neraca. Kewajiban Jgk pendek diklasifikasikan dlm jgk panjang jika: jangka waktu aslinya > 12 bln Dimaksudkan untuk di-refinance dg kewajiban jgk panjang yg didukung dg surat perjanjian, penjadwalan kembali sblm LK disetujui. Kekayaan bersih  Aset - kewajiban Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. dari 120 slides

Sistem Akuntansi SKPD Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua jenis mekanisme transaksi, yaitu: Transaksi pada tingkat Satuan Kerja (SKPD) Transaksi pada tingkat Pemda (PPKD) Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua kategori sub sistem, yaitu: Akuntansi Satuan Kerja Akuntansi PPKD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch Office” yang ditandai dengan digunakannya akun Rekening Koran (RK), baik RK-SKPD maupun RK-PPKD

Struktur Anggaran SKPD Pendapatan Belanja Pendapatan Pajak Belanja Langsung Pendapatan Retribusi Belanja tidak langsung (Hanya Belanja Pegawai) Lain-lain Pendapatan yang sah Catatan: tidak semua SKPD mempunyai kewenangan untuk memungut pajak & retribusi

Contoh Neraca SKPD PEMKAB XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x0 ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran*) Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Total Aset Tetap Rp (000) 1.500 500 2.000 250.000 240.000 149.000 639.000 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh dan PPN EKUITAS Ekuitas 639.500 TOTAL ASET 641.000 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

Ringkasan DPA SKPD ABC T.A. 20x1 Uraian Jumlah Retribusi Rp 24.000.000 Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Rp 1.500.000.000 Belanja Langsung: Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Rp 65.000.000 150.000.000 120.000.000 Total Belanja Langsung Rp 335.000.000 Total Belanja Rp 1.835.000.000

Contoh Jurnal transaksi SKPD – sebuah alternatif Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPD ABC : Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp55.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 20x1 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran).

7. Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Belanja Langsung Jumlah Belanja Pegawai (honor-honor) Rp 53.750.000 Belanja Barang dan Jasa Rp 62.500.000 Total Rp116.250.000 8. Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: Belanja Langsung Jumlah Belanja Pegawai (honor-honor) Rp 11.000.000 Belanja Barang dan Jasa Rp 27.500.000 Total Rp 38.500.000 9. Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 11.500.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa STS. 10. PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp 19.750.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.

Data akuntansi untuk penyesuaian akhir tahun : Diketahui dari jumlah belanja barang dan jasa selama T.A. 20x1, belanja persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp7.700.000. Adapun nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000. Berdasarkan kebijakan akuntansi PEMKAB XYZ, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 20x1. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan KDP) yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap telah dapat disusutkan untuk setahun penuh. Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 20x1 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.

Beberapa Asumsi /pendekatan untuk menjurnal transaksi-transaksi tersebut: Transaksi terkait Laporan Operasional (LO) dicacat menggunakan double entry Transaksi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicacat menggunakan Single Entry Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif : Pada saat diterimanya SP2D GU; atau Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) dengan pertimbangan pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD. Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. 5. Pendapatan dapat dilakukan pada saat (1) diterbitkan SKP/SKR; atau (2) saat diterima pendapatan dan pengakuan pendapatan yang masih harus diterima diakui pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan (1)

1 2 3 4 5 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Utang PPh/PPN 1.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat penyetoran PPH/PPN sejumlah Rp1.500.000 1 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000.000 RK-PPKD Jurnal untuk mencatat penerimaan UP sebesar Rp Rp5.000.000 dari BUD 2 Beban Gaji dan Tunjangan 1.487.500.000 RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan Rp Rp1.487.500.000 3 Peralatan Mesin 110.000.000 RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja modal Rp110.000.000 berupa peralatan mesin 4 Beban Barang & Jasa - Konsumsi 55.000.000 RK-PPKD Jurnal untuk mencatat belanja barang dan jasa konsusmi Rp55.000.000 5

6a 6b 6c 7 8 Piutang Retribusi 75.000.000 Pendapatan Retribusi Jurnal untuk mencatat piutang retsibusi dengan dasar SKR yang sudah diterbitkan 6a Kas di Bendahara Penerimaan 25.500.000 Piutang Retribusi Jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp25.500.000 6b RK-PPKD 25.500.000 Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran pendapatan retribusi ke Kasda sebesar Rp 25.500.000 6c Beban Pegawai - Honor 53.750.000 Beban Barang dan Jasa 62.500.000 RK-PPKD 116.250.000 Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui mekanisme GU Rp38.500.000 7 Beban Pegawai - Honor 11.000.000 Beban Barang dan Jasa 27.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 38.500.000 Jurnal untuk mencatat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa melalui me GU nihil Rp38.500.000 8

