Sukamdi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta2013

Ada mandat dari konverensi kependudukan dan pembangunan internasional untuk mengintegrasikan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan Pembangunan berwawasan kependudukan memiliki kaitan erat dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) Pembangunan berwawasan kependudukan dipahami “baru” sebagai suatu konsep Secara operasional dibutuhkan suatu penjabaran yang memiliki implikasi terhadap kebijakan (kependudukan)

Ada kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota untuk memahami integrasi kependudukan dalam pembangunan Diperlukan alat untuk melakukan evaluasi proses pembangunan (apakah sudah mengintegrasikan aspek kependudukan atau belum) Diperlukan alat yang dapat dimanfaatkann untuk menentukan prioritas pembangunan

Terdapat empat konsep pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar yang saling terkait : Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) Pembangunan Sumberdaya manusia (PSDM) Pembangunan Manusia (Human Development) Pembangunan berwawasan kependudukan (People Centered Development)

Sustainable development Human resources development Human development People centered development

Sustainable development : development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts Environmental, economic and social well-being for today and tomorrow

PSDM (Human Resource Development) adalah usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain

Human development is a process of enlarging people’s choices. The most critical of these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and personal self- respect (HDR 1990).

Pendudukan sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan Penduduk sebagai titik sentral pembangunan (sejak dari perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). Lebih menakankan pada proses

Population responsive : integrasi Penduduk sebagai subyek : partisipasi Penduduk sebagai obyek : pro-poor Pembangunan berkelanjutan : keberlanjutan

Pembangunan berwawasan kependudukan : pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagi subyek maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau ketrampilan, yang berkelanjutan.

Socio Economic Environment Health and Demographic Integration Pro Poor Participation Sustainability

Policy-relevant Specific Valid Reliable Sensitive Measurable User-friendly Cost-effective

Participation : Apakah penduduk sudah dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ? Sustainability Apakah pembangunan yang dilaksanakan telah menjamin keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial) ? Integration Apakah pembangunan telah mengintegrasikan aspek kependudukan (demografi) dalam perencanaan pembangunan ? Pro people Apakah alokasi anggaran pembangunan telah mencapai nilai ideal untuk ketiga sektor, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemsikinan

Dimension Participation Sustainability Integration Indicator People’s participation in the development process Budget alocation for future conservation Index Paticipation Index Sustainability index Pro Poor index People Centered Development Index pro people Integration Index Integration of population data in development planning Budget allocation for public spending

Indeks = (N actual – N Minimum )/(N maksimum – N minimum )

1.Hasil tersebut dapat digunakan mengidentifikasi kabupaten/kota mana saja yang memiliki IPBK rendah. 2.Indikator apa yang memberikan kontribusi terhadap rendahnya IPBK 3.Menyusun prioritas berdasarkan hasil dari identifikasi no 2.

1.Variabel yang disajikan masih bersifat tentatif karena akan diujicobakan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2013 sekaligus memantapkan variabel penyusunnya. 2.Diharapkan indikator yang dihasilkan bersifat fixed dan disepakati seluruh stakeholder. 3.Kesepakatan akan dilakukan di tingkat nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh provinsi, dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi pembangunan.

terima kasih