Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Advertisements

PERENCANAAN SDM GLOBAL
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Tahapan information engineering
Manajemen Advokasi Kesmas 2 (“A” frame for advocacy) bagian 1
Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta2013.
ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI
Balanced Scorecard An Introduction.
UI TERLALU BESAR UNTUK TIDAK PEDULI
Indikator Pembangunan Berkelanjutan (sumber: Hackett, Ch. 13)
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. FISIP UI Desember 2011.
Yusman Syaukat Department of Resource & Environmental Economics Faculty of Economics & Management Bogor Agricultural University.
PENGANTAR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INSANI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SMART PLANNING APPROACH TOWARDS URBAN VISION 2050 Assoc. Prof. DR. Eng. Ir. Budi Prayitno 27 November 2014.
Desain Induk Kependudukan
Prinsip-prinsip pengelolaan hutan
PLANNING AND BUDGETING USING HDI
FERTILITY REGULATION AND ITS COSTS: Dipresentasikan Oleh:
Pemanfaatan dan pengolahan limbah (Pilihan) Kuliah – 1 8 Februari 2008.
Human security in africa catatan kuliah polpem di afrika.
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KONSEP STRATEGI BISNIS DAN IMPLIKASINYA PADA STRATEGI IS/IT
SUSTAINABLE TOURISM Our society will be defined not only by what we create, but what we refuse to destroy (John C. Sawhill)
Perusahaan dan Lingkungan Bisnis
Perencanaan Partisipatif
Tinjauan Kritis Arah Revialisasi Program KB Nasional ICPD Kairo Muhadjir Darwin Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Kebijakan Kesehatan.
HUMAN CAPITAL CHALLENGES ABI SUJAK DIRECTOR SEAMOLEC SEMINAR INTERNASIONAL GEDUNG SERBA GUNA UT FEBRUARI 2016.
BINUS Core Competencies. I. Business Acumen The ability to make good judgment and quick decision to improve results based on understanding ones role in.
PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh : Dr. Zulkifli Rangkuti
Pelatihan “Jaminan Sosial: Penghitungan Biaya dan Advokasi”
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi
INDIKATOR PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
PERTEMUAN – 3 M.K. EKONOMI WISATA (ESL 332)
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan
Pert. 16. Menyimak lingkungan IS/IT saat ini
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
Resource Mobilization
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
EKONOMI SUMBERDAYA AIR Topik 1: Permasalahan SDA
CONSERVATION AND ENVIRONMENT MGT
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Social Role Theory and Health Profession
DAMPAK DAN RESIKO Hadi S. Alikodra.
ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
KESEJAHTERAAN SOSIAL : SUATU PENGANTAR
PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: DR. Mochamad Ridwan.
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Rina Herartri
Organizational Environment Analysis
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
-sebagai salah satu indikator KESEHATAN MENTAL-
Bab 2 Lingkungan Bisnis Lingkungan Ekonomi Lingkungan Sosial
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
Pusat Kesehatan Reproduksi
Sejarah Ilmu ESDM dan Ketenagakerjaan
Tahap-tahap Perencanaan, Pelaksanaan & Evaluasi Promosi Kesehatan
PENGEMBANGAN PROGRAM CSR YANG BERDAMPAK LUAS
DASAR KESEHATAN MASYARAKAT
ARSITEKTUR BERKELANJUTAN
PRINSIP-PRINSIP INTERVENSI MAKRO (The 22 Principles of CD – Jim Ife) OLEH : DIDIET WIDIOWATI 12/8/2018.
Monitoring & Evaluasi Framework Dalam Monev.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTEMUAN KE-1 DOSEN : MIRZA AYUNDA PRATIWI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG.
Pembangunan Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN
BANK’S POLICY ASSESSMENT
Transcript presentasi:

Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta2013

Ada mandat dari konverensi kependudukan dan pembangunan internasional untuk mengintegrasikan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan Pembangunan berwawasan kependudukan memiliki kaitan erat dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) Pembangunan berwawasan kependudukan dipahami “baru” sebagai suatu konsep Secara operasional dibutuhkan suatu penjabaran yang memiliki implikasi terhadap kebijakan (kependudukan)

Ada kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota untuk memahami integrasi kependudukan dalam pembangunan Diperlukan alat untuk melakukan evaluasi proses pembangunan (apakah sudah mengintegrasikan aspek kependudukan atau belum) Diperlukan alat yang dapat dimanfaatkann untuk menentukan prioritas pembangunan

Terdapat empat konsep pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar yang saling terkait : Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) Pembangunan Sumberdaya manusia (PSDM) Pembangunan Manusia (Human Development) Pembangunan berwawasan kependudukan (People Centered Development)

Sustainable development Human resources development Human development People centered development

Sustainable development : development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts Environmental, economic and social well-being for today and tomorrow

PSDM (Human Resource Development) adalah usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain

Human development is a process of enlarging people’s choices. The most critical of these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and personal self- respect (HDR 1990).

Pendudukan sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan Penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). Lebih menakankan pada proses

Population responsive : integrasi Penduduk sebagai subyek : partisipasi Penduduk sebagai obyek : pro-poor Pembangunan berkelanjutan : keberlanjutan

Pembangunan berwawasan kependudukan : pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagi subyek maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau ketrampilan, yang berkelanjutan.

Socio Economic Environment Health and Demographic Integration Pro Poor Participation Sustainability

Policy-relevant Specific Valid Reliable Sensitive Measurable User-friendly Cost-effective

Participation : Apakah penduduk sudah dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ? Sustainability Apakah pembangunan yang dilaksanakan telah menjamin keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial) ? Integration Apakah pembangunan telah mengintegrasikan aspek kependudukan (demografi) dalam perencanaan pembangunan ? Pro people Apakah alokasi anggaran pembangunan telah mencapai nilai ideal untuk ketiga sektor, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemsikinan

Dimension Participation Sustainability Integration Indicator People’s participation in the development process Budget alocation for future conservation Index Paticipation Index Sustainability index Pro Poor index People Centered Development Index pro people Integration Index Integration of population data in development planning Budget allocation for public spending

Indeks = (N actual – N Minimum )/(N maksimum – N minimum )

1.Hasil tersebut dapat digunakan mengidentifikasi kabupaten/kota mana saja yang memiliki IPBK rendah. 2.Indikator apa yang memberikan kontribusi terhadap rendahnya IPBK 3.Menyusun prioritas berdasarkan hasil dari identifikasi no 2.

1.Variabel yang disajikan masih bersifat tentatif karena akan diujicobakan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2013 sekaligus memantapkan variabel penyusunnya. 2.Diharapkan indikator yang dihasilkan bersifat fixed dan disepakati seluruh stakeholder. 3.Kesepakatan akan dilakukan di tingkat nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh provinsi, dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi pembangunan.

terima kasih