9 10 a 10 b RK-PPKD 11.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal untuk mencatat pengembalian sisa UP sebesar Rp11.500.000 9 Kas di Bendahara Penerimaan 19.750.000 Utang PPh/PPN Jurnal untuk mencatat pemotongan PPh/PPN sebesar Rp25.500.000 10 a 10 b Utang PPh/PPN 19.750.000 Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh/PPN sebesar 19.750.000

1 2 3 Jurnal Penyesuaian Persediaan 500.000 Beban Barang dan Jasa Jurnal untuk mencatat kenaikan nilai persediaan (pengurangan beban barang & jasa) Rp500.000 1 Beban Penyusutan Aset Tetap 31.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jurnal untuk mencatat penyusutan gedung/Bangunan Rp6.000.000(Rp240.000.000 x 2,5%) dan peralatan&mesin Rp25.000.000(Rp250.000.000x 10%) 2 Beban Barang dan Jasa 15.325.000 Utang Beban Barang dan Jasa Jurnal untuk mencatat belanja langganan daya dan jasa yang belum dibayar per 31 Desember 20x1 3

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah) Uraian Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi 27.000 BEBAN Beban Pegawai (Gaji dan Tunjangan + Honor2) 1.552.250 Beban Barang dan Jasa 159.825 Beban Penyusutan 31.900 Jumlah Beban 1.743.975 SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL (1.716.975)

PEMDAS XYZ SKPD ABC Neraca Per 31 Desember 20x1 (dalam ribuah rupiah) ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Retribusi Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung/Bangunan Peralatan dan Mesin Akum. Penyusutan Total Aset Tetap Rp - 1.500 1.000 2.500 250.000 240.000 259.000 (31.900) 717.100 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Beban Barang dan Jasa EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Ekuitas untuk Konsolidasi: Surplus (Defisit)-LO RK-PPKD Selisih Surplus (Defisit)-LO dan Ekuitas Akhir Tahun*) 15.325 639.500 (1.716.975) 1.781.750 64.775 704.275 TOTAL ASET 719.600 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas) Jurnal Single Entry – Entitas Akuntansi Anggaran PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Pendapatan-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 6 Pendapatan Retribusi, telah disetor ke Kasda STS No... 4.xxx 25.500.000

Buku Belanja-LRA (Basis Kas) PEMDA XYZ SKPD ABC Buku Belanja-LRA (Basis Kas) T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Dr Cr 3 Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan SP2D-LS No... 5.xxx 1.487.500.000 4 Belanja Modal-Peralatan dan Mesin SP2D-LS No... 110.000.000 5 Belanja Barang dan Jasa-Konsumsi 55.000.000 7 Belanja Pegawai-Honor2 SP2D GU No... 53.750.000 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 8 SP2D GU Nihil No... 11.000.000 27.500.000

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih Capaian (1) (2) (3) (4)=(3) – (2) (5)=(3)/(2) PENDAPATAN Pendapatan Retribusi 24.000 25.500 1.500 106% BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan 1.500.000 1.487.500 (12.500) 99,16% Belanja Langsung: Belanja Pegawai-Honor2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 65.000 150.000 120.000 64.750 145.000 110.000 (250) (5.000) (10.000) 99,61% 96,67% 91,67% Total Belanja Langsung 335.000 319.750 (15.250) 95,44% Total Belanja 1.835.000 1.807.250 (27.750) 98,49% Surplus (Defisit) (1.811.000) (1.781.750) (29.250) Format Permendagri 13/2006)

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 PEMDA XYZ SKPD ABC Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) Uraian Anggaran Realisasi Selisih Capaian PENDAPATAN Pendapatan Retribusi 24.000 25.500 1.500 106% BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.565.000 150.000 1.552.250 145.000 (12.750) (5.000) 99,19% 96,67% Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000 110.000 (10.000) 91,67% Total Belanja 1.835.000 1.807.250 (27.750) 98,49% Surplus (Defisit) (1.811.000) (1.781.750) (29.250) Format SAP

