Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DATABASE UPPKS ONLINE di Kabupaten Bantul oleh : Kodrat Untoro, S Sos disampaikan pada “seminar ICT dalam menunjang perkembangan kependudukan dan KB”
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PENERAPAN e-PROCUREMENT
LAPORAN OPERASIONALISASI
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PANDUAN.
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Jawa Barat.
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Implementasi Peraturan
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kewenangan Pengelolaan
Rencana Komunikasi Data Infrastruktur 2007 Perangkat Unit Utama Pusat Seluruh propinsi terpasang LAN 344 Kab terpasang 1 bh PC Sewa channel 512.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
LAMPUNG SANG BUMI RUWA JURAI
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
HASIL PELAKSANAAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL (SENTRA P3T) PROPINSI SUMATERA UTARA Prof.Amri Amir SpF (K),DFM,SH ,Sp Akukuntur.
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
HASIL DISKUSI KELOMPOK 2
Puskesmas di Era Desentralisasi
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Komputer dan Pemerintahan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan.
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

P4TO dan PED - Kurangnya sosialisasi konsep dan pelaksanaan fasilitasi PED dan P4TO - Belum ada pemetaan tanaman obat di daerah - Banyak potensi di daerah yang belum tergali karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta manajemen - Perlunya dukungan dari pimpinan daerah dalam pembangunan P4TO dan PED - Kabupaten kota belum mengetahui kriteria yang diperlukan dalam pengajuan P4TO dan PED - Jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED

 Belum adanya pembinaan kepada produsen simplisia  Penatalaksanaan asset peralatan P4TO dan PED  Penetapan penerima fasilitasi tidak dilakukan pada tahun berjalan  Pemda belum memberikan perhatian dalam pengembangan OT terutama tenaga

 Perlu adanya kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pendirian P4TO dan PED  Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu mensosialisasikan dan advokasi konsep P4TO dan PED kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Kota  Perlu adanya surat resmi tertulis yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota  Kriteria penyusunan proposal disosialisasikan hingga kabupaten/kota  Perlu adanya jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED  Inventarisasi potensi tanaman obat di masing-masing daerah

SINAP - Kurangnya dukungan infrastruktur (listrik dan koneksi internet) - Mutasi pegawai yang cepat di PKM dan PBF - SIPNAP belum mengakomodir puskesmas dan layanan kesehatan di bawahnya - Belum ada sistem pelaporan NPP di PBF (belum ada permenkes) - Kesulitan dalam impor data - Sanksi yang ditimbulkan tidak bisa diterapkan karena kesalahan pada jaringan (under control) - Apotik belum merasa perlu melakukan pelaporan

 Perlu pembaharuan SIPNAP agar lebih dapat diakses oleh wilayah dengan keterbatasan akses  SIPNAP sudah mengakomodir RS dan PKM, untuk PKM dan layanan diakomodir oleh intalasi farmasi kabupaten kota  Peningkatan kemampuan server SIPNAP  Sosialisasi SIPNAP terutama terkait sanksi untuk unit layanan  Permenkes pengelolaan prekursor  Pelaporan PBF jangan merepotkan dan tumpang tindih dengan e-report, diakomodir dalam sistem yang sedang direvisi  Advokasi penempatan tenaga farmasi di PKM dan jaringannya