PELAYANAN KEPERAWATAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
KELOMPOK KERJA KESEHATAN (POKJAKES)
APLIKASI PMK DAN SP2 KP DI RUMAH SAKIT Sumijatun, September 2014
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
KONSEP DASAR POSKESDES
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
MENGGERAKKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Kom III SUHARI MM.
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Manajemen Informasi Kesehatan 1
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
Kebijakan Dasar Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
(COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING)
1 PELAYANAN KEPERAWATAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

PELAYANAN KEPERAWATAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DEPKES

ISU STRATEGIS Derajat kesehatan telah meningkat, namun disparitasnya masih tinggi. Beban ganda dalam bangkes. Pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Lingkungan strategis kurang mendukung Yankes yg merata, terjangkau dan berkualitas belum optimal Sistem perencanaan & penganggaran masih belum optimal. Standar & pedoman bangkes kurang memadai. Dukungan depkes dalam pelaksanaan bangkes masih terbatas. Derajat kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna. Namun demikian disparitas derajat kesehatan antar wilayah dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi penduduk masih tinggi. Derajat kesehatan di Indonesia juga masih jauh tertinggal dari derajat kesehatan di negara-negara tetangga. Indonesia juga menghadapi beban ganda dalam pembangunan kesehatan. Dewasa ini masih dihadapi meningkatnya beberapa penyakit menular (re-emerging diseases), sementara penyakit tidak menular atau degeneratif mulai meningkat. Di samping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (new emerging diseases). Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih menempatkan masyarakat sebagai obyek, bukan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan cenderung menurun. Berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini, tidak perlu terjadi bila peran aktif masyarakat yang telah meningkat di masa lampau, dapat dipertahankan. Berbagai lingkungan strategis baik internal maupun eksternal termasuk globalisasi, masih kurang mendukung pembangunan kesehatan. Pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi pembangunan nasional, belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Upaya pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan dan berisiko tinggi serta penanganan masalah kesehatan akibat bencana masih belum memadai. Kondisi ini juga antara lain disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai. Sistem perencanaan dan penganggaran Departemen Kesehatan belum optimal. Salah satu sebabnya adalah kurangnya dukungan informasi yang memadai. Disamping itu sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggung-jawaban kinerja Departemen Kesehatan belum berjalan lancar, karena dukungan dan kepastian hukum yang belum jelas. Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan masih kurang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Penelitian dan pengembangan kesehatan belum optimal termasuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Dukungan Departemen Kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas, terutama dalam penanganan penduduk miskin, promosi kesehatan, gizi buruk, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, surveilans, imunisasi, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, dan perbatasan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. 2

VISI, MISI & NILAI-NILAI DEPKES BERPIHAK PADA RAKYAT BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT KERJA-SAMA TIM INTEGRITAS YANG TINGGI TRANSPARAN & AKUNTABEL M I S I VISI MASYARAKAT MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MEMBUAT RAKYAT SEHAT 3

MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT Suatu kondisi di mana masyarakat indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

MEMBUAT RAKYAT SEHAT Departemen kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya.

TUJUAN, STRATEGI, DAN SASARAN

TUJUAN Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

SASARAN BANGKES 2009 (RPJM-N) UHH : 66,2 TAHUN  70,6 TAHUN IMR : 35  26 PER 1000 LAHIR HIDUP MMR : 307  226 PER 100.000 LH GIZI KURANG ANAK BALITA: 25,8  20% Sasaran ini adalah sesuai dngan yag tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nsional (RPJM-N). Keempat sasaran yang ditetapkan berkaitan dengan kesepakatan global, yaitu dalam upaya pencapaian MDGs. Pada tahun 2015 (MDGs), diharapkan Angka Kematian Bayi dapat diturunkan menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; dan angka kematian ibu dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. 8

STRATEGI UTAMA Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Meningkatkan pembiayaan kesehatan Untuk mengatasi masalah kesehatan dan upaya kesehatan prioritas, maka telah ditetapkan 4 (empat) strategi utama, yaitu : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam era reformasi, masyarakat harus dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dalam upaya mewujudkan ”Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Dalam pengembangan desa siaga harus melibatkan LSM utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Salah satu keberhasilan desa siaga adalah dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, keluarga berencana, perawatan kehamilan dan persalinan, gizi, dan penanganan kedaruratan kesehatan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Sesuai dengan paradigma sehat, Departemen Kesehatan harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Departemen Kesehatan memfasilitasi upaya revitalisasi system kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, harus dilakukan pula peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, yang terdisitribusi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-ungangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Departemen Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Secara bertahap pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat diupayakan sebesar 15 % dari APBN dan APBD. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan sistem jaminan kesehatan sosial, yang dimulai dengan asuransi kesehatan penduduk miskin (Askeskin). Fasilitas kesehatan pemerintah, diupayakan dapat mengelola hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 9

