Kebijakan Finansial dan Fiskal

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKONOMI INTERNASIONAL
Advertisements

ANALISIS METODE CAMELS DALAM PENILAIAN KESEHATAN
EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
MANAJEMEN KEUANGAN AGRIBISNIS
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
XIII. SEKURITAS, INVESTASI, & JASA ASURANSI
Syarif As’ad  Modal dalam perbankan sebagai aspek penopang/pengikat terhadapa kepercayaan masyarakat.  Modal melindungi dana pihak ke-3 (DPK) dari.
Menciptakan Iklim Investasi
SUMBER DANA BANK & MODAL SEBAGAI SUMBER DANA BANK
PEMBIAYAAN.
Manajemen Dana Bank.
Bank & Lembaga Keuangan
Pengelolaan keuangan bisnis
Peranan Industri Perbankan
STRATEGI PENGEMBANGAN & PERTUMBUHAN BANK SYARIAH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
Hanifah : Nurul Linawati : Nini Karlina : Leni Rusilawati:
MANAJEMEN AKTIVA PASIVA
BANK UMUM GAMBARAN UMUM BANK UMUM KLASIFIKASI BANK
SEKTOR MONETER, PERBANKAN DAN PEMBIAYAAN
LAPORAN KEUANGAN BANK.
RISIKO KREDIT.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
ECONOMIC FOR BUSINESS (II)
SISTEM NILAI TUKAR RUPIAH
EKONOMI PUBLIK.
ASSET LANCAR PIUTANG.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PERKREDITAN Pengertian Kredit Menurut asal mula kata “kredit” dari kata Credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh.
MANAJEMEN MODAL BANK.
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
Risiko Kredit Bab 10 /
LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW REPORT) 1/23/2018.
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA
PERMODALAN KOPERASI Modal merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi.Modal terdiri dari modal jangka panjang & modal jangka.
MANAJEMEN PEMBELANJAAN (PERMODALAN) KOPERASI
AKTIVITAS BANK PERTEMUAN KE-8 PTA 2015/2016.
XIII. SEKURITAS, INVESTASI, & JASA ASURANSI
RISIKO KREDIT.
MANAJEMEN AKTIVA & PASIVA (ASSET & LIABILITIES)
Pengawasan.
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
Suku bunga dengan sistem perbankan
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
RISIKO KREDIT.
BANK SYARIAH.
Lembaga Perbankan dalam Sistem Keuangan & Sistem Perbankan Indonesia
MATERI MATA KULIAH LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN BUKAN BANK
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
KONSEP DAN TEORI PERBANKAN
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
KASUS BLBI AUDITING BANK Audit Banking/DTE.
Bank dan Lembaga Keuangan
LAPORAN KEUANGAN BANK.
Bantuan likuiditas bank indonesia
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN AKTIVA PASIVA
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II
Manajemen Modal Kerja Manajemen Keuangan 1.
PERTEMUAN 12 SAHAM (1).
Ekonomi Moneter Kel 4 Lembaga Keuangan.
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

Kebijakan Finansial dan Fiskal Kelompok 5 “Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Krisis”

Nama Kelompok Sisilia Abdurrohman (115030101111093) Diana Setianingrum (115030101111101) Ischa Mabruris S (115030100111072) Endah Puji Lestari (115030100111083) Ayu Kartika (115030100111024) Ariska Tri Viky Andani (115030107111023) Nama Kelompok

Kelemahan dalam “Governance” Kewajiban Penjaminan Hilangnya Kepercayaan Pasar dsb. Kelemahan dalam “Governance” Permasalahan pada perekonomian Indonesia Upaya Penyehatan Perbankan Nasional akibat Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1998 Pendahuluan

Penutupan bank-bank yang sangat tidak sehat (dengan tingkat kecukupan modal kurang dari negative 25%). Melakukan penambahan modal (rekapitaliasi perbankan) dengan tingkat kecukupan modalnya sampai dengan negative 25% agar menjadi positif 4% Penerbitan obligasi pemerintah (surat hutang pemerintah) yang berjumlah 650 triliun diterbitkan untuk mengganti kewajiban yang ditutup, menambah modal bank sebagai pembayaran tagihan Bank Indonesia sehubungan dengan adanya BLBI. Upaya Penyehatan Perbankan Nasional akibat Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1998

Permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam periode 1998-1999 Banyaknya kebijakan fiskal yang cukup signifikan. Persyaratan CAR minimum adalah positif 8% namun dikompromikan sampai CAR negative 25%. Beban Pemerintah yang semakin besar Kelemahan dalam governance, baik disektor publik maupun disektor bisnis. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam periode 1998-1999

Banyaknya kebijakan Fiskal yang Cukup Signifikan (1) terjadinya perubahan format hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan perubuhan hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia; (2) kebijakan untuk mengamankan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan langkah-langkah mengamankan pelaksaan APBN. Selain hal tersebut, terdapat beberapa langkah kebijakan yang sangat signifikan yakni mencakup (1) penyehatan perbankan dengan cara menutup bank ataupun menambahkan modal bank, dan (2) penerbitan obligasi. Banyaknya kebijakan Fiskal yang Cukup Signifikan

Pada masa itu hampir semua bank sekala besar dan skala menengah memiliki CAR negative, bank-bank tersebut merupakan bank yang mencakup pangsa pasar sekitar 80% dari seluruh dana masyarakat di perbankan Indonesia. Sehingga, jika terjadi penutupan bank akan menimbulkan kepanikan dan kekacauan. Persyaratan CAR minimum adalah positif 8% namun dikompromikan sampai CAR negative 25%

Beban Pemerintah yang Semakin Besar Beban tersebut timbul sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menjamin semua kewajiban bank (Keppres 26/1998 dan SK Menteri Keuangan Nomor 26 tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998). ). Yaitu apabila sebuah bank mengalami kebangkrutan sehingga harus ditutup maka kewajiban bank kepada kreditur, penabung dan deposan dijamin oleh Pemerintah. Beban Pemerintah yang Semakin Besar

Kebijakan penjaminan yang disusul dengan penyehatan perbankan dan penerbitan obligasi, sudah menutup akumulasi kerugian ekonomi sampai dengan tahun 1997 atau 1998. Namun dsari tahun 1998 sampai saat ini masih berlangsung akumulasi kerugian baru, yang juga tersembunyi dalam sisi aktiva unit-unit ekonomi Indonesia yang terjadi dikarenakan masih terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam governance. Kelemahan dalam governance, baik disektor publik maupun disektor bisnis

Thank You For Your Attention 