Sistem Akuntansi PPKD Pada proses perencanaan, SKPKD menyiapkan Rencana kerja Anggaran (RKA) SKPD dan RKA PPKD. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; RKA-PPKD digunakan untuk menampung: pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Akuntansi Konsolidator RKA SKPD RKA PPKD SKPKD Program & kegiatan PPKD selaku SKPD LRA LO Neraca CaLK Akuntansi SKPD SKPD -Dana Perimbangan Pend. Hibah Bel. Bunga bel. Bansos Dll. LAK Akuntansi PPKD sbg BUD PPKD - NERACA CALK Akuntansi Konsolidator - LPSAL LPE

Contoh Jurnal transaksi PPKD – sebuah alternatif Data Neraca PPKD awal per 1 Januari 20x1 No. Rek Nama Rek Debit Kredit 1.1.1.x Kas di Kas Daerah 35.750.654.000 1.2.1.x Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 10.000.000.000 3.1.1.x Ekuitas 45.750.654.000 Jumlah Keterangan : PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran taspen, askes, dsb, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait. PPKD tidak memilik utang jangka panjang. Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rek Kasda sd. akhir tahun lalu (31 Des 20x0). Saldo SiLPA awal tahun 20x1 sebesar Rp35.750.654.000

Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 No. Urut Uraian Anggaran setelah Perubahan 1 PENDAPATAN 1.2 Pendapatan Dana Perimbangan 1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil 54.350.000.000 1.2.2 Pendapatan Dana Alokasi Umum 255.000.000.000 1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 45.500.000.000 Jumlah Dana Perimbangan 354.850.000.000 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1 Pendapatan Hibah - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2.1 Belanja Bunga 2.2.2 Belanja Subsidi 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 2.2.5 Belanja Bagi Hasil 2.2.6 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 2.2.7 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000 JUMLAH BELANJA 8.000.000.000 Surplus /Defisit: [1]-[2] 346.850.000.000

Ringkasan DPA PPKD T.A. 20x1 (2) No. Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya 35.750.654.000 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 25.000.000.000 3.1.5 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 60.750.654.000 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000 3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.500.000.000 Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2] 53.250.654.000 SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan*) [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto] 400.100.650.000

Jumlah Dipotong / dipungut (Rp) Berikut adalah sejumlah transaksi yang dilakukan SKPKD DEF : Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 20x1 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: 2. Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 35.467.546.000 3. Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 390.756.540.000 4. Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: No. Rek Uraian Jumlah (Rp) Pendapatan DBH 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 Jumlah 351.350.000.000 No. Rek Uraian Jumlah Dipotong / dipungut (Rp) Jumlah Disetor (Rp) Potongan PPh dan PPN 32.650.386.000 32.540.654.000 Potongan Taspen 18.120.000.000 Potongan Askes 1.560.430.000 Jumlah 52.330.816.000 52.221.084.000 dari 120 slides

5. Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000 Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 124.760.000 Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: 8. Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 25.000.000.000 9. Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000 Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp 2.500.000.000 Pada Akhir tahun 20x1, diperoleh informasi sebagai berikut: 11. DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2011 sebesar Rp 5.000.000.000 12. Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp250.000.000 No. Rek Uraian Jumlah (Rp) Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 5.500.000.000

Jurnal untuk mencatat pendapatan SKPD yg disetor ke Kasda Rp35.467.000 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Kas di Kas Daerah 351.350.000.000 Pendapatan DBH – LO 55.850.000.000 Pendapatan DAU – LO 250.000.000.000 Pendapatan DAK – LO 45.500.000.000 Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan dana transfer sebesar Rp 351.350.000.000 1 Kas di Kas Daerah 35.467.546.000 RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pendapatan SKPD yg disetor ke Kasda Rp35.467.000 2 3 RK-SPKD 390.756.540.000 Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat belanja SKPD melalui mekanisme SP2d-LS Rp390.756.540.000 Kas di Kas Daerah 52.330.816.000 Utang PPh & PPN 32.650.386.000 Utang Iuran Taspen 18.120.000.000 Utang Iuran Askes 1.560.430.000 Jurnal untuk mencatat potongan PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes sebesar Rp52.330.816.000 4a