MASYARAKAT HARUS BERPERAN AKTIF DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN STRATEGI UTAMA 1 MENGGERAKKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT MASYARAKAT HARUS BERPERAN AKTIF DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN UKBM TERUS DIKEMBANGKAN DALAM MEWUJUDKAN “DESA SIAGA” MENUJU DESA SEHAT DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA PERLU MELIBATKAN LSM, UTAMANYA PKK. UKBM YG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN KES KOMPREHENSIF Cukup jelas, terdapat 3 (tiga) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.1 : Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat. 10

SELURUH DESA MENJADI DESA SIAGA Sasaran UTAMA 1 MENGGERAKKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT SELURUH DESA MENJADI DESA SIAGA SELURUH MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SELURUH KELUARGA SADAR GIZI Cukup jelas, terdapat 3 (tiga) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.1 : Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat. 11

DEPKES MEMFASILITASI PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SDM KESEHATAN MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS STRATEGI UTAMA 2 DEPKES (PEMERINTAH) MENGUTAMAKAN UKM YANG DIPADUKAN SECARA SERASI & SEIMBANG DG UKP DEPKES MEMFASILITASI UPAYA REVITALISASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DEPKES MEMFASILITASI PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SDM KESEHATAN PERLU DITUNJANG DENGAN ADMINISTRASI KESEHATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA LITBANGKES Cukup jelas, terdapat 6 (enam) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.2 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas. 12

MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS Sasaran UTAMA 2 SETIAP ORANG MISKIN MENDAPAT YANKES YG BERMUTU SETIAP BAYI, ANAK, IBU HAMIL DAN KELOMPOK MASYARAKAT RISIKO TINGGI TERLINDUNGI DR PENYAKIT DI SETIAP DESA TERSEDIA SDM KES YG KOMPETEN DI SETIAP DESA TERSEDIA CUKUP OBAT ESENSIAL DAN ALAT KESEHATAN DASAR SETIAP PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DAPAT MENJANGKAU DAN DIJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA PELAYANAN KES DI SETIAP RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA MEMENUHI STANDAR MUTU Cukup jelas, terdapat 6 (enam) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.2 : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas. 13

MENINGKATKAN SISTEM SURVEILLANCE, MONITORING DAN INFORMASI KESEHATAN STRATEGI UTAMA 3 MENINGKATKAN SISTEM SURVEILLANCE, MONITORING DAN INFORMASI KESEHATAN DILAKUKAN DENGAN MENINGKATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PELAPORAN MASALAH KESEHATAN DALAM KEADAAN DARURAT KESEHATAN, DEPKES MELAKUKAN PENGERAHAN ANGGARAN DAN TENAGA PELAKSANA DALAM INVESTIGASI DAN RESPONS CEPAT. EARLY WARNING SYSTEM DAN PENUNJANG KEDARURATAN KESEHATAN DITINGKATKAN. PEMANTAPAN SIK. Cukup jelas, terdapat 5 (lima) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.3 : Meningkatkan Sistem Surveilans, Monitoring dan Informasi Kesehatan. 14

MENINGKATKAN SISTEM SURVEILLANCE, MONITORING DAN INFORMASI KESEHATAN Sasaran UTAMA 3 MENINGKATKAN SISTEM SURVEILLANCE, MONITORING DAN INFORMASI KESEHATAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT TERLAPORKAN SECARA CEPAT KEPADA KEPALA DESA/LURAH UNTUK KEMUDIAN DITERUSKAN KE INSTANSI KES TERDEKAT SETIAP KLB DAN WABAH PENYAKIT TERTANGGULANGI SECARA CEPAT DAN TEPAT SHG TDK MENIMBULKAN DAMPAK KESMAS SEMUA SEDIAAN FARMASI, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN MEMENUHI SYARAT TERKENDALINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI KES YG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA Cukup jelas, terdapat 5 (lima) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.3 : Meningkatkan Sistem Surveilans, Monitoring dan Informasi Kesehatan. 15

MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN Sasaran UTAMA 4 DEPKES HARUS MELAKUKAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI MENGUPAYAKAN SECARA BERTAHAP 15% DARI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN SOSIAL YANG DIMULAI DGN ASKESKIN MENGUPAYAKAN FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DPT MENGELOLA PENDAPATAN DARI PELAYANAN KES Cukup jelas, terdapat 3(tiga) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.4 : Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan. 16

MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN Sasaran UTAMA 4 PEMBANGUNAN KES MEMPEROLEH PRIORITAS PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (15 %; DAU  DAK, PENDAPATAN SARANA KES TDK JADI PAD) ANGGARAN KESEHATAN PEMERINTAH DIUTAMAKAN UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PROMOSI KESEHATAN TERCIPTANYA SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI RAKYAT MISKIN Cukup jelas, terdapat 3(tiga) sasaran utama dalam pelaksanaan strategi utama no.4 : Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan. 17

SISTEM KESEHATAN NASIONAL SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam UUD 1945

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN Upaya kesehatan masyarakat (UKM) Upaya kesehatan perorangan (UKP) (sedang dalam proses untuk penggabungan UKM dan UKP)

Pemerintah dan peran serta aktif masyarkat dan swasta UKM Pemerintah dan peran serta aktif masyarkat dan swasta Mencakup: promkes, pemeliharaan kes, P2M, keswa, pengendalian penyakit tdk menular, sanitasi dasar, gizi masy, dll UKP dapat diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan Pemerintah Mencakup: promkes, pencegahan, pengobatan rwt jalan, pengobt rwt inap, rehabilitasi BERSINERGI yuti/2009

PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN yuti/2009

EFEKTIF SUSTAINABLE MUTU TERJANGKAU MERATA EFISIEN Perbaikan mutu mmerlukan sumberdaya besar pd awal nya Mutu yg baik mendo rong kinerja (I-P-O) SUSTAINABLE Yankes efektif meningkatkan status kes, kmd save cost Mutu yg baik Mendorong akses mis wkt tunggu Keterjangkauan mmerlukan biaya & kmd negatif thd sustain MUTU TERJANGKAU Yankes bagi Gakin mmerlukan sumberdaya besar Yan yg efektif sgt ptg Utk efisiensi, kaitannya dg Cost-Effectiveness Smakin terjangkau smakin terjadi pmerataan Efiisiensi mndorong sustainablity yankes Efiisiensi= sumberdaya optimal capai masy Mutu yg baik Mendorong terjadinya Efisiensi dlm yankes MERATA Pemerataan memerlukan sumberdaya besar EFISIEN Efisiensi mberi s-daya u/ pmerataan

STRATA UPAYA KESEHATAN DAN LINGKUP YAN KEPERAWATAN KETIGA (TERTIER) YANKEP TERTIER U K P U K M STRATA KEDUA (SEKUNDER) YAN KEPERAWATAN SEKUNDER STRATA PERTAMA (PRIMER) PELAYANAN KEPERAWATAN PRIMER

SKEMA RUJUKAN RS kelas B pendid Dinkes Prop RS kelas A Depkes Institusi unggulan STRATA KETIGA RSU/khusus (pem/TNI POLRI/swasta) BKPM, BP4, BKMM, BKJM, BPKT BKMM, Klinik spesialis, Praktik dr spes, Praktik perawat spes kjDinkes Kab/Kota BKOM, BKPM, BKMM STRATA KEDUA Praktik dr swasta, Praktik bidan Praktik perawat Puskesmas, RB, BP Puskesmas, Pustu, Pusling, Panti, Lapas STRATA PERTAMA UKBM: Posyandu Poskesdes, Poskestren, Apotik hidup, Dana sehat, dll UKBM: Posyandu Poskesdes, Poskestren, Apotik hidup, Dana sehat, dll MASYARAKAT Kader kes Upaya kes kelg mandiri Kader kes Upaya kes kelg mandiri PERORANGAN/KELUARGA

Pelayanan Keperawatan Sebagai Subsistem Pelayanan Kesehatan Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem yankes secara keseluruhan Proporsi tenaga keperawatan (perawat dan bidan) merupakan proporsi tenaga terbesar (48%) Dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit dan puskesmas/ sarana pelayanan kesehatan lainnya

Peran perawat dalam UKP dan UKM Peran perawat di semua tatanan pelayanan kesehatan di setiap level rujukan Bentuk pelayanan: bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif Sasaran klien: individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat Rentang: sehat-sakit mencakup seluruh proses kehidupan

HAKEKAT YANWAT ADVOKATIF YANWAT KORDINATIF KONSTANT KONTINYU

KONTRIBUSI PERAWAT Perawat Kontribusi dalam Pelayanan perawatan di semua tatanan Daya ungkit yankes bermutu

Mutu Pelayanan Keperawatan Dua faktor yang menentukan mutu pelayanan keperawatan/kesehatan, yaitu: Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan (quality of care) Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas (quality of services)

