Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013 Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI

Gambaran Umum Pengelolaan keuangan negara merupakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara Pengelolaan keuangan negara oleh berbagai entitas pengelolaan keuangan negara, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun entitas pengelola keuangan negara lainnya harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang memadai Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (pasal 23E UUD 1945)

Data Perkembangan Opini Pemeriksaan Tahun Provinsi/Kab./Kota WTP WDP TW TMP Jumlah 2008 13 323 31 118 485 2009 15 330 48 111 504 2010 34 341 26 121 522 2011 67 349 8 100 524 2012 * 113 267 4 415 * Posisi sampai dengan Semester I 2013 dari jumlah Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) sebanyak 528 entitas

Grafik Perkembangan Opini Pemeriksaan

Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peningkatan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP, dan penurunan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WDP & TMP Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke BPK secara tepat waktu

Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) Permasalahan yang masih sering terjadi terkait Sistem Pengendalian Intern Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan dalam Struktur Pengendaliam Intern

Catatan atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) Permasalahan yang masih sering terjadi terkait Kepatuhan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan : Kerugian Daerah, Potensi Kerugian Daerah, dan Kekurangan Penerimaan Daerah Administrasi, Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Harapan BPK Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang ditandai dengan jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan WTP lebih banyak dari jumlah Pemerintah Daerah yg mendapatkan WDP Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan pelaksanaan action plan (rencana aksi) untuk menjabarkan rekomendasi BPK tersebut

Harapan BPK Opini laporan keuangan hendaknya tidak menjadi tujuan akhir. Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, dan bila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, mereka memiliki modal yang cukup untuk menghasil kinerja yang lebih baik.

Terima Kasih