4b 5 6 7 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Utang PPh & PPN 32.540.654.000 Utang Iuran Taspen 18.120.000.000 Utang Iuran Askes 1.560.430.000 Kas di Kas Daerah 52.221.084.000 Jurnal untuk mencatat penyetoran PPh, PPN, Iuran Taspen, Iuran Askes ke pihak terkait sebesar Rp52.221.084.000 4b RK-SPKD 3.576.000.000 Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat transfer kpd bendahara pengeluaran SKPD melalui mekanisme UP, GU & TU sebesar Rp3.576.000.000 5 Kas di Kas Daerah 124.760.000 RK-SPKD Jurnal untuk mencatat pengembalian uang muka dari bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp124.760.000 6 Beban Bantuan Sosial 3.500.000.000 Beban Bantuan Keuangan 2.000.000.000 Kas DI Kas aerah 5.500.000.000 Jurnal untuk mencatat beban bantuan sosial dan bantuan keuangan sebesar Rp5.500.000.000 7

8 9 10 11 12 Jurnal Double Entry – Entitas Akuntansi Keuangan Kas di Kas Daerah 25.000.000.000 Utang Kpd Pemerintah Pusat Jurnal untuk mencatat peerimaan pinjaman Jk Panjang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.000.000.000 8 9 Dana Cadangan 5.000.000.000 Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat pembentukan dana cadangan sebesar Rp3.576.000.000 Penyertaan Modal pd BUMD 2.500.000.000 Kas di Kas Daerah Jurnal untuk mencatat penambahanpenyertaan modal pada perusda sebesar Rp2.500.000.000 10 Piutang DAU 5000.000.000 Pendapatan DAU - LO 5.000.000.000 Jurnal untuk mencatat sisa DAU yang belum dicairkan pada akhir tahun sebesar Rp5.000.000.000 11 Beban Bunga 250.000.000 Utang Bunga Jurnal untuk mencatat beban bunga pinjaman kepada pemerintah yang belum dibayarkan Rp250.000.000 12

Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 PPKD Laporan Operasional Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 Uraian Jumlah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Dana Bagi Hasil (Pusat) 55.850.000.000 Pendapatan DAU 255.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 Jumlah Pendapatan 356.350.000.000 BEBAN Beban Bunga 250.000.000 Beban Bantuan Sosial 3.500.000.000 Beban Bantuan Keuangan 2.000.000.000 Jumlah Beban 5.750.000.000 SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL 350.600.000.000

PEMDA XYZ PPKD Neraca Per 31 Desember 2011 (Rp000) ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Piutang DAU Total Aset Lancar Investasi Jk Panjang Penyertaan Modal pad BUMD Dana Cadangan RK-SKPD Rp 40.470.152 5.000.000 45.470.152 12.500.000 358.740.234 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PPh/PPN Utang Bunga Total Kewajiban Jk Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Pada Pemerintah Pusat Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO Ekuitas Akhir Tahun 109.732 250.000 359.732 25.000.000 25.359.732 45.750.654 350.600.000 396.350.654 TOTAL ASET 421.710.386 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

PPKD Buku Pendapatan-LRA T.A. 20x1 PPKD Buku Belanja-LRA T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 1 Pendapatan DBH 4.xxx 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 PPKD Buku Belanja-LRA T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit 7 Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000

PPKD Buku Pemebiayaan-LRA T.A. 20x1 Tgl Uraian/Akun Bukti No Akun Debit Kredit h Penerimaan Pembiayaan- Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat 25.000.000.000 i Pengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000 j Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal pada BUMD 2.500.000.000

Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran PEMDA XYZ PPKD Neraca Saldo-Entitas Akuntansi Anggaran Per 31 Desember 2011 No. Rek Nama Akun Debit Kredit 4.xxx Pendapatan DBH 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 5.xxx Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 7.00 SiLPA Awal Tahun 35.750.654.000 7.1xx Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kpd Pemerintah Pusat 25.000.000.000 7.2xx Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan-PM pada BUMD 2.500.000.000 Jumlah 13.000.000.000 412.100.654.0000 SILPA*) 399.100.654.000

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan DBH 54.350.000 55.850.000 1.500.000 Pendapatan DAU 255.000.000 250.000.000 (5.000.000) Pendapatan DAK 45.500.000 - Total Pendapatan Dana Perimbangan 354.850.000 351.350.000 (3.500.000) BELANJA Belanja Tidak Langsung: Belanja Bantuan Sosial 3.500.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000 Belanja Tak Terduga 2.500.000 (2.500.000) Total Belanja 8.000.000 5.500.000 Surplus (Defisit) 346.850.000 345.850.000 (1.000.000)

