Menuju LKMS Profesional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM KEUANGAN INDONESIA
Advertisements

ADMINISTRASI BANK EKO TJIPTOJUWONO Pertemuan 1
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( B P R S )
HUKUM PERBANKAN SYARIAH
Aktivitas lembaga keuangan syariah
JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK
KELOMPOK 2 HENDRIK SUGIANTO ( ) PUTRA DANAR WIJAYA ( ) REDA DIRGANTARA (O ) KHARISNA HENDRA ( )
B. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Fungsi Bank
CETAK BIRU ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (A P I)
Regulasi Perbankan Syariah Dalam UU Perbankan Indonesia Sessi 1: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Disampaikan pada : Pelatihan Perbankan Syariah.
Marina Malian,SE,Ak. Pengertian BPR BPR menurut UU No.10/1998 adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip.
PERAN BANK SENTRAL PADA PERBANKAN SYARIAH
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH : Antara Idealitas dan Realitas SEMINAR NASIONAL : Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan Lembaga keuangan.
ARSITEKTUR PERBANKAN indonesia (api)
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Intan Pandini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Presentasi Direktur BQ “ Baiturrahman”, Banda Aceh
KONSEP DASAR LKM Created by Jakes Sito.SP
o j k Otoritas jasa keuangan
Perbankan Syariah Indonesia
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
Manajemen Lembaga Keuangan Rencana Materi Pembahasan
KOPERASI.
Lembaga Keuangan Bank.
JL JURANG NO 39 TELP BANDUNG SEJARAH Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL BANGKIT didirikan pada tanggal 09 Agustus 2008 di Bandung.
BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.
STRATEGI PENGEMBANGAN & PERTUMBUHAN BANK SYARIAH
Oleh : Dewi Tri Utami. . Pasal 1 angka 7 UU no 21 Th disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip.
dan Peraturan Pelaksanaannya
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( B P R S )
Sumber Pinjaman Uang Petani
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
PENDAHULUAN.
Bab III Ruang lingkup lembaga keuangan bank
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LKM
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
MANAJEMEN & LINGKUNGANNYA.
Hukum perbankan Kelompok 11 : Defani Putri Frinka ( )
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
BLKL DIKA PERKASA.
Bank Perkreditan Rakyat
INSTITUSI ZAKAT Oleh : Asep Suryanto.
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
Sari Yuniarti, SE.,MM. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Sari Yuniarti, SE.,MM.
BANK PERKREDITAN RAKYAT
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
Kompetisi dalam Jasa Keuangan
Hukum Islam dan hukum positif Hukum positif
Non Lembaga keuangan dan OJK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
Srategi Pengembangan Bisnis Perbankan di Indonesia
LKM di Indonesia.
Pusat Kebijakan dan Pembiayaan Manajemen Asuransi Kesehatan
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ELIDA F.S. SIMANJORANG, S.SOS, MSP BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN.
Nama: M. Maghfur Lahir: Madiun, 02 Nopember 1981 Istri: 1 Anak: 1. Tsabita Aula Ramadhani : 2. Menunggu??? Telp:
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA OTORITAS JASA KEUANGAN
Transcript presentasi:

Menuju LKMS Profesional Oleh : AHMAD SUMIYANTO ISES Consulting Indonesia

Sistem Keuangan Mikro LKM Bank Non Formal BPR/BPRS Pengaturan = UU Perbankan No 7/92 jo. UU No 10/1998 Perizinan = Bank Indonesia Pengawasan = Bank Indonesia BRI Unit Pengawasan = BRI Cabang, Bank Indonesia untuk BRI keseluruhan Badan Kredit Desa (BKD) Pengaturan = UU Perbankan No 10/1998 Pengawasan = BRI atas nama Bank Indonesia BMT/ KJKS/Koperasi Simpan Pinjam (KSPS) Pengaturan = UU Koperasi No 25/1992 Perizinan = Kementrian Negara Koperasi PKM Pengawasan = Kementrian Negara Koperasi PKM Lembaga Desa Kredit Pedesaan (LDKP) Pengaturan = Peraturan Daerah Perizinan = Gubernur setiap propinsi Pengawasan = Pemda Tk. I LSM, KSM UEDSP UPPKS, dll.