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Pelayanan medik Pelayanan keperawatan Pelayanan penunjang medik

KERANGKA KONSEP YANWAT FAKTOR EKSTERNAL ( a.l PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN, GLOBALISASI, KEBIJAKAN, REGULASI, DLL INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME PERAWAT KUANTITAS KUALITAS/KOMPETNSI YANKES/ WAT BERMUTU KONDISI KERJA TENAGA KES LAIN MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT TARGET PROGRAM INDIKATOR KINERJA KLINIK REWARD SYSTEM, JENJANG KARIR YANWAT PROFESIONAL  (PERAN,FUNGSI VS TUGAS FAKTUAL) JUMLAH ANGKA KREDIT WAT STANDAR/PEDOMAN SARANA,PRASARANA, PERALATAN KES DANA/PEMBIAYAAN MONEV, SISTEM INFORMASI (UMPAN BALIK)

yuti/2009

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU YANWAT TUJUAN PENINGKATAN MUTU YANWAT Meningkatkan Mutu Pelayanan & Askep Menurunkan biaya operasional Menjaga mutu pelayanan sesuai standar & peraturan yang berlaku Meningkatkan pencatatan & dokumentasi pelayanan & asuhan Membuat penilaian terhadap penampilan secara rasional Meningkatkan tanggung gugat para profesional praktisi Meningkatkan image yg positif

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SISTEM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA KLINIK (PMK) BAGI PERAWAT DAN BIDAN DI RS DAN PUSKESMAS/KEPMENKES 836 TAHUN 2005 SP2KP (SISTEM PEMBERIAN PELAYANAN KEPERAWATAN PROFESIONAL) AKREDITASI ISO 9000

INDIKATOR MUTU YANKEP Patient safety Kenyamanan Pengetahuan Kepuasan Pasien Self Care Kecemasan

SISTEM PEMBERIAN PELAYANAN KEPERAWATAN PROFESIONAL (SP2KP) Aplikasi Nilai-Nilai Profesional dalam Praktik Keperawatan Manajemen dan Pemberian Asuhan Keperawatan Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan Metoda Pemberian Asuhan Keperawatan Ketenagaan Keperawatan Keterampilan Spesifik Manajemen Asuhan Keperawatan Pengembangan Profesional Diri

MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN PENGORGANISASIAN ASKEP Metode: Fungsional Tim Primer Moduler Kasus KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN HUB PERAWT/KLIEN YANWAT: -Pengkajian -Dx -Perencanaan -Implementasi -Evaluasi KLASIFIKASI KLIEN Yan minimal Yan partial Yan mandiri Yan Intensif Yan ekstensif

SISTEM PENGEMBANGAN MENAJEMEN KINERJA KLINIK PERAWAT DAN BIDAN KUALITAS E F I S N & K T INPUT ; Uraian tugas Tanggung jawab SOP/standar Pelatihan yg diikuti Sistem penghargaan Jabatan fungsional PROSES : Monitoring kinerja Pengendalian Penyimpangan Peningkatan Keterampilan DRK Dokumentasi OUTPUT; Kinerja meningkat Motivasi Akuntabilitas Kepuasan Mendorong Sistem penghargaan K O M I T E N Pening katan Kualitas Pelayanan kesehatan Monitoring dan evaluasi KERJA TIM DAN PEMBELAJARAN BERLANJUT SISTEM YANKES RS/PUSKESMAS ; GKM/TQM, QA

KONTRIBUSI PMK DLM PENCAPAIAN VISI DEPKES KEBIJAKAN GLOBAL, REGIONAL, DAN NASIONAL PMK Kinerja & Hasil Organisas STRATEGI DEPKES Pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat Peningkatan akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas Peningkatan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Peningkatan pembiayaan kesehatan Penggunaan Standar, SOP, Uraian tugas Produktivitas SDM SPM KAB/KOTA VISI DEPKES Masyara kat yang mandiri untuk hidup sehat Indikator Yanwat & Yanbid Quality of Care Supervisi, MONEV, Pengendalian penyimpangan Quality of Services Indikator kes: UHH, AKI, AKB, CDR Diskusi Refleksi Kasus Feed Back, SIM

KESIMPULAN Pelayanan keperawatan diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan di tingkat primer, sekunder, dan tertier Pelayanan keperawatan sebagai sistem dipengaruhi oleh input proses dan output Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan Pelayanan keperawatan berpengaruh dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan Pelayanan keperawatan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional

Terima kasih Yuti SUHARTATI Directorate of Nursing Services-Directorate General of Medical Care Ministry of Health Republic of Indonesia E-mai: yusuhartati@yahoo.com yuti/2009