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun 35.750.654 Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat 25.000.000 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 60.750.654 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000 Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD 2.500.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.500.000 Pembiayaan Neto 53.250.654 SILPA Akhir Tahun*) 400.100.654 399.100.654 (1.000.000) Format Permendagri 13/2006

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT Pendapatan DBH 54.350.000 55.850.000 1.500.000 Pendapatan DAU 255.000.000 250.000.000 (5.000.000) Pendapatan DAK 45.500.000 - Total Pendapatan Transfer 354.850.000 351.350.000 (3.500.000) BELANJA Belanja Operasi Belanja Bantuan Sosial 3.500.000 Belanja Tak Terduga 2.500.000 (2.500.000) Transfer Bantuan Keuangan 2.000.000 Total Belanja 8.000.000 5.500.000 Surplus (Defisit) 346.850.000 345.850.000 (1.000.000)

Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 PEMDA XYZ PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Selisih PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA awal tahun 35.750.654 Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat 25.000.000 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 60.750.654 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000 Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada BUMD 2.500.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.500.000 Pembiayaan Neto 53.250.654 SILPA Akhir Tahun*) 400.100.654 399.100.654 (1.000.000) Format SAP

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahapan atau proses penyusunan LK Konsolidasiaon melibatkan: Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian Dalam ilustrasi ini diasumsikan hanya ada PPKD dan gabungan SKPD dalam satu pemda

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 4 PENDAPATAN   4.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah 23.659.500 Pendapatan retribusi daerah 7.674.400 Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan 3.500.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 633.646 Jumlah PAD 35.467.546 4.2 Pendapatan Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil 55.850.000 - Dana Alokasi Umum 250.000.000 Dana Alokasi Khusus 45.500.000 Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan 351.350.000 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 386.817.546

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 1) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 5 BELANJA 5.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai - 215.567.500 Belanja Bantuan Sosial 3.500.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000 Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.500.000 221.067.500 5.2. Belanja Langsung 1.576.000 Belanja Barang dan Jasa 12.064.280 Belanja Modal 165.000.000 Jumlah Belanja Langsung 178.640.280 JUMLAH BELANJA 394.207.780 399.707.780 SURPLUS/(DEFISIT) 345.850.000 (358.740.234) (12.890.234)

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 2011 (Rp000) (Lanjutan 2) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 7 PEMBIAYAAN DAERAH 7.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA awal tahun 35.750.654 - Penerimaan Pinjaman dari Pempus 25.000.000 Jumlah Penerimaan pembiayaan 60.750.654 7.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000 Penyertaan Modal pada BUMD 2.500.000 Jumlah Pengeluaran pembiayaan 7.500.000   Pembiayaan Neto 53.250.654 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)* 399.100.654 (358.740.234) 40.360.420

Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 8. PENDAPATAN   8.1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan pajak daerah1) 23.700.000 Pendapatan retribusi daerah2) 7.686.900 Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan 3.500.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 633.646 Jumlah PAD 35.520.546 8.2 Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil 55.850.000 - Dana Alokasi Umum3) 255.000.000 Dana Alokasi Khusus 45.500.000 Jumlah Pendapatan Transfer 356.350.000 8.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 391.870.546

Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20x1 (Rp000) (lanjutan) No Rek Uraian PPKD (Realisasi) ∑SKPD Saldo Gabungan 9. BEBAN Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan - 215.567.500 Beban Pegawai-Honor 1.576.000 Beban Barang dan Jasa 4) 12.139.690 Beban Bunga5) 250.000 Beban Bantuan Sosial 3.500.000 Beban Bantuan Keuangan 2.000.000 Beban Tak Terduga Belan Penyusutan6) 45.750.000 JUMLAH BEBAN 5.750.000 275.033.190 280.783.190 SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL7) 350.600.000 (239.512.644) 111.087.356

Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) No. Rek Nama Rekening PPKD ∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian Debit Kredit ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah 40.470.152 - Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Daerah 40.500 Piutang Retribusi 12.500 Piutang DAU 5.000.000 Persediaan 235.000 Total Aset Lancar 45.470.152 288.000 45.758.152 Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang 12.500.000 Aset Tetap 915.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap2) (45.750.000) Nilai Buku Aset Tetap 869.250.000 Dana Cadangan Aset Lainnya 350.000 Total Aset Non Lancar 17.500.000 869.600.000 887.100.000 RK-∑SKPD1) 358.740.234 TOTAL ASET 421.710.386 869.888.000 932.858.152

Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian PEMDA XYZ Kertas Kerja Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20x1 (Rp000) No. Rek Nama Rekening PPKD ∑SKPD Ayat Eliminasi Neraca Konsolidasian Debit Kredit KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK3) 109.732 - Utang Belanja 110.410 Utang Bunga 250.000 Total Kewajiban jangka Pendek 359.732 470.142 Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 25.000.000 TOTAL KEWAJIBAN 25.359.732 25.470.142 EKUITAS Ekuitas Awal Tahun 45.750.654 750.550.000 796.300.654 Surplus (Defisit)-LO 350.600.000 (239.512.644) 111.087.356 RK-PPKD1) 358.740.234 TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN 396.350.654 869.777.590 907.388.010 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 421.710.386 869.888.000 932.858.152

LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010) Laporan Arus Kas (LAK) LAK SAP CTA (PP 24/2005) VS LAK SAP AKRUAL (PP71/2010) Uraian LAK versi SAP berbasis CTA LAK versi SAP berbasis akrual Klasifikasi Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Non-Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non-Anggaran Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris Penerimaan /pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap. .- Penerimaan/pengeluaran kas dari penjualan/pembelian aset tetap, perolehan/penjualan investasi jangka panjang, pembentukan/pencairan dana cadangan Aktivitas Pembiayaan Penerimaan/ pengeluaran dari perolehan/penjualan investasi jk panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan. - Penerimaan/pengeluaran kas dari transaksi penarikan/pembayaran pinjaman. Aktivitas non anggaran Penerimaan/pengeluaran kas dari transaksi di luar APBD  PFK (ex. iuran taspen, askes) Substansi sama hanya beda istilah, di sini menggunakan istilah Aktivitas Transitoris

Analisis Laporan Keuangan Pemda

Tujuan Analisis LKPD Meyakini ketaatan Pada peraturan perundang-undangan. Mengetahui kondisi Keuda & perubahannya. Mengetahui kemampuan Pemda memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan Pemda menyediakan dana kegiatan. Mengevaluasi kinerja Pemda melaksanakan program/kegiatan. Mengetahui potensi pemda menghasilkan sumber daya.

Analisis Horisontal Karakteristik Analisis Horizontal (kecenderungan/trend): Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu pos laporan keuangan. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. Analisis kecenderungan relatif sederhana, tanpa mengidentifikasi variable yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang ada dalam grafik

Teknik-teknik Analisis horizontal Membandingkan perubahan nilai setiap pos pada LKPD dari waktu ke waktu  mencari tahu penyebab perubahan signifikan melalui CALK Membandingkan perubahan setiap pos dengan rata-rata beberapa tahun tertentu (misal 5 tahun) Analisis scatter plot dan menarik garis prediksi untuk memprediksi kejadian pd tahun2 yg akan datang Analisis Regresi (regresi sederhana maupun berganda)  untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kejadian

Analisis Vertikal atau Rasio Dilakukan dgn melihat ukuran & hubungan unsur LKPD secara vertikal dari unsur yang ada Dapat meminimalkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi Dapat mengetahui adanya kesalahan proses akuntansi

Jenis Analisis vertikal Analisis atas unsur neraca Analisis atas unsur laporan realisasi anggaran (LRA) Analisis atas unsur laporan Operasional (LO) Analisis atas unsur laporan arus kas (LAK) Analisis atas unsur antar unsur laporan keuangan lainnya.

Analisis Rasio Likuiditas  mengukur kemampuan membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya; diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Solvabilitas  mengukur kemampuan membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo; diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas Leverage  mengukur perbandingan antara ekuitas total utang. Kemandirian  mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya; membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh).