POHON MASALAH LKMS LEMAH POSISI TAWAR TANPA REGLS & PERLINDUNGAN BADAN HUKUM (KOPERASI)2an KINERJA YG TDK PERFORM KLP MASY YG DI LAYANI MRGNL Organisasi dan fungsi penga- wasan internal tidak berjalan Pendidikan anggota terabaikan Tingkat kesehatan rendah PYD bermasalah tinggi Rentabilitas rendah Kapasitas SDM rendah Konsistensi pd syariah diragukan “unbankable” rentan thd perubahan kebijakan & deskn eksternal

POHON MASALAH LKMS KINERJA YG TDK PERFORM MODAL kecil Pengawasan Tingkat kesehatan rendah PYD bermasalah tinggi Rentabilitas rendah Konsistensi pd syariah dirgkan MODAL kecil Pengawasan internal lemah Sisdur tidak memadai SDM Lemah

POHON TUJUAN LKMS MENGUAT POSISI TAWAR ADVOCACY regulasi & perlindgn MNJD KOPERASI YG KUAT JARINGAN LOKAL KOKOH & EFEKTIF KLP MASY tbk akses & lbh tjm Revitalisasi Organisasi dan fungsi pengawasan internal Pendidikan anggota Terlaksana-efektif Meningkatkan kualitas pelayanan, dan Membuka akses sumber daya eksternal Penjaminan pembiayaan Jaminan Sosial Organizing

Konsisten pd syariah (purifikasi) POHON TUJUAN LKMS KINERJA BMT-BMT MEMBAIK Sehat & Cukup Sehat NPL < 5% Rentabilitas tinggi Konsisten pd syariah (purifikasi) Stimulasi MODAL Pendampingan Pengawasan Standarisasi Sisdur SDM Kapabel Penyelesaian NPL

Urgensinya LKMS 4,5 Milyar orang (75% populasi dunia) hidup miskin dan ‘nyaris’ miskin 2,4 M < $410 GNP/cap; 2,1 M < $1200 GNP/cap 80% dari 4,5 Milyar pop belum tersentuh layanan keuangan formal Jumlah tersebut meliputi ± 720 Juta RT Setengahnya (360 juta RT) dinilai membutuhkan LK (unmet demand) Pada tahun 2005 mencapai 100 juta RT Sumber : Microfin Consulting

PELUANG TREND NASIONAL/INTERNASIONAL MENDUKUNG PENGEMBANGAN LKM; LKMS (B/BB): Kerjasama Funding/Financing PENDAMPING LKM, KHUSUSNYA LKMS POTENSI JARINGAN B-BMT, P2KER, DBS & JARINGAN (INISIATIF) LOKAL BMT-BMT INVESTOR LEMBAGA, PERORANGAN FATWA HARAM ATAS BUNGA BANK: meneguhkan keberadaan LKMS, membuka peluang funding/financing lebih besar

Gambaran Kondisi LKM di Indonesia

Memprediksi Penawaran Sumber : Microcredit Summit Campaign Report

Asia : Surganya MicroFinance

Kondisi LKMS LK Syariah : konsep, jenis, jumlah, jaringan masih sedikit, regulasi LK Mikro : krisis kepercayaan, economic of scale, bad debt, dinamika internal (prospek SDM) L Da’wah: ‘membumikan’ ekonomi islam, kualitas ummat, penguasaan asset oleh ummat

Identifikasi Masalah LKMS Internal Eksternal Kualitas SDM Prinsip kehati-hatian Kelemahan sisdur Penyalahgunaan pengurus & pemilik Pengawasan belum optimal Infrastruktur belum memadai Tingkat persaingan Kondisi perekonomian belum pulih

Jala LKMS LKMS PELANGGAN : ummat, donor, pemerintah PESAING : LK konvensional, LSM, ‘ulama’ sekuler KOMPLEMENTOR lembaga zakat professional, media ekonomi syariah, LK syariah, investment manager syariah PEMASOK : ummat, Pendidikan Tinggi Islam/Umum

Pemberdayaan LKMS Advokasi Regulasi LKMS LKMS perlu ‘menarik masuk’ dana (pemasok) dengan ‘buying coalition’ : integrasikan dalam ‘lembaga yang lebih besar’ yang bekerja semata-mata untuk kepentingan BMT => BMT Net LKMS perlu ‘menarik masuk’ komplementor -kalau perlu dengan membuatnya sendiri- sebagai berikut : lembaga zakat profesional media ekonomi syariah LK syariah : Bank, Asuransi, Reksadana, dll project builder - penyedia skema pembiayaan real-business franchisor investment manager Advokasi Regulasi LKMS 4/6/2017

Pemberdayaan LKMS menuju Profesional ( Versi Junni - MicroFindo) B-BMT P2KER Penguatan Pemulihan Pengembangan DBS INV MIKRO MicroFin Strategi Penyehatan Capacity Building Business BPRS 4/6/2017

Strategi Makro LKMS Program penyehatan : Business Building dan Capacity Building ,restrukturisasi, akuisisi Sistem pengaturan : CAMEL Sistem pengawasan : supervision Dukungan infrastruktur : Jaringan LKMS Penguatan kapasitas : pelatihan, TI, linkage