Contoh Rasio yang sering digunakan Formula Keterangan Rasio Kemandirian = PAD Semakin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan pemda semakin baik Dana Perimbangan + Pinjaman Rasio Pertumbuhan PAD PADt – PAD(t-1) Semakin besar rasio ini semakin baik PADt-1 Rasio Maksimum Pinjaman Sisa Pinjaman + Pinjaman yang diusulkan Maksimal 75% Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya DSCR {PAD + DAU + (DBH – DBH DR) } – Belanja Wajib Minimal 2,5 kali Angsuran Pokok + Bunga + Biaya Pinjaman lainnya

Contoh Rasio yang sering digunakan Formula Keterangan Rasio keselarasan belanja = Belanja Tidak Langsung Semakin kecil rasio ini semakin baik Belanja Langsung Ratio utang perkapita Total utang Ratio ini untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan tiap anggota masyarakat dalam suatu wilayah. Makin besar ratio ini makin buruk. Jumlah penduduk Ratio utang terhadap aset tetap Total Utang Ratio ini digunakan untuk mengukur persentase aset tetap yang dapat dijadikan jaminan dalam pengambilan utang. Aset Tetap Ratio utang terhadap PAD PAD Ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemda dalam membayar utangnya menggunakan PAD. Makin besar ratio ini makin baik.

AUDIT LKPD

Jenis-jenis Pemeriksaan Pengertian & Jenis Audit LKPP/LKPD 06/04/2017 Pemeriksaan Keuangan, bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 15/2004) Jenis-jenis Pemeriksaan dari 120 slides

Dasar Hukum Pemeriksaan LKPD Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan/Audit LKPD Memberikan keyakinan yang memadai Rreasonable) Apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU Pemeriksaan/Audit LKPD Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI memadai & disajikan sesuai dengan SAP 2. Tidak mencakup pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber & Prosedur Reviu LKPD Reviu VS Audit LKPD APIP BPK

Ruang lingkup pemeriksaan Anggaran & realisasi pendapatan, belanja & pembiayaan Posisi aset, kewajiban & ekuitas dana Arus kas & saldo kas akhir sesuai (SILPA) dlm LRA dan Ekuitas dalam Neraca Pengungkapan informasi yang diharuskan SAP Menguji efektivitas SPI & Kepatuhan pd Peratur

ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan Konsultasi dg Pemerintah BPK Akuntan Publik yg melakukan pemeriksaan atas pengelolaan & pertanggung jawaban KN/D APIP Proses Audit meningkatkan kredibilitas informasi dari auditee melalui pengumpulan & pengujian bukti secara obyektif ukuran mutu dalam melaksanakan pemeriksaan Konsultasi dg Pemerintah PSP 01: Standar Umum PSP 02 :Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan PSP 03 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan PSP 04 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja PSP 05 : Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja PSP 06 : Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PSP 07 :Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara

Asersi (assertion) pernyataan manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan Asersi keberadaan & keterjadian kelengkapan penilaian & pengalokasian hak & kewajiban Penyajian& pengungkapan

Bukti & Prosedur Pemeriksaan analitical procedures, tracing, inspecting, vouching, confirming, observing, inquiring, counting, reperforming, dan computer-assisted audit techniques. Prosedur Pemeriksaan Bukti Analitis (Analytical Evidence) Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence) Konfirmasi (Confirmation) Pernyataan Tertulis (Written Representation) 5. Bukti Matematis (Mathematical Evidence) 6. Bukti Lisan (Oral Evidence) 7. Bukti Fisik (Physical Evidence) 8. Bukti Elektronik (Electronic Evidence) Bukti Pemeriksaan Bukti & Prosedur Pemeriksaan

Temuan ketidakpatuhan thd UU Temuan Pemeriksaan Temuan kelemahan SPI Temuan ketidakpatuhan thd UU Ikhtisar koreksi

Temuan atas Kelemahan sistem pengendalian intern Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi & pelaporan  mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan & pengamanan aset. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  mempengaruhi efisiensi & efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kelemahan struktur pengendalian intern  berpengaruh terhadap efektivitas SPI secara keseluruhan.

Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah pada BUMN/D  mengungkap berkurangnya KN/D atau BUMN/D sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Temuan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada BUMN/D  mengungkap adanya perbuatan melawan hukum, sengaja atau lalai yang mengakibatkan risiko kerugian di masa datang Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau BUMN/D  mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau pBUMN/D tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau BUMN/D karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Temuan administrasi  mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku , tetapi tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau BUMN/D, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Temuan Indikasi Tindak Pidana  mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana

Jenis – Jenis Opini Audit disclaimer opinion qualified opinion adverse opinion unqualified opinion Jenis – Jenis Opini Audit

Adalah keterampilan yang menunjang keberhasilan tugas audit Tujuan Komunikasi Audit 06/04/2017 Agar tim audit dapat bekerja tanpa hambatan Anggota tima audit dapat melaksanakan tugas sesuai dengan program audit Meminimalkan saling curiga antar anggota tim audit Dapat diperoleh data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat dengan bantuan auditi. Rekomendasi dapat dilaksanakan auditi Adalah keterampilan yang menunjang keberhasilan tugas audit dari 120 slides

Komunikasi dalam tahap audit 06/04/2017 Surat Penugasan Tahap Persiapan Audit Pertemuan pertama Tahap Plaksanaan Audit mekanisme pelaksanaan audit; minta kesediaan auditi menyediakan data dan informasi Mencari Informasi dan data audit Wawancara, kuisioner, konfirmasi Tahap Pelaksanaan Akhir Audit Mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi Tahap Akhir Audit Laporan Akhir dari 120 slides

Alasan Auditi tidak suka diaudit Interaksi antara auditor dengan auditi 06/04/2017 Manusia butuh untuk di hargai ; Audit dianggap mencurigai auditi bekerja kurang baik Citra auditor = pencari kesalahan Alasan Auditi tidak suka diaudit dari 120 slides

Interaksi antara auditor dengan auditi 06/04/2017 Penampilan Perlakukan auditi sebagai subjek Menciptakan iklim kerja yang positif Menjaga independensi terhadap auditi Sikap kooperatif auditi tidak disalah artikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Sikap negatif auditi = ketidak nyamanan dalam proses audit Mencari informasi dan data, bukan mencari kesalahan Yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam membangun interaksi positif dengan auditi dari 120 slides

Feed back dapat diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Feed back dapat diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Wawancara yang tidak tegang akan menimbulkan kenyamanan dalam melaksanakan tugas Wawancara dari 120 slides

Persiapan: materi, siapa yang diwawancara, waktu Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Persiapan: materi, siapa yang diwawancara, waktu Pelaksanaan: pembukaan, sikap pewawancara, pendengar yang baik, menilai relevansi dan kejelasan jawaban, membuat catatan dan mengakhiri wawancara Teknik Wawancara Hasil wawancara didokumentasikan untuk melakuikan analisis masalah, dan dasar pengambilan keputusan atas masalah yang ditemukan dari 120 slides

Bentuk Komunikasi Komunikasi Tertulis Responden tidak perlu hadir 06/04/2017 Komunikasi Tertulis Responden tidak perlu hadir Bahasa dapat disesuaikan dengan calon responden Surat: ST, S. Konfirmasi, S. Pengantar Laporan, Laporan dalam bentuk surat Program Audit: untuk kejelasan tugas dan monitoring pelaksanaan audit Kuisioner: untuk memperoleh gambaran umum Kertas Kerja Audit: dokumentasi tertulis semua bukti dan analisis audit Laporan hasil audit Jenis Komunikasi Tertulis dari 120 slides

Bentuk Komunikasi 06/04/2017 LHP harus akurat  memuat data yg akurat untuk pengambilan keputusan LHP harus tepat waktu  data-data masih relevan dan dapat dimanfaatkan LHP harus memadai  memadai dalam kuantitas dan lengkap dalam cakupannya LHP harus sederhana  dpt menyederhanakan persolana, mudah dipahami LHP harus jelas  disajikan dengan ringkas dan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Audit dari 120 slides

Feed back diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Feed back diperoleh langsung Meminimalisir kesalahpahaman Dapat mempengaruhi sekelompok orang Meningkatkan efektifitas komunikasi karena menggunakan alat bantu Presentasi Formal dari 120 slides

Tahapan Presentasi Formal Bentuk Komunikasi 06/04/2017 Persiapan Tahapan Presentasi Formal Siapa yang hadir, berapa orang, relevansi topik dan audien, dll Penyiapan materi Membuat ringkasan materi Dan alat bantu d. Waktu dan ruang Pelaksanaan Membuka presentasi Menjelaskan pokok masalah Tanya jawab Mendengarkan Mengakhiri presentasi dari 120 slides

TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Telp/Fax 3509209 Helpdesk : www.perbendaharaan.go.id helpdeskapk@